Latest Posts

Antisipasi Prediksi Kemarau Panjang Akibat El Nino, OMC di Riau Masih Dilanjutkan

Mon, 27 Apr 2026 15:57:05 +0700

ANALISD.COMSebanyak dua unit pesawat melakukan kegiatan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di provinsi Riau. Kegiatan untuk membuat hujan buatan tersebut dilaksanakan oleh pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Riau M Edy Afrizal melalui Kabid Kedaruratan dan Logistik Jim Gafur mengatakan, kegiatan OMC terus dilaksanakan di Riau sebagai upaya membuat hujan buatan guna membahasi lahan di Riau untuk mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

“Saat ini masih ada dua pesawat yang melakukan kegiatan OMC di Riau. Keduanya merupakan pesawat dari BNPB,” katanya, Senin (27/42026).

Pesawat pertama yang digunakan untuk kegiatan OMC di Riau yakni pesawat Cessna C208 PK-JVH dari BNPB. Pesawat ini melaksanakan OMC di Riau dengan total sortie 55 dan jumlah garam yang disemai sebanyak 55 ton.

“Kemudian, pesawat kedua yakni pesawat THRUSH S2R-T34 PK-KHH juga dari BNPB. Pesawat ini sudah melakukan OMC di Riau dengan 17 sortie dan total garam yang disemai sebanyak 17 ton. Pelaksanaan OMC di Riau akan terus dilaksanakan di Riau ketika ada awan potensial. Baik itu siang ataupun malam hari,” sebutnya.

Kegiatan OMC kali ini merupakan kegiatan tahap kedua yang dilaksanakan. Sebelumnya juga sudah dilakukan kegiatan serupa pada awal Februari lalu.

“OMC di fokuskan di daerah pesisir timur Riau. Yakni di wilayah Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hilir, Siak, Pelalawan dan kota Dumai,” ujarnya.

Kegiatan OMC ini juga sebagai antisipasi prediksi musim kemarau panjang yang akan melanda Provinsi Riau dampak el Nino. Dengan adanya OMC tersebut, diharapkan curah hujan masih akan tetap ada sehingga dapat membasahi lahan gambut dan juga mengisi embung-embung air yang ada.

“Dengan adanya OMC diharapkan curah hujan masih tetap ada, sehingga lahan-lahan basah terutama gambut yang mudah terbakar ketika kering,” harapnya.

Pemkab Batang Hari bentuk satgas karhutla 2026

Mon, 27 Apr 2026 13:39:03 +0700

ANALISD.ID–Pemerintah Kabupaten Batang Hari mulai melakukan langkah antisipasi menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2026.

Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait kemungkinan terjadinya musim kemarau ekstrem akibat fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026.

Sekretaris Daerah Batang Hari, Mula P. Rambe, secara resmi membuka rapat pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Karhutla tahun 2026 di Ruang Pola Kantor Bupati Batang Hari pada Kamis.

Dalam pembentukan tersebut, Satgas Karhutla melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis maupun OPD pendukung yang memiliki peran strategis dalam penanganan karhutla.

Selain itu, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Batang Hari juga turut dilibatkan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Rapat pembentukan Satgas dipimpin oleh Asisten I Setda Batang Hari, M. Rifa’i, didampingi Perwira Penghubung Letkol Inf. Suherman serta Kepala Pelaksana BPBD Batang Hari, Solihin.

Sekda Batang Hari menekankan pentingnya meningkatkan sinergi dan koordinasi seluruh pihak yang terlibat, dengan belajar dari pengalaman penanganan karhutla pada tahun-tahun sebelumnya.

“Kita berharap seluruh elemen dapat memperkuat sinergitas dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla, serta meningkatkan kewaspadaan masyarakat menghadapi musim kemarau yang diperkirakan cukup ekstrem tahun ini,” ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, guna meminimalisir potensi bencana yang dapat merugikan lingkungan maupun kesehatan.

Hari Kesiapsiagaan Bencana Difokuskan Penanganan Bencana Karhutla

Mon, 27 Apr 2026 13:33:11 +0700

ANALISD.ID–Nunukan-Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab Nunukan Muhammad Amin mengatakan Hari Kesiapsiagaan Bencana diperingati setiap tanggal 26 April, tahun ini dengan slogan Bersatu dalam Siaga Tangguh Menghadapi Bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana ini salah satu mitigasi bencana, oleh sebab itu dituntut dari awal siap siaga dan berupaya mengurangi risiko bencana.

“Untuk format tahun ini, itu lebih difokuskan karhutlah karena memang di tahun 2025 karhutlah ini termasuk salah satu bencana yang paling dominan di tahun 2025 makanya dari Pemerintah Republik Indonesia melalui BNPB turun ke BPBD Provinsi Kabupaten Kota ini dicanangkan untuk melakukan pencegahan dini terkait dengan bencana karhutla”, ucapnya, Senin, (27/4/2026).

Muhammad Amin juga menyampaikan jika di Hari Kesiapsiagaan Bencana ini lebih difokuskan bagaimana penanggulangan bencana dibidang kebakaran hutan dan lahan. Apalagi Kabupaten Nunukan kerap terjadi kebakaran hutan dan lahan dengan berbagai permasalahan.

“Tegak lurus ke atas bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Kota dalam lini berusaha mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk bisa tidak melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan kebakaran-kebakaran hutan dan lahan karena ini merupakan suatu yang sangat riskan dan sangat mengganggu kehidupan masyarakat, kemudian dari eprsonel BPBD sendiri, Pemerintah Daerah bersama tim baik dari Damkar, Satpol PP, dari sosial, maupun TNI Polri, ini PMI segala macam, Pramuka, ini merupakan tetap kita galang koordinasi”, ujarnya.

Ia berharap kepada seluruh personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nunukan tetap menjaga marwah penanggulangan bencana sebagai perwakilan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten untuk selalu siapsiaga dan tetap semangat dalam melakukan penanggulangan bencana sesuai dengan motto BPBD, siap, tangguh, dan cepat, tepat dalam melaksanakan penanganan dilapangan. (DR).

Almuzzamil: Milad ke-24 PKS Momentum Gerakan Ketahanan Pangan, Energi dan Ekonomi

Mon, 27 Apr 2026 13:20:24 +0700

ANALISD.ID–Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf menegaskan peringatan Milad ke-24 PKS tahun ini memiliki makna yang berbeda, yakni bertransformasi dari sekadar perayaan menjadi gerakan nyata untuk menjawab tantangan bangsa, khususnya dalam menghadapi dinamika krisis global dan persoalan ekonomi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Almuzzammil dalam acara 2+4 Hour Live Stream Puncak Milad PKS ke-24 yang disiarkan langsung melalui PKS TV pada Ahad (26/4/2026).

Menurutnya, kondisi global yang tidak menentu menuntut semua pihak untuk bersiap dan berperan aktif membantu masyarakat, termasuk melalui penguatan ketahanan pangan, energi, dan ekonomi sebagai fondasi utama menghadapi potensi krisis yang berkepanjangan.

