Jokowi: Krisis Pangan, 345 Juta Orang di Dunia Terancam Kelaparan

Jokowi: Krisis Pangan, 345 Juta Orang di Dunia Terancam Kelaparan
Presiden Jokowi membantah ikut campur atau cawe-cawe urusan partai politik mengenai pencapresan (REUTERS/AJENG DINAR ULFIANA)

ANALISD.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap terdapat 345 juta orang di dunia saat ini terancam kekurangan pangan dan kelaparan. Dia menyebutkan penyebabnya karena perubahan iklim dan peperangan.

Dengan begitu, Jokowi menilai kebijakan di sektor pertanian sangat penting dan strategis sehingga memerlukan data yang lebih akurat. Data tersebut akan dihasilkan melalui Sensus Pertanian tahun 2023.

"Hati-hati di sektor ini juga sekarang ini sangat rawan. Kita tahu krisis pangan di mana-mana, 345 juta orang di dunia sekarang ini terancam kekurangan pangan dan kelaparan karena perubahan iklim, karena perang," ujarnya saat pencanangan Sensus Pertanian 2023, Senin (15/5).

Jokowi menyebutkan, kebijakan di bidang pangan yang mencakup sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan menyumbang 11,8 persen terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. "Ini juga menyediakan lapangan pekerjaan 40 juta orang hidup di sektor ini. Ini sudah 29 persen dari total angkatan kerja, banyak sekali," tegas dia.

Jokowi melanjutkan, Sensus Pertanian sejak tahun 1963 ini hanya dilaksanakan 10 tahun sekali. Menurut dia, hal tersebut mengakibatkan data yang digunakan untuk perumusan kebijakan saat ini tidak terlalu akurat.

"Mestinya ini setiap 5 tahun lah, biayanya juga enggak banyak, berapa sih mungkin Rp 3 triliun, tapi penting bagaimana bisa saya memutuskan sebuah kebijakan kalau datanya tidak akurat yang paling terupdate terkini," jelasnya.

Dia juga menilai, pemerintah seringnya kurang dalam penyediaan data yang akurat, seperti total luas lahan pertanian hingga kebutuhan pupuk bersubsidi untuk para petani di seluruh Indonesia.

"Saya minta seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian mensukseskan sensus ini yang dilaksanakan 1 Juni sampai 31 Juli, artinya 2 bulan selesai dan setelah itu kita mendapatkan sebuah data yang akurat dan berkualitas," pungkas Jokowi.

Berita Lainnya

Index