Latest Posts

Bupati Banyumas Sadewo Raih Penghargaan Nasional Sebagai Pelopor Ketahanan Pangan

Fri, 12 Jun 2026 10:53:38 +0700

ANALISD.COM - PURWOKERTO - Komitmen Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam memperkuat sektor pertanian dan menjaga ketahanan pangan kembali mendapat pengakuan di tingkat nasional.

Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, menerima penghargaan Disway Top Regional Leader Awards 2026 dalam kategori Pelopor Ketahanan Pangan Berbasis Pertanian pada ajang Leadership Forum & Disway Top Regional Leader Awards 2026 yang digelar di Hotel JW Marriott Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam membangun ketahanan pangan melalui pengembangan sektor pertanian yang berkelanjutan.

Pada acara penganugerahan tersebut, Bupati Banyumas diwakili Wakil Bupati Banyumas, Dwi Asih Lintarti, yang hadir menerima penghargaan atas nama Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Ajang Disway Top Regional Leader Awards 2026 merupakan penghargaan tingkat nasional yang diberikan kepada kepala daerah yang dinilai berhasil menghadirkan inovasi, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong pembangunan daerah yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Penilaian dilakukan secara objektif melalui pengolahan data primer dan sekunder, survei publik, audit independen, hingga evaluasi oleh dewan pakar.

Penghargaan yang diraih Kabupaten Banyumas dinilai menjadi bukti keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong produktivitas pertanian, menjaga stabilitas pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Berbagai program dan kebijakan yang berorientasi pada penguatan sektor pertanian disebut telah memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diterima.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat Banyumas.

Ia menyebut para petani, kelompok tani, penyuluh pertanian, hingga perangkat daerah memiliki peran penting dalam membangun ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan.

"Penghargaan ini kami persembahkan untuk seluruh masyarakat Banyumas.

Semoga menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan inovasi dan kinerja dalam membangun sektor pertanian yang maju, mandiri, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat," kata Dwi Asih Lintarti kepada Tribunbanyumas.com, Jumat (12/6/2026).

Menurutnya, penghargaan tersebut juga menjadi dorongan bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk terus memperkuat sektor pertanian sebagai fondasi utama ketahanan pangan daerah.

Selain itu, upaya tersebut sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional yang terus didorong pemerintah pusat.

Indonesia Gandeng Uni Emirat Arab Ajak Investasi Ketahanan Pangan Nasional

Thu, 11 Jun 2026 10:50:30 +0700

ANALISD.COM - Pemerintah Indonesia mengajak kerja sama dengan Uni Emirat Arab dalam bidang investasi, ketahanan pangan, dan pengembangan infrastruktur. Kerja sama kedua negara untuk memperkuat kemitraan ekonomi strategis tercermin dalam berbagai forum bilateral yang terjalin secara intensif.

Komitmen ini diungkapkan dalam pertemuan antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Duta Besar UEA untuk Indonesia Abdulla Salem Al Dhaheri, yang didampingi Chief Strategy Officer (CSO) Louis Dreyfus Company (LDC) Thomas Couteaudier.

“Indonesia menyambut baik komitmen UEA dan pelaku usaha global seperti Louis Dreyfus Company untuk memperluas kerja sama ekonomi di Indonesia. Kami mendorong peningkatan investasi yang mendukung hilirisasi, ketahanan pangan, dan penguatan rantai pasok nasional,” kata Menko Perekonomian dalam siaran pers, Kamis (11/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa UEA merupakan salah satu mitra strategis Indonesia di kawasan Timur Tengah. Implementasi Indonesia–United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-UAE CEPA) diharapkan dapat semakin meningkatkan arus perdagangan dan investasi kedua negara.

Sementara itu Dubes Abdulla juga menyampaikan apresiasi atas hubungan bilateral Indonesia-UEA yang terus berkembang positif.

“UEA melihat Indonesia sebagai mitra penting di Kawasan Asia Tenggara dan terbuka untuk memperluas kolaborasi di berbagai sektor ekonomi,” ungkap Abdulla.

Berkenaan dengan kehadiran dunia usaha asal UEA di Indonesia, Menko Airlangga menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia memberikan dukungan penuh terhadap keberlangsungan dan pengembangan kegiatan bisnis perusahaan-perusahaan UEA, termasuk LDC yang telah beroperasi di Indonesia selama 25 tahun.

Dalam konteks yang lebih luas, Dubes Abdulla menyampaikan bahwa Abu Dhabi Export (ADEX) telah menyatakan komitmen investasi dengan fokus utama pada penguatan ketahanan pangan nasional.

Komitmen ini mencerminkan kepercayaan strategis UEA terhadap potensi sektor pangan dan agribisnis Indonesia, sekaligus menjadi landasan bagi kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan.

Terkait pengembangan infrastruktur, Abu Dhabi Ports (ADP) juga siap untuk mendukung pengembangan bandar udara di Bali melalui pelaksanaan kajian kelayakan.

Kedua pihak juga menyepakati pentingnya menjaga intensitas komunikasi bilateral guna memastikan berbagai komitmen yang telah dibangun dapat direalisasikan secara efektif.

Pemerintah Indonesia dan UEA sepakat untuk terus memperkuat sinergi investasi, memfasilitasi kepastian usaha bagi investor strategis, serta mendorong percepatan implementasi proyek-proyek prioritas demi kemakmuran bersama.

Ketahanan Pangan Jadi Prioritas, Polsek Rupat Dampingi Panen Jagung Hibrida

Wed, 10 Jun 2026 10:37:47 +0700

ANALISD.COM - BENGKALIS - Dalam upaya mendukung program ketahanan pangan nasional dan mewujudkan swasembada pangan sebagaimana program prioritas pemerintah, Polsek Rupat jajaran Polres Bengkalis terus menunjukkan komitmennya melalui pendampingan sektor pertanian masyarakat.

Salah satu wujud nyata dukungan tersebut dilakukan dengan melaksanakan kegiatan lanjutan panen jagung Kuartal II Tahun 2026 di Kelurahan Batu Panjang, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis.

Kegiatan yang berlangsung tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Rupat AKP Faisal, S.H., bersama personel Polsek Rupat dan Ketua Kelompok Tani Harapan Baru, Riadi.

Panen dilaksanakan di lahan pertanian jagung pipil jenis hibrida BISI seluas 0,7 hektare yang berlokasi di Jalan Pelabuhan Roro RT 02 RW 03, Kelurahan Batu Panjang, Selasa, 9 Juni 2026.

Kapolsek Rupat AKP Faisal, S.H. menyampaikan bahwa keterlibatan Polri dalam sektor pertanian merupakan bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional sekaligus implementasi peran Polri yang hadir di tengah masyarakat. Melalui sinergi bersama kelompok tani, diharapkan produktivitas pertanian terus meningkat sehingga mampu memperkuat ketersediaan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan panen jagung ini juga menjadi sarana mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, khususnya para petani, dalam menyukseskan program pemerintah di bidang pertanian. Kehadiran Polri tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga mendukung pembangunan sektor strategis yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Melalui program ketahanan pangan yang berkelanjutan, Polres Bengkalis bersama jajarannya terus berkomitmen mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional. Semangat Polri Cinta Petani menjadi bagian dari upaya bersama dalam menjaga ketahanan pangan sebagai fondasi ketahanan bangsa menuju Indonesia yang mandiri dan sejahtera.

BPK Dukung BULOG Wujudkan Ketahanan Pangan Lewat Penguatan Swasembada

Thu, 11 Jun 2026 10:15:33 +0700

ANALISD.COM - Jakarta - Pimpinan VII BPK RI, Slamet Edy Purnomo, bersama Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani melakukan peninjauan kegiatan panen raya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kunjungan itu juga meninjau kesiapan infrastruktur BULOG.
Kunjungan ini menjadi wujud dukungan BPK RI terhadap program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan yang didukung tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kegiatan diawali dengan panen raya bersama petani di Desa Mekarjaya, Kabupaten Karawang, salah satu sentra produksi padi nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Slamet Edy Purnomo dan Ahmad Rizal Ramdhani berdialog langsung dengan Forkopimda Karawang dan petani guna melihat perkembangan produksi padi nasional serta pelaksanaan penyerapan gabah dan beras dalam negeri yang dilakukan BULOG.

Slamet Edy Purnomo menyampaikan apresiasinya atas capaian BULOG yang dinilai berhasil menjalankan peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Menurutnya, keberhasilan BULOG dalam meningkatkan serapan gabah dan beras petani menjadi salah satu indikator penting keberhasilan program pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

"BPK mendukung penuh berbagai program pemerintah yang dijalankan BULOG dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan. Selain capaian pengadaan yang sangat baik, kami juga melihat adanya komitmen kuat dalam membangun tata kelola yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab. Hal ini menjadi fondasi penting agar program pangan nasional dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi petani dan masyarakat," ujar Slamet Edy Purnomo dalam keterangannya, Kamis (11/6/2026).

Ia menambahkan BPK akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan secara konstruktif guna memastikan pengelolaan keuangan negara di sektor pangan berjalan sesuai prinsip good governance serta mendukung keberhasilan program strategis nasional.

Sementara itu, Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan dukungan dan pengawalan dari BPK RI menjadi bagian penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan pangan nasional.

"BULOG terus berkomitmen menjalankan penugasan pemerintah dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, akuntabel, dan profesional. Kami percaya bahwa swasembada pangan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan serta pengelolaan yang transparan dan bertanggung jawab," ujar Ahmad Rizal Ramdhani.

Usai panen raya, rombongan melanjutkan kunjungan ke Gudang BULOG Purwasari II untuk meninjau sistem penyimpanan dan pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Pimpinan VII BPK RI melihat secara langsung kesiapan sarana dan prasarana pergudangan BULOG dalam menjaga kualitas, kuantitas, dan keamanan stok pangan nasional.

Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Sentra Penggilingan Padi (SPP) BULOG. Pada kesempatan tersebut, rombongan meninjau proses pengolahan gabah menjadi beras, penerapan standar mutu, serta pemanfaatan teknologi yang mendukung efisiensi operasional dan penguatan rantai pasok pangan nasional.

Melalui kunjungan ini, BPK RI dan BULOG menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga negara dalam mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional yang berkelanjutan.

Selain memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat, penguatan tata kelola yang akuntabel juga menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik serta menjamin keberlangsungan program pangan nasional dalam jangka panjang.

Gandeng Unej, Kemenkeu Perkuat BUMDes agar Jadi Motor Penggerak Ekonomi Desa

Fri, 12 Jun 2026 09:50:19 +0700

ANALISD.COM - Jember, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggandeng Universitas Jember (Unej) untuk memperkuat kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di wilayah Tapal Kuda Jawa Timur. Program ini bertujuan mendorong pengelolaan usaha desa yang lebih profesional, transparan, dan berkelanjutan.

Kolaborasi yang telah berjalan selama tiga tahun tersebut diawali dengan workshop di Gedung Ir. Soekarno Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unej, Kamis 11 Juni 2026. Kegiatan itu diikuti 100 peserta yang terdiri dari 60 BUMDes dan 40 KDMP dari Kabupaten Jember, Bondowoso, Banyuwangi, Lumajang, dan Pasuruan.

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi Unej Prof. Bambang Kuswandi, mengatakan perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan masyarakat melalui pendampingan dan transfer pengetahuan.

"BUMDes yang kuat akan menjadi fondasi ekonomi desa yang tangguh. Karena itu, kami berkomitmen memberikan pendampingan berbasis kebutuhan riil agar potensi desa dapat berkembang secara optimal," ujarnya.

