Latest Posts

BMKG Ungkap Strategi Hadapi El Nino 2026 demi Menjaga Ketahanan Pangan Indonesia

Sat, 04 Jul 2026 16:52:57 +0700

ANALISD.COM - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan bahwa informasi cuaca dan iklim merupakan fondasi penting dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Hal tersebut disampaikan Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) LXIX Tahun Anggaran 2026 Lemhannas RI bertema “Membangun Kedaulatan Pangan Nasional Melalui Tata Kelola, Inovasi Teknologi Pertanian dan Human Capital dalam Rangka Menghadapi Dinamika Geopolitik Global” di Gedung Dwi Warna Purwa Lemhannas RI, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Dalam paparannya yang berjudul “Antisipasi Cuaca Ekstrem dalam Rangka Mendukung Kebijakan Kemandirian Pangan Berkelanjutan”, Faisal menekankan bahwa pemanfaatan informasi iklim dalam pembangunan sektor pangan bukanlah konsep baru. Menurutnya, sejak tahun 1800-an kajian klimatologi telah digunakan untuk menentukan komoditas yang paling sesuai dengan karakteristik suatu wilayah.

Ia menjelaskan bahwa pada masa kolonial Belanda, pakar klimatologi didatangkan ke Indonesia untuk melakukan pengamatan dan kajian cuaca serta iklim secara sistematis. Hasil kajian tersebut kemudian menjadi dasar penentuan berbagai komoditas unggulan, seperti kopi di sepanjang Pegunungan Bukit Barisan, teh di Jawa Barat, serta tebu dan jati di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

“Sebenarnya di BMKG telah banyak kajian, dan kita sudah menentukan daerah-daerah mana yang cocok untuk tanaman apa saja. Misalnya untuk padi atau untuk kedelai, itu sebaiknya ditanam di daerah mana. Jadi kalau pada tahun 1800-an saja peneliti klimatologi dari Belanda sudah bisa melakukan itu, sekarang dengan segenap modalitas di BMKG, kita punya 191 UPT yang tersebar di seluruh Indonesia dan 10.000 lebih alat pengamatan MKG, kita tentu dapat memberikan pemantauan cuaca dan iklim dengan jauh lebih baik,” ujar Faisal.

Menurutnya, Indonesia saat ini memiliki kapasitas yang jauh lebih baik dalam memanfaatkan informasi iklim dibandingkan masa lalu. Melalui berbagai kajian yang dilakukan BMKG, informasi iklim dapat dimanfaatkan untuk menentukan kesesuaian lahan, memilih komoditas yang tepat, menyusun kalender tanam, hingga mengantisipasi risiko gagal panen akibat kondisi cuaca ekstrem.

Faisal menegaskan bahwa perubahan iklim merupakan tantangan nyata yang harus dihadapi melalui penguatan sistem adaptasi dan mitigasi berbasis sains. Dalam konteks tersebut, BMKG berperan mendukung seluruh sektor pembangunan, termasuk pertanian, perkebunan, kelautan, dan ekonomi, melalui penyediaan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang akurat dan dapat ditindaklanjuti.

“Perubahan iklim itu adalah nyata dan kemudian perlu juga adaptasi mitigasi dari manusianya untuk dapat terus melanjutkan pembangunan. Tugas BMKG adalah untuk mendukung semua sektor pembangunan, termasuk pembangunan di bidang pertanian, perkebunan, hingga kelautan. Dan ini mestinya kita harus membuat sistem yang lebih siap dengan kondisi itu,” katanya.

Salah satu bentuk adaptasi yang terus diperkuat BMKG adalah Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Menurut Faisal, OMC menjadi instrumen penting untuk menjaga ketersediaan sumber daya air, khususnya menjelang puncak musim kemarau.

Melalui operasi tersebut, BMKG mendukung pengelolaan sumber daya air dengan membantu pengisian waduk, bendungan, dan embung sebagai cadangan air untuk kebutuhan irigasi pertanian, air baku, maupun energi ketika memasuki puncak musim kemarau.

Pada kesempatan tersebut, Faisal juga mengingatkan bahwa Indonesia berpotensi menghadapi musim kemarau yang lebih kering pada tahun 2026 akibat pengaruh fenomena El Niño. Fenomena tersebut berpotensi menurunkan curah hujan dan meningkatkan risiko kekeringan, terutama di wilayah Indonesia bagian selatan atau di bawah garis khatulistiwa, meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Pulau Jawa terutama wilayah pesisir, Sumatera bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, hingga sebagian Papua Selatan.

“Musim hujan dan musim kemarau akan kita alami setiap tahun. Tapi yang menjadi permasalahan adalah ketika musim kemarau bersamaan waktunya dengan fenomena El Nino. Itu membuat kondisi di negara kita, seperti tahun ini, kemaraunya akan lebih panjang dan lebih kering dari rata-rata klimatologis selama 30 tahun terakhir,” jelasnya.

Berdasarkan prediksi BMKG, curah hujan periode Juli hingga Desember 2026 umumnya berada pada kategori rendah hingga menengah dengan sifat hujan didominasi kondisi bawah normal. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026.

Meski demikian, menurut Faisal musim kemarau juga menghadirkan sejumlah peluang. Selain meningkatkan produksi garam nasional dan mempercepat proses pengeringan hasil panen, kondisi kering dapat dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman palawija, sorgum, serta komoditas perkebunan yang lebih tahan terhadap kekeringan.

Untuk mendukung target swasembada pangan nasional, BMKG terus memperkuat layanan informasi iklim, sistem peringatan dini, analisis kesesuaian agroklimat, prediksi ketersediaan air tanaman, serta pengembangan layanan iklim berbasis komoditas melalui pendampingan petani dalam Sekolah Lapang Iklim (SLI). Hingga tahun 2025, program SLI telah menjangkau 27.994 peserta di lebih dari 700 lokasi di seluruh Indonesia.

Melalui penguatan layanan iklim, pengembangan sistem peringatan dini, serta pemanfaatan teknologi observasi dan prediksi yang semakin maju, BMKG berkomitmen mendukung pembangunan sistem pangan yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan dalam menghadapi risiko iklim.

Titiek Soeharto Dorong Mitigasi El Nino untuk Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

Sat, 04 Jul 2026 16:50:47 +0700

ANALISD.COM - Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto menegaskan pentingnya langkah mitigasi dampak El Nino di Kalimantan Selatan guna menjaga ketahanan pangan nasional. Menurutnya, provinsi tersebut memiliki peran strategis sebagai salah satu penyangga pangan nasional karena mencatat indeks ketahanan pangan tertinggi di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Titiek menjelaskan bahwa Kalimantan Selatan berpotensi mengalami curah hujan di bawah normal selama musim kemarau tahun ini. Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta penurunan produktivitas di sektor pertanian dan peternakan.

“Kondisi tersebut memerlukan langkah mitigasi yang cepat, terintegrasi dan berbasis data,” ujar dia pada kunjungan kerja Komisi IV DPR RI dalam rangka menghadapi dampak El Nino di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat.

Titiek mengatakan, dengan skor Indeks Ketahanan Pangan sebesar 81,26 yang merupakan tertinggi di Indonesia, Kalimantan Selatan memiliki posisi strategis sebagai penyangga pangan nasional sekaligus menjadi salah satu pemasok utama kebutuhan pangan di wilayah Kalimantan dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Karena itu, dampak El Nino di Kalsel berpotensi mempengaruhi ketahanan pangan nasional apabila tidak diantisipasi secara optimal,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa langkah mitigasi di sektor pertanian perlu difokuskan pada upaya menjaga produksi melalui optimalisasi sistem irigasi dan pompanisasi, pemanfaatan lahan rawa dan lebak, penyediaan benih tahan kekeringan, pemenuhan kebutuhan pupuk, serta penguatan penyerapan hasil panen dan cadangan pangan pemerintah.

Menurutnya, keberhasilan berbagai langkah tersebut memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN pangan, penyuluh pertanian, hingga para petani.

Selain sektor pertanian, Titiek juga menyoroti dampak kemarau panjang terhadap sektor peternakan. Ia menyebutkan bahwa peningkatan suhu atau heat stress dapat menurunkan produktivitas ternak sekaligus meningkatkan risiko munculnya penyakit hewan menular strategis (PHMS) maupun zoonosis.

Oleh karena itu, lanjutnya, kesiapan layanan balai veteriner serta pengawasan kesehatan hewan menjadi bagian penting dalam upaya mengantisipasi dampak El Nino terhadap sektor peternakan.

Melalui kunjungan kerja spesifik tersebut, Komisi IV DPR RI memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kesiapan para pemangku kepentingan dalam menghadapi dampak El Nino. Kesiapan tersebut meliputi sistem peringatan dini, ketersediaan sarana produksi pertanian, pengamanan cadangan pangan, stabilisasi harga, distribusi pupuk, pengawasan lalu lintas komoditas dan ternak, hingga kesiapan layanan veteriner dalam mengantisipasi potensi peningkatan penyakit hewan.

“Komisi IV DPR RI juga ingin memastikan berbagai program dan anggaran yang telah dialokasikan mampu menjawab kebutuhan di lapangan sehingga petani dan peternak tetap dapat berproduksi, pasokan pangan tetap terjaga, serta stabilitas harga pangan dapat dipertahankan di tengah tantangan perubahan iklim,” ujar Titiek Soeharto.

Menko Polkam Pastikan Stok Beras Sumut Aman, Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

Sat, 04 Jul 2026 16:15:13 +0700

ANALISD.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menyatakan stok beras di Sumatera Utara berada dalam kondisi aman. Pernyataan ini disampaikan setelah peninjauan langsung ke Gudang Bulog Pulo Brayan Darat I di Kota Medan pada Jumat, 3 Juli 2026. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan distribusi pangan di wilayah tersebut.

Hasil inspeksi menunjukkan bahwa cadangan beras pemerintah (CBP), sistem distribusi, dan kesiapan Perum Bulog berjalan dengan baik. Hal ini menjadi indikator penting dalam menjaga stabilitas pasokan pangan nasional. Djamari menekankan vitalnya cadangan pangan bagi keberlangsungan negara, sebab tidak ada bangsa yang dapat bertahan tanpa ketersediaan pangan yang memadai.

Penguatan ketahanan pangan merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah tidak hanya menargetkan tercapainya swasembada pangan, tetapi juga memiliki visi menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Upaya ini didukung oleh berbagai pihak, termasuk jajaran Bulog yang terus bekerja keras.

Ketersediaan dan Distribusi Beras di Sumatera Utara

Djamari Chaniago mengapresiasi rencana pendistribusian dan pemasukan beras yang dinilai sangat baik oleh Bulog. Menurutnya, sistem yang telah disiapkan berjalan dengan efektif dalam menjaga stabilitas pasokan. Ini menunjukkan kesiapan Bulog dalam menghadapi kebutuhan pangan regional.

Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara sebelumnya telah mendapat tambahan 15.000 ton beras dari Bulog pusat. Pasokan ini ditujukan untuk memperkuat stok pangan pokok dan memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Penambahan ini merupakan langkah proaktif untuk menjamin kecukupan pangan.

Kini, stok beras Bulog di Sumatera Utara telah mencapai sekitar 56.796 ton. Cadangan beras tersebut diproyeksikan mampu memenuhi kebutuhan hingga delapan bulan ke depan. Angka ini memberikan jaminan ketersediaan pangan yang cukup panjang bagi masyarakat Sumatera Utara.