“Milad kali ini berbeda, dari sekadar perayaan menjadi sebuah gerakan. Kita menghadapi berbagai persoalan, baik dalam negeri maupun internasional. Karena itu, kita ingin membantu pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat untuk bersiap siaga jika krisis ini berkepanjangan,” ujarnya.

Ia menekankan, langkah tersebut juga sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ketahanan nasional di tengah ketidakpastian global, termasuk potensi gangguan pasokan energi dunia yang dapat berdampak pada perekonomian nasional.

“Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan ekonomi. Dengan potensi ditutupnya Selat Hormuz dan naiknya harga minyak dunia, tentu hal itu akan berdampak. Maka kita mengangkat isu tersebut sebagai bagian dari kepedulian kita,” jelasnya.

Sebagai partai kader, PKS ingin hadir sebagai bagian dari solusi bagi masyarakat. Momentum Milad ke-24 dijadikan sebagai sarana untuk mendorong gerakan konkret yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama dalam memperkuat kemandirian pangan di tingkat keluarga.

Salah satu bentuk gerakan yang didorong adalah pemanfaatan pekarangan rumah sebagai sumber ketahanan pangan keluarga.

Menurutnya, langkah sederhana tersebut dapat menjadi kontribusi nyata kader dalam menghadapi potensi krisis ekonomi dan pangan.

“Bagaimana para kader kita hingga di level daerah memiliki ketahanan pangan minimal di pekarangan rumahnya masing-masing. Inilah perayaan Milad kita, menjadi sebuah gerakan nyata untuk masyarakat,” katanya.

Sejak dilantik sebagai Presiden PKS pada Juni 2025, Almuzzammil juga aktif melakukan kunjungan ke berbagai daerah untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat. Hingga saat ini, ia telah mengunjungi 28 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia.

Dari berbagai kunjungan tersebut, ia menyimpulkan persoalan ekonomi menjadi tantangan utama yang dirasakan masyarakat di hampir semua daerah, sehingga diperlukan langkah kolektif dan berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

“Inilah Milad kita hari ini. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mempersembahkan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara, serta menjadi rahmatan lil ‘alamin sesuai dengan visi PKS,” tutupnya.

Acara 2+4 Hour Live Stream yang menjadi puncak peringatan Milad ke-24 PKS turut menghadirkan berbagai tokoh inspiratif yang membagikan gagasan dan pengalaman terkait penguatan ketahanan pangan, ekonomi, dan energi di tengah tantangan global saat ini.

Kegiatan tersebut juga menjadi ruang kolaborasi dan berbagi praktik baik dalam membangun ketahanan masyarakat berbasis potensi lokal.

Selain itu, dalam rangkaian kegiatan tersebut juga ditampilkan beragam produk unggulan, mulai dari produk pangan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga inovasi energi terbarukan yang merupakan hasil karya kader PKS untuk masyarakat.

Produk-produk tersebut mencerminkan semangat kemandirian dan kreativitas kader dalam menghadirkan solusi nyata bagi kebutuhan masyarakat.

Kehadiran berbagai inovasi dan karya nyata tersebut menjadi bukti komitmen kader PKS untuk tidak hanya berbicara tentang ketahanan nasional, tetapi juga menghadirkan solusi konkret yang bermanfaat langsung bagi masyarakat luas, sejalan dengan semangat Milad ke-24 yang mengusung transformasi dari perayaan menjadi gerakan.

Polsek Jagebob Dukung Ketahanan Pangan, Bantu Pupuk Jagung

Mon, 27 Apr 2026 13:15:32 +0700

ANALISD.ID–Polsek Jagebob menunjukkan peran aktif dalam mendukung program ketahanan pangan di Distrik Jagebob. Bantuan pupuk sekaligus kegiatan pemupukan jagung dipimpin langsung oleh kapolsek setempat.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di lahan binaan milik Kompol Purnawirawan Harapan Purba. Lahan seluas satu hektar itu terletak di Kampung Mimi Baru, Distrik Jagebob, Kamis (23/4).

“Kami tidak hanya menjaga kamtibmas, tetapi juga hadir membantu masyarakat meningkatkan hasil pertanian. Ini bagian dari tugas pengayoman,” ujar Kapolsek Jagebob IPTU Turhamun S., S.Sos., M.Si.

Kapolsek bersama lima personelnya memulai kegiatan pukul 07.30 WIT. Mereka menyerahkan empat karung pupuk jenis Ponska kemasan 50 kilogram kepada pemilik lahan.

Usai penyerahan, Kapolsek dan anggota langsung turun ke lahan melakukan pemupukan awal. Tanaman jagung yang berusia 15 hari setelah tanam tersebut diberi pupuk untuk memicu pertumbuhan agar cepat berkembang dan merata.

IPTU Turhamun menegaskan bahwa keterlibatan Polsek Jagebob merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program pemerintah di bidang ketahanan pangan. Kondisi tanaman jagung saat ini terpantau normal dan tumbuh seragam.

Kegiatan yang berakhir pukul 10.30 WIT itu berjalan aman dan lancar. Polsek Jagebob juga merencanakan pendampingan lanjutan berupa penyemprotan hama dalam tujuh hari ke depan.

Polres Merauke melalui Polsek Jagebob berkomitmen terus bersinergi dengan masyarakat dan purnawirawan Polri. Kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mempererat hubungan Polri dengan warga.

Menteri Agus Andrianto Dorong Lapas Jadi Pusat Ketahanan Pangan

Mon, 27 Apr 2026 13:10:26 +0700

ANALISD.ID– Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mendorong transformasi lembaga pemasyarakatan menjadi pusat unggulan atau center of excellence produk pangan nasional. Arahan tersebut disampaikan saat memimpin peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 di Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Tangerang, Senin (27/4/2026), dilansir dari Detikcom.

Agus Andrianto menekankan pentingnya evaluasi pencapaian instansi guna memperkuat peran pemasyarakatan dalam pembangunan nasional secara menyeluruh. Ia mengajak seluruh jajaran untuk melihat kembali target yang telah maupun belum terpenuhi selama ini.

"Hari ini di Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 saya mengajak kita semua untuk melakukan refleksi mendalam apa yang sudah kita capai, apa yang belum, dan yang lebih penting lagi apa yang bisa kita lakukan bersama untuk menjadikan pemasyarakatan sebagai bagian integral dari pembangunan untuk nasional," kata Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Langkah nyata tersebut diarahkan pada program ketahanan pangan yang melibatkan warga binaan sebagai penggerak utama. Agus Andrianto menjelaskan bahwa warga binaan memiliki potensi besar untuk berkontribusi langsung dalam agenda prioritas pemerintah.