Kerjasama Kemenkeu dan FEB Unej-Foto : Humas Universitas Jember-

Sementara itu, Anggota Tim Dana Desa Kementerian Keuangan, Yadi Hadian, menjelaskan bahwa kerja sama dengan perguruan tinggi menjadi strategi untuk memperluas jangkauan pembinaan BUMDes di berbagai daerah.

Menurutnya, workshop ini menjadi tahap awal untuk memetakan potensi usaha dan mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi BUMDes. Dari hasil pemetaan tersebut, sebanyak 30 BUMDes akan dipilih mengikuti program pendampingan intensif selama empat bulan.

Dalam program tersebut, tim FEB Unej akan memberikan asistensi terkait penyusunan laporan keuangan, penguatan tata kelola organisasi, administrasi kelembagaan, hingga strategi pemasaran dan pengembangan usaha.

"Kami ingin memastikan pendampingan tidak berhenti pada pelatihan, tetapi mampu meningkatkan kinerja usaha dan tata kelola BUMDes secara nyata," kata Yadi.

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi Universitas Jember, Prof. Drs. Bambang Kuswandi, M.Sc., Ph.D., kala memberikan sambutannya-Foto : Humas Universitas Jember-

Melalui program ini, pemerintah berharap BUMDes mampu berkembang menjadi unit usaha yang profesional dan mandiri, sekaligus membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi desa secara berkelanjutan.

Batas Aman Pemanasan Global Terancam Terlampaui 4 Tahun Lagi

Fri, 12 Jun 2026 09:34:55 +0700

ANALISD.COM - JAKARTA — Laporan terbaru Indicators of Global Climate Change (IGCC) yang diterbitkan dalam jurnal Earth System Science Data mengungkap bahwa aktivitas manusia telah mendorong pemanasan global mencapai 1,37 derajat Celsius pada 2025 dan diproyeksikan melampaui ambang batas 1,5 derajat Celsius dalam sekitar empat tahun ke depan.

Laporan yang melibatkan lebih dari 70 ilmuwan dari 56 institusi di 17 negara ini mencatat emisi gas rumah kaca global mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, yakni 56,8 miliar ton setara karbon dioksida (CO2e) pada 2024, terutama dari pembakaran bahan bakar fosil. Laju pemanasan yang disebabkan aktivitas manusia juga tercatat di level tertinggi sepanjang masa, yakni sekitar 0,27 derajat Celsius per dekade.

Para ilmuwan dalam laporan turut menyoroti kondisi ketidakseimbangan energi Bumi yang mencapai level memprihatinkan. Energi Bumi yang merefleksikan ukuran seberapa cepat panas terakumulasi dalam sistem iklim melanjutkan tren tumbuh sejak 1970-an dan kini berada di level tertinggi yang pernah tercatat, bahkan berlipat ganda dalam beberapa dekade terakhir. Penulis utama laporan sekaligus Direktur Priestley Centre for Climate Futures Universitas Leeds Prof.

Piers Forster mengatakan ketidakseimbangan energi Bumi seharusnya mendekati nol tanpa pengaruh manusia. "Tanpa pengaruh manusia, indikator ini seharusnya mendekati nol, tetapi terus tumbuh sejak 1970-an dan kini berada di rekor tertinggi, berlipat ganda dalam beberapa dekade terakhir," katanya, dikutip dari siaran pers, Jumat (12/6/2026).

Konsekuensi paling mendesak dari tren ini adalah menipisnya anggaran karbon global. Mulai awal 2026, sisa anggaran karbon untuk membatasi pemanasan tetap di bawah 1,5 derajat Celsius diestimasi hanya 130 miliar ton CO2.

Jika laju emisi saat ini berlanjut, volume anggaran karbon tersebut diperkirakan habis dalam sekitar tiga tahun. Adapun untuk target 1,7 derajat Celsius, anggaran karbon yang tersisa diestimasi 500 miliar ton CO2 dan akan habis dalam sekitar 12 tahun.

Strategic Lead for Climate Copernicus Climate Change Service (C3S) di ECMWF Dr. Samantha Burgess mengatakan hampir seluruh pemanasan dalam satu dekade terakhir didorong oleh aktivitas manusia.

"Dampak terhadap mata pencaharian dan ekosistem sudah dirasakan di seluruh dunia, dan akan makin cepat seiring suhu terus meningkat," katanya.

Banjir Pesisir dan Gelombang Panas Meningkat Laporan ini juga mencatat sejumlah indikator fisik yang mempertegas percepatan perubahan iklim. Kenaikan permukaan laut global mencapai rekor 23 sentimeter sejak 1901, dengan laju kenaikan sekitar 1,8 milimeter per tahun yang terus berakselerasi akibat peningkatan suhu lautan dan mencairnya es daratan.

Peneliti Royal Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ) Dr. Aimée Slangen mengatakan meski terdengar kecil, perubahan level permukaan laut ini sudah meningkatkan frekuensi banjir pesisir di wilayah dengan dataran rendah di seluruh dunia.

"Ini mungkin terdengar kecil, tetapi bahkan perubahan pada level ini sudah meningkatkan banjir pesisir di wilayah dataran rendah di seluruh dunia, merugikan mata pencaharian dan ekosistem," katanya.

Laporan juga memperkenalkan indikator baru, yakni jumlah hari gelombang panas laut. Pada 2025 saja, dunia mengalami 65 hari gelombang panas laut. Secara global, jumlah hari gelombang panas laut telah meningkat lebih dari tiga kali lipat antara 1991 dan 2025.

Prof. June-Yi Lee dari Pusan National University mengatakan gelombang panas laut makin sering terjadi seiring pemanasan permukaan laut yang terus berlanjut. Kondisi ini meningkatkan ancaman pada ekosistem laut, produksi pangan, dan perlindungan wilayah pesisir.

"Gelombang panas laut makin sering terjadi, konsisten dengan pemanasan permukaan laut yang terus berlanjut. Jumlah hari gelombang panas laut telah meningkat lebih dari tiga kali lipat secara global antara 1991 dan 2025.

Peristiwa ini merusak ekosistem laut sekaligus mengancam produksi pangan, perekonomian, dan perlindungan pesisir," katanya. Di sisi lain, laporan ini juga menyoroti ancaman terhadap keberlangsungan pemantauan iklim global itu sendiri.

Lebih dari 40 dataset global yang digunakan dalam laporan IGCC edisi ini kini terancam oleh keputusan pendanaan di berbagai negara.

Senior Research Scholar International Institute for Applied Systems Analysis Dr. Chris Smith mengatakan tanpa koordinasi internasional untuk menjaga keberlangsungan observasi iklim, asesmen serupa di masa depan akan jauh lebih sulit dilakukan. "Tanpa ini, asesmen di masa depan akan jauh lebih sulit dilakukan pada saat aksi iklim yang mendesak sangat dibutuhkan," katanya.

Perubahan iklim berpotensi 'rusak' tempo 97 laga Piala Dunia

Fri, 12 Jun 2026 09:20:02 +0700

ANALISD.COM - Jakarta - Perubahan iklim telah meningkatkan kemungkinan terjadinya cuaca panas yang dapat mengganggu performa pemain dan memperlambat tempo permainan pada 97 dari total 104 pertandingan di Piala Dunia mendatang, menurut kajian sebuah lembaga riset dan komunikasi iklim nirlaba awal bulan ini seperti dikutip Kyodo, Selasa.

Climate Central melakukan analisis terhadap peluang suhu melampaui 28°C, sebuah ambang batas yang dikaitkan dengan penurunan performa atlet, seperti berkurangnya frekuensi sprint dan waktu pemulihan yang lebih lambat.

Lembaga tersebut menyatakan bahwa panas ekstrem akan mengancam keselamatan para atlet dan penggemar, serta berdampak pada kualitas pertandingan sepak bola yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat tersebut.

Analisis itu membandingkan kondisi iklim saat ini yang dipengaruhi oleh perubahan iklim akibat aktivitas manusia dengan skenario dunia tanpa perubahan iklim.

Tujuannya adalah untuk menentukan bagaimana pemanasan global mengubah kemungkinan terjadinya panas yang dapat merusak performa selama pertandingan.

Tim nasional Jepang kemungkinan besar akan menghadapi masalah terkait panas selama fase grup.

Diperkirakan ada peluang sebesar 95 persen hal tersebut terjadi saat tim melawan Belanda di Dallas, Texas, peluang 79 persen saat melawan Tunisia di Monterrey, Meksiko pada 20 Juni, dan peluang 98 persen saat menghadapi Swedia di Dallas pada 25 Juni.

Angka-angka dalam ketiga kasus tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan skenario dunia tanpa perubahan iklim.

Menurut analisis tersebut, dari seluruh pertandingan Piala Dunia, perubahan iklim paling signifikan meningkatkan peluang panas ekstrem pada laga antara Uruguay dan Spanyol di Guadalajara, Meksiko, pada 26 Juni.

Perubahan iklim meningkatkan peluang tersebut sebesar 37 poin persentase menjadi 70 persen.

"Bermain di suhu atas 28°C mengubah permainan - mempengaruhi taktik, tempo, dan kualitas secara keseluruhan," ujar Mike Tipton, profesor di University of Portsmouth sekaligus anggota tim analisis Climate Central.

"Kami melihat adanya penurunan intensitas, berkurangnya sprint, dan potensi lebih sedikitnya peluang yang tercipta."

Pemain tim nasional Norwegia, Morten Thorsby, menambahkan, "Analisis ini memperjelas bahwa kenaikan suhu tidak hanya menjadi risiko kesehatan yang serius bagi pemain dan penggemar, tetapi juga mulai mempengaruhi kualitas permainan itu sendiri."

"Ketika panas berdampak pada kemampuan sprint, pemulihan, dan intensitas secara keseluruhan, hal itu mengubah cara sepak bola dimainkan - dan perubahannya tidak ke arah yang lebih baik," katanya menegaskan.

IDAI: Anak-Anak Kelompok Paling Rentan Terdampak Perubahan Iklim

Thu, 11 Jun 2026 09:10:20 +0700

ANALISD.COM - PENGURUS Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) memberikan peringatan serius mengenai dampak perubahan iklim terhadap kesehatan generasi mendatang. Anak-anak diidentifikasi sebagai kelompok yang paling rentan karena kondisi fisiologis mereka yang masih dalam tahap perkembangan.

Anggota Satuan Tugas Kesehatan Lingkungan dan Perubahan Iklim (KLPI) IDAI, Dr. dr. Riyadi, Sp.A. Subsp.Inf.P.T(K), M.Kes., menjelaskan bahwa kerentanan ini disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh dan organ pernapasan anak yang belum matang sempurna. Paparan polusi udara, fluktuasi suhu yang ekstrem, serta penurunan kualitas lingkungan menjadi ancaman nyata bagi tumbuh kembang mereka.

"Anak menjadi rentan pada polutan karena saluran udaranya lebih sempit, masih belum matang, kemudian sistem imunnya juga baru mulai berproses," ujar Riyadi dalam seminar media IDAI memperingati Hari Lingkungan Hidup, dikutip Kamis (11/6).

Dampak Sejak dalam Kandungan

Fakta yang lebih mengkhawatirkan adalah dampak perubahan iklim dan polusi udara ternyata sudah bisa dirasakan sejak masa kehamilan. Paparan polutan dan logam berat berisiko menghambat pertumbuhan janin di dalam rahim.