Visi Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia

Menko Polkam menegaskan bahwa cadangan pangan yang dikelola Bulog merupakan unsur vital bagi keberlangsungan negara. Ia menggarisbawahi bahwa tidak ada satu bangsa pun yang bisa hidup tanpa makanan. Pernyataan ini mengukuhkan pentingnya sektor pangan dalam agenda nasional.

Program strategis Presiden Prabowo Subianto fokus pada penguatan ketahanan pangan secara menyeluruh. Target pemerintah tidak hanya terbatas pada pencapaian swasembada pangan di dalam negeri. Namun, juga memiliki ambisi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia di masa mendatang.

Djamari menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Bulog atas upaya mereka dalam menjaga ketersediaan pangan nasional. Ia berharap distribusi pangan terus berjalan dengan baik sehingga kebutuhan masyarakat di seluruh daerah tetap terpenuhi. Harapan rakyat adalah tetap tersedianya pangan di setiap daerah.

Perkuat Ketahanan Pangan, Pemkab Ciamis Dukung Akademi Perempuan Pejuang Agraria

Fri, 03 Jul 2026 16:11:39 +0700

ANALISD.COM - Pemerintah Kabupaten Ciamis mendukung berdirinya Akademi Reforma Agraria Sejati Siti Halimah di Desa Kalijaya, Kecamatan Banjaranyar, untuk memperkuat peran perempuan dalam ketahanan pangan dan reforma agraria (2/7/2026).

Peresmian akademi dirangkaikan dengan Deklarasi Perempuan Pejuang Agraria Jawa Barat di Gedung Akademi Reforma Agraria Sejati Siti Halimah, Desa Kalijaya.

Bupati Ciamis Herdiat Sunarya menyampaikan, kehadiran akademi menjadi langkah nyata meningkatkan kapasitas masyarakat, khususnya perempuan petani, melalui pendidikan dan pelatihan.

"Momentum hari ini bukan hanya milik warga Ciamis, tetapi menjadi bagian dari gerakan kolektif serta simbol solidaritas perjuangan agraria di tingkat regional maupun nasional," ujar Herdiat.

Herdiat menjelaskan, nama Siti Halimah mencerminkan keteguhan, keberanian, dan dedikasi perempuan dalam memperjuangkan hak agraria serta menjaga kedaulatan pangan.

Menurutnya, Banjaranyar kini menjadi pusat pendidikan dan pelatihan perempuan pejuang reforma agraria yang membawa manfaat bagi masyarakat dan sektor pertanian.

"Kami sangat bangga karena Ciamis dipercaya menjadi pusat pendidikan perempuan pejuang reforma agraria. Ini membuktikan bahwa tanah Ciamis merupakan tanah yang subur bagi lahirnya gagasan-gagasan progresif dan gerakan kemanusiaan yang berkeadilan," katanya.

Herdiat menegaskan, keadilan akses terhadap lahan menjadi fondasi utama untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan bagi masyarakat.

"Tidak mungkin kita berbicara tentang ketahanan pangan tanpa terlebih dahulu menjamin keadilan akses atas tanah bagi para petani. Tanah adalah modal utama produksi pertanian. Ketika petani memiliki kepastian dan kedaulatan atas tanahnya, semangat untuk berproduksi, berinovasi, dan menjaga keberlanjutan pangan akan tumbuh semakin kuat," ungkapnya.

Ia juga menilai perempuan petani berperan penting menjaga produksi pangan, melestarikan benih lokal, serta memperkuat ketahanan pangan keluarga.

Herdiat berharap Akademi Reforma Agraria Sejati Siti Halimah melahirkan perempuan pejuang agraria yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan mendorong pembangunan pertanian berkelanjutan.

Kemandirian Ekonomi Desa Toyomarto Melalui Teh Daun Kopi

Fri, 03 Jul 2026 16:08:09 +0700

ANALISD.COM - Himpunan Mahasiswa Teknologi Hasil Pertanian (Himalogista) Universitas Brawijaya (UB) resmi meluncurkan program Gema Desa (Gerakan Mengabdi Desa Berlanjut) di Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
Gema Desa merupakan program pengabdian berlanjut dari program kerja "Himalogista Mengabdi" yang kini telah memasuki tahun ketiga. Mengusung visi Tri Dharma Perguruan Tinggi, program Himalogista Mengabdi berfokus pada peningkatan nilai ekonomis komoditas lokal Desa Toyomarto melalui produk inovatif "Sedesa", teh seduh dari daun kopi robusta.

Desa Toyomarto memiliki potensi perkebunan kopi lokal yang melimpah melalui komoditas Kopi Le Mar (Lembah Arjuno). Namun, potensi pemanfaatan bagian lain dari tanaman kopi, terutama daun kopi, masih belum tergarap secara maksimal.

Padahal, daun kopi robusta kaya akan senyawa antioksidan yang baik untuk kesehatan. Peluang inilah yang diambil oleh tim Himalogista Mengabdi untuk memberikan nilai tambah bagi ekonomi Desa Toyomarto.

Pada tahun pertama, tim Himalogista Mengabdi berfokus pada sektor hulu melalui riset formulasi produk bersama dosen pembimbing serta sosialisasi dan pencerdasan intensif kepada masyarakat. Selanjutnya pada tahun kedua, fokus beralih pada pembentukan kelompok produksi di Desa Toyomarto.

Saat ini pada tahun ketiga, dilakukannya pembuatan desain kemasan, penguatan merek produk serta uji kelayakan produk di pasar yang lebih luas. Tahun kedua dan ketiga memasuki fase penting program GEMA DESA. Tahun ke-2, tim Himalogista Mengabdi mempertajam fokus pada pembuatan kemasan serta pembentukan kelompok produksi di Desa Toyomarto.

Pengembangan desain kemasan dibuat informatif agar identitas unik produk "SEDESA" (Seduhan Dari Desa) dapat dilihat dengan jelas dan meningkatkan daya tarik konsumen. Pembentukan kelompok produksi desa melibatkan ibu-ibu PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) sebagai penggeraknya.

Sementara itu, pada tahun ke-3 tim Himalogista Mengabdi melanjutkan ke tahap uji kelayakan produk serta finalisasi menuju kemandirian usaha. Agendanya meliputi
pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) yang diperlukan untuk memastikan produk teh daun kopi memenuhi standar keamanan pangan nasional serta meningkatkan kepercayaan konsumen. Tim juga berhasil melakukan uji coba pasar secara terbatas dan mendapatkan umpan balik dari melakukan penjualan ke masyarakat umum.

Kini, memasuki fase akhir dari program GEMA DESA di tahun ke-3, target akhir dari pengabdian ini pun tercapai. Tahun ini dilakukan penyerahan secara penuh pengelolaan usaha kepada kelompok produksi desa yang sudah dibentuk.

Dengan sertifikasi yang telah dibuat, produk inovasi di Desa Toyomarto ini siap bersaing secara mandiri di tingkat lokal dan nasional, sekaligus menjadi bukti nyata keberhasilan akademis dan pengabdian masyarakat dalam pengelolaan potensi bahan pangan lokal.

Perempuan Desa Tak Lagi di Balik Layar, Kini Bisa Jadi Penggerak Ekonomi

Fri, 03 Jul 2026 16:01:10 +0700

ANALISD.COM - Perempuan desa dinilai memiliki peran yang semakin penting, bukan hanya sebagai penjaga ketahanan keluarga, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi dan pembangunan di tingkat akar rumput.

Hal itu disampaikan Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa, Sherly Tjoanda Laos, menjelang pelantikan nasional organisasi tersebut di Jakarta. Dalam pesannya kepada para pengurus, Sherly mendorong perempuan desa untuk berani mengambil peran kepemimpinan sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

Menurut Sherly, kekuatan desa berawal dari keluarga yang tangguh. Karena itu, perempuan memiliki posisi strategis dalam membangun ketahanan sosial sekaligus menciptakan peluang ekonomi melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Kemandirian ekonomi dan ketahanan mental generasi muda bermula dari kekuatan di dalam keluarga. Oleh karena itu, Srikandi Jaga Desa harus berani mengambil panggung kepemimpinan, menggerakkan roda ekonomi melalui UMKM, sekaligus menjadi tameng pelindung bagi anak-anak kita. Perempuan yang berdaya secara ekonomi otomatis akan memiliki suara yang lebih lantang dalam menentukan masa depan desanya," ujar Sherly dalam pesannya.

Pesan tersebut menjadi salah satu semangat yang mengiringi penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) perdana Srikandi Jaga Desa yang digelar di Jakarta, Kamis (2/7/2026). Forum ini menjadi ajang konsolidasi pengurus sebelum pelantikan resmi organisasi sehari kemudian.

Ketua Umum DPP Srikandi Jaga Desa, Ella Nurlaela Tubagoes, mengatakan organisasi ini dibentuk untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam pembangunan desa secara lebih terstruktur.

Menurutnya, perempuan memiliki kontribusi besar di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi keluarga, hingga pemberdayaan masyarakat. Karena itu, diperlukan wadah yang mampu mengoptimalkan potensi tersebut.

"Srikandi Jaga Desa akan menjadi mitra pemerintah desa, BPD, dan masyarakat dalam mengawal pembangunan yang transparan, mendorong pemberdayaan UMKM, ketahanan pangan, peningkatan kualitas SDM, perlindungan perempuan dan anak, serta penguatan ekonomi keluarga," kata Ella.

Pentingnya peran ekonomi perempuan juga didukung oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024. Sebanyak 64,5 persen pelaku UMKM di Indonesia merupakan perempuan, atau sekitar 37 juta orang, dengan kontribusi terhadap sekitar 61 persen Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Dewan Pembina ABPEDNAS sekaligus Bendahara Umum Srikandi Jaga Desa, Maya Miranda Ambarsari, menilai perempuan kini tidak lagi hanya menjadi pelengkap pembangunan, tetapi juga aktor utama yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

Menurutnya, pemberdayaan perempuan perlu diperkuat melalui akses terhadap jejaring usaha, pendampingan, hingga peningkatan kapasitas kewirausahaan agar potensi ekonomi lokal dapat berkembang secara berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS Prof. Dr. Reda Manthovani menilai keterlibatan perempuan juga penting dalam memperkuat pengawasan pembangunan desa sehingga tata kelola pemerintahan menjadi lebih transparan dan berpihak kepada masyarakat.

Senada, Ketua Umum DPP ABPEDNAS Indra Utama mengatakan pembangunan desa tidak dapat dipisahkan dari kontribusi perempuan. Menurutnya, kehadiran Srikandi Jaga Desa diharapkan mampu memperkuat fondasi sosial sekaligus meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat desa.

Melalui konsolidasi tersebut, Srikandi Jaga Desa menegaskan komitmennya untuk mendorong lahirnya lebih banyak perempuan pemimpin di desa, memperkuat ekonomi berbasis UMKM, serta meningkatkan perlindungan terhadap keluarga dan generasi muda.

Di Hadapan Menteri Desa, Wagub NTT Paparkan Strategi OVOP dan NTT Mart Bangun Ekonomi Desa

Sat, 04 Jul 2026 15:44:59 +0700

ANALISD.COM - Larantuka -Wakil Gubernur (Wagub) Nusa Tenggara Timur (NTT) Johni Asadoma memaparkan strategi Pemerintah Provinsi NTT dalam membangun ekonomi desa berbasis potensi lokal melalui program One Village One Product (OVOP) dan NTT Mart di hadapan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto.