"Sejalan dengan pemerintah, salah satu program unggulan yang kini menjadi fokus utama kita adalah ketahanan pangan nasional yang terintegrasi langsung dengan kegiatan pembinaan di lapas rutan. Kita ingin menjadikan warga binaan pemasyarakatan sebagai pelaku aktif pembangunan bangsa bukan sekadar objek pembinaan yang pasif. Di balik tembok-tembok pemasyarakatan sesungguhnya terpendam potensi yang luar biasa dari warga binaan," jelas Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Transformasi ini juga mencakup perubahan model operasional lembaga pemasyarakatan menjadi unit bisnis yang mandiri. Melalui pelatihan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan yang tersedia, lapas diharapkan tidak lagi sekadar menjadi tempat penahanan tetapi juga sentra ekonomi produktif.

"Kita memiliki ribuan tenaga kerja yang siap dilatih serta lahan-lahan yang siap digarap. Potensi inilah yang kita optimalkan untuk menjadikan pemasyarakatan sebagai center of excellence dalam produk pangan. Kita mentransformasi lembaga pemasyarakatan sebagai sentra bisnis yang mandiri berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat luas," ucap Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Optimalisasi fungsi lapas ini dipandang sebagai wajah baru sistem pemasyarakatan di Indonesia yang lebih mengedepankan pemberdayaan. Fokus utama beralih pada penyiapan warga binaan agar memiliki keahlian saat kembali ke masyarakat.

"Inilah wajah baru pemasyarakatan kita, bukan hanya mengurung tapi membangun, bukan hanya mengekang tapi memberdayakan," imbuh Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau 2026 Darurat Karhutla: Riau Kembali Mendominasi Titik Panas di Sumatra

Tue, 24 Mar 2026 20:18:46 +0700

ANALISD.COM— Provinsi Riau kembali mencatatkan diri sebagai wilayah dengan jumlah titik panas (hotspot) tertinggi di Pulau Sumatra. Data terbaru dari 01 Januari hingga 25 Maret 2026 WIB dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi sebanyak 302 dari total 582 titik panas di seluruh Sumatra berada di Riau. Data ini dikuatkan dengan informasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengenai kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau yang mencapai 2.713,26 hektare dalam kurun waktu tiga bulan terakhir, terhitung sejak 1 Januari - 24 Maret 2026. Selain itu, kewaspadaan terhadap karhutla juga terlihat dari eskalasi penetapan status dari siaga darurat pada 2025 menjadi tanggap darurat hingga November 2026.Pekanbaru, 28 Maret 2026

Data BMKG menyebutkan, sebaran titik panas di Riau paling banyak terpantau di Kabupaten Bengkalis dengan 118 titik, diikuti Kabupaten Pelalawan sebanyak 107 titik. Sementara itu, wilayah lain juga menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, seperti Kabupaten Indragiri Hilir dengan 35 titik, Kota Dumai 23 titik, Kabupaten Rokan Hilir 8 titik, Kabupaten Indragiri Hulu 7 titik, serta masing-masing 2 titik di Kabupaten Siak dan Kepulauan Meranti. Titik panas merupakan indikator awal yang menunjukkan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), namun tidak seluruhnya dapat langsung dikonfirmasi sebagai kejadian kebakaran di lapangan. Meski demikian, tingginya jumlah titik panas di Riau saat ini menunjukkan adanya peningkatan risiko dan indikasi awal terjadinya karhutla di sejumlah wilayah, yang berpotensi berkembang menjadi kondisi darurat apabila tidak segera ditangani.

Untuk mengonfirmasi hasil analisis BMKG sekaligus mengetahui indikasi adanya titik api di lapangan, WALHI Riau melakukan analisis spasial melalui satelit Aqua dan Terra dengan confidence level di atas 80%. Data WALHI Riau menunjukkan sepanjang 1 Januari hingga 25 Maret 2026 Tercatat 271 titik hotspot, yang tersebar di 8 dari 12 Kabupaten terdiri dari Bengkalis, Pelalawan, Dumai, Siak, Rohil, Inhil, Kampar dan Kep Meranti. Sebagian besar titik panas tersebut berada di kawasan lahan gambut. Meski demikian, data ini tetap bersifat indikatif berbasis penginderaan jauh dan memerlukan verifikasi langsung (ground check) untuk memastikan kejadian kebakaran secara faktual. Dengan tingkat kepercayaan yang tinggi tersebut, temuan ini sudah cukup menjadi dasar peringatan dini dan respons cepat dalam upaya pencegahan serta penanganan karhutla.

Pada kawasan PBPH, terdeteksi tiga konsesi dengan jumlah titik hotspot terbanyak. Sebanyak 19 titik hotspot berada di area izin PT Sekato Pratama Makmur. Sementara itu, PT Sumatera Riang Lestari (Distrik Rupat) dan PT Arara Abadi masing-masing terpantau memiliki 8 titik hotspot. Adapun pada kawasan HGU, terdapat tiga konsesi dengan jumlah hotspot tertinggi. PT Panca Surya Agrindo Sejahtera mencatatkan 36 titik hotspot, diikuti PT Meskom Agro Sarimas dengan 7 titik, serta PT Bumi Reksa Nusasejati dengan 5 titik hotspot.

Banyaknya titik panas yang menjadi indikasi terjadinya karhutla di Riau awal 2026 membuktikan kegagalan pemerintah daerah dalam strategi pencegahan efektif. Perda No.1/2019 tentang penanggulangan karhutla sudah mengatur pemantauan lahan gambut, tim respons cepat, dan kolaborasi dengan masyarakat serta pihak swasta, tapi implementasinya lemah menjelang puncak kemarau Agustus 2026.

Eko Yunanda, Direktur WALHI Riau menyebutkan kondisi ini bukan sekadar bencana tahunan, melainkan kegagalan sistematis dalam tata kelola lingkungan hidup, khususnya dalam perlindungan ekosistem gambut. Gambut yang rusak dan tidak direstorasi dengan baik menjadi sumber api yang terus berulang setiap musim kemarau. “Tanpa kebijakan yang tegas untuk memastikan perlindungan dan restorasi gambut berjalan konsisten, status siaga darurat hanya menjadi respons administratif tanpa menyentuh akar persoalan,” Ujar Eko.

Ia juga menyoroti kebakaran di pulau-pulau kecil sebagai ancaman lebih serius daripada di daratan utama, karena dominasi gambut pesisir yang rentan kerusakan permanen. Hal ini berdampak pada hilangnya vegetasi, percepatan penurunan muka tanah, mempercepat abrasi, intrusi air laut, serta ancaman menurunnya ketersediaan air bersih, dan menyempitnya ruang hidup masyarakat. Kebakaran berulang tanpa restorasi memadai mengancam keberlanjutan ekologis pulau, bukan hanya kualitas udara.