Menurut Riyadi, gangguan ini dapat berlanjut hingga masa awal kehidupan anak, yang memicu masalah berat badan lahir rendah hingga peningkatan risiko infeksi pada tahun-tahun pertama. Selain itu, perubahan pola cuaca global turut memperluas penyebaran penyakit infeksi tropis melalui vektor seperti nyamuk.

Berikut adalah ringkasan risiko kesehatan pada anak akibat perubahan lingkungan berdasarkan penjelasan IDAI:

Fase/Kondisi	Risiko Kesehatan
Masa Kehamilan (Janin)	Hambatan pertumbuhan janin, gangguan berat badan lahir rendah.
Sistem Pernapasan	Infeksi saluran pernapasan, alergi, dan asma akibat volume hirup udara yang tinggi.
Sistem Imun	Pelemahan pertahanan tubuh jangka panjang, rentan terhadap infeksi.
Penyakit Tropis	Peningkatan risiko penyakit tular vektor (seperti nyamuk) akibat perubahan suhu.

Pentingnya Perlindungan Lingkungan

IDAI menekankan bahwa kualitas lingkungan yang baik adalah fondasi utama bagi tumbuh kembang anak yang optimal. Upaya kolektif dalam pengendalian polusi dan peningkatan sanitasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan untuk melindungi kesehatan masyarakat.

"Bumi yang sehat artinya kita juga sehat. Semua berperan untuk menjaga lingkungan karena dampaknya langsung terhadap kesehatan masyarakat, terutama anak-anak," pungkas Riyadi. (Ant/Z-1)

Konservasi Indonesia perkuat kapasitas jurnalis soal karbon dan iklim

Fri, 12 Jun 2026 09:07:51 +0700

ANALISD.COM - Konservasi Indonesia (KI) memperkuat kapasitas jurnalis di Papua Barat Daya dalam memahami isu karbon, perubahan iklim, dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan guna mendukung penyebarluasan informasi yang akurat kepada masyarakat.

Nature Climate Solutions (NCS) Lead Konservasi Indonesia Iwan Wibisono di Sorong, Kamis, mengatakan penguatan kapasitas tersebut dilakukan melalui lokakarya yang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dan pakar lingkungan untuk meningkatkan pemahaman jurnalis mengenai isu-isu iklim dan karbon yang berkembang saat ini.

"Media memiliki peran strategis untuk menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan berbasis data kepada masyarakat sehingga publik dapat memahami berbagai isu perubahan iklim secara utuh," katanya.

Ia menjelaskan Indonesia terus memperkuat upaya pengendalian perubahan iklim untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC), salah satunya melalui pendekatan Nature Climate Solutions (NCS) atau solusi iklim berbasis alam.

Menurut dia, pendekatan tersebut menempatkan perlindungan, pengelolaan berkelanjutan, dan restorasi ekosistem sebagai bagian penting dari strategi penurunan emisi sekaligus mendukung konservasi keanekaragaman hayati, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat.

Iwan mengatakan Tanah Papua memiliki posisi strategis dalam mendukung aksi iklim berbasis alam karena memiliki tutupan hutan yang luas serta ekosistem pesisir yang kaya, termasuk mangrove dan padang lamun yang berperan penting dalam menyerap dan menyimpan karbon.

Ia menuturkan meningkatnya perhatian terhadap berbagai inisiatif karbon, seperti REDD+ berbasis yurisdiksi dan karbon biru (blue carbon), menuntut pemahaman yang lebih baik mengenai integritas karbon, pengukuran emisi, manfaat sosial dan lingkungan, serta keterlibatan masyarakat adat dalam pengelolaannya.

"Pengelolaan karbon yang berintegritas tidak hanya berkontribusi terhadap pencapaian target iklim, tetapi juga harus memastikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan melalui tata kelola yang transparan, berbasis sains, dan didukung kolaborasi multipihak," ujarnya.

Melalui lokakarya tersebut, para jurnalis dibekali pemahaman mengenai konsep NCS, integritas karbon, karbon biru, peran sains dan pengetahuan lokal, serta pendekatan REDD+ berbasis yurisdiksi dan proses nesting.

Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan meningkatkan kemampuan jurnalis dalam menyusun pemberitaan terkait nilai ekonomi karbon secara akurat, berimbang, dan berbasis fakta.

Iwan berharap penguatan kapasitas tersebut dapat mendorong lahirnya liputan lingkungan yang lebih kontekstual dan konstruktif sehingga mampu meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya perlindungan ekosistem serta upaya pengendalian perubahan iklim, khususnya di Tanah Papua.

"Kami juga ingin membangun jejaring kolaborasi jurnalis yang memiliki perhatian terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim agar pemberitaan yang dihasilkan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan," katanya.

Hadapi Perubahan Iklim, DLH dan Asobsi Kota Tegal Ajak Masyarakat Beraksi

Thu, 11 Jun 2026 21:21:05 +0700

ANALISD.COM - TEGAL, Isu perubahan iklim menjadi perhatian serius berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kota Tegal dan para pegiat lingkungan. Melalui berbagai program edukasi dan pengelolaan sampah, masyarakat diajak untuk mengambil peran aktif dalam mengurangi dampak perubahan iklim yang semakin dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tegal, Kabul Pamudjo dan Ketua DPD Asobsi Kota Tegal Santoso dalam podcast di Studio Radar Tegal Televisi.

Menurut Kabul, perubahan iklim yang terjadi saat ini tidak lepas dari meningkatnya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia.

Berbagai fenomena seperti meningkatnya suhu udara, cuaca yang tidak menentu, abrasi di wilayah pesisir, hingga menurunnya kualitas lingkungan merupakan dampak yang muncul akibat pencemaran udara dan pengelolaan sampah yang belum optimal.

“Perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi sudah menjadi kenyataan yang kita rasakan saat ini. Pencemaran udara, abrasi pantai, serta penumpukan sampah yang tidak dikelola dengan baik menjadi faktor yang mempercepat terjadinya kerusakan lingkungan,” ujarnya.

Menurut Kabul, pengelolaan sampah yang baik memiliki peran penting dalam upaya menekan emisi gas rumah kaca. Sampah yang menumpuk dan tidak tertangani dapat menghasilkan gas metana yang berkontribusi terhadap pemanasan global.

Karena itu, masyarakat perlu membiasakan diri memilah dan mengolah sampah sejak dari rumah tangga.

Ia menambahkan, tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, “Act Now For Climate” atau “Saatnya Bekerja untuk Iklim”, menjadi pengingat bahwa upaya menjaga lingkungan harus dilakukan secara nyata dan berkelanjutan oleh seluruh elemen masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPD Asosiasi Bank Sampah Indonesia (Asobsi) Kota Tegal, Santoso, menyatakan dukungannya terhadap berbagai program lingkungan yang dijalankan Pemerintah Kota Tegal.

Menurutnya, keberadaan bank sampah menjadi salah satu solusi efektif untuk mengurangi volume sampah sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah.

Santoso mengungkapkan bahwa Asobsi bersama jaringan bank sampah di Kota Tegal terus berupaya memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai pemilahan sampah dari sumbernya. Langkah tersebut dinilai mampu mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir, sekaligus menekan potensi pencemaran lingkungan.

“Kami bersama seluruh pengelola bank sampah di Kota Tegal berkomitmen mendukung program pemerintah dalam mengurangi pencemaran lingkungan dan dampak perubahan iklim. Sampah yang dikelola dengan baik tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga memberikan manfaat besar bagi kelestarian lingkungan,” kata Santoso.

Menurutnya, keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada pemerintah atau komunitas tertentu, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat.

Melalui gerakan bank sampah, warga diajak untuk mengubah pola pikir bahwa sampah bukan sekadar limbah, melainkan sumber daya yang masih memiliki nilai guna.

Santoso berharap kolaborasi antara pemerintah, bank sampah, dunia pendidikan, komunitas lingkungan, dan masyarakat dapat terus diperkuat sehingga upaya pengurangan sampah dan pengendalian perubahan iklim dapat berjalan lebih efektif.

Dengan semakin banyaknya masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan, Kota Tegal diharapkan mampu menjadi salah satu daerah yang aktif mendukung upaya pengurangan emisi serta menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Reni Suwarso: Pilkada Harus Menghasilkan Keadilan Sosial

Tue, 09 Jun 2026 15:53:00 +0700

ANALISD.COM - Di tengah menguatnya perdebatan mengenai arah demokrasi lokal dan desain otonomi daerah Indonesia, Ketua Pusat Kajian Politik, Konstitusi, dan Pembangunan (Puskapita) FISIP Universitas Indonesia, Dr. Reni Suwarso, mengingatkan bahwa keberhasilan pilkada tidak semata-mata diukur dari terlaksananya proses pemungutan suara yang demokratis.

Menurut Reni, pilkada sejatinya harus menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pandangan itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Pilkada dan Otonomi Daerah yang Berkeadilan Sosial dalam Konteks Kaji Ulang UUD NRI 1945 yang digelar di Kendari, Senin (8/6/2026). Forum tersebut merupakan kerja sama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo, Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri (FOKO), dan Puskapita FISIP Universitas Indonesia.

“Pemilihan kepala daerah tidak boleh berhenti pada aspek prosedural. Pilkada harus menghasilkan pemimpin yang mampu mendistribusikan pembangunan, kesejahteraan, dan akses terhadap layanan publik secara merata bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi,” demikian pokok pemikiran yang disampaikan Reni dalam forum tersebut.

Dalam paparannya, Reni menempatkan sila kelima Pancasila sebagai fondasi utama dalam menilai kualitas demokrasi lokal. Menurutnya, indikator keadilan sosial tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup pemenuhan hak-hak dasar warga negara, perlindungan hukum, akses pendidikan, jaminan sosial, dan kesempatan ekonomi yang setara.

Ia menjelaskan bahwa konstitusi telah memberikan pijakan yang jelas mengenai prinsip-prinsip tersebut, mulai dari persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan, hak memperoleh pendidikan, hingga kewajiban negara menjamin kesejahteraan rakyat.

Pemprov Sumut Perkuat Pengawasan Tambang Ilegal dengan Aparat Hukum

Tue, 09 Jun 2026 15:45:23 +0700

ANALISD.COM - MEDAN, – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menggandeng aparat penegak hukum untuk memperkuat pengawasan dan penertiban aktivitas tambang ilegal di wilayah tersebut. Langkah ini bertujuan memastikan aktivitas pertambangan berjalan sesuai regulasi, serta meminimalkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumut, Dedi Jaminsyah Putra Harahap, di Medan, Senin, menyatakan bahwa Pemprov Sumut berencana menjalin kerja sama berupa nota kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut dan Kepolisian Daerah (Polda) Sumut. Melalui kolaborasi ini, diharapkan koordinasi pengawasan di lapangan dapat diperkuat dan penanganan pelanggaran dapat dipercepat.

Dedi menjelaskan bahwa pihaknya sedang melakukan konsolidasi internal sebelum melanjutkan dengan penandatanganan MoU dengan aparat penegak hukum. "Pemprov Sumut berkomitmen untuk menertibkan praktik pertambangan yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku, dengan melibatkan aparat hukum agar pengawasan dan penegakan hukum bisa berjalan konsisten," ujarnya.

Kerja sama dengan aparat penegak hukum dianggap sebagai langkah strategis agar upaya penertiban tidak hanya sebatas pengawasan, tetapi juga mampu mendorong penegakan aturan secara tegas dan berkelanjutan. Selain itu, Pemprov Sumut juga akan meningkatkan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota serta berbagai pemangku kepentingan lainnya di Sumatera Utara guna memperkuat pengawasan tambang ilegal.