Penyampaian itu berlangsung dalam kegiatan tatap muka bersama para camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Flores Timur di Gudang Koperasi Desa Merah Putih, Kelurahan Weri, Jumat (3/7/2026).

Turut hadir Wakil Ketua Komisi IV DPR Ahmad Yohan, Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihen, Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal Tabrani, Wakil Kepala Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Agustomi Masik, serta para camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Flores Timur.

Dalam arahannya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan salah satu program strategis pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendorong kemandirian desa melalui pengelolaan potensi lokal.

“Koperasi Desa Merah Putih harus menjadi wadah yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. Karena itu diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, camat, kepala desa, lurah, dan seluruh elemen masyarakat agar program ini berjalan optimal,” ujar Yandri.

Yandri menegaskan, setiap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan menyerap sedikitnya 17 tenaga kerja lokal yang wajib berasal dari desa atau kelurahan tempat koperasi tersebut berada. “Kalau ada tenaga kerja dari luar, lapor ke Kemendes. Pasti akan kita periksa,” tegasnya.

Selain membuka akses pembiayaan berbunga rendah melalui Bank Himbara, koperasi tersebut juga akan menjadi distributor sembako bersubsidi, penyedia pupuk, hingga penampung hasil panen petani. Menurut Yandri, program ini dirancang untuk memutus ketergantungan masyarakat terhadap rentenir dan pinjaman online ilegal sekaligus memperkuat ekonomi desa.

Menanggapi arah kebijakan tersebut, Wakil Gubernur Johni Asadoma menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi NTT telah menyiapkan strategi pembangunan ekonomi desa yang sejalan dengan program pemerintah pusat melalui pengembangan One Village One Product (OVOP).

Johni mengatakan desa kini tidak lagi dipandang sebagai halaman belakang pembangunan, melainkan telah menjadi halaman depan Indonesia. Dari desa lahir ketahanan pangan, tumbuh kewirausahaan, berkembang kebudayaan, dan terbangun kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, setiap desa di NTT memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda, mulai dari sektor pertanian, peternakan, perikanan hingga kerajinan tangan. Potensi tersebut harus diolah menjadi produk unggulan yang mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

“Oleh karena itu, Pemprov NTT mengembangkan program One Village One Product (OVOP), yaitu mendorong setiap desa memiliki satu produk unggulan yang lahir dari potensi lokal, dikelola oleh masyarakat sendiri, dan memiliki nilai tambah yang mampu meningkatkan kesejahteraan. Kita tidak ingin desa hanya menjadi penghasil bahan mentah. Kita ingin desa menjadi pusat kreativitas, pusat produksi, sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ujar Johni.

Untuk memperkuat pemasaran produk desa, lanjut Johni, Pemprov NTT juga mengembangkan NTT Mart sebagai jembatan yang menghubungkan produk-produk unggulan desa dengan pasar yang lebih luas.

“Melalui NTT Mart, kami ingin memastikan hasil kerja keras para petani, nelayan, pengrajin, pelaku UMKM, dan Badan Usaha Milik Desa memperoleh akses pasar yang semakin terbuka sehingga nilai ekonomi yang dinikmati masyarakat juga semakin besar,” katanya.

Wagub Johni menilai program OVOP sangat ideal disinergikan dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Menurutnya, koperasi tersebut akan menjadi wadah kelembagaan utama bagi pelaku UMKM desa untuk memproduksi, mengemas, hingga mendistribusikan produk unggulan secara mandiri.

“OVOP sangat ideal disinkronkan dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ini akan menjadi wadah kelembagaan utama bagi pelaku UMKM di desa untuk memproduksi, mengemas, hingga mendistribusikan produk unggulan secara mandiri dan berskala global,” jelasnya.

Di akhir sambutannya, Johni mengajak seluruh camat, lurah, dan kepala desa di Flores Timur untuk terus menjadi pemimpin yang hadir di tengah masyarakat, mampu membaca potensi desanya, berani berinovasi, serta membangun kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

“Jadikan setiap program desa sebagai jalan untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihen menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ke Flores Timur.

Menurutnya, kehadiran Menteri menjadi bukti perhatian pemerintah pusat terhadap penguatan BUMDes, Koperasi Desa Merah Putih, dan pembangunan ekonomi masyarakat desa.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan dialog interaktif. Para camat, lurah, dan kepala desa menyampaikan berbagai aspirasi, tantangan, serta usulan terkait pembangunan desa, infrastruktur, pelayanan dasar, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pertemuan tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hingga pemerintah desa dalam mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan berdaya saing. (*/gma)

UAJY DAN PUSPRESNAS GELAR BINA TALENTA INDONESIA 2026 BERTEMA PERUBAHAN IKLIM

Fri, 03 Jul 2026 15:40:49 +0700

ANALISD.COM - Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan Bina Talenta Indonesia (BTI) 2026 yang diinisiasi oleh Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada Kamis (2/7/2026) di Ruang Auditorium, Kampus III, Gedung St. Bonaventura.

Program BTI 2026 dilaksanakan secara serentak pada 27 perguruan tinggi di Indonesia. Mengusung tema Climate Change, program ini bertujuan membekali peserta dengan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, karakter, serta kepedulian terhadap lingkungan sebagai bekal menghadapi tantangan perubahan iklim di sekolah maupun di masyarakat.

Acara dibuka dengan seminar teknis bagi seluruh peserta yang dilakukan secara daring dan luring. Pada Opening Ceremony daring, Kepala Bidang Pengembangan Talenta Pusat Prestasi Nasional, Retno Juni Rochmaningsih, S.Sos., memaparkan tujuan, mekanisme, serta rangkaian kegiatan BTI 2026 kepada para peserta.

Selanjutnya, Kepala Pusat Prestasi Nasional, Dr. Maria Veronica Irene, memberikan sambutan sekaligus motivasi kepada para peserta agar memanfaatkan pelatihan ini sebagai sarana pengembangan diri.

”Kalian membawa nama sekolah, daerah, dan keluarga untuk pengembangan diri kalian, kami mohon supaya bisa menjaga karakter dan sikap serta mengikuti pelatihan dengan sebaik-baiknya,” ujar Maria.

Setelah pembukaan secara daring, kegiatan dilanjutkan dengan seremoni pembukaan secara luring yang dibuka oleh Wakil Rektor III UAJY, Ir. Yosef Daryanto, S.T., M.Sc., Ph.D., IPM., CSCA. Dalam sambutannya, Yosef menyampaikan harapannya agar para peserta dapat memanfaatkan kesempatan belajar selama mengikuti pelatihan di Yogyakarta.

“Silahkan berproses selama 6 hari lagi di Jogja, kami coba untuk fasilitasi sebaik-baiknya, ini akan menjadi catatan baik untuk Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang terus mencoba untuk mendampingi generasi muda baik mahasiswa maupun pendidikan sebelumnya,” ungkap Yosef.

Setelah rangkaian pembukaan, seluruh peserta mengikuti pre-test STEM atau Literasi Numerasi secara daring. Tes ini bertujuan mengukur kemampuan awal peserta sekaligus menjadi dasar evaluasi perkembangan mereka selama mengikuti pelatihan.

Sesi pelatihan dimulai dengan pembagian materi sebanyak tiga modul awal. Diantaranya adalah, modul energi dalam kehidupan sehari-hari, modul keterbatasan energi, dan modul sel surya. Ketiga modul ini menjadi awal dari perjalanan pelatihan peserta. Di setiap harinya, peserta akan diberikan materi melalui modul oleh mentor, hingga tiba di hari terakhir untuk melakukan presentasi dan pameran proyek yang peserta kerjakan.

Melalui BTI 2026, diharapkan para peserta mampu mengembangkan inovasi, kreativitas, serta kepedulian terhadap isu perubahan iklim sehingga dapat menjadi generasi penerus bangsa yang siap memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan lingkungan.

Gelombang Panas Eropa 2026: Apa yang Membuat Krisis Iklim Kali Ini Begitu Mematikan?

Fri, 03 Jul 2026 15:37:20 +0700

ANALISD.COM - Bogor - Gelombang panas ekstrem kembali melanda sejumlah negara di Eropa pada musim panas sejak Juni hinggal awal Juli 2026. Suhu udara di beberapa wilayah dilaporkan menembus 40 derajat Celsius, bahkan lebih tinggi, sehingga memicu peringatan kesehatan, meningkatkan risiko kebakaran hutan, serta mengganggu aktivitas masyarakat di berbagai negara.

Fenomena kali ini dinilai lebih berbahaya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena suhu yang sangat tinggi disertai durasi gelombang panas yang lebih lama, bahkan malam hari tetap terasa panas. Kondisi tersebut membuat tubuh manusia tidak memiliki waktu yang cukup untuk memulihkan diri dari paparan suhu ekstrem.

Wilayah yang terdampak paling parah meliputi Spanyol, Italia, Yunani, Portugal, sebagian Prancis selatan, hingga kawasan Balkan. Di sejumlah daerah, pemerintah memberlakukan pembatasan aktivitas luar ruangan pada jam-jam tertentu, membuka pusat pendinginan, dan mengimbau masyarakat, khususnya kelompok rentan, untuk mengurangi paparan panas.

Rumah sakit di sejumlah negara melaporkan peningkatan pasien yang mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, hingga heatstroke. Lansia, anak-anak, ibu hamil, serta penderita penyakit kronis menjadi kelompok yang paling berisiko mengalami gangguan kesehatan akibat cuaca ekstrem tersebut.

Para ilmuwan menyebut perubahan iklim sebagai faktor utama yang memperparah gelombang panas tahun ini. Emisi gas rumah kaca menaikkan suhu global sehingga gelombang panas menjadi lebih sering, lebih lama, dan lebih intens, diperparah oleh kekeringan yang membuat tanah kehilangan kelembapan.

Selain berdampak pada kesehatan, suhu ekstrem juga menekan berbagai sektor penting. Produksi pertanian menurun, ancaman kebakaran hutan meningkat, dan kebutuhan listrik melonjak akibat tingginya penggunaan pendingin ruangan.

Gelombang panas Eropa 2026 menjadi pengingat bahwa krisis iklim bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan kenyataan yang sedang dihadapi dunia saat ini. Para ahli menilai pengurangan emisi karbon, penguatan sistem peringatan dini, dan peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat menjadi langkah penting untuk mengurangi dampak cuaca ekstrem yang diperkirakan akan semakin sering terjadi.

Piala Dunia 2026 Terancam Gelombang Panas, Dampak Perubahan Iklim Kian Nyata

Fri, 03 Jul 2026 15:18:50 +0700

ANALISD.COM - Gelombang panas ekstrem yang menyelimuti Amerika Serikat (AS) selama penyelenggaraan Piala Dunia 2026 dinilai merupakan dampak perubahan iklim akibat penggunaan bahan bakar fosil. Kondisi tersebut memicu suhu dan tingkat kelembapan yang berbahaya bagi pemain maupun penonton.

Kelompok ilmuwan iklim World Weather Attribution (WWA) menyebut, perubahan iklim telah menciptakan kondisi cuaca ekstrem yang membuat sedikitnya satu pertandingan Piala Dunia berada dalam kategori berisiko tinggi. Salah satu laga yang menjadi sorotan adalah pertandingan Paraguay melawan Prancis yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (4/7) pukul 17.00 waktu setempat di Philadelphia. Pertandingan itu diperkirakan digelar ketika suhu udara melampaui batas aman yang direkomendasikan oleh serikat pemain sepak bola dunia, FIFPRO. Kondisi tersebut dipicu fenomena heat dome, yakni sistem tekanan udara tinggi yang memerangkap udara panas di dekat permukaan bumi. Fenomena ini saat ini melanda sebagian besar wilayah AS dan beberapa daerah di Kanada.