Potensi karhutla saat ini tidak saja terjadi di Riau, tapi hampir seluruh provinsi di Indonesia. Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak musim kemarau 2026 di Indonesia sebagian besar 61% terjadi di Agustus, meliputi 429 zona musim. Sisanya di Juli 13% atau September 14%. Naiknya jumlah titik panas dan menurunnya tinggi muka air tanah meningkatkan kerawanan di enam provinsi yang menjadi prioritas sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2020 tentang tentang percepatan penanggulangan karhutla yaitu Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Situasi ini diperparah dengan ancaman fenomena iklim ekstrem yang dikenal sebagai “Godzilla El Nino” yang diperkirakan akan mulai berdampak pada April mendatang. Fenomena ini merujuk pada fase El Nino dengan intensitas sangat kuat yang berpotensi menyebabkan penurunan curah hujan secara signifikan di wilayah Indonesia, termasuk Riau. Kondisi kering berkepanjangan akibat El Nino akan mempercepat pengeringan lahan gambut, sehingga membuatnya sangat rentan terbakar dan sulit dipadamkan.

WALHI Riau menilai kombinasi antara tingginya titik panas dan ancaman El Nino ekstrem merupakan sinyal bahaya yang tidak boleh diabaikan. Tanpa langkah mitigasi yang serius dan terukur sejak dini, Riau berpotensi kembali mengalami krisis kabut asap yang berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, serta kerusakan lingkungan yang semakin parah. Kondisi ini adalah peringatan keras atas lemahnya upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap praktik pembakaran lahan. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum didesak untuk segera mengambil langkah tegas dan transparan dalam menangani potensi karhutla, serta memastikan perlindungan terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Indra Jaya, Direktur Lembaga Advokasi Lingkungan Hidup (LALH) menekankan pentingnya penegakan hukum tegas dan evaluasi izin untuk mencegah impunitas korporasi di kawasan gambut. “Karhutla yang terjadi di awal tahun ini adalah alarm keras bahwa perlindungan gambut di Riau belum menjadi prioritas utama. Khususnya perusahaan yang berulang kali menjadi pelaku karhutla dan memiliki catatan pelanggaran lingkungan hidup lainnya sudah layak dicabut perizinannya,” Jelas Indra.

Indra juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin konsesi yang berada di wilayah rawan kebakaran, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pengawasan dan pelaporan. Ia menambahkan pemerintah tidak bisa terus menerapkan pola pemadaman tanpa pencegahan. Tanpa restorasi yang serius dan penegakan hukum terhadap korporasi, Riau akan terus menjadi langganan bencana asap. Kami mendesak pemerintah untuk berhenti menjadikan karhutla sebagai peristiwa musiman dan mulai menyelesaikannya sebagai krisis ekologis yang sistemik.

Narahubung : 082288245828 (WALHI Riau)

Angkat kearifan lokal, Pemkab Kotabaru meriahkan Hari Tari Dunia lewat “Mausung Budaya, Batari Sabanua”

Sun, 26 Apr 2026 16:51:51 +0700

ANALISD.ID– Mengisi Hari Peringatan Tari Sedunia, Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan pagelaran tari dengan tema “Mausung Budaya, Batari Sabanua” bertempat di Panggung Akrab Objek Wisata Siring Laut, Sabtu (25/4/2026) malam.

Dalam sambutan Bupati H. Muhammad Rusli melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra H. Minggu Basuki menyampaikan, kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen kita dalam melestarikan dan mengembangkan seni budaya khususnya seni tari karena menjadi bagian penting dari identitas dan kekayaan daerah kita dengan keragaman budaya yang luar biasa.

“Kegiatan seperti ini bukan saja menampilkan keindahan seni, akan tetapi memperkuat rasa cinta budaya lokal,” ucapnya.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengekspresikan kreativitas dan menjaga warisan budaya agar tetap hidup dan berkembang diera modernisasi sekarang.

Ia, pun, mengajak, melalui momentum hari tari dunia 2026 ini mari kita semua terus mendukung pelestarian seni dan budaya daerah. Sehingga melalui seni tari bisa menjadi mempererat persatuan, memperkuat identitas daerah, dan memperkenalkan kekayaan budaya Kotabaru ketingkat yang lebih luas lagi.

“Saya sangat mengapresiasi kepada pihak Disdikbud Kotabaru dan seluruh pihak yang sudah berperan aktif sehingga kegiatan ini bisa terselenggara dengan baik,” katanya.

Kegiatan tersebut menampilkan pertunjukan seni tari yang diikuti sekitar 37 peserta gabungan tari tradisional Banjar, tari kreasi, dan penampilan sanggar-sanggar sekolah baik dari pelajar SD, SLTP, dan SMA, yang menjadi ajang pelestarian budaya lokal, juga kreativitas pelaku seni daerah.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kotabaru Akhmad Romansyah mengatakan, dengan adanya pagelaran tari dunia ini secara tidak langsung membantu melestarikan budaya tari di Kabupaten Kotabaru.

“Kegiatan ini pertama kali dilaksanakan, dengan harapan kedepannya bagi para sanggar seni tari bisa berkolaborasi dengan disdikbud sehingga acara lebih meriah lagi dan mari kita bersama sama menjaga budaya lokal kita,” ujarnya.

Peringati Hari KI Sedunia 2026, Kanwil Kemenkum NTB Dorong UMKM Melek Merek di CFD Mataram

Sun, 26 Apr 2026 16:30:30 +0700

ANALISD.COM– Merayakan Hari Kekayaan Intelektual (KI) Sedunia 2026, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) NTB menggelar talkshow edukatif di Teras Udayana, Mataram, Minggu (26/4).

Mengusung konsep Mobile Intellectual Property Clinic, acara ini menyasar para pelaku UMKM dan masyarakat yang tengah menikmati Car Free Day (CFD) untuk mendapatkan layanan konsultasi langsung.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri Disperindag NTB, Muna’im, memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif ini.

Menurutnya, pemerintah daerah terus berkomitmen mendampingi UMKM dalam mengamankan hak kekayaan intelektual mereka.

"Kami bahkan telah mengalokasikan anggaran dalam lima tahun terakhir untuk memfasilitasi UMKM dalam pengurusan hak KI. HAKI adalah hak eksklusif yang sangat krusial bagi pengembangan inovasi bisnis," jelas Muna’im.

Edukasi teknis mengenai perbedaan merek dan paten disampaikan oleh Analis Hukum Kanwil Kemenkum NTB, Azwar Riyadi. Ia meluruskan kekeliruan umum di masyarakat yang sering mencampuradukkan kedua istilah tersebut.

"Merek adalah tanda identitas produk untuk membedakan satu produk dengan lainnya. Pendaftarannya memberikan kepastian hukum, nilai ekonomi, sekaligus perlindungan reputasi usaha," tegas Azwar.

Dukungan serupa datang dari Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, Denny Evita. Ia menekankan bahwa sektor ekonomi kreatif harus dilindungi secara hukum agar memiliki nilai tambah. Tahun ini, pihaknya memprioritaskan fasilitasi pendaftaran merek bagi pelaku usaha yang memenuhi syarat legalitas dan konsistensi operasional.

Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, berharap melalui momentum ini, kesadaran hukum masyarakat NTB terhadap kekayaan intelektual semakin meningkat. Dengan terlindunginya produk lokal secara hukum, diharapkan daya saing UMKM NTB di pasar nasional maupun internasional akan semakin kuat dan kompetitif.

Hari Bumi 2026, Empathic Talk Angkat Relasi Perempuan dan Krisis Iklim

Sun, 26 Apr 2026 16:24:23 +0700

ANALISD.COM— Dalam momentum peringatan Hari Bumi, Empathic.id menggelar Empathic Talk Vol. II dengan tema “Ecofeminism: Perempuan di Tengah Krisis Iklim” secara daring, Minggu (26/4/2026).

Diskusi ini mengangkat keterkaitan antara krisis iklim dan ketimpangan gender, serta pentingnya menghadirkan perspektif perempuan dalam upaya penyelesaian isu lingkungan.

Founder Empathic.id, A. Syamrullah Makkuaseng, menegaskan bahwa krisis iklim tidak hanya persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut keadilan sosial, khususnya bagi kelompok rentan.

“Krisis iklim menuntut pendekatan yang inklusif, terutama dalam melindungi kelompok yang paling terdampak, termasuk perempuan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Liliana Muallim, yang menilai forum ini sebagai ruang untuk membangun empati sekaligus mendorong kesadaran kolektif.

“Kami berharap diskusi ini tidak berhenti pada wacana, tetapi mampu mendorong aksi nyata dalam merespons isu sosial dan lingkungan,” katanya.

Dalam pemaparannya, narasumber Nurul Habaib Al Mukarramah menjelaskan bahwa perempuan dan alam kerap mengalami pola ketidakadilan yang serupa dalam sistem sosial yang tidak berpihak.

“Kerusakan lingkungan berdampak langsung pada kehidupan perempuan, termasuk meningkatkan kerentanan sosial akibat tekanan ekonomi,” jelasnya.

Sementara itu, Mashita Dewi Tidore menyoroti bahwa perempuan merupakan kelompok yang paling terdampak krisis iklim, namun masih minim keterlibatan dalam proses pengambilan kebijakan.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan saat ini belum sepenuhnya responsif gender.

Diskusi yang dipandu oleh Rery Audry ini juga menekankan pentingnya keadilan yang mencakup tiga aspek utama, yakni perempuan, masyarakat rentan, dan lingkungan.

Melalui kegiatan ini, Empathic.id mendorong peningkatan kesadaran publik serta partisipasi perempuan dalam aksi iklim. Momentum Hari Bumi diharapkan tidak hanya menjadi simbol peringatan, tetapi juga penggerak kolaborasi menuju masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Peringatan Hari Bumi 2026 sebagai Momentum Penguatan Kepedulian Lingkungan dan Sumber Daya Air

Sun, 26 Apr 2026 16:18:31 +0700

ANALISD.ID-Peringatan Hari Bumi setiap tanggal 22 April menjadi pengingat bahwa kondisi bumi di masa mendatang sangat ditentukan oleh tindakan yang dilakukan saat ini. Peningkatan aktivitas manusia dalam berbagai sektor telah memberikan tekanan terhadap lingkungan, termasuk terhadap ketersediaan dan kualitas sumber daya air. Dalam konteks tersebut, diperlukan kesadaran kolektif untuk menjaga keseimbangan ekosistem sebagai bagian dari keberlanjutan kehidupan.

Tekanan terhadap lingkungan ditunjukkan melalui berbagai indikator, seperti penurunan kualitas air, degradasi lahan, serta perubahan pola iklim yang semakin tidak menentu. Sumber daya alam, termasuk air, memiliki kemampuan pulih yang terbatas apabila tidak dikelola secara bijaksana. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kelestariannya.

Upaya pelestarian dapat dimulai melalui langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten, seperti penghematan penggunaan air, menjaga kebersihan lingkungan, serta mendukung kegiatan konservasi. Dalam konteks pengelolaan sumber daya air, tindakan tersebut berkontribusi terhadap menjaga kuantitas dan kualitas air agar tetap tersedia bagi berbagai kebutuhan. Pendekatan ini menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan fungsi air sebagai penopang kehidupan.

Dari sisi manfaat, pelestarian lingkungan yang dilakukan secara berkelanjutan akan menjaga keseimbangan alam, menekan potensi kerusakan ekosistem, serta mengurangi risiko bencana lingkungan seperti kekeringan dan pencemaran air. Selain itu, keberlanjutan sumber daya alam juga berperan dalam mendukung kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, terutama pada sektor yang bergantung langsung terhadap ketersediaan air.

Pelaksanaan upaya pelestarian lingkungan memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 67 yang mengatur kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air pada Pasal 3 menegaskan asas keberlanjutan dan keseimbangan dalam pengelolaan sumber daya air. Kedua regulasi tersebut menjadi landasan dalam mendorong partisipasi aktif seluruh pihak dalam menjaga lingkungan.

Momentum peringatan Hari Bumi tahun 2026 dengan tema Our Power, Our Planet menjadi ajakan untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan melalui tindakan nyata yang berkelanjutan. Partisipasi bersama dalam menjaga bumi dan lingkungan sekitar diharapkan mampu menciptakan kondisi yang lebih baik bagi generasi mendatang serta memastikan keberlanjutan sumber daya alam sebagai penopang kehidupan.

Harga produk pertanian hari ini, 26 April: Beberapa item menunjukkan tren penurunan yang tajam.

Sun, 26 Apr 2026 16:11:34 +0700

ANALISD.COM-Harga sirsak di provinsi-provinsi Delta Mekong, yang dibeli langsung oleh pedagang dari kebun, telah turun sebesar 3.000-5.000 VND/kg dibandingkan dengan lebih dari sebulan yang lalu, saat ini berada di angka 18.000-20.000 VND/kg. Menurut survei, harga eceran sirsak di banyak pasar dan kios buah berkisar antara 25.000 hingga 40.000 VND/kg. Harga telah turun karena peningkatan pasokan seiring dengan memasuki musim panen puncak sirsak di banyak daerah, sementara permintaan ekspor dan konsumsi domestik telah menurun.

Harga karet: Pasar dunia mengalami penurunan di semua sektor.

Di pasar dunia, harga berjangka karet turun di banyak bursa utama. Pada penutupan perdagangan di Thailand, harga berjangka karet Mei 2026 naik 0,1% (0,1 baht) menjadi 80,8 baht/kg.

Di Jepang, harga berjangka karet Mei 2026 turun 0,13% (0,5 yen) menjadi 386,6 yen/kg. Di Tiongkok, harga berjangka karet Mei turun 1,36% (235 yuan) menjadi 16.985 yuan/ton.

Di dalam negeri, pelaku bisnis menstabilkan harga karet. Di Perusahaan MangYang, harga pembelian lateks cair tercatat sekitar 458 - 463 VND/TSC (grade 2-grade 1), dan lateks koagulasi campuran sekitar 404 - 459 VND/DRC (grade 2-grade 1).