Pemprov Sumut mengimbau seluruh pelaku usaha pertambangan untuk mematuhi ketentuan perizinan, standar keselamatan kerja, dan kaidah pengelolaan lingkungan. "Pemerintah berkomitmen menjaga ketertiban sektor pertambangan sekaligus melindungi lingkungan dan masyarakat dari dampak aktivitas tambang ilegal," tambah Dedi.

DSI Mau Tarik Biaya Ekspor SDA, Penambang Minta Adil & Transparan

Tue, 09 Jun 2026 15:40:30 +0700

ANALISD.COM - Jakarta – Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menilai penarikan margin keuntungan dalam skema ekspor sumber daya alam (SDA) oleh PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) merupakan hal yang dapat dimaklumi.

Namun, Perhapi menekankan pentingnya transparansi agar kebijakan tersebut tidak mencekik kelangsungan hidup para produsen komoditas yang terdampak kebijakan ekspor satu pintu.

Ketua Umum Perhapi Sudirman Widhy Hartono menyatakan, sebagai lembaga yang menjalankan skema ekspor satu pintu tersebut, DSI memang membutuhkan dana operasional. Dana tersebut dinilai wajar jika diambil dari margin keuntungan penjualan ekspor.

"Terkait dengan penentuan margin, dapat dimaklumi jika pihak DSI pun memerlukan dana untuk operasionalnya yang dapat diambil dari sebagian margin keuntungan dari penjualan ekspor komoditas SDA tersebut," ujar Sudirman saat dihubungi, Selasa (9/6/2026).

Meski dianggap wajar, Sudirman mengingatkan agar besaran margin yang ditetapkan harus mengacu pada regulasi yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) Strategis.

Dia juga memperingatkan dampak buruk jika PT DSI menetapkan margin yang terlampau besar dengan memotong hak yang seharusnya diterima oleh produsen. Langkah sepihak seperti itu dikhawatirkan dapat mematikan roda bisnis sektor produksi.

"Menetapkan margin yang sangat besar dengan cara mengambil sebagian margin yang seharusnya menjadi hak produsen tentu saja akan mematikan kelangsungan usaha dari produsen tersebut," tegasnya.

Sebagai solusi, Perhapi menyarankan agar proses penentuan tingkat margin dilakukan secara terbuka dan akuntabel.

Sudirman mendorong adanya ruang dialog antara pihak DSI dan produsen untuk mencapai kesepakatan bersama.

"Kami sangat menyarankan agar sebaiknya ada transparansi dan akuntabel untuk penentuan tingkat margin yang ditetapkan oleh DSI, yang dibicarakan dan disepakati dengan pihak produsen guna memastikan fairness [keadilan] di antara kedua belah pihak," pungkas Sudirman.

Sebelumnya, Chief Operational Officer (COO) BPI Danantara Dony Oskaria menyatakan PT DSI akan menerapkan biaya layanan guna mendukung skema ekspor SDA satu pintu.

Hal ini diungkap Dony terkait dengan kewenangan PT DSI yang dapat menentukan margin dalam tingkat kewajaran dari proses ekspor SDA tersebut.

Untuk diketahui, kewenangan margin tercantum pada Pasal 3 ayat 4 PP Nomor 24/2026 yang ditekan pada 20 Mei 2026.

“[Hal] yang dimaksudkan dengan margin untuk tahap pertama ini adalah untuk layanan yang kita berikan, hanya layanan,” ungkap Dony kepada awak media usai konferensi pers di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2025).

Dony juga memastikan bahwa komponen yang ditarik murni merupakan biaya atas jasa atau layanan yang diberikan PT DSI, bukan komisi layaknya perantara dagang.

“Jadi tidak pernah terpikirkan kita tiba-tiba menjadi calo. Harganya 5, kemudian kita tambahkan 5 lagi, kita jual 10, enggak laku dong barang. Sekarang sudah ada acuan harga internasionalnya kan. Itu [margin] hanya terhadap servis yang di-provide oleh DSI,” tambahnya.

Adapun, proses ini dinilai penting untuk memberikan jaminan, baik dari segi volume maupun harga kesepakatan, sebelum SDA dikirim ke luar negeri.

"Contoh misalkan untuk memastikan bahwa itu benar [volume dan harga ekspor], tentu ada inspeksi. Jadi harganya itu bukan margin kemudian kita seolah-olah jadi calo, bukan demikian. Setiap layanan yang diberikan [ada biayanya], kalau tidak ada layanannya masak orang diambil marginnya? Tentu tidak begitu," tambahnya.

Dony juga menegaskan fokus utama dari kebijakan pintu satu ini adalah mengoptimalkan volume ekspor komoditas nasional dengan perolehan harga terbaik di pasar internasional, yang pada akhirnya dapat mendongkrak pendapatan negara.

“Jadi kita tentu kita tidak mau melakukan kesalahan yang sama. Toh, tujuan kita sebetulnya adalah bagaimana komoditas kita bisa diekspor dengan banyak-maksimal dengan harga yang baik,” tutupnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi telah merilis aturan PP No. 24/2026.

Peraturan ini dibentuk pemerintah untuk mendukung kinerja PT DSI sebagai BUMN khusus, yang pada tahap pertama akan melakukan ekspor tiga komoditas, yaitu batu bara, minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO), dan paduan besi (ferro allo).

Adapun, dalam BAB III Pasal 3 Ayat (4) PP No. 24/2026 tertulis, BUMN ekspor (PT DSI) dapat menentukan margin dalam tingkat kewajaran sesuai peraturan perundang-undangan.

“BUMN ekspor dalam rangka pelaksanaan ekspor komoditas SDA strategis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat menentukan margin dalam tingkat kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," PP No. 24/2026 Pasal 3 Ayat (4).

Kemudian, pada Pasal 3 Ayat (1) tertulis, "Komoditas SDA strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diekspor oleh BUMN ekspor baik sebagai pemilik atau sebagai perantara tunggal."

Pasal 3 Ayat (2) menyebut, “Dalam pelaksanaan ekspor komoditas SDA strategis oleh BUMN ekspor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harga jual komoditas SDA strategis ditentukan oleh BUMN ekspor.”

Adapun, Pasal 3 Ayat (3) tertulis bahwa BUMN ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BUMN.

48 Armada untuk Koperasi Merah Putih, Jember Bidik Ekonomi Desa yang Mandiri dan Berdaya Saing

Mon, 08 Jun 2026 15:22:28 +0700

ANALISD.COM - JEMBER - Pemerintah Kabupaten Jember memperkuat langkah membangun ekonomi desa dengan menyerahkan 48 kendaraan operasional untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KD/KMP), Senin (8/6/2026).

Bantuan berupa 23 unit truk dan 25 unit kendaraan pick up itu disiapkan untuk mendukung distribusi hasil produksi masyarakat sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan.

Penyerahan armada dilakukan oleh Bupati Jember Gus Fawait bersama jajaran Forkopimda, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, serta pemerintah desa, di depan Kantor Pemkab Jember. Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat keberadaan Koperasi Merah Putih yang digagas sebagai instrumen pemerataan pembangunan hingga tingkat desa.

Gus Fawait menargetkan koperasi tidak hanya menjadi wadah usaha masyarakat, tetapi juga mampu menjadi tulang punggung penguatan ekonomi desa secara berkelanjutan.

"Filosofi koperasi adalah pemerataan ekonomi, pemberdayaan ekonomi mikro, dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Karena itu, kehadiran Koperasi Merah Putih diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan," kata Gus Fawait.

Menurut Gus Fawait, koperasi memiliki peran strategis dalam mengurangi kemiskinan dan menekan kesenjangan pendapatan masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis desa. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Jember terus mendorong penguatan kelembagaan dan sarana pendukung bagi koperasi.

Ia menegaskan, keberadaan Koperasi Merah Putih tidak dimaksudkan untuk bersaing dengan pelaku usaha swasta maupun toko kelontong milik masyarakat. Sebaliknya, koperasi hadir untuk memperkuat ekosistem ekonomi desa dengan mengisi sektor-sektor yang belum terlayani secara optimal.

Pemkab Jember juga menyiapkan peran yang lebih besar bagi koperasi dalam memperkuat rantai distribusi dan pemasaran hasil produksi masyarakat desa agar memiliki nilai tambah yang lebih baik.

"Koperasi Merah Putih tidak dibentuk untuk mematikan usaha masyarakat. Justru koperasi hadir untuk memperkuat ekonomi desa dan membuka peluang yang lebih besar bagi masyarakat dalam mengembangkan usahanya," ujar Gus Fawait.

Dengan keterlibatan tersebut, manfaat ekonomi dari program MBG diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa. Petani dan pelaku usaha lokal memperoleh pasar yang lebih pasti, sementara kebutuhan pangan program pemerintah dapat dipenuhi dari hasil produksi daerah sendiri.

Sementara itu, Komandan Kodim 0824/Jember Letkol Inf. Rifqi Muhammad Syuhada menyampaikan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jember terus berjalan sesuai target. Hingga saat ini, target awal pembentukan koperasi yang menjadi tanggung jawab Kodim telah tercapai 100 persen di 42 titik.

Menurut Rifqi, sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan pemerintah desa menjadi faktor penting dalam mempercepat pembentukan dan penguatan koperasi di seluruh wilayah Kabupaten Jember.

"Sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan pemerintah desa menjadi kunci percepatan pelaksanaan program. Dukungan armada operasional ini diharapkan mampu memperlancar distribusi hasil produksi masyarakat sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi desa," ujar Rifqi.

Koperasi Merah Putih Jadi Motor Ekonomi Desa yang Dikelola Profesional

Mon, 08 Jun 2026 15:17:59 +0700

ANALISD.COM - Pembangunan ekonomi nasional tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan industri besar dan aktivitas ekonomi di perkotaan. Kekuatan ekonomi Indonesia juga bertumpu pada desa sebagai pusat produksi pangan, sumber daya alam, serta tempat tinggal jutaan masyarakat. Karena itu, upaya memperkuat ekonomi desa menjadi salah satu strategi penting yang dijalankan pemerintah melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program ini tidak sekadar membentuk badan usaha baru, tetapi dirancang sebagai instrumen untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat melalui tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan.

Presiden Prabowo Subianto sejak awal menempatkan koperasi sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi rakyat. Melalui Koperasi Merah Putih, pemerintah ingin menghadirkan lembaga ekonomi yang mampu menghubungkan potensi desa dengan akses permodalan, distribusi barang, layanan usaha, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran koperasi diharapkan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik ekonomi yang merugikan seperti rentenir, tengkulak, maupun pinjaman informal yang selama ini menjadi hambatan bagi perkembangan usaha masyarakat desa.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa keberhasilan Koperasi Merah Putih tidak hanya ditentukan oleh jumlah koperasi yang dibentuk, tetapi juga oleh kualitas pengelolaannya. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian besar terhadap aspek profesionalisme pengurus koperasi melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan. Menurutnya, koperasi harus dikelola dengan kemampuan kepemimpinan yang baik, manajemen yang modern, serta disiplin keuangan yang kuat agar mampu berkembang menjadi lembaga ekonomi yang dipercaya masyarakat.

Pendekatan profesional tersebut menjadi pembeda penting dibandingkan berbagai program koperasi pada masa lalu. Selama ini, banyak koperasi mengalami kesulitan berkembang karena lemahnya tata kelola, kurangnya kapasitas sumber daya manusia, serta minimnya pengawasan. Pemerintah berupaya mengatasi persoalan tersebut dengan membangun sistem kelembagaan yang lebih kuat sejak awal. Pengurus, pengawas, dan pengelola koperasi dipersiapkan agar memiliki kemampuan mengelola usaha secara akuntabel sehingga koperasi benar-benar menjadi alat pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Selain menekankan profesionalisme, pemerintah juga mendorong agar koperasi memiliki model bisnis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Setiap desa memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda sehingga pengembangan unit usaha koperasi harus disesuaikan dengan potensi lokal. Di wilayah pertanian, koperasi dapat berperan sebagai penyedia sarana produksi, penyerap hasil panen, hingga penghubung dengan pasar yang lebih luas. Di wilayah pesisir, koperasi dapat menjadi pusat distribusi hasil perikanan dan penguatan rantai pasok. Dengan demikian, koperasi tidak hanya menjadi lembaga administrasi, tetapi benar-benar menjadi motor penggerak aktivitas ekonomi desa.

Dukungan pemerintah terhadap program ini juga terlihat dari integrasi Koperasi Merah Putih ke dalam agenda pembangunan nasional. Program tersebut bahkan telah masuk sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional tahun 2026. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan koperasi sebagai instrumen penting untuk memperkuat ekonomi rakyat sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antara desa dan kota. Dengan dukungan kebijakan nasional, koperasi memperoleh kepastian arah pengembangan serta peluang lebih besar untuk mendapatkan dukungan kelembagaan dan pembiayaan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy juga menempatkan penguatan ekonomi kerakyatan sebagai bagian dari prioritas pembangunan nasional. Melalui integrasi Koperasi Merah Putih dalam perencanaan pembangunan, pemerintah ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi dapat dirasakan secara merata hingga ke tingkat desa. Kehadiran koperasi menjadi sarana untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif sehingga manfaat pembangunan dapat tersebar lebih luas.

Aspek penting lainnya adalah penguatan sinergi antara koperasi dengan berbagai lembaga pendukung. Pemerintah mendorong kerja sama koperasi dengan perbankan, BUMN, lembaga logistik, serta berbagai institusi yang dapat membantu pengembangan usaha masyarakat. Kolaborasi ini memungkinkan koperasi memperoleh akses yang lebih baik terhadap pembiayaan, pemasaran, teknologi, dan jaringan distribusi. Dengan dukungan tersebut, koperasi tidak lagi bergerak sendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi yang lebih besar dan terintegrasi.

Keberadaan koperasi yang dikelola secara profesional juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru di tingkat desa. Pengembangan unit usaha koperasi membutuhkan tenaga pengelola, administrasi, pemasaran, hingga tenaga operasional yang dapat menyerap angkatan kerja lokal. Dampak ekonomi yang dihasilkan tidak hanya meningkatkan pendapatan anggota koperasi, tetapi juga mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi baru yang memberikan efek berganda bagi masyarakat sekitar.

Lebih jauh lagi, penguatan koperasi menjadi langkah strategis dalam membangun ketahanan ekonomi nasional. Ketika desa memiliki lembaga ekonomi yang kuat, produktivitas masyarakat meningkat dan daya tahan terhadap gejolak ekonomi juga menjadi lebih baik. Koperasi dapat berfungsi sebagai penyangga ekonomi masyarakat saat menghadapi tantangan, sekaligus menjadi sarana untuk mempercepat pemulihan ekonomi di tingkat akar rumput.

Dengan berbagai dukungan kebijakan, penguatan kelembagaan, dan fokus pada profesionalisme pengelolaan, Koperasi Merah Putih memiliki peluang besar menjadi motor penggerak ekonomi desa. Program ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menghadirkan pembangunan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Apabila dikelola secara konsisten dan akuntabel, Koperasi Merah Putih tidak hanya menjadi simbol ekonomi kerakyatan, tetapi juga fondasi penting dalam mewujudkan desa yang mandiri, produktif, dan sejahtera sebagai bagian dari Indonesia yang semakin maju.

Menyalakan Mesin Ekonomi Desa: Menakar Arah Baru MBG Berbasis Komunitas

Tue, 09 Jun 2026 15:11:33 +0700

ANALISD.COM - Membaca arah kebijakan publik sering kali membutuhkan kesabaran untuk melihat bagaimana draf pemikiran bertransformasi menjadi realita eksekusi. Pada Maret 2026 lalu, dalam tulisan berjudul "Menimbang Ulang Makan Bergizi Gratis: Antara Ambisi, Defisit, dan Badai Geopolitik", penulis sempat mengulas secara kritis langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang menghentikan sementara operasional ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa dan Sumatra.

Saat itu, kita dengan tegas menawarkan sebuah pivot strategi: beralih dari model kebijakan pukul rata (universal) yang membebani fiskal di tengah badai geopolitik, menjadi kebijakan afirmasi (targeted) yang berfokus pada daerah tertinggal, sekaligus melakukan pivot radikal dengan memberdayakan kantin sekolah dan UMKM sebagai basis Kantin Sehat Tersubsidi.

Kini, memasuki bulan Juni 2026, di tengah riuh rendah media sosial yang sempat dihangatkan oleh disinformasi teknis operasional, ada satu sinyal positif yang menarik untuk dicermati. Nakhoda baru BGN tampaknya mulai menggeser kemudi strategi menuju arah yang pernah kita narasikan tersebut. Arah kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini tampak lebih taktis: memprioritaskan wilayah tertinggal dan mulai mengintegrasikan pelaksanaannya dengan pemberdayaan UMKM lokal serta kantin sekolah.

Langkah ini bukan sekadar perubahan teknis, melainkan sebuah lompatan paradigma. Konsep MBG berbasis komunitas adalah jawaban konkret atas skeptisisme publik mengenai efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan anggaran nasional.

Memotong Jalur Gajah, Menghidupkan Dapur Tetangga

Tantangan terbesar program berskala kolosal seperti MBG selalu berakar pada dua hal: logistik dan pengawasan. Jika program ini dipaksakan menggunakan pendekatan korporasi besar dengan rantai pasok yang panjang, kita hanya akan terjebak pada tingginya biaya distribusi, risiko makanan rusak di jalan, dan potensi monopoli ekonomi.

Dengan melibatkan kantin sekolah dan UMKM lokal di sekitar sekolah, BGN sebenarnya sedang mengadopsi model efisiensi radikal.

Pertama, rantai pasok dipotong hingga ke titik terpendek. Bahan baku bisa langsung diambil dari pasar lokal, petani, atau peternak di sekitar sekolah, lalu dimasak di dapur-dapur lokal yang jaraknya hanya pelemparan batu dari ruang kelas. Biaya logistik menyusut drastis, dan makanan dijamin segar saat sampai di meja belajar anak-anak.

Kedua, terjadi efek domino ekonomi (multiplier effect). Anggaran negara tidak mengalir kembali ke pusat, melainkan berputar dan mengendap di tingkat desa atau kecamatan. Ibu-ibu pemilik kantin, pedagang pasar lokal, hingga peternak rakyat mendadak punya kepastian pasar. MBG menjelma dari sekadar program pemenuhan gizi menjadi stimulus ekonomi pengetas kemiskinan yang membumi.

Kota Batu Jadi Lokasi Workshop BRIN, Perkuat Pertanian Berbasis Riset dan Inovasi

Tue, 09 Jun 2026 15:02:11 +0700

ANALISD.COM - Kota Batu ; Kota Batu kembali mendapat kepercayaan sebagai lokasi pengembangan sektor pertanian berbasis riset. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akan menyelenggarakan workshop pertanian pada 9–12 Juni 2026 di Balai Riset dan Pengembangan Mutu Pertanian (BRMP) Jestro, Desa Tlekung, sebagai upaya memperkuat penerapan teknologi dan inovasi di kalangan petani.

Rencana tersebut disampaikan dalam audiensi perwakilan BRIN dengan Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto di Ruang Wakil Wali Kota Batu, Balaikota Among Tani, Selasa (2/6/2026). Dalam pertemuan itu, BRIN memaparkan konsep protected farming yang dinilai mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mengurangi risiko akibat perubahan cuaca yang semakin dinamis.

Wakil Wali Kota Heli Suyanto menyambut baik penyelenggaraan workshop tersebut dan menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga riset, dan petani menjadi langkah penting untuk memperkuat daya saing pertanian Kota Batu.

"Kota Batu memiliki potensi pertanian yang besar. Kehadiran BRIN menjadi peluang untuk memperluas pemanfaatan riset dan teknologi agar petani semakin produktif, adaptif, dan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi," ujarnya.

Menurut Heli, berbagai inovasi terus berkembang di kalangan petani Kota Batu, termasuk munculnya petani muda yang aktif melakukan eksperimen dan pengembangan teknologi pertanian secara mandiri. Potensi tersebut perlu didukung melalui pendampingan, riset, dan transfer pengetahuan yang berkelanjutan.

Pemerintah Kota Batu berharap workshop yang akan digelar BRIN dapat menjadi ruang berbagi pengetahuan sekaligus memperkuat ekosistem pertanian modern yang mampu menjawab tantangan perubahan iklim, meningkatkan produktivitas, dan mendukung kesejahteraan petani.

Perusahaan Pupuk Organik Asal Cina Mata Eco Co., Ltd Company Dorong Inovasi Pertanian Sawit Berkelanjutan

Tue, 09 Jun 2026 14:58:25 +0700

ANALISD.COM - PEKANBARU — Perusahaan Pupuk Organik Asal Xiamen, Cina, Mata Eco Co., Ltd Company, tertarik mendorong pertanian berkelanjutan berbasis teknologi ramah lingkungan di Indonesia. Rencana itu disampaikan perwakilan perusahaan, Rocky dan Leslie, saat berkunjung ke kantor perwakilan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) pada Februari lalu.

Rocky menjelaskan bahwa teknologi yang mereka bawa telah dikembangkan melalui proses panjang dan menggunakan pendekatan berbasis ekologi. Produk yang ditawarkan merupakan hasil pengolahan limbah laut yang kemudian diformulasikan menjadi pembenah tanah untuk meningkatkan kualitas lahan pertanian.

“Kami datang dari Xiamen ke Indonesia, ke Pekanbaru, dengan tujuan untuk berdiskusi secara langsung dengan asosiasi petani sawit dan memahami kondisi lapangan agar kami dapat bekerja sama dalam mengembangkan solusi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri kelapa sawit di sini,” kata Rocky, dikutip dari podcast di kanal YouTube di sawitsetara.co.

Leslie kemudian menjelaskan sejarah dan fokus perusahaan secara lebih rinci. Ia menyampaikan, “Perusahaan kami berdiri pada tahun 2011 dan selama lebih dari 15 tahun kami fokus pada pengembangan teknologi ekologi yang mengolah limbah dari laut, khususnya cangkang tiram, menjadi produk yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas tanah dan mendukung pertanian yang lebih berkelanjutan,” katanya.

Ia juga menjelaskan penggunaan teknologi dalam proses produksi. Dalam pernyataan panjangnya ia mengatakan, “Kami menggunakan teknologi yang kami kembangkan melalui kerja sama dan adopsi dari teknologi yang lebih maju, termasuk dari Jepang, untuk memastikan bahwa produk kami memiliki kualitas tinggi dan mampu memberikan dampak nyata dalam memperbaiki kondisi tanah pertanian.”

Diskusi kemudian mengarah pada perbandingan produktivitas sawit antar negara. Berdasarkan pengalaman perusahaan, kata Leslie, di beberapa wilayah Tiongkok produktivitas pertanian dapat mencapai sekitar 15 ton per hektare, sementara di Indonesia masih berada di kisaran 10 hingga 12 ton per hektare, sehingga perusahaan melihat adanya peluang besar untuk membantu meningkatkan angka tersebut melalui perbaikan kualitas tanah dan penerapan teknologi pembenah tanah yang lebih efektif.

“Kami siap bekerja sama dengan APKASINDO untuk melakukan uji coba di lapangan, mengumpulkan data produktivitas secara sistematis, serta mengevaluasi bagaimana teknologi kami dapat membantu meningkatkan hasil panen dan kualitas tanah di berbagai kondisi perkebunan sawit di Indonesia,” katanya.

Pemkab Bangka Selatan Dorong 5 Gerakan Kurangi Dampak Perubahan Iklim

Mon, 08 Jun 2026 14:52:33 +0700

ANALISD.COM - TOBOALI, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mendorong masyarakat menerapkan lima gerakan nyata untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Langkah tersebut dinilai penting mengingat daerah kepulauan rentan terhadap kenaikan muka air laut, cuaca ekstrem, dan gangguan ketahanan pangan. Perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan lingkungan di masa depan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Selatan, Agung Prasetyo Rahmadi, berujar gerakan pertama yang perlu dilakukan adalah mengurangi penggunaan plastik dan sampah sekali pakai. Selain itu, masyarakat didorong untuk membiasakan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga maupun kawasan publik. Pengelolaan sampah yang baik harus dimulai dari sumbernya.

"Kita perlu mengurangi penggunaan plastik dan mendorong setiap rumah tangga memilah sampah sejak dari sumbernya," kata Agung Prasetyo Rahmadi, Sabtu (6/6).

Gerakan kedua adalah meningkatkan kesadaran dan budaya hidup bersih serta lestari melalui kegiatan yang melibatkan masyarakat secara berkelanjutan. Nilai gotong royong, kebersihan lingkungan, dan kepedulian terhadap dampak perubahan iklim dinilai harus terus ditanamkan. Langkah tersebut diharapkan mampu membentuk perilaku masyarakat yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Selanjutnya, masyarakat juga didorong memanfaatkan sampah secara produktif melalui konsep ekonomi sirkular. Pengembangan bank sampah dan penerapan prinsip 3R, yakni Reduce, Reuse, dan Recycle, dinilai dapat mengurangi pencemaran sekaligus memberikan nilai ekonomi. Upaya tersebut menjadi salah satu solusi dalam menekan volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir.

"Pemanfaatan sampah secara produktif dan penerapan prinsip 3R harus terus diperkuat di tengah masyarakat," jelas Agung Prasetyo Rahmadi.

Gerakan keempat yang didorong adalah penanaman pohon secara masif untuk memperkuat ketahanan iklim. Penanaman pohon dinilai mampu menjaga ketersediaan air, mengurangi risiko banjir, memulihkan ekosistem, dan menyerap karbon. Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan lingkungan dalam jangka panjang.

Sementara itu, gerakan kelima adalah memperkuat pengelolaan lingkungan secara menyeluruh melalui pengurangan pencemaran dan perlindungan kawasan hijau. Menurut Agung Prasetyo Rahmadi, pengelolaan sampah dan limbah yang aman harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga ekosistem.

Langkah tersebut menjadi penting karena berbagai bentuk pencemaran telah memberikan tekanan terhadap lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. "Sampah dan limbah harus dikelola dengan aman, pencemaran dikurangi, serta kawasan hijau dan ekosistem harus terus dilindungi," tegasnya. (u1)

Pembangunan Tiga Jembatan Perintis di Bengkulu Tengah Dimulai, Dorong Akses dan Pertumbuhan Ekonomi Desa

Sun, 07 Jun 2026 22:23:17 +0700

ANALISD.COM - Upaya memperkuat konektivitas antarwilayah di Kabupaten Bengkulu Tengah kembali mendapat dukungan melalui pembangunan tiga jembatan perintis yang menjadi bagian dari Program Jembatan Perintis Tahap V dan VI Kodam II/Sriwijaya. Program ini diharapkan mampu membuka akses daerah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

Dimulainya pembangunan tersebut ditandai dengan kegiatan peletakan batu pertama (ground breaking) yang dilaksanakan di lokasi Jembatan Desa Taba Pasemah, Kecamatan Talang Empat, Jumat (5/6/2026).

Pembangunan jembatan perintis ini merupakan hasil sinergi antara TNI melalui Kodim 0407/Kota Bengkulu, Korem 041/Garuda Emas, dan pemerintah daerah dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah pedesaan.

Pada tahun 2026, Kabupaten Bengkulu Tengah mendapatkan alokasi pembangunan di tiga titik strategis yang dinilai memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas masyarakat. Ketiga lokasi tersebut yakni Jembatan Desa Taba Pasemah di Kecamatan Talang Empat, Jembatan Desa Kertapati, dan Jembatan Desa Kertapati Mudik I.

Prosesi peletakan batu pertama dipimpin langsung oleh Danrem 041/Gamas Brigjen TNI Jatmiko Aryanto, S.E., M.Han. Kegiatan ini turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bengkulu Drs. Khairil Anwar, M.Si., serta Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Bengkulu Tengah Nurul Iwan Setiawan, M.Si.

Selain itu, hadir pula Dandim 0407/Kota Bengkulu, unsur Forkopimda, perwakilan Pemerintah Kota Bengkulu, Camat Talang Empat, kepala desa setempat, tokoh masyarakat, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, pembangunan jembatan perintis dinilai sebagai salah satu langkah strategis untuk mengatasi hambatan transportasi yang selama ini masih dirasakan masyarakat di beberapa wilayah pedesaan. Kehadiran jembatan yang representatif diyakini akan mempermudah akses warga menuju pusat pelayanan publik, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga mempercepat distribusi hasil pertanian dan perkebunan.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah menyambut baik program yang dilaksanakan oleh TNI tersebut. Infrastruktur jembatan yang memadai diyakini akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama bagi desa-desa yang selama ini memiliki keterbatasan akses transportasi.

Selain meningkatkan konektivitas antarwilayah, pembangunan jembatan juga diharapkan dapat mempercepat pemerataan pembangunan desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan akses jalan dan jembatan yang lebih baik, aktivitas perdagangan, pertanian, maupun sektor usaha kecil akan semakin berkembang.

Program Jembatan Perintis sendiri telah menjadi salah satu bentuk nyata pengabdian TNI kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang menyentuh kebutuhan dasar warga. Tidak hanya berfokus pada aspek pertahanan, TNI juga berperan aktif dalam mendukung pembangunan daerah melalui berbagai program kemanunggalan bersama pemerintah dan masyarakat.

Sinergi antara TNI dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam pembangunan tiga jembatan ini menjadi bukti komitmen bersama untuk menghadirkan pembangunan yang merata hingga ke pelosok desa. Dengan dimulainya pekerjaan konstruksi tersebut, masyarakat berharap akses transportasi yang lebih aman, cepat, dan efisien segera terwujud sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan warga di masa mendatang.

Pembangunan tiga jembatan perintis ini sekaligus menjadi langkah penting dalam memperkuat konektivitas wilayah Bengkulu Tengah sebagai daerah yang terus berkembang dan berupaya meningkatkan daya saing melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

KKN UIN Walisongo Dukung Pengembangan Ekonomi Desa Ngawen Lewat Workshop UMKM

Sun, 07 Jun 2026 22:21:01 +0700

ANALISD.COM - Demak – Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Walisongo Semarang Posko 18 Desa Ngawen menggelar workshop bertajuk “Pengembangan Usaha dan Pemasaran UMKM” di Balai Desa Ngawen, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, Minggu (25/5/2026).

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mampu bersaing dan berkembang di era digital.

Workshop yang diikuti para pelaku UMKM Desa Ngawen tersebut menghadirkan dua narasumber, yakni Rizal Prahardinta dan Zakki Helmiawan, S.E. Kegiatan berlangsung dengan antusias dan menjadi wadah berbagi pengetahuan mengenai strategi pengembangan usaha, pemasaran digital, serta pentingnya legalitas usaha.

Perwakilan KKN Posko 18 Desa Ngawen dalam sambutannya menyampaikan bahwa workshop ini merupakan bentuk kontribusi mahasiswa dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penguatan sektor UMKM.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap pelaku UMKM dapat memperoleh wawasan baru untuk mengembangkan usaha, meningkatkan daya saing produk, dan memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana pemasaran,” ujarnya.

Pada sesi pertama, Rizal Prahardinta menjelaskan pentingnya kreativitas dan inovasi dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat. Menurutnya, pelaku usaha perlu menciptakan nilai tambah agar produk yang ditawarkan memiliki keunggulan dibanding kompetitor.

“Produk yang biasa saja akan mudah tenggelam dalam persaingan. Kreativitas menjadi kunci untuk menciptakan nilai tambah dan membangun daya saing usaha,” jelas Rizal.

Ia juga menyoroti besarnya peluang pemasaran digital bagi UMKM untuk menjangkau konsumen yang lebih luas tanpa terbatas oleh wilayah geografis.

“Media sosial dan platform digital bukan hanya tempat promosi, tetapi juga sarana membangun hubungan dengan konsumen. Pelaku usaha harus berani mencoba hal baru dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman,” tambahnya.

Selain membahas strategi pemasaran, Rizal turut membagikan sejumlah tips praktis kepada peserta, seperti memahami kebutuhan pelanggan, melakukan inovasi produk, serta memanfaatkan momen tertentu untuk meningkatkan penjualan.

Sementara itu, pada sesi kedua, Zakki Helmiawan, S.E. memaparkan pentingnya legalitas usaha sebagai fondasi pengembangan UMKM yang berkelanjutan.

Ia menjelaskan bahwa kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi produk dapat meningkatkan kredibilitas usaha sekaligus membuka peluang akses permodalan dan kerja sama yang lebih luas.

“Legalitas usaha bukan hanya sekadar administrasi, tetapi menjadi identitas resmi yang memberikan perlindungan hukum sekaligus membuka akses permodalan dan peluang kerja sama yang lebih luas,” terang Zakki.

Selain itu, ia menekankan bahwa digital marketing harus dipahami sebagai strategi bisnis yang terintegrasi, bukan sekadar aktivitas mengunggah konten di media sosial.

“Digital marketing adalah proses membangun kesadaran merek, kepercayaan konsumen, hingga menciptakan loyalitas pelanggan. Karena itu, pelaku usaha perlu memahami strategi yang tepat dalam memanfaatkan platform digital,” ujarnya.

Menurut Zakki, keberhasilan usaha juga sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang terus berkembang mengikuti perubahan teknologi dan kebutuhan pasar.

Workshop berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab. Para peserta aktif menyampaikan berbagai tantangan yang mereka hadapi, mulai dari pemasaran produk, desain kemasan, hingga pemanfaatan media sosial untuk promosi usaha.

Salah satu peserta mengaku memperoleh banyak pengetahuan baru yang dapat langsung diterapkan dalam pengembangan usahanya.

“Materinya sangat bermanfaat dan mudah dipahami. Kami jadi lebih tahu bagaimana cara memasarkan produk secara digital dan pentingnya legalitas usaha,” ungkapnya.

Melalui workshop ini, mahasiswa KKN UIN Walisongo Posko 18 berharap pelaku UMKM Desa Ngawen semakin kreatif, inovatif, dan mampu memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas usaha, memperluas pasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.

Modernisasi Ekonomi Desa, Ribuan Sarjana Muda Siap Kelola Koperasi Merah Putih

Sun, 07 Jun 2026 21:45:07 +0700

ANALISD.COM - Program Koperasi Desa Merah Putih yang digulirkan secara nasional terus mendapat perhatian positif sebagai strategi konkret dalam membangun kemandirian ekonomi dari pinggiran. Menanggapi kekhawatiran sebagian pihak mengenai beban finansial usaha, skema perbankan yang diterapkan bersama Bank Himbara sebenarnya telah dirancang dengan mitigasi risiko yang sangat matang. Pendanaan modal kerja yang disalurkan bukan merupakan beban konsumtif, melainkan investasi produktif yang terintegrasi langsung dengan rantai pasok program strategis nasional, termasuk pemenuhan komoditas pangan lokal untuk program Makan Bergizi Gratis. Dengan ekosistem pasar yang sudah pasti dan terjamin, potensi pendapatan koperasi desa justru diproyeksikan jauh melampaui kalkulasi biaya operasional harian.

Keterlibatan puluhan ribu sarjana muda sebagai manajer dalam program ini juga menjadi langkah terobosan dalam memotong angka pengangguran terdidik sekaligus melakukan modernisasi manajemen desa. Para lulusan baru ini tidak dilepas begitu saja di lapangan. Dalam keterangan resminya pada tanggal 4 Juni 2026, juru bicara kementerian terkait menjelaskan bahwa seluruh manajer Koperasi Desa Merah Putih wajib menjalani pelatihan intensif mengenai manajemen tata kelola bisnis, digitalisasi akuntansi, dan strategi kemitraan multi sektor. Kehadiran para pemuda terpelajar ini justru membawa inovasi segar dan pemanfaatan teknologi yang selama ini jarang menyentuh kelembagaan ekonomi desa konvensional.

Regulasi mengenai dana desa dan jaminan aset juga telah diatur secara ketat agar tidak merugikan pemerintahan desa. Penguncian dana di Bank Himbara berfungsi sebagai sistem transparansi dan monitoring realisasi bisnis, bukan sebagai instrumen penyitaan yang sembrono. Melalui kolaborasi kuat antara profesionalisme anak muda, jaminan pasar dari pemerintah, dan pengawasan berbasis digital, Koperasi Desa Merah Putih optimis mampu mengubah wajah ekonomi pedesaan menjadi pusat pertumbuhan baru yang mandiri dan berkelanjutan.

Azerbaijan Tuan Rumah Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026

Fri, 05 Jun 2026 14:21:47 +0700

ANALISD.COM - Darilaut -Pada tanggal 5 Juni 2026, Republik Azerbaijan menjadi tuan rumah peringatan global Hari Lingkungan Hidup Sedunia (World Environment Day) di Baku.

Terletak di persimpangan Timur dan Barat di sepanjang Jalur Sutra bersejarah, Azerbaijan adalah negeri dengan keanekaragaman alam yang luar biasa.

Lanskapnya mencakup dua zona iklim utama—subtropis dan beriklim sedang—dan meliputi 8 jenis iklim yang berbeda, dari hutan subtropis hingga ekosistem pegunungan, menciptakan keanekaragaman hayati yang kaya.

Azerbaijan sedang mengejar pertumbuhan hijau dan energi terbarukan dengan cepat. Sebagai Pihak Perjanjian Paris, Azerbaijan telah berkomitmen untuk mengurangi emisi sebesar 40% pada tahun 2035 (dari tingkat tahun 1990).

Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan energi terbarukan hingga 30% pada tahun 2030.

Proyek-proyek skala besar sedang berlangsung, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya Garadagh 230 MW dan Pembangkit Listrik Tenaga Angin Khizi–Absheron 240 MW, dengan proyek-proyek tambahan berkapasitas 1 GW+ yang sedang dalam pengembangan.

Keberlanjutan perkotaan di Baku semakin maju dengan bus modern rendah emisi dan tanpa emisi, infrastruktur kendaraan listrik (EV), dan solusi kota pintar.

Wilayah Garabagh dan Zangezur Timur sedang diubah menjadi zona “nol emisi”, yang memadukan energi terbarukan, restorasi ekosistem, dan pembangunan pasca-konflik. Pengelolaan air yang dimodernisasi dan pertanian yang tahan terhadap perubahan iklim semakin memperkuat adaptasi di daerah rawan kekeringan.

Azerbaijan memajukan kebijakan lingkungannya yang berfokus pada pengurangan dampak negatif limbah kemasan plastik terhadap lingkungan sejak tahun 2019 dengan mengadopsi Rencana Aksi.

Melalui reformasi legislatif baru, Azerbaijan melarang impor, produksi, serta penjualan atau penyediaan kepada konsumen di perdagangan, katering umum, dan fasilitas layanan lainnya untuk plastik sekali pakai dan kantong polietilen dengan ketebalan hingga 15 mikron.

Azerbaijan telah membuat kemajuan signifikan dalam melindungi warisan alamnya. Lebih dari 10% wilayah negara ini sekarang berada di bawah perlindungan, termasuk perluasan taman nasional dan cagar alam.

Prestasi yang patut diperhatikan adalah perlindungan Hutan Hyrcanian yang terdaftar di UNESCO, beberapa ekosistem tertua di dunia, yang menjadi rumah bagi lebih dari 3.000 spesies tumbuhan dan beragam satwa liar.

Ekosistem laut dan pesisir, khususnya di Laut Kaspia, perairan tertutup terbesar di dunia, dilindungi melalui cagar alam dan program konservasi, bahkan ketika wilayah tersebut menghadapi penurunan permukaan air yang mengkhawatirkan.

Planet ini tidak berdebat. Ia tidak bernegosiasi. Ia mengirimkan sinyal—naiknya permukaan laut, kebakaran hutan yang dahsyat, gelombang panas, mencairnya gletser. Kita mengatakan 1,5°C adalah batasnya. Kita telah melampauinya.

Selama beberapa dekade, dunia telah mendengar kisah iklim—peringatan, target, tenggat waktu yang jauh. Terlalu sering, responsnya dikaburkan oleh kebisingan: penundaan, pengalihan perhatian, penyangkalan.

Tetapi dengarkan lebih saksama sekarang. Di balik kebisingan itu, sinyal lain sedang muncul. Panel surya membentang di atap-atap rumah. Turbin angin berjajar di cakrawala. Kota-kota sedang dirancang ulang untuk manusia. Hutan-hutan sedang ditanami kembali. Titik balik positif berakar di setiap sudut planet ini.

Kampanye global UNEP menyerukan kepada kita semua untuk turun tangan, untuk bergerak lebih jauh, untuk mengarahkan dunia yang sudah bergerak. Pertanyaannya bukan lagi apakah perubahan akan terjadi, tetapi bagaimana kita mengarahkannya dan seberapa cepat perubahan itu terjadi.

Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Kontribusi Prodi Kehutanan Unismuh: Merawat Hutan, Menjaga Masa Depan

Fri, 05 Jun 2026 14:14:14 +0700

ANALISD.COM - MAKASSAR – Di tengah ancaman deforestasi, degradasi lahan, perubahan iklim, dan tekanan terhadap kawasan hutan, Program Studi Kehutanan Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar memperkuat kontribusinya melalui pendidikan, penelitian, rehabilitasi lahan, agroforestri kopi, dan pengembangan Hutan Pendidikan sebagai laboratorium alam.

Hari Lingkungan Hidup Sedunia bukan sekadar peringatan tahunan. Bagi Program Studi Kehutanan Unismuh Makassar, momentum 5 Juni menjadi pengingat bahwa kelestarian lingkungan membutuhkan kerja panjang, kolaborasi, dan keberpihakan pada masa depan.

Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Namun, kekayaan itu berjalan berdampingan dengan tantangan ekologis yang tidak ringan. Deforestasi, degradasi lahan, perubahan tata guna lahan, pencemaran lingkungan, serta dampak perubahan iklim menjadi isu yang terus menuntut perhatian bersama.

Ketua Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Unismuh Makassar, Ir. Jauhar Mukti, S.Hut., M.Hut., IPM., menilai Hari Lingkungan Hidup Sedunia harus dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat kesadaran kolektif.

“Keberlanjutan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga dunia pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat harus berkolaborasi dalam menjaga bumi demi generasi mendatang,” ujarnya.

Bagi Sulawesi Selatan, persoalan lingkungan tampak dalam berbagai bentuk. Berkurangnya tutupan hutan di daerah hulu, meningkatnya risiko banjir dan longsor, kebakaran lahan pada musim kemarau, serta tekanan terhadap kawasan hutan akibat aktivitas pembangunan menjadi tantangan yang membutuhkan perhatian serius.

Di tengah tantangan tersebut, Prodi Kehutanan Unismuh Makassar berusaha mengambil peran melalui tiga jalur utama perguruan tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Hutan Pendidikan sebagai Laboratorium Alam

Salah satu kontribusi penting Prodi Kehutanan Unismuh Makassar adalah pengembangan Hutan Pendidikan Unismuh Makassar. Kawasan ini dirancang sebagai pusat pendidikan, penelitian, konservasi, sekaligus pemberdayaan masyarakat.

Lokasi hutan pendidikan Unismuh berada di pinggir jalan, tepatnya Desa Pacekke, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru dengan luas sekitar 229 hektar.

Bagi Unismuh, Hutan Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai tempat praktik mahasiswa. Lebih jauh, kawasan ini dikembangkan sebagai laboratorium alam yang memungkinkan mahasiswa dan dosen mempelajari langsung dinamika ekosistem hutan, rehabilitasi lahan, agroforestri, konservasi keanekaragaman hayati, hingga pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan.

Jauhar menjelaskan, pengembangan Hutan Pendidikan Unismuh Makassar saat ini diarahkan berbasis agroforestri kopi. Model ini mengintegrasikan kepentingan ekologis, sosial, dan ekonomi. Di satu sisi, hutan tetap dijaga melalui praktik pengelolaan berkelanjutan. Di sisi lain, masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi dari komoditas yang dikembangkan.

“Melalui pengembangan tersebut, kami berharap Hutan Pendidikan Unismuh Makassar mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan, sehingga terwujud cita-cita ‘Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera’,” kata Jauhar.

Konsep itu menjadi penting karena pelestarian hutan tidak bisa dipisahkan dari kesejahteraan masyarakat. Hutan yang lestari membutuhkan dukungan masyarakat. Sebaliknya, masyarakat yang sejahtera lebih memiliki ruang untuk menjaga hutan secara berkelanjutan.

Agroforestri Kopi dan Pemberdayaan

Agroforestri kopi menjadi salah satu titik tekan pengembangan Prodi Kehutanan Unismuh. Melalui pendekatan ini, tanaman kehutanan dan tanaman bernilai ekonomi dapat dikembangkan dalam satu sistem pengelolaan yang saling mendukung.

Bagi Prodi Kehutanan, agroforestri bukan sekadar pola tanam. Ia menjadi ruang belajar tentang bagaimana konservasi, produksi, dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan bersama. Mahasiswa dapat mempelajari inventarisasi hutan, silvikultur, rehabilitasi hutan dan lahan, pemetaan, serta interaksi sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan.

Pengalaman Jauhar Mukti dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, perencanaan agroforestri, perhutanan sosial, serta pendampingan kelompok usaha kehutanan memperkuat arah pengembangan tersebut. Sebagai akademisi dan praktisi kehutanan, ia melihat pentingnya pendekatan yang tidak hanya ekologis, tetapi juga sosial dan ekonomi.

Dalam konteks Sulawesi Selatan, pendekatan seperti ini relevan. Banyak kawasan hulu membutuhkan pemulihan tutupan lahan, tetapi pada saat yang sama masyarakat juga membutuhkan sumber penghidupan. Agroforestri memberi kemungkinan untuk menjembatani keduanya.

Konservasi, Rehabilitasi, dan Perubahan Iklim

Perubahan iklim memberi dampak signifikan terhadap sektor kehutanan. Perubahan pola curah hujan, peningkatan suhu, serta cuaca ekstrem dapat memengaruhi pertumbuhan tanaman hutan, meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, serta mengganggu keseimbangan ekosistem.

Namun, hutan juga menjadi bagian penting dari solusi. Hutan berperan sebagai penyerap karbon, pengatur tata air, pelindung tanah dari erosi, penyedia oksigen, habitat keanekaragaman hayati, dan sumber ekonomi masyarakat.

Karena itu, Prodi Kehutanan Unismuh Makassar mendorong berbagai program yang berkaitan dengan konservasi dan rehabilitasi lingkungan. Program tersebut mencakup rehabilitasi lahan, penanaman pohon, edukasi lingkungan, serta pendampingan kelompok tani hutan dalam pengelolaan usaha berbasis kehutanan yang berkelanjutan.

Di bidang riset, dosen dan mahasiswa Prodi Kehutanan Unismuh telah mengembangkan kajian terkait pengelolaan agroforestri kopi berkelanjutan, rehabilitasi hutan dan lahan, tutupan tajuk dan penyimpanan karbon, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada sistem agroforestri, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan, serta model bisnis berkelanjutan berbasis agroforestri di kawasan hutan pendidikan.

Riset-riset tersebut memperlihatkan bahwa isu kehutanan tidak lagi dapat dipandang semata sebagai urusan pohon dan kawasan hutan. Kehutanan berkaitan langsung dengan perubahan iklim, bencana ekologis, ekonomi masyarakat, tata ruang, hingga masa depan pembangunan daerah.

Mahasiswa sebagai Agen Perubahan

Dalam gerakan pelestarian lingkungan, mahasiswa kehutanan memiliki peran strategis. Mereka bukan hanya belajar di ruang kelas, tetapi juga turun ke lapangan melalui kegiatan konservasi, rehabilitasi lahan, penelitian, kampanye lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Jauhar, mahasiswa kehutanan merupakan agen perubahan. Melalui praktik lapangan, mereka memperoleh pengalaman akademik sekaligus berkontribusi langsung terhadap pelestarian lingkungan.

Model pendidikan seperti ini menjadi salah satu keunggulan Prodi Kehutanan Unismuh Makassar. Pembelajaran tidak hanya berorientasi pada teori, tetapi juga pada praktik langsung di lapangan. Mahasiswa dilatih memahami hutan sebagai ekosistem, sumber kehidupan, sekaligus ruang sosial tempat masyarakat menggantungkan penghidupan.

Dengan dukungan Hutan Pendidikan sebagai laboratorium alam, mahasiswa dapat mengalami langsung proses pembelajaran kehutanan. Mereka belajar membaca kondisi lahan, memahami vegetasi, mengukur potensi kawasan, memetakan ruang, dan melihat hubungan antara manusia dan hutan.

Dari Hasil Hutan Bukan Kayu hingga Forest Bathing

Ke depan, pengembangan Hutan Pendidikan Unismuh Makassar tidak hanya diarahkan pada agroforestri kopi. Prodi Kehutanan juga membuka ruang pengembangan hasil hutan bukan kayu, ekowisata, dan konsep Shinrin-yoku atau forest bathing.

Konsep forest bathing memanfaatkan hutan sebagai ruang edukasi, rekreasi, dan kesehatan berbasis alam. Dalam perkembangan global, hutan tidak hanya dilihat sebagai penyedia kayu atau kawasan konservasi, tetapi juga sebagai ruang pemulihan fisik dan mental manusia.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa jasa lingkungan hutan semakin luas. Hutan dapat memberi manfaat ekologis, ekonomi, sosial, pendidikan, bahkan kesehatan. Dengan demikian, pelestarian hutan tidak hanya penting bagi lingkungan, tetapi juga bagi kualitas hidup manusia.

Bagi Unismuh Makassar, pengembangan ini sejalan dengan semangat kampus berkelanjutan. Prodi Kehutanan berupaya menghadirkan inovasi yang menghubungkan ilmu pengetahuan, kebutuhan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan.

Pendidikan Kehutanan Berbasis Nilai

Program Studi Kehutanan Unismuh Makassar berada di bawah Fakultas Pertanian dan berkomitmen menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, profesional, dan berkarakter Islami di bidang kehutanan.

Visi prodi adalah menjadi program studi unggul di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kehutanan serta menghasilkan sumber daya manusia berdaya saing tinggi dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan berkarakter Islami.

Visi tersebut diterjemahkan melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan Al-Islam Kemuhammadiyahan. Dengan demikian, pendidikan kehutanan di Unismuh tidak hanya diarahkan pada penguasaan ilmu dan keterampilan, tetapi juga pembentukan karakter dan tanggung jawab moral terhadap lingkungan.

Dalam konteks krisis ekologis, pendidikan berbasis nilai menjadi penting. Masalah lingkungan tidak hanya lahir dari kekurangan teknologi, tetapi juga dari cara pandang manusia terhadap alam. Karena itu, calon sarjana kehutanan perlu dibekali etika, kepedulian, dan keberanian untuk berpihak pada keberlanjutan.

Pesan untuk Generasi Muda

Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum bagi Prodi Kehutanan Unismuh untuk mengajak generasi muda mengambil peran lebih besar. Masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan hari ini, tetapi juga oleh kesadaran generasi yang akan memimpin masa depan.

Jauhar berpesan agar generasi muda menjadi pelopor perubahan menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Kepedulian terhadap lingkungan harus dimulai dari diri sendiri, lalu diperluas melalui ilmu pengetahuan, teknologi, dan aksi nyata.

Langkah sederhana tetap penting. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menanam dan merawat pohon, menghemat energi dan air, memilah sampah, mendukung produk ramah lingkungan, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar adalah tindakan kecil yang dapat memberi dampak besar jika dilakukan secara konsisten dan bersama-sama.

Di tengah perubahan iklim dan meningkatnya tekanan terhadap lingkungan, kontribusi Prodi Kehutanan Unismuh Makassar menunjukkan bahwa perguruan tinggi memiliki peran penting. Kampus bukan hanya tempat mencetak lulusan, tetapi juga ruang untuk merawat bumi, memulihkan lahan, memperkuat masyarakat, dan membangun masa depan yang lebih lestari.

Dari Hutan Pendidikan, agroforestri kopi, riset karbon, rehabilitasi lahan, hingga pemberdayaan masyarakat, Prodi Kehutanan Unismuh Makassar menegaskan satu pesan: menjaga hutan berarti menjaga kehidupan.

Pada akhirnya, Hari Lingkungan Hidup Sedunia bukan hanya tentang seremoni. Ia adalah panggilan untuk bergerak. Bagi Prodi Kehutanan Unismuh Makassar, panggilan itu dijawab dengan kerja pendidikan, riset, dan pengabdian yang berpijak pada cita-cita sederhana tetapi mendasar: hutan lestari, masyarakat sejahtera.

Momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia, PT Timah perkuat pertambangan berkelanjutan

Fri, 05 Jun 2026 14:04:22 +0700

ANALISD.COM - Pangkalpinang - Momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi pengingat penting bahwa keberlanjutan lingkungan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas industri. PT Timah (Persero) Tbk terus memperkuat komitmennya dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui berbagai program perlindungan ekosistem, rehabilitasi lahan, konservasi satwa hingga pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan.

Sebagai perusahaan pertambangan yang beroperasi di berbagai wilayah, PT Timah dalam rilisnya di Pangkalpinang, Jumat, menegaskan komitmennya untuk memastikan aktivitas operasional berjalan seiring upaya menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati dengan menerapkan prinsip Good Mining Practices.

Dalam menjalankan operasional, perusahaan mengintegrasikan aspek pengelolaan lingkungan ke dalam model bisnis melalui berbagai kebijakan pengelolaan lingkungan yang fokus pada identifikasi risiko, pengendalian dampak, hingga pencegahan pencemaran.

Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui reklamasi dan rehabilitasi lahan pascatambang yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Program reklamasi tidak hanya berfokus pada revegetasi, tetapi juga mendorong pemanfaatan lahan pascatambang agar memiliki nilai ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Beberapa kawasan reklamasi bahkan telah berkembang menjadi ruang edukasi lingkungan seperti Kampoeng Reklamasi Air Jangkang di Kabupaten Bangka dan Kampong Reklamasi Selinsing di Kabupaten Belitung Timur.

Selain itu, perusahaan juga memanfaatkan lahan bekas tambang untuk mendukung aktivitas produktif masyarakat seperti budidaya ikan air tawar di kawasan bekas tambang yang telah dikelola.

"Keberlanjutan bisnis harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Karena itu, perusahaan terus memperkuat berbagai program pengelolaan lingkungan, reklamasi, konservasi, hingga pelestarian keanekaragaman hayati sebagai bagian dari komitmen pengelolaan lingkungan berkelanjutan," ujar Departement Head Corporate Communication PT Timah (Persero) Tbk, Anggi Siahaan.

Dalam aspek konservasi, PT Timah juga terus memperkuat perlindungan terhadap flora dan fauna di wilayah operasional perusahaan. Sejak tahun 2018, PT Timah bekerja sama dengan Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Alobi Foundation untuk melakukan penyelamatan, rehabilitasi hingga pelepasliaran satwa liar seperti penyu lekang, bulus/labi-labi, kura-kura pipi putih, kukang, ayam jembang, mentilin, trenggiling, dan lainnya. Sejak 2019 sampai 2025 yaitu sebanyak 3.169 satwa ke habitat alaminya.

Upaya pelestarian juga dilakukan melalui pemantauan keanekaragaman hayati secara rutin di kawasan operasional, termasuk pengamatan biota laut, plankton, mangrove sebagai bagian dari evaluasi kualitas lingkungan.

PT Timah juga terus memperluas program rehabilitasi ekosistem pesisir melalui pengembangan coral garden dan rehabilitasi mangrove sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan ekosistem laut.

"Pengelolaan lingkungan bukan hanya tentang meminimalkan dampak operasional, tetapi juga bagaimana menghadirkan kembali fungsi ekologis dan sosial dari kawasan yang telah dikelola melalui program reklamasi dan rehabilitasi yang juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat," tambah Anggi.

Tak hanya fokus pada rehabilitasi lingkungan, perusahaan juga terus memperkuat komitmen transisi energi dan efisiensi energi dalam mendukung target dekarbonisasi.

Saat ini, sekitar 60,1 persen energi operasional perusahaan telah memanfaatkan biodiesel B35/B40 sebagai sumber energi utama. Selain itu, perusahaan juga memanfaatkan energi dari Solar PV On grid yang telah dipasang di lokasi Kampoeng Reklamasi Air Jangkang di Bangka dan Kampong Reklamasi Selinsing di Belitung Timur serta di pada salah tu Anak Perusahaan yaitu PT Timah Industri yang berlokasi di Cilegon.

Sepanjang tahun 2025, PT Timah mencatat pengurangan konsumsi energi sebesar 68.763 gigajoule melalui berbagai program efisiensi operasional, optimalisasi peralatan produksi, serta implementasi sistem manajemen energi. Seluruh pengelolaan energi dilakukan dengan mengacu pada standar internasional ISO 50001 serta regulasi pemerintah terkait konservasi energi.

Melalui berbagai program pengelolaan lingkungan tersebut, PT Timah berkomitmen untuk terus menjalankan praktik pertambangan yang bertanggung jawab serta menciptakan keseimbangan antara aktivitas bisnis, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.