Layanan Cuaca Nasional Amerika Serikat (National Weather Service/NWS) memperingatkan indeks panas di sejumlah wilayah Midwest dan Pantai Timur dapat mencapai 105 hingga 115 derajat Fahrenheit atau sekitar 40,5 hingga 46,1 derajat Celsius. Sejumlah kota tuan rumah Piala Dunia turut terdampak kondisi tersebut. Selain mengganggu jalannya turnamen, gelombang panas juga diperkirakan membebani jaringan listrik serta memengaruhi berbagai perayaan Hari Kemerdekaan AS yang ke-250 pada akhir pekan libur Fourth of July. Profesor Ilmu Iklim di Centre for Environmental Policy, Imperial College London, Friederike Otto, mengatakan, masyarakat tidak seharusnya memerlukan penelitian tambahan untuk menyadari dampak nyata perubahan iklim. "Ketika perayaan bersejarah Hari Kemerdekaan terganggu dan pertandingan Piala Dunia dimainkan dalam kondisi yang tidak aman bagi pemain maupun penonton, seharusnya itu sudah cukup menjadi peringatan," ujarnya dalam sebuah pernyataan.

Menurut Otto, perubahan iklim sudah memengaruhi berbagai aktivitas sehari-hari dan dampaknya akan semakin memburuk apabila transisi menuju emisi nol bersih (net zero emissions) terus ditunda.

Suhu tinggi dan kelembapan ekstrem memang menjadi perhatian sepanjang penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Sebelumnya, FIFPRO telah memperingatkan risiko kesehatan akibat cuaca panas saat ajang Piala Dunia Antarklub yang juga digelar di AS.

Meski memberikan apresiasi kepada FIFA karena telah berupaya menyesuaikan jadwal pertandingan dan pemilihan stadion dengan mempertimbangkan kesehatan pemain, FIFPRO menilai masih ada sejumlah pertandingan yang tetap memiliki risiko tinggi akibat cuaca panas.

FIFPRO menegaskan bahwa dengan tren pemanasan global yang terus berlanjut, faktor suhu ekstrem akan semakin menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan jadwal kompetisi sepak bola di masa mendatang.

Namun hingga saat ini, FIFA belum memiliki aturan yang secara otomatis mengharuskan penundaan pertandingan akibat cuaca panas ekstrem. FIFA juga belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar terkait hal tersebut.

Kemen PPPA Dorong 79 Juta Anak Bersuara Hadapi Krisis Iklim

Sat, 04 Jul 2026 15:11:35 +0700

ANALISD.COM - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menilai sekitar 79 juta anak di Indonesia perlu menjadi bagian dari upaya menghadapi krisis iklim.

Jumlah tersebut mencapai hampir sepertiga dari total penduduk Indonesia. Karena itu, suara dan keterlibatan anak dinilai penting dalam mendukung langkah mitigasi maupun adaptasi terhadap perubahan iklim.

Devy Nia Pradhika Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah I Kemen PPPA mengatakan, anak bukan hanya kelompok yang rentan terdampak krisis iklim, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendorong perubahan.

“Anak Indonesia bukan hanya penerus bangsa. Kalian adalah pencipta solusi, penggerak perubahan, dan penjaga masa depan bumi. Anak-anak perlu dibekali pengetahuan dan didorong untuk mengambil peran aktif dalam menjaga lingkungan sejak usia dini,” kata Devy di Jakarta, Sabtu (4/7/2026).

Menurut Devy, dampak krisis iklim sudah dirasakan langsung oleh anak-anak. Terlihat dari banjir yang mengganggu kegiatan belajar, cuaca ekstrem, kekeringan, hingga pencemaran lingkungan yang memengaruhi kesehatan dan ruang bermain anak.

“Kondisi tersebut membuat persoalan iklim tidak lagi sekadar isu lingkungan, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak anak,” katanya.

Devy menambahkan, berdasarkan perkiraan UNICEF, sekitar satu miliar anak di dunia saat ini tinggal di wilayah yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Karena itu, Indonesia tidak bisa memandang krisis iklim hanya sebagai urusan pemerintah atau orang dewasa.

“Indonesia memiliki sekitar 79 juta anak, hampir sepertiga dari seluruh penduduk Indonesia. Artinya, suara kalian sangat penting,” ujarnya.

Kemen PPPA mendorong anak dan remaja mulai terlibat melalui langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah, menghemat air dan listrik, menanam pohon, serta mengajak lingkungan sekitar menerapkan kebiasaan yang lebih ramah lingkungan.

Tata Sudrajat Senior Director Advocacy, Campaign and Government Relations Save the Children Indonesia mengatakan, pelibatan anak merupakan bagian dari pemenuhan hak partisipasi mereka dalam merespons krisis iklim.

Menurutnya, peningkatan pengetahuan saja tidak cukup apabila tidak diikuti dengan tindakan nyata. “Kami berharap ada aksi-aksi yang dilakukan oleh teman-teman muda untuk merespon iklim yang saat ini sedang kita hadapi bersama,” kata Tata. (lea/bil/iss)

Ilmuwan Sebut Perubahan Iklim Picu Gelombang Panas di Piala Dunia 2026

Sat, 04 Jul 2026 15:04:07 +0700

ANALISD.COM - Batam - Gelombang panas dan kelembapan tinggi yang menyelimuti penyelenggaraan Piala Dunia dinilai bukan sekadar fenomena cuaca biasa. Kelompok ilmuwan World Weather Attribution (WWA) menyebut perubahan iklim akibat emisi dari bahan bakar fosil menjadi penyebab utama kondisi ekstrem yang kini mulai memengaruhi jalannya turnamen, bahkan berpotensi mengancam keselamatan pemain dan penonton.

DIlansir dari Reuters, salah satu pertandingan yang menjadi perhatian adalah laga Paraguay kontra Prancis yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 4 Juli 2026 pukul 17.00 waktu setempat di Philadelphia. Pertandingan tersebut diprediksi dimainkan dalam suhu yang melampaui ambang batas aman menurut rekomendasi FIFPRO, serikat pemain sepak bola profesional dunia.

Cuaca ekstrem itu dipicu oleh fenomena heat dome, yakni tekanan udara tinggi yang menjebak udara panas di dekat permukaan bumi sehingga suhu terus meningkat. National Weather Service (NWS) memperkirakan indeks panas di sejumlah wilayah Amerika Serikat bagian Midwest dan Pantai Timur dapat mencapai 40,5 hingga 46 derajat Celsius, termasuk beberapa kota penyelenggara Piala Dunia.

Selain berpotensi memengaruhi pertandingan, kondisi tersebut juga diperkirakan memberikan tekanan besar terhadap pasokan listrik serta mengganggu berbagai aktivitas luar ruangan yang berlangsung bertepatan dengan peringatan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada akhir pekan Hari Kemerdekaan 4 Juli.

Profesor Ilmu Iklim dari Centre for Environmental Policy, Imperial College London, Friederike Otto, menilai kondisi tersebut seharusnya menjadi peringatan nyata mengenai dampak perubahan iklim.

"Ketika perayaan bersejarah Hari Kemerdekaan 4 Juli terganggu, dan pertandingan Piala Dunia dimainkan dalam kondisi yang tidak aman bagi pemain maupun penonton, seharusnya kita tidak memerlukan lagi penelitian ilmiah tambahan untuk menyadarkan semua orang."

Ia menegaskan bahwa perubahan iklim kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan dampaknya akan terus meningkat apabila pengurangan emisi gas rumah kaca terus ditunda.

"Perubahan iklim sudah terjadi, dampaknya sudah memengaruhi berbagai hal yang kita nikmati dalam kehidupan sehari-hari, dan kondisinya akan terus memburuk selama kita menunda transisi menuju emisi nol bersih (net-zero emissions)."

Persoalan suhu ekstrem sebenarnya telah menjadi perhatian sejak penyelenggaraan Piala Dunia Antarklub tahun lalu di Amerika Serikat. Saat itu, FIFPRO mengingatkan bahwa cuaca panas dapat meningkatkan risiko terhadap kesehatan pemain.

Organisasi tersebut memang mengapresiasi langkah FIFA yang mulai mempertimbangkan faktor kesehatan dalam penyusunan jadwal pertandingan dan pemilihan stadion untuk Piala Dunia. Namun, FIFPRO menilai masih ada sejumlah pertandingan yang tetap dimainkan dalam kondisi berisiko.

FIFPRO juga memperingatkan bahwa pemanasan global akan membuat suhu ekstrem semakin sering terjadi sehingga penyelenggara kompetisi sepak bola harus menjadikan faktor cuaca sebagai bagian penting dalam menyusun kalender pertandingan di masa mendatang.

Hingga saat ini, FIFA belum memiliki aturan yang secara otomatis mewajibkan penundaan pertandingan ketika suhu mencapai tingkat yang membahayakan. Badan sepak bola dunia tersebut juga belum memberikan pernyataan resmi terkait sorotan terhadap cuaca ekstrem selama penyelenggaraan turnamen.

Inflasi RI Diramal Memanas: Efek Harga BBM, Rupiah & Pangan Menghantam

Thu, 02 Jul 2026 21:07:20 +0700

ANALISD.COM - Jakarta, CNBC Indonesia - Inflasi Indonesia diperkirakan kembali naik pada Juni 2026 seiring kenaikan harga pangan dan lonjakan harga BBM non-subsidi di tengah pelemahan rupiah.
Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan data inflasi Juni 2026 pada besok, Rabu (1/7/2026).

Konsensus pasar yang dihimpun CNBC Indonesia dari 13 institusi memperkirakan Indeks Harga Konsumen (IHK) akan naik atau mengalami inflasi 0,30% secara bulanan (month-to-month/mtm) pada Juni 2026.

Sementara itu, secara tahunan (year-on-year/yoy), inflasi diperkirakan akan mencapai 3,2%.

Sebagai catatan, pada Mei 2026 Indonesia mengalami inflasi 0,28% (mtm), sementara secara tahunan inflasi tercatat 3,08% (yoy) dan inflasi inti mencapai 2,59% (yoy).

Dengan demikian, inflasi Juni 2026 diperkirakan naik baik secara bulanan maupun tahunan dibandingkan Mei. Kenaikan ini didorong oleh tekanan harga pangan, lonjakan harga BBM non-subsidi, serta dampak pelemahan rupiah terhadap harga barang impor.

Ekonom Bank Maybank Indonesia, Juniman, menilai inflasi Juni terutama dipicu oleh kenaikan harga sejumlah bahan pangan seperti beras, gula, minyak goreng, gandum, kedelai, dan bawang putih.

"Inflasi Juni terutama dipicu oleh kenaikan harga bahan pangan seperti beras, gula, minyak goreng, gandum, kedelai, dan bawang putih. Selain itu, sejalan dengan kenaikan harga minyak dunia, harga BBM non-subsidi juga meningkat. Pelemahan rupiah juga berdampak terhadap kenaikan imported inflation," ujar Juniman kepada CNBC Indonesia.