Demikian pula, bisnis lain juga menstabilkan harga. Di Perusahaan Binh Long, harga pembelian karet di pabrik stabil di angka 432 VND/derajat TSC/kg; harga pembelian di tim produksi adalah 422 VND/derajat TSC/kg; dan harga lateks campuran (DRC 60%) stabil di angka 14.000 VND/kg.

Perusahaan Karet Ba Ria juga menetapkan harga pembelian lateks cair sebesar 420 VND/TSC/kg (berlaku untuk TSC dari 25 hingga di bawah 30); lateks DRC yang telah digumpalkan (35 - 44%) sebesar 14.600 VND/kg, dan lateks mentah sebesar 18.100 VND/kg. Di Perusahaan Phu Rieng, harga pembelian lateks campuran tetap stabil di 390 VND/DRC, dan harga pembelian lateks cair adalah 420 VND/TSC.

Harga durian: Harga durian Ri6 turun tajam.

Menurut laporan, harga durian Ri 6 di provinsi Dong Thap tiba-tiba turun tajam dalam beberapa hari terakhir. Sebuah keluarga petani di provinsi Dong Thap membudidayakan lebih dari 1 hektar durian. Beberapa daerah menanam durian Monthong (Thailand) di luar musim. Dalam beberapa hari terakhir, mendengar tentang harga durian Ri 6 yang sangat rendah, mereka sangat khawatir; harga grosirnya hanya sekitar 30.000 VND/kg.

Menurut banyak koperasi lokal, durian sedang memasuki musim puncaknya. Namun, harga durian Ri 6 saat ini hanya sedikit di atas 30.000 VND/kg; beberapa kebun menjualnya dengan harga kurang dari 30.000 VND/kg, sehingga mereka mengalami kesulitan.

Menurut pedagang durian di provinsi Dong Thap, harga durian Ri 6 saat ini sekitar 25.000 VND/kg di tingkat petani dan sekitar 40.000 VND di pasar grosir. Namun, dalam 2-3 hari terakhir, harga durian Ri 6 tiba-tiba turun tajam.

Tahun lalu, pada waktu yang sama, harga durian Ri 6 berkisar antara 55.000 - 60.000 VND/kg, tetapi tahun ini harganya turun lebih dari setengahnya.

Harga sayuran: Buah plum awal musim harganya mahal.

Survei di beberapa toko buah dan pasar lokal menunjukkan bahwa buah plum awal musim disortir berdasarkan ukuran dan jumlah buah per kilogram, dengan harga yang relatif tinggi. Secara spesifik, grade 1 (20-25 buah/kg) ditawarkan dengan harga sekitar 250.000 VND/kg. Grade 2 (25-35 buah/kg) berkisar antara 120.000-150.000 VND/kg, sedangkan grade 3 dihargai 85.000-100.000 VND/kg.

Buah plum awal musim disortir berdasarkan ukuran dan jumlah buah per kilogram, dan harganya cukup tinggi. (Gambar ilustrasi)

Di banyak toko, jumlah buah plum impor tidak banyak, tetapi terjual habis dengan cepat. Beberapa tempat bahkan melaporkan kehabisan stok di pagi hari, terutama untuk buah plum yang besar dan berbentuk menarik.

Menurut para penjual, alasan mengapa buah plum awal musim selalu mempertahankan harga tinggi tetapi tetap menarik pelanggan adalah karena pasokan yang terbatas. Pada tahap awal musim, hasil panen plum tidak tinggi, dan panen serta transportasi lebih sulit, sehingga menyebabkan biaya yang lebih tinggi.

Buah gooseberry dijual dengan harga 120.000 - 180.000 VND/kg.

Menurut survei, selama musim panen, buah gooseberry umumnya dijual di grup media sosial dan platform e-commerce dengan harga berkisar antara 120.000 hingga 180.000 VND per kilogram, tergantung pada varietas dan metode pengolahannya.

Menurut tukang kebun tersebut, jenis pohon ini dulunya terutama ditanam untuk tujuan hias, memberikan naungan, atau tumbuh secara alami di sekitar rumah, jarang mendapatkan perawatan yang layak. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, seiring meningkatnya permintaan pasar, para pedagang mulai datang untuk membelinya langsung dari kebun.

"Kadang-kadang, para pedagang akan memberikan uang muka seminggu sebelumnya. Setiap panen bisa menghasilkan beberapa puluh hingga ratusan kilogram, tetapi itu masih belum cukup untuk memenuhi permintaan," kata orang ini. Harga beli di perkebunan berkisar antara 20.000 hingga 40.000 VND/kg tergantung pada waktu dalam setahun, jauh lebih rendah daripada harga eceran di kota, tetapi masih jauh lebih tinggi daripada sebelumnya ketika buah ini hampir tidak memiliki nilai komersial.

UKP Bidang Ketahanan Pangan salurkan bantuan untuk petani Kulon Progo

Sun, 26 Apr 2026 15:54:42 +0700

ANALISD.COM - Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani di Dusun Pereng, Kelurahan Sendang Sari, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu.

"Hari ini saya memenuhi kebutuhan yang diajukan kelompok tani di Dusun Sendang Sari. Mereka membutuhkan alat-alat pertanian seperti hand tractor dan pompa air untuk menghadapi musim kemarau, agar petani bisa tetap produktivitas dan berproduksi pangan," kata Mardiono usai menyerahkan bantuan.

Mardiono menegaskan dukungan terhadap sektor pertanian merupakan bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

"Ini juga bagian dari upaya kita bersama untuk bersama-sama dengan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan. Kalau petani kita kuat, produksi pangan kita juga akan terjaga," katanya.

Mardiono turut memberikan motivasi kepada para petani agar tetap semangat dalam mengelola lahan.

Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat untuk terus meningkatkan kesejahteraan petani.

"Saya juga menyampaikan kepada para petani agar terus semangat. Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan petani dan membantu di berbagai bidang, sehingga petani bisa bersinergi dengan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan," katanya.

Ia menilai Kulon Progo memiliki posisi strategis sebagai salah satu lumbung pangan, khususnya di wilayah DIY dan secara nasional.

"Di Kulon Progo ini kita lihat potensinya besar. Ini bagian dari lumbung ketahanan pangan, baik untuk DIY maupun nasional, sehingga harus kita jaga bersama," katanya.

Mardiono juga mengapresiasi langkah pemerintah daerah dalam melindungi lahan pertanian dari alih fungsi.

"Tadi kita dengar juga dari Bupati Kulon Progo sudah ada langkah untuk memproteksi lahan pertanian agar tidak dikonversi. DPRD juga sudah menyusun tata ruang untuk menjaga agar lahan pertanian tidak terus berkurang. Ini langkah yang sangat baik," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Bupati Kulonprogo Agung Setyawan, Kepala Dinas Pertanian Kulon Progo Trenggono Trimulyo, jajaran DPRD Kulonprogo, kelompok tani, serta masyarakat Dusun Pereng Kelurahan Sendang Sari.

Lagi, Seekor Gajah Sumatera Ditemukan Mati di Tesso Nilo, Diduga Terjerat

Thu, 26 Feb 2026 19:18:36 +0700

ANALISD.COM, PELALAWAN — Seekor anak Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatrensis) kembali ditemukan mati di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Kabupaten Pelalawan, Riau, Kamis (26/2/2026) sekitar pukul 12.00 WIB.

Balai TNTN menyatakan bangkai satwa dilindungi tersebut ditemukan di Resort Lancang Kuning, SPTN Wilayah I Lubuk Kembang Bunga. Saat ditemukan, kondisi tubuh telah mengalami pembusukan lanjut dan diperkirakan kematian terjadi lebih dari satu minggu sebelum ditemukan.

Berdasarkan pemeriksaan awal di lapangan, ditemukan indikasi infeksi serius pada bagian kaki yang kuat diduga berkaitan dengan jerat. Tim medis masih melakukan pendalaman untuk memastikan penyebab kematian secara ilmiah.

Kematian ini menambah daftar kasus gajah mati di Sumatera dalam beberapa waktu terakhir.

Sebelumnya, seekor gajah ditemukan mati di areal hutan sekitar konsesi PT RAPP Distrik Ukui, Kabupaten Pelalawan. Aparat kepolisian bersama tim gabungan dari Polda Riau, BKSDA, dan Polisi Kehutanan telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan nekropsi. Gajah tersebut ditemukan dalam kondisi mengenaskan, dengan bagian kepala terpotong. Penyelidikan masih berlangsung.

Di Aceh Tengah, seekor gajah betina juga dilaporkan mati akibat tersengat aliran listrik di area perkebunan warga. Kasus itu memicu sorotan terhadap penanganan konflik manusia dan satwa liar yang dinilai belum efektif.

Rangkaian peristiwa ini kembali menegaskan bahwa ancaman terhadap Gajah Sumatera masih tinggi, baik akibat jerat, dugaan perburuan, maupun konflik ruang hidup dengan manusia.

Hingga berita ini diturunkan, pihak berwenang menyatakan proses pendalaman dan koordinasi lintas instansi masih terus dilakukan.

Pemasangan Plang Pencabutan Izin PT SRL di Rangsang dan Rupat: WALHI Riau Pertanyakan Luasan yang Tak Sesuai

Thu, 12 Feb 2026 01:03:40 +0700

ANALISD.COM - Pekanbaru, 12 Februari 2026 –Satuan Tugas memasang plang pencabutan izin PT Sumatera Riang Lestari di dua blok konsesinya di Pulau Rangsang dan Pulau Rupat pada 7 dan 10 Februari 2026. Namun, informasi yang tercantum dalam kedua plang tersebut justru menimbulkan tanda tanya publik. Plang tersebut menyebutkan pencabutan areal konsesi PBPH PT SRL seluas 65.000 hektare berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 84 Tahun 2026 tertanggal 26 Januari 2026. Padahal, berdasarkan data perizinan, total luasan konsesi PT SRL mencapai 173.971 hektare, dengan luasan di Sumatra Utara saja sebesar 67.841,15 hektare sementara di Pulau Rangsang total luasan konsesi PT SRL seluas 18.164,24 hektare dan di Pulau Rupat seluas seluas 38.210 hektare. Ketidaksesuaian informasi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai apakah pencabutan izin PT SRL dilakukan secara menyeluruh atau hanya parsial, serta bagaimana status hukum dan pengelolaan sisa areal konsesi tersebut.

Perlu diketahui bahwa hingga kini permasalahan lingkungan hidup dan hak asasi manusia di Pulau Rupat dan Rangsang akibat keberadaan PT SRL belum selesai. Perampasan lahan yang telah berlangsung lama membuat warga di Pulau Rupat dan Rangsang kehilangan haknya. PT SRL mengklaim kebun warga Desa Gayung Kiri Pulau Rangsang yang telah dikelola secara turun-temurun sejak lama sebagai areal kerja perusahaan pada tahun 2009. Selain masalah perampasan tanah, aktivitas PT SRL juga menimbulkan dampak kerusakan lingkungan di pulau kecil. Hal tersebut dibenarkan oleh Muid, masyarakat Desa Citra Damai, yang menyebut aktivitas PT SRL merugikan warga Pulau Rangsang karena telah merusak tanaman kelapa, mempercepat abrasi, serta mengkriminalisasi empat orang masyarakat, termasuk dirinya.

“Keberadaan perusahaan ini di Pulau Rangsang justru menambah kerentanan pulau kecil. Saya dilaporkan karena mempertahankan tanah yang telah saya kelola jauh sebelum izin PT SRL terbit. Sementara jika melihat pemasangan plang tersebut tidak sesuai dengan luasan di Pulau Rangsang,” kata Muid. Meski dikriminalisasi, Muid tetap memperjuangkan haknya dan berharap pencabutan izin PT SRL diikuti dengan pemulihan Pulau Rangsang yang kini semakin rentan terhadap abrasi dan kebakaran.

Namun alih-alih memastikan pemulihan, pemerintah justru menunjuk Perhutani untuk mengelola eks areal kerja PT SRL. Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, yang menyatakan bahwa izin korporasi sektor kehutanan yang dicabut akan dikelola oleh Perhutani. Sri Depi Surya, Staf WALHI Riau, menegaskan bahwa Keputusan ini bertentangan dengan semangat pencabutan 28 izin korporasi kehutanan yang terbukti melakukan pelanggaran dan berkontribusi terhadap kerusakan ekologis serta bencana lingkungan di Pulau Sumatera.

“Ini merupakan solusi palsu. Pengalihan pengelolaan ke Perhutani tidak akan mengubah apa pun. Bahkan keputusan ini berpotensi memperpanjang kerusakan lingkungan hidup dan kerentanan pulau kecil secara legal oleh negara. Pengelolaan pasca pencabutan izin seharusnya diprioritaskan untuk pemulihan ekologis dan penyelesaian konflik agraria, bukan sekadar memindahkan konsesi dari satu pengelola ke pengelola lainnya tanpa perubahan mendasar,” tegas Depi.

Depi juga mempertanyakan mengapa luasan izin konsesi yang dicabut berbeda dari yang dipaparkan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) pada 20 Januari 2026. Dalam konferensi pers tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa luasan konsesi PT SRL yang dicabut adalah seluas 173.971 hektare.. Sementara yang tertera dalam plang yang dipasang di Rangsang dan Rupat hanya seluas 65.000 hektare .

“Kami dan masyarakat di dua pulau ini sama-sama bertanya, mengapa luasan pencabutan izin konsesi ini tidak sesuai dengan yang awal disampaikan ke publik? Padahal baik di Sumut maupun di Riau, perusahaan ini sama-sama melakukan perusakan lingkungan dan pelanggaran HAM. Kami mendesak agar Satgas PKH juga memperhatikan pelanggaran yang terjadi di Riau, karena potensi bencana ekologisnya juga sama besar dengan yang sudah terjadi di Sumut,” ujar Depi.