Meski demikian, Juniman menambahkan ada pula sejumlah komoditas yang mengalami penurunan harga pada bulan ini, seperti daging sapi, daging ayam, telur, cabai, cabai merah, dan bawang merah. Penurunan harga emas dunia juga dinilai ikut menekan harga emas dan perhiasan.

Merujuk data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN), sejumlah harga pangan memang naik pada Juni 2026.

Harga bawang merah naik 11,38% menjadi rata-rata Rp53.330 per kg. Harga bawang putih juga meningkat 8,21% ke Rp42.014/kg.

Kelompok cabai juga masih mencatat kenaikan. Harga cabai rawit merah naik 3,50% menjadi Rp73.325 per kg, sementara cabai merah keriting meningkat 2,78% ke Rp56.900/kg.

Harga cabai merah besar juga naik 1,78% menjadi Rp58.998 per kg. Selain itu, minyak goreng kemasan bermerk 1 meningkat 1,38% ke Rp24.223/kg.

Ekonom Bank Danamon Hosianna Evalita Situmorang menilai tekanan inflasi Juni tidak hanya berasal dari dampak awal penyesuaian harga BBM Pertamax yang mengerek pos transportasi, tetapi juga diperberat oleh kombinasi pelemahan nilai tukar rupiah dan masih tingginya harga minyak mentah global.

Sebagai catatan, hingga penutupan perdagangan Selasa (29/6/2026) per pukul 10.15 WIB, rupiah berada di level Rp17.893/US$ atau mengalami depresiasi 0,16% di sepanjang Juni.

Kondisi tersebut dinilai mendorong kenaikan harga bahan baku impor serta membengkaknya biaya operasional logistik yang kemudian mulai merambat ke harga barang dan jasa domestik.

"Kennaikan inflasi ini tidak hanya dipicu oleh dampak first-round effect kebijakan penyesuaian harga BBM Pertamax yang mengerek pos transportasi, tetapi juga diperberat oleh kombinasi pelemahan nilai tukar rupiah dan masih tingginya harga minyak mentah di pasar global," ujar Hosianna.

Dia menambahkan kombinasi faktor eksternal tersebut secara langsung mendorong imported inflation serta kenaikan biaya logistik di dalam negeri.

"Kombinasi faktor eksternal ini secara langsung mendorong kenaikan harga bahan baku impor serta membengkaknya biaya operasional logistik, yang pada akhirnya mulai bertransmisi pada kenaikan harga barang baku dan sektor jasa domestik," lanjutnya.

Sebagai catatan, sejumlah badan usaha penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti PT Pertamina (Persero), BP-AKR, dan Vivo Indonesia kompak menaikkan harga produk BBM non-subsidi. Penyesuaian harga tersebut berlaku sejak 10 Juni 2026.

Sebagai contoh harga BBM non-subsidi di DKI Jakarta. Untuk produk BBM Pertamax per 10 Juni 2026 harganya naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Harga BBM Pertamax Green 95 juga naik menjadi Rp17.000 per liter dari sebelumnya Rp12.900 per liter.

Di SPBU BP-AKR, harga BP 92 naik menjadi Rp16.670 per liter dari sebelumnya Rp12.390 per liter. Sementara itu, BP Ultimate meningkat menjadi Rp17.240 per liter dari sebelumnya Rp12.930 per liter.

Adapun di SPBU Vivo, harga Revvo 95 naik menjadi Rp17.240 per liter dari sebelumnya Rp12.930 per liter.

Harga Pangan Nasional Hari Ini 2 Juli 2026: Cabai Rawit Merah Turun Rp5.000, Beras Mulai Naik

Thu, 02 Jul 2026 21:03:32 +0700

ANALISD.COM - JAKARTA, Harga sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional kembali bergerak pada Kamis (2/7).

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), kelompok cabai dan bawang masih melanjutkan tren penurunan harga.

Sebaliknya, beberapa jenis beras dan daging sapi justru mengalami kenaikan tipis.

Penurunan paling mencolok terjadi pada cabai rawit merah yang turun hingga Rp5.000 per kilogram, sementara bawang merah juga turun lebih dari Rp2.700 per kilogram.

1. Cabai dan bawang kembali memimpin daftar komoditas yang turun

Komoditas hortikultura masih menjadi penyumbang penurunan harga terbesar pada hari ini. Berikut rinciannya:

Cabai rawit merah: Rp63.900/kg, turun 7,26 persen atau Rp5.000
Bawang merah ukuran sedang: Rp48.300/kg, turun 5,39 persen atau Rp2.750
Cabai merah keriting: Rp51.600/kg, turun 3,82 persen atau Rp2.050
Cabai rawit hijau: Rp50.150/kg, turun 3,74 persen atau Rp1.950
Cabai merah besar: Rp51.800/kg, turun 3,45 persen atau Rp1.850

Sementara itu, bawang putih ukuran sedang justru mengalami kenaikan tipis menjadi Rp44.000 per kilogram, atau naik 0,8 persen (Rp350).

2. Harga beras mulai bergerak naik meski tidak signifikan

Kelompok beras relatif stabil, namun beberapa jenis mulai menunjukkan kenaikan tipis.

Berikut daftar harga beras nasional:

Beras kualitas bawah I: Rp14.700/kg (naik Rp50)
Beras kualitas bawah II: Rp14.550/kg (naik Rp50)
Beras kualitas medium I: Rp16.350/kg (naik Rp50)
Beras kualitas medium II: Rp16.100/kg (tetap)
Beras kualitas super I: Rp17.650/kg (naik Rp50)
Beras kualitas super II: Rp17.100/kg (tetap)

Kenaikan tersebut masih tergolong tipis karena hanya berada di kisaran Rp50 per kilogram.

3. Daging ayam turun, tetapi daging sapi naik

Harga protein hewani menunjukkan arah yang berbeda.

Daging ayam ras segar turun menjadi Rp36.750/kg, atau turun Rp300.
Daging sapi kualitas 1 naik menjadi Rp150.100/kg, bertambah Rp250.
Daging sapi kualitas 2 naik menjadi Rp141.100/kg, atau naik Rp200.

Pergerakan ini menunjukkan harga daging sapi masih bertahan di level tinggi dibanding komoditas protein lainnya.

4. Minyak goreng, gula, dan telur relatif stabil

Kelompok kebutuhan pokok lainnya cenderung tidak mengalami perubahan besar.

Berikut daftar harga terbarunya:

Gula pasir premium: Rp20.300/kg (tetap)
Gula pasir lokal: Rp19.050/kg (turun Rp50)
Minyak goreng curah: Rp20.550/kg (turun Rp50)
Minyak goreng kemasan bermerk 1: Rp24.250/kg (tetap)
Minyak goreng kemasan bermerk 2: Rp23.400/kg (tetap)
Telur ayam ras segar: Rp29.250/kg (turun Rp450)

Tren harga pangan masih didominasi penurunan komoditas hortikultura

Data PIHPS menunjukkan tren penurunan harga masih terjadi pada komoditas hortikultura, terutama cabai dan bawang. Di sisi lain, harga beras dan daging sapi mulai mengalami kenaikan ringan meski belum signifikan.

Pergerakan harga tersebut menjadi gambaran kondisi pasar tradisional secara nasional dan dapat berubah mengikuti pasokan serta permintaan di masing-masing daerah.

Wamendagri Sebut Sektor Kelautan & Perikanan Kunci Ketahanan Pangan

Thu, 02 Jul 2026 20:59:45 +0700

ANALISD.COM - Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mendorong pemerintah daerah (Pemda) memperkuat sektor kelautan dan perikanan. Hal ini guna mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus menjaga stabilitas inflasi di daerah.
Menurutnya, keberhasilan pengembangan ekonomi biru bergantung pada sinergi yang erat antara pemerintah pusat dan Pemda agar berbagai program prioritas berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Hal tersebut diungkapkan olehnya saat Rapat Koordinasi Nasional Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Sektor Kelautan dan Perikanan di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, hari ini.

"Sektor kelautan dan perikanan ini tidak hanya menjadi penggerak ekonomi daerah, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045," kata Akhmad Wiyagus dalam keterangan tertulis, Kamis (2/7/2026).

Wiyagus menjelaskan, perekonomian nasional hingga triwulan I 2026 menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan sebesar 5,61 persen, sedangkan inflasi pada Juni 2026 tetap terkendali di angka 3,34 persen. Di sisi lain, sektor kelautan dan perikanan berperan besar dalam menjaga stabilitas tersebut karena sekitar 54 persen kebutuhan protein hewani masyarakat dipenuhi dari konsumsi ikan dan sekitar 7,9 juta penduduk miskin menggantungkan mata pencahariannya pada sektor ini.

Untuk memperkuat kontribusi tersebut, Wiyagus meminta seluruh Pemda mengutamakan program pembangunan kelautan dan perikanan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, mulai dari RPJMD, RKPD, hingga APBD.

Menurutnya, langkah tersebut akan memastikan berbagai kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara optimal hingga tingkat daerah.

"Oleh karena itu, penguatan sektor kelautan dan perikanan menjadi bagian yang sangat penting dan strategis dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus mengendalikan inflasi," tuturnya.

Lebih lanjut, Wiyagus mengajak seluruh Pemda terus menghadirkan inovasi dalam pengelolaan potensi kelautan secara berkelanjutan. Ia berharap tata kelola yang semakin baik mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus memperkuat daya saing ekonomi daerah.

"Kami mendorong daerah untuk terus berinovasi, memperkuat tata kelola, serta mengembangkan potensi kelautan dan perikanan secara berkelanjutan guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah," pungkasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta para gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia.

Zulhas Sebut Kopdes Merah Putih Bukan Supermarket, Dibangun untuk Jadi Penggerak Ekonomi Desa

Thu, 02 Jul 2026 20:56:13 +0700

ANALISD.COM - JAKARTA, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pembangunan 80.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menjadi fondasi pemberdayaan ekonomi desa.

Program ini diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang berawal dari desa. Zulhas mengatakan, program tersebut merupakan agenda besar Presiden. Tujuannya bukan hanya membangun kelembagaan koperasi, tetapi juga memperkuat layanan ekonomi desa serta distribusi berbagai bantuan pemerintah kepada masyarakat. Menurut dia, membangun 80.000 Kopdes Merah Putih bukan pekerjaan mudah.

Program ini membutuhkan perubahan budaya sekaligus percepatan pelaksanaan di seluruh Indonesia. Karena itu, pemerintah menerbitkan instruksi presiden dan menugaskan Agrinas Pangan bekerja sama dengan TNI untuk mempercepat pembangunan.

"Membangun koperasi desa Merah Putih 80.000 itu enggak gampang. Merubah budaya itu tidak gampang. Konsep Kopdes itu Presiden ingin ekonomi tumbuh dari desa. Intinya pemberdayaan," kata Zulhas di Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Zulhas menjelaskan, pembangunan akan memakan waktu sangat lama jika dilakukan melalui proses tender satu per satu. Pola penugasan dipilih agar pelaksanaan berlangsung lebih cepat, lebih efisien, dan memiliki standar yang sama di seluruh Indonesia.

Zulhas menegaskan, Kopdes Merah Putih tidak dirancang sebagai supermarket.

Koperasi ini diposisikan sebagai infrastruktur pemerintah di desa untuk melayani kebutuhan masyarakat, termasuk mendukung aktivitas petani dan nelayan. "Intinya Kopdes itu untuk melayani kepentingan desa sebagai infrastruktur pemerintah, bukan supermarket," ucapnya.

Menurut Zulhas, Kopdes Merah Putih juga akan menjadi penyalur berbagai program pemerintah. Program tersebut mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), distribusi beras bantuan, bantuan alat pertanian, hingga sarana produksi yang dapat dimanfaatkan bersama oleh masyarakat desa.

"Nanti Kopdes yang akan menyalurkan PKH, beras 10 kilogram, bantuan alat, traktor, bantuan pertanian, sehingga semua orang bisa pakai, tidak hanya satu kelompok," tegas Zulhas.

FISIP UNNES Dampingi Desa Rowoboni Kembangkan Agroeduwisata Berbasis Komunitas untuk Perkuat Ekonomi Desa Berkelanjutan

Thu, 02 Jul 2026 20:52:43 +0700

ANALISD.COM - Kabupaten Semarang – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Negeri Semarang (UNNES) terus memperkuat perannya dalam mendukung pembangunan desa melalui riset dan pengabdian berbasis pemberdayaan masyarakat. Pada 24 Mei 2026, tim peneliti yang diketuai Dr. Nurul Fatimah, S.Pd., M.Si. melaksanakan program bertajuk “Inovasi Ekosistem Agroeduwisata sebagai Strategi Hilirisasi Produk Unggulan Berbasis Komunitas di Desa Rowoboni” di Dusun Rowoganjar, Desa Rowoboni, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang. Kegiatan ini menggandeng Pemerintah Desa Rowoboni sebagai mitra dengan melibatkan 30 peserta yang berasal dari unsur pemuda, pembudidaya, dan pelaku UMKM desa sebagai calon pengelola agroeduwisata.

Program ini bertujuan mendampingi masyarakat dalam merintis ekosistem agroeduwisata berbasis potensi lokal hingga mampu dikelola secara mandiri oleh komunitas desa. Pendampingan dilakukan sebagai bagian dari upaya hilirisasi produk unggulan desa agar tidak hanya memiliki nilai ekonomi melalui sektor produksi, tetapi juga berkembang menjadi destinasi edukasi dan wisata berbasis masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas masyarakat sekaligus membuka peluang ekonomi baru yang berkelanjutan bagi warga Desa Rowoboni.

Pelaksanaan program dibagi ke dalam dua tahapan utama. Tahap pertama berlangsung pada Minggu, 24 Mei 2026, yang difokuskan pada penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui empat bentuk pelatihan. Materi yang diberikan meliputi peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan agroeduwisata, pelatihan smart cultivation varietas unggulan desa berupa budidaya ikan wader, diversifikasi produk olahan ikan wader, serta pelatihan manajemen keuangan sederhana dan strategi promosi produk UMKM. Seluruh materi disampaikan melalui metode ceramah, diskusi, dan presentasi kelompok sehingga peserta tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual, tetapi juga mampu merancang strategi pengembangan usaha secara kolaboratif.

Tahap kedua dilaksanakan pada 21 Juni 2026 dalam bentuk praktik lapangan dan simulasi pengelolaan agroeduwisata. Peserta dibagi ke dalam beberapa posko sesuai bidang masing-masing. Kelompok pemuda mengikuti praktik pengelolaan ticketing, promosi, dan meeting point wisata. Kelompok pembudidaya memperoleh pendampingan langsung mengenai teknik budidaya ikan sebagai daya tarik edukatif. Sementara itu, pelaku UMKM mengikuti cooking class pengolahan produk unggulan berbahan ikan wader, serta praktik pengelolaan UMKM dan kunjungan ke homestay sebagai bagian dari pengembangan paket wisata desa. Di setiap posko, tim peneliti sekaligus melaksanakan Training of Trainers (TOT) agar calon pengelola memiliki kemampuan untuk melanjutkan pengembangan agroeduwisata secara mandiri setelah program berakhir.

Ketua tim peneliti, Dr. Nurul Fatimah, S.Pd., M.Si., menjelaskan bahwa setiap desa memiliki potensi yang unik, namun tidak semua mampu mengelolanya menjadi sumber kesejahteraan masyarakat tanpa adanya pendampingan yang tepat.

“Setiap desa memiliki potensinya masing-masing, tetapi tidak semua desa mampu dengan mudah mengoptimalkan potensi tersebut menjadi aktivitas yang memiliki nilai lebih. Sudah saatnya perguruan tinggi berkontribusi mengoptimalkan potensi desa menjadi aset berharga, salah satunya melalui pengembangan desa wisata yang berkelanjutan dan berbasis komunitas lokal,” ujarnya.

Menurutnya, pengembangan agroeduwisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan kunjungan wisata, tetapi juga membangun sistem ekonomi lokal yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari kelompok pemuda, pembudidaya, pelaku UMKM, hingga pemerintah desa. Melalui kolaborasi tersebut, masyarakat diharapkan mampu menciptakan nilai tambah dari produk unggulan desa sekaligus memperkuat identitas lokal sebagai daya tarik wisata edukatif.

Kepala Desa Rowoboni, Agus Salim, menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang diberikan oleh tim UNNES. Ia menilai program tersebut telah membangkitkan optimisme masyarakat untuk mengembangkan potensi desa secara bersama-sama.

“Kami selaku perwakilan Desa Rowoboni sangat berterima kasih atas pendampingan yang dilakukan oleh tim UNNES tahun 2026. Kami berharap, dengan semangat yang sudah tumbuh di tengah masyarakat, pendampingan ini dapat terus berlanjut hingga agroeduwisata benar-benar berhasil diwujudkan,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, FISIP UNNES menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan penelitian yang berdampak langsung bagi masyarakat melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan komunitas lokal. Pendampingan yang dilakukan diharapkan mampu melahirkan model pengembangan agroeduwisata berbasis komunitas yang dapat direplikasi di berbagai desa lain sebagai strategi pembangunan pedesaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Program ini juga berkontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Kegiatan ini mendukung SDG 1 (No Poverty) melalui penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal, SDG 6 (Clean Water and Sanitation) melalui pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan dalam budidaya perikanan, SDG 8 (Decent Work and Economic Growth) dengan mendorong lahirnya peluang usaha dan lapangan kerja berbasis desa, SDG 10 (Reduced Inequalities) melalui pemberdayaan berbagai kelompok masyarakat secara inklusif, SDG 11 (Sustainable Cities and Communities) melalui pengembangan desa wisata yang berkelanjutan, SDG 14 (Life Below Water) melalui penguatan budidaya ikan lokal secara lestari, serta SDG 17 (Partnerships for the Goals) melalui kolaborasi antara UNNES, Pemerintah Desa Rowoboni, dan masyarakat dalam membangun ekosistem pembangunan desa yang berorientasi pada keberlanjutan.

Gaungkan Ekonomi Desa, Pesta Rakyat “Sepasma” ke-458 Resmi Sapa Warga Tiron

Thu, 02 Jul 2026 20:50:34 +0700

ANALISD.COM - Kemeriahan peringatan Hari Jadi Kabupaten Madiun ke-458 kini resmi bergeser ke wilayah tengah. Setelah sukses memukau ribuan warga di wilayah selatan, tepatnya di Kecamatan Geger, kini giliran event tahunan bergengsi Sepasar ing Medion (Sepasma) yang menyapa masyarakat di Kecamatan Madiun.

Mengambil tempat di Lapangan Desa Tiron, pembukaan pesta rakyat ini langsung diserbu oleh lautan massa yang antusias memadati area sejak sore hari. Event yang sangat dinantikan ini dijadwalkan akan berlangsung selama sepekan penuh, mulai 1 Juli hingga 7 Juli 2026.

Kemeriahan Sepasma di wilayah tengah ini dibuka langsung oleh Bupati Madiun, Hari Wuryanto, bersama Wakil Bupati Madiun, Purnomo Hadi. Kehadiran orang nomor satu dan dua di Kabupaten Madiun tersebut disambut hangat oleh gemuruh tepuk tangan warga yang telah memadati lokasi acara.

Dalam sambutannya, Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan bahwa Sepasma bukan sekadar panggung hiburan seremonial untuk memperingati hari jadi kabupaten. Lebih dari itu, event ini dirancang sebagai stimulus dan roda penggerak ekonomi riil di tingkat desa.

“Kami ingin kemeriahan Hari Jadi ini dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, sekaligus menjadi momentum emas bagi perputaran ekonomi lokal, khususnya para pelaku UMKM kita,” ujar Hari Wuryanto.

Tidak kalah megah dari pelaksanaan di wilayah selatan, Sepasma di Desa Tiron kali ini menghadirkan dua daya tarik utama yang langsung menyedot perhatian pengunjung:

Pesta Produk Lokal (stand UMKM), menjadi etalase bagi berbagai produk unggulan mulai dari kuliner khas Bumi Kampung Pesilat, kerajinan tangan kreatif, hingga produk fashion dari pelaku usaha lokal. Event ini diharapkan menjadi batu loncatan bagi UMKM setempat untuk naik kelas dan mendongkrak omzet penjualan.

Juga Pelayanan Publik Jemput Bola, memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, Pemkab Madiun menyediakan sejumlah stand layanan publik terpadu. Warga dapat mengurus berbagai keperluan administrasi kependudukan, perizinan, hingga berkonsultasi secara gratis dan cepat langsung di lokasi acara tanpa harus ke kantor pelayanan.

Dengan perpaduan antara hiburan rakyat, perputaran ekonomi, dan kemudahan layanan publik, Sepasma 2026 di Kecamatan Madiun diprediksi akan terus menyedot ribuan pengunjung hingga hari penutupannya nanti. (ba/adm)

TPS Perkuat Sinergi Lintas Instansi Kendalikan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar di Pelabuhan Tanjung Perak

Tue, 30 Jun 2026 20:34:57 +0700

ANALISD.COM - SURABAYA, PT Terminal Petikemas SURABAYA (TPS), anak perusahaan PT Pelindo Terminal Petikemas, terus memperkuat sinergi lintas instansi dalam pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar (TSL) di Pelabuhan Tanjung Perak.

Upaya ini ditegaskan melalui partisipasi aktif TPS sebagai narasumber dalam kegiatan Praktek Lapang Pelatihan School of Environmental Conservation and Environment Services Management (SECESM) Tahun 2026 yang digelar di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Perak.

Keterlibatan tersebut menegaskan posisi strategis TPS sebagai salah satu pemangku kepentingan utama dalam sistem logistik nasional yang terintegrasi. Sebagai simpul penting arus barang ekspor-impor, TPS beroperasi dalam ekosistem kepelabuhanan yang melibatkan berbagai instansi, seperti KSOP, Bea dan Cukai, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA), serta aparat penegak hukum dari Ditpolairud Polda Jawa Timur dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

Masing-masing instansi memiliki peran strategis dalam pengawasan hingga penegakan hukum. KSOP bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan pelayaran serta koordinasi aktivitas pelabuhan.

Bea dan Cukai menjalankan fungsi pengawasan barang ekspor-impor serta pencegahan penyelundupan melalui pemeriksaan dokumen dan fisik petikemas. Sementara itu, Karantina memastikan kelayakan hayati tumbuhan dan satwa serta mencegah penyebaran penyakit dan spesies invasif.

Di sisi lain, Balai KSDA memiliki kewenangan dalam perlindungan dan identifikasi spesies dilindungi serta penegakan hukum konservasi. Aparat kepolisian melalui Polairud dan Polres Pelabuhan berperan dalam penindakan serta proses hukum terhadap tindak pidana di wilayah pelabuhan.

Sebagai operator terminal, TPS tidak menjalankan fungsi penegakan hukum, melainkan berperan sebagai enabler sistem dan fasilitator operasional. TPS menyediakan alur logistik terstruktur mulai dari gate, lapangan penumpukan (yard), hingga kegiatan bongkar muat di kapal. Selain itu, TPS juga menghadirkan dukungan sistem digital untuk pelacakan petikemas, fasilitas Container Freight Station (CFS), area inspeksi bersama, serta sistem monitoring yang mendukung pengawasan lintas instansi.

Peran ini menjadikan TPS sebagai “logistics control point” yang mendukung pelaksanaan joint inspection oleh Bea dan Cukai serta Karantina, sekaligus menyediakan akses dan data dalam proses pemeriksaan fisik petikemas.

Dalam aktivitas kepelabuhanan, terdapat berbagai potensi tindak pidana, baik yang terkait TSL maupun pelanggaran umum. Di antaranya penyelundupan satwa dilindungi, perdagangan ilegal flora dan fauna, pemalsuan dokumen karantina, hingga misdeclaration isi petikemas. Selain itu, juga terdapat potensi pelanggaran lain seperti penyelundupan barang terlarang, pencurian petikemas, serta pelanggaran keamanan di area terminal.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, penanganan dilakukan melalui prosedur terpadu lintas instansi yang diawali dengan deteksi dini melalui risk profiling, analisis dokumen, serta informasi intelijen. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, petikemas akan dikenakan status penahanan sementara (hold) untuk mencegah pergerakan.

Selanjutnya, dilakukan koordinasi antarinstansi untuk pelaksanaan pemeriksaan fisik bersama. Pada tahap ini, dilakukan identifikasi isi petikemas serta verifikasi dokumen. Apabila terbukti terjadi pelanggaran, barang bukti akan diamankan oleh instansi berwenang seperti KSDA atau Karantina, sementara proses hukum dilanjutkan oleh aparat penegak hukum.

Dalam seluruh proses tersebut, TPS berperan mendukung melalui pengamanan area, penyediaan akses, serta data operasional dan rekaman sistem yang dibutuhkan.

Sekretaris Perusahaan TPS, Erika Asih Palupi, menegaskan pentingnya sinergi lintas instansi dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif.

“TPS sebagai operator terminal petikemas memiliki posisi strategis dalam rantai logistik. Kami berkomitmen untuk terus mendukung instansi terkait melalui penyediaan sistem, fasilitas, dan proses operasional yang terintegrasi, guna memastikan pengawasan berjalan optimal sekaligus mendukung perlindungan sumber daya alam hayati Indonesia,” ujarnya.

Pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar menjadi krusial mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Upaya ini penting untuk mencegah kepunahan spesies dilindungi, menjaga keseimbangan ekosistem, serta menghindari penyebaran penyakit dan hama.

Melalui penguatan kolaborasi, integrasi sistem, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengendalian peredaran TSL di Pelabuhan Tanjung Perak diharapkan semakin efektif. Hal ini sekaligus mempertegas peran pelabuhan sebagai garda terdepan dalam perlindungan lingkungan dan penegakan hukum di sektor logistik nasional.(rio)

Diperta Kabupaten Probolinggo Perketat Pengawasan Pemotongan Hewan di Luar RPH

Tue, 30 Jun 2026 20:30:40 +0700

ANALISD.COM - MARON – Dinas Pertanian (Diperta) Kabupaten Probolinggo memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pemotongan hewan di luar Rumah Potong Hewan (RPH) melalui kegiatan pengawasan, pendataan, pembinaan serta Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) bersama lintas sektoral, Selasa (30/6/2026).

Kegiatan tersebut melibatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimka). Pengawasan dilakukan di delapan kecamatan dengan pelaksanaan hari pertama menyasar tujuh pelaku usaha pemotongan hewan di Kecamatan Maron. Secara keseluruhan, tim akan mendatangi sekitar 23 lokasi pemotongan di luar RPH.

Fokus kegiatan ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga memberikan pendampingan kepada pelaku usaha agar memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan perizinan, termasuk kesesuaian Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Diperta Kabupaten Probolinggo drh. Nikolas Nuryulianto mengatakan pengawasan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menjamin keamanan pangan asal hewan sekaligus meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku. Hasil pengawasan di Kecamatan Maron menunjukkan sebagian besar pelaku usaha telah memiliki NIB, namun masih terdapat ketidaksesuaian pada klasifikasi usaha yang didaftarkan.

“Sebagian besar pelaku usaha sudah memiliki NIB, tetapi KBLI yang dimiliki masih untuk perdagangan daging eceran. Padahal bagi pelaku usaha yang melakukan pemotongan di tempat sendiri juga harus memiliki KBLI yang sesuai dengan kegiatan rumah potong hewan. Karena itu kami melakukan pembinaan agar seluruh aspek administrasi dapat dipenuhi,” katanya.

Niko menjelaskan Diperta siap memfasilitasi para pelaku usaha yang ingin membangun rumah potong hewan secara mandiri. Namun sebelum seluruh proses perizinan selesai, pihaknya menghimbau agar kegiatan pemotongan tetap dilakukan di RPH milik pemerintah.

“Kami terbuka untuk memberikan pendampingan kepada pelaku usaha yang ingin memiliki rumah potong hewan sendiri. Namun selama izin operasionalnya belum terbit, kami mengharapkan proses pemotongan tetap dilakukan di RPH pemerintah agar keamanan pangan tetap terjamin,” jelasnya.

Selain Diperta, DPMPTSP juga memberikan pendampingan kepada pelaku usaha untuk memperbaiki maupun menyesuaikan dokumen perizinan yang belum sesuai dengan jenis usahanya sehingga proses legalisasi dapat berjalan lebih mudah.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Diperta Kabupaten Probolinggo drh. Nikolas Nuryulianto memimpin pengawasan, pendataan, pembinaan serta KIE di Kecamatan Maron. (Foto : Diperta)

Menurut Niko, seluruh kegiatan pengawasan ini bertujuan menciptakan tata kelola usaha pangan asal hewan yang tertib administrasi, memenuhi standar kesehatan masyarakat veteriner serta memberikan jaminan keamanan pangan kepada masyarakat.

“Kami berharap seluruh pelaku usaha yang berkaitan dengan produk pangan asal hewan dapat memenuhi seluruh ketentuan administrasi dan teknis sesuai regulasi. Dengan demikian, produk yang beredar benar-benar aman, sehat, utuh dan halal untuk dikonsumsi masyarakat,” tegasnya.

Niko menambahkan, bagi pelaku usaha yang belum memiliki rumah potong hewan sendiri, penggunaan RPH pemerintah juga memberikan keuntungan karena fasilitas tersebut telah memenuhi standar kesehatan dan telah mengantongi sertifikat halal.

“Selain menjamin keamanan pangan, pemanfaatan RPH pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pelayanan rumah potong hewan. Karena itu kami mengajak seluruh pelaku usaha untuk tetap memanfaatkan RPH sampai seluruh persyaratan usahanya benar-benar terpenuhi,” pungkasnya. ***

Polda Jatim gagalkan penyelundupan satwa dilindungi ke luar negeri

Tue, 30 Jun 2026 20:27:31 +0700

ANALISD.COM - Surabaya, Kepolisian Daerah Jawa Timur menggagalkan penyelundupan satwa dilindungi ke luar negeri berupa gading gajah, kupu-kupu, dan benih bening lobster (BBL) melalui Bandara Juanda yang melibatkan empat tersangka dalam tiga kasus berbeda.

Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim Kombes Pol Roy Hutton Marulamrata Sihombing mengatakan kasus pertama yang diungkap adalah penyelundupan 53 potong gading gajah dengan tersangka berinisial HAJ.

"Barang itu berasal dari luar negeri dan dimasukkan ke Indonesia melalui penitipan kepada jamaah umrah yang akan pulang. Gading dibungkus dengan aluminium foil, kertas hitam dan disamarkan sebagai aksesori mobil," ujar Roy di Surabaya, Selasa.

Menurut Roy, tersangka memanfaatkan sembilan jamaah umrah yang baru pulang dari Arab Saudi untuk membawa gading gajah yang dibungkus aluminium foil, kertas hitam, kemudian dimasukkan ke dalam kardus dan koper.

Kasus tersebut terungkap setelah petugas Bea Cukai Juanda mengamankan sembilan koper milik jamaah umrah di Terminal 2 Bandara Juanda dan menemukan 53 potong gading gajah tanpa sertifikat kesehatan maupun dokumen karantina.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 86 huruf a dan atau huruf c juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda hingga Rp10 miliar.

Selain itu, penyidik mengungkap penyelundupan 39.927 ekor benih bening lobster (BBL) yang hendak dikirim ke Singapura melalui Bandara Juanda.

Dalam perkara tersebut, polisi menetapkan dua tersangka berinisial FM dan JSK yang memasukkan benih lobster ke dalam koper dengan balutan handuk basah agar tetap hidup selama perjalanan.

"Modus operandinya memasukkan benih-benih lobster ke dalam koper yang dibungkus dengan handuk basah dengan tujuan Singapura menggunakan pesawat Singapore Airlines melalui Bandara Juanda," kata Roy.

Kasus tersebut terungkap setelah polisi menerima informasi mengenai upaya pengiriman benih lobster tanpa izin resmi ke luar negeri. Petugas kemudian mengamankan koper berisi hampir 40 ribu benih lobster beserta sejumlah barang bukti lainnya.

Kedua tersangka dijerat Pasal 92 juncto Pasal 26 ayat (1) dan atau Pasal 88 juncto Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perikanan dengan ancaman pidana delapan tahun penjara dan denda Rp1,5 miliar.

Pengungkapan lainnya menyasar perdagangan satwa dilindungi berupa 2.113 ekor kupu-kupu berbagai jenis yang hendak dikirim ke China, Prancis, Amerika Serikat, Kanada, Ceko, dan Jerman. Polisi menetapkan tersangka berinisial LL yang mengirimkan kupu-kupu dalam kondisi telah diawetkan melalui jasa kargo di Bandara Juanda.

"Ditemukan 10 Airway Bill DHL yang seluruhnya berisi kupu-kupu dilindungi dalam keadaan mati yang akan dikirim ke China, Prancis, USA, Kanada, Ceko dan Jerman," ujar Roy.

Tersangka dijerat Pasal 40A ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

"Dengan ancaman pidana 10 tahun penjara dan denda Rp200 juta," ujar Roy.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan kejahatan terhadap satwa liar maupun benih lobster tidak hanya menimbulkan kerugian ekologis, tetapi juga mengganggu keberlanjutan ekonomi generasi mendatang sehingga penegakan hukum diperlukan untuk menjaga ketahanan lingkungan nasional.

"Berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia, ketiga perkara ini memiliki karakteristik yang berbeda. Namun memiliki satu benang merah yang sama, yaitu eksploitasi sumber daya alam yang mengancam kelestarian ekosistem serta merugikan kepentingan bangsa," kata Jules.

Dia mengatakan keberhasilan pengungkapan perkara itu merupakan wujud nyata komitmen Polda Jawa Timur bersama stakeholder terkait dalam menjaga kekayaan hayati Indonesia dari praktik perdagangan ilegal dan eksploitasi yang melanggar hukum.

Dua Lokasi Karhutla di Rengat Riau Makin Terkendali, Pendinginan Dilanjutkan Besok

Tue, 30 Jun 2026 20:17:03 +0700

ANALISD.COM - PEKANBARU - Setelah tiga hari berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kondisi di Kelurahan Sekip Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Kepulan asap yang sempat membumbung tebal pada Senin (29/6/2026) siang kini tinggal menyisakan asap tipis di sejumlah titik.

Perkembangan tersebut menjadi sinyal positif bagi tim gabungan yang sejak beberapa hari terakhir terus melakukan pemadaman secara intensif, baik dari darat maupun udara.

Tak hanya di Sekip Hilir, proses penanganan karhutla di Sungai Raya, Rengat, juga bergerak sesuai target. Memasuki hari kedua operasi, tim berhasil menguasai seluruh perimeter area terbakar sehingga tahapan berikutnya akan difokuskan pada pendinginan atau mopping up.

Kepala Balai Dalkarhut Wilayah Sumatera, Ferdian Krisnanto, mengatakan perkembangan di kedua lokasi cukup menggembirakan berkat kerja sama seluruh unsur yang terlibat dalam operasi.

"Di Sekip Hilir pemadaman sudah memasuki hari ketiga. Siang tadi memang sempat muncul asap cukup tebal, tetapi menjelang sore kondisinya jauh lebih baik dan hanya tersisa asap tipis di bagian ujung lokasi. Kalau kondisi tetap seperti ini, kami optimistis besok penanganannya bisa dituntaskan," kata Ferdian, Senin malam.

Sementara itu, di Sungai Raya, fokus tim kini bergeser dari pengamanan area menuju proses memastikan tidak ada lagi bara api yang tersisa.

"Untuk lokasi Sungai Raya, perimeter sudah berhasil kami selesaikan hari ini. Besok tim akan melaksanakan mopping up agar bara yang masih ada benar-benar padam dan tidak kembali memicu kebakaran," ujarnya.

Menurut Ferdian, keberhasilan tersebut tidak lepas dari kolaborasi Manggala Agni bersama BPBD, TNI, Polri, serta Regu Pemadam Kebakaran (RPK) perusahaan yang terus bekerja tanpa henti di lapangan.

Selain personel darat, operasi juga masih diperkuat dua helikopter water bombing Satgas Udara yang melakukan pengeboman air di titik-titik yang sulit dijangkau.

"Penanganan ini merupakan kerja bersama. Dukungan seluruh unsur di lapangan, termasuk dua helikopter water bombing, sangat membantu mempercepat proses pemadaman sehingga kondisi di kedua lokasi semakin terkendali," jelasnya.

Meski perkembangan pemadaman cukup positif, Manggala Agni belum mengendurkan kewaspadaan. Patroli darat dan patroli udara tetap digelar untuk mengantisipasi munculnya titik api baru, terutama di tengah cuaca yang masih berpotensi meningkatkan risiko kebakaran.

"Kami tidak hanya fokus pada pemadaman, tetapi juga terus memperkuat langkah pencegahan. Patroli darat maupun udara tetap berjalan untuk mendeteksi sedini mungkin apabila ada potensi karhutla. Kami juga mengajak masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar karena pencegahan jauh lebih efektif daripada penanganan," tutup Ferdian. (mediacenter riau/bts)

Menteri Agama Hadiri Pelepasan Satwa di Danau Dendam Tak Sudah, Tegaskan Pentingnya Menjaga Ekologi

Wed, 01 Jul 2026 20:12:32 +0700

ANALISD.COM - Bengkulu, Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, menghadiri kegiatan pelepasan satwa endemik di kawasan Danau Dendam Tak Sudah, Kamis (23/4/2026). Kegiatan ini menjadi simbol komitmen bersama dalam menjaga kelestarian alam sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Pencipta.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni, Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi, Kapolda Bengkulu Mardiyono, jajaran pejabat pemerintah, tokoh agama, serta masyarakat.

Rangkaian kegiatan diawali dengan sambutan Wali Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kunjungan Menteri Agama ke Bengkulu yang dikenal sebagai Bumi Merah Putih. Ia juga menjelaskan bahwa Danau Dendam Tak Sudah merupakan kawasan cagar alam yang telah ditetapkan sejak masa kolonial Belanda pada tahun 1936.

Menurutnya, momen ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi daerah untuk memperkenalkan keindahan alam Bengkulu kepada pemerintah pusat sekaligus memperkuat perhatian terhadap pelestarian lingkungan.

Pada bagian akhir acara, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan sambutan sekaligus secara resmi membuka kegiatan. Ia menegaskan bahwa menjaga ekologi merupakan bagian penting dari nilai-nilai spiritual.

“Merawat alam adalah wujud syukur kita kepada Sang Pencipta. Melepaskan burung ke alam dan menebarkan bibit ikan adalah salah satu bentuk nyata rasa syukur kita kepada Tuhan dan bumi,” ujarnya.

Kegiatan kemudian ditutup dengan pelepasan burung ke habitat aslinya serta penebaran bibit ikan di perairan danau yang dilakukan langsung oleh Menteri Agama bersama para undangan. Suasana berlangsung khidmat dan penuh makna, mencerminkan kepedulian bersama terhadap pelestarian lingkungan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem semakin meningkat, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan.

PLN Sulawesi bantu pengembalian ekologis pesisir Jeneponto

Wed, 01 Jul 2026 20:09:47 +0700

ANALISD.COM - Makassar, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi membantu pengembalian fungsi ekologis di wilayah pesisir Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan yang luasnya sekitar 2,7 hektare.

"Lokasinya di pesisir Kelurahan Tonrokassi Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, yang sebelumnya abrasi dan banjir rob pernah menjadi ancaman yang akrab bagi masyarakat," kata General Manager PLN UIP Sulawesi I Gusti Made Aditya San Adinatha di Makassar, Selasa.

Dia mengatakan dahulu hamparan bekas lahan tambak itu terdegradasi secara perlahan hingga kehilangan fungsi ekologisnya. Daratan terkikis, kawasan pesisir semakin rentan dan masyarakat hidup berdampingan dengan risiko kerusakan lingkungan yang terus berulang.

Oleh karena itu, di tengah tantangan tersebut, PT PLN UIP Sulawesi hadir melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berupa rehabilitasi mangrove.

Program ini dirancang bukan sekadar sebagai kegiatan penanaman, tetapi sebagai upaya pemulihan ekosistem pesisir, penguatan ketahanan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat.

"Di atas lahan seluas 2,7 hektare , PLN UIP Sulawesi melibatkan masyarakat pesisir, nelayan, dan pengelola tambak dalam proses penanaman, pemeliharaan, hingga pengawasan pertumbuhan mangrove," kata dia.

Keterlibatan ini menjadi bagian penting agar program tidak berhenti sebagai bantuan fisik, tetapi tumbuh menjadi gerakan bersama untuk menjaga lingkungan.

Perjalanan program itu diakui tidak selalu mudah. Gelombang laut dan genangan air sempat menyebabkan sebagian bibit tidak bertahan.

Namun, melalui monitoring berkala, PLN UIP Sulawesi melakukan penyulaman bibit dan penyesuaian jenis tanaman, salah satunya dengan memperbanyak mangrove jenis Avicennia yang lebih adaptif terhadap kondisi pesisir terbuka.

Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil. Hingga November 2025, tercatat 5.401 tanaman mangrove dalam kondisi hidup, dengan tingkat kelangsungan hidup mencapai sekitar 77 persen. Capaian ini menjadi sinyal positif bagi kawasan pesisir yang sebelumnya terdegradasi dan rentan terhadap abrasi maupun banjir rob.

Living Laboratory Eco-Theology Dharma Ekologi, Perkuat Pusat Pembelajaran Daur Ulang Limbah

Wed, 01 Jul 2026 20:06:42 +0700

ANALISD.COM - Wonogiri (Bimas Buddha) — Pemerintah Kabupaten Wonogiri menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengelolaan lingkungan berkelanjutan melalui peresmian Living Laboratory Eco-Theology Dharma Ekologi di STAB Negeri Raden Wijaya Wonogiri, Selasa (30/6/2026). Fasilitas tersebut dikembangkan sebagai pusat pembelajaran daur ulang limbah yang mengintegrasikan pendidikan, inovasi teknologi, riset, dan pemberdayaan masyarakat.

Bupati Wonogiri, Setyo Sukarno, dalam kesempatan hadir menadatanganani prasasti, dilanjutkan peninjauan laboratorium serta peragaan pengoperasian mesin pirolisis yang mampu mengolah limbah plastik menjadi bahan bakar minyak (BBM). Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Wonogiri, pimpinan STAB Negeri Raden Wijaya Wonogiri, Jajaran Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim), serta para mitra dan tokoh masyarakat.

Bupati Wonogiri, Setyo Sukarno, menyebut terdapat tiga lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Wonogiri ditutup oleh Kementerian Lingkungan Hidup karena sistem pembuangan sampah secara terbuka tidak lagi diperbolehkan. Yakni TPA di Slogohimo, di Purwantoro, dan di Baturetno. Untuk menangani sampah, STAB Negeri Raden Wijaya Wonogiri telah mendatangkan mesin pengolah limbah plastik menjadi energi alternatif melalui teknologi pirolisis di Eco-Theology Living Laboratory Dharma Ekologi. Melalui alat tersebut limbah plastik bisa diolah menjadi solar dan bensin.

Dengan ditutupnya tiga TPA tersebut, saat ini hanya tersisa satu TPA yang masih beroperasi di Kabupaten Wonogiri. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus momentum untuk memperkuat pengelolaan sampah dari sumbernya melalui pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, pembiasaan memilah sampah sejak dari rumah, serta penerapan teknologi yang mampu memberikan nilai tambah terhadap limbah.

Pemerintah Kabupaten Wonogiri juga berkomitmen mendukung pengembangan Living Laboratory Eco-Theology Dharma Ekologi sebagai pusat edukasi dan inovasi lingkungan. Melalui Sekretaris Daerah, pemerintah daerah akan menjembatani kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri agar hasil pengembangan laboratorium dapat terus berkembang, memberi manfaat yang lebih luas, dan mendukung penguatan ekonomi sirkular di Kabupaten Wonogiri.

Ketua STAB Negeri Raden Wijaya Wonogiri, Sulaiman, mengatakan pengembangan Living Laboratory Eco-Theology Dharma Ekologi merupakan wujud nyata peran perguruan tinggi dalam menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat melalui pendidikan, riset, dan inovasi. Melalui kerja sama dengan Yayasan Get Plastic, laboratorium tersebut dilengkapi teknologi pirolisis yang mampu mengolah limbah plastik menjadi bahan bakar minyak tanpa proses pembakaran terbuka.

"Perguruan Tinggi harus menjadi jembatan pemecahan masalah bangsa dan negara, itu yang STABN RADEN WIJAYA lakukan sesuai pesan Presiden." Jelas Sulaiman pada Selasa (01/07/2026)

Peresmian Living Laboratory Eco-Theology Dharma Ekologi menjadi tonggak penting kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat dalam membangun ekosistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dengan dukungan lintas sektor tersebut, STAB Negeri Raden Wijaya Wonogiri diharapkan mampu menjadi pusat pembelajaran daur ulang limbah, pusat inovasi teknologi lingkungan, sekaligus model kolaborasi yang dapat direplikasi di berbagai daerah dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih efektif, bernilai ekonomi, dan berkelanjutan.