WALHI Riau mendesak kepastian hukum atas pencabutan izin ini. Lalu setelah itu, negara wajib memastikan pemulihan ekologis secara menyeluruh di pulau-pulau kecil, termasuk restorasi gambut, penutupan kanal, dan pemulihan wilayah pesisir. Negara juga harus mengembalikan ruang hidup dan lahan kelola masyarakat serta menyelesaikan konflik agraria yang telah berlangsung puluhan tahun. Tanpa langkah tersebut, pencabutan izin PT SRL justru berisiko memperpanjang kerentanan pulau kecil dan membuka jalan bagi bencana ekologis berulang di masa depan.

Narahubung:
0822 8824 5828 (WALHI Riau)

Di Bawah Rezim Kemunduran, WALHI Riau Mengingatkan Bahaya Perampasan Ruang Hidup

Fri, 30 Jan 2026 22:51:00 +0700

ANALISD.COM, PEKANBARU - WALHI Riau meluncurkan Tinjauan Lingkungan Hidup berjudul “Konsisten Menggesa Keadilan Ekologis di Rezim Kemunduran” pada 29 Januari 2026. Peluncuran publikasi ini berlangsung di Rumah Gerakan Rakyat WALHI Riau dengan narasumber Eko Yunanda, Riko Kurniawan, Maria Maya, dan Ahlul Fadli. Tulisan ini memuat kondisi politik pemerintahan Prabowo-Gibran yang mengalami kemunduran demokrasi dengan sejumlah tindak otoritarianisme dan kriminalisasi terhadap masyarakat sipil, serta permasalahan lingkungan hidup Riau dan Kepulauan Riau yang tidak kunjung selesai.

Eko Yunanda, Direktur WALHI Riau menggambarkan kondisi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam di Riau dan Kepulauan Riau sepanjang 2025 masih didominasi ketimpangan penguasaan ruang. Wilayah kelola masyarakat adat dan komunitas lokal terus menyempit akibat tumpang tindih izin konsesi yang memicu konflik agraria, kemiskinan struktural, dan krisis ekologis yang berulang. Minimnya pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, lambatnya pencabutan izin korporasi di pulau-pulau kecil, serta ekspansi perkebunan, HTI, dan tambang memperlihatkan negara masih berpihak pada kepentingan investasi dibanding hak rakyat.

“Masyarakat adat sudah memiliki tanah tersebut turun temurun bahkan dari sebelum Indonesia merdeka, namun sekarang justru dihadapkan dengan penguasaan lahan oleh perusahaan. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap penghasilan masyarakat yang berasal dari lahan tersebut, sehingga melahirkan kemiskinan struktural dan konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan yang akhirnya kerap berujung kriminalisasi terhadap masyarakat adat,” ujar Eko.

Tidak hanya di sektor perkebunan dan kehutanan, WALHI Riau juga melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang menjadi korban perusahaan tambang. Konflik di Desa Batu Ampar turut menjadi perhatian, karena lingkungan sekitarnya, seperti Sungai Reteh dan Nibul tercemar akibat aktivitas tambang batubara PT Bara Prima Pratama. Aktivitas tambang yang hanya berjarak 500 meter dari pemukiman warga pun mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat Batu Ampar.

“Industri pertambangan di Riau sudah sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Kita tidak tahu bagaimana perusahaan itu masuk, tiba-tiba lubangnya udah besar aja. Ketika masyarakat ingin mempertahankan lahannya mereka malah dikriminalisasi, ditangkap, dipenjarakan,” tambahnya.

Akumulasi krisis ini berujung pada bencana ekologis, mulai dari banjir, karhutla, hingga intrusi air laut yang merusak penghidupan masyarakat pesisir.

Di sisi lain, arah kebijakan energi dan kehutanan justru memperpanjang dominasi energi fosil dan membuka ruang solusi palsu atas nama transisi. Karena itu, WALHI Riau menegaskan pentingnya perombakan mendasar tata kelola ruang dan SDA melalui pencabutan izin perusahaan perusak lingkungan, pengakuan wilayah kelola rakyat, serta pemulihan lingkungan dan hak-hak masyarakat sebagai jalan menuju keadilan ekologis.

Ahlul Fadli selaku Manajer Kampanye dan Pengarusutamaan Keadilan Iklim WALHI Riau menyoroti tantangan serius demokrasi dan lingkungan hidup di bawah rezim Prabowo Gibran, khususnya di Riau dan Kepulauan Riau. Dugaan korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Riau, Abdul Wahid serta sejarah korupsi kehutanan Riau pada tahun 2002-2007 yang menyeret sejumlah pejabat menunjukkan bahwa hingga kini belum ada penanganan serius terhadap kejahatan struktural di sektor sumber daya alam. Penegakan hukum cenderung berhenti pada individu, sementara korporasi yang menikmati keuntungan dari kerusakan lingkungan justru terus mendapatkan impunitas, sehingga praktik perampasan ruang hidup dan krisis ekologis di Riau berlangsung secara berulang.

“Kami melihat pola yang sama atas kasus korupsi yang menyandung Gubernur Riau. Pejabat tersebut memiliki relasi kuasa dengan menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi. Di persidangan memang kepala daerah yang terlibat diproses namun korporasi yang terlibat langsung dalam persidangan tidak diproses lebih lanjut. Kita melihat adanya kekebalan hukum yang didapat oleh korporasi ini. Padahal dalam putusan, negara sangat besar mengalami kerugian. Selain kerugian finansial negara, masyarakat juga mengalami kerugian ekologis,” ujar Ahlul.

WALHI Riau juga menyoroti tahun 2025 menjadi salah satu periode terburuk bagi HAM, ditandai ribuan penangkapan sewenang-wenang dan kriminalisasi terhadap ratusan aktivis. Negara semakin represif melalui penggunaan pasal-pasal karet dalam UU ITE, KUHP baru, dan perluasan kewenangan aparat, sehingga aktivis yang mendampingi petani, buruh, dan masyarakat adat justru diposisikan sebagai ancaman. Penangkapan aktivis WALHI, kriminalisasi petani Siak dan warga Rempang, hingga kematian pengemudi ojek online menunjukkan lemahnya perlindungan bagi pembela lingkungan dan rakyat kecil.

“Selanjutnya kita mengingat lagi kejadian Agustus ketika ratusan masyarakat berdemonstrasi, menuntut haknya. Akan tetapi respon yang diperlihatkan pemerintah bukannya merevisi kebijakan malah merendahkan rakyatnya sendiri. Hal ini yang memicu gelombang protes besar-besaran yang berujung pada penangkapan ribuan orang yang melakukan protes,” ujar Ahlul.

Selanjutnya, di tengah absennya negara dalam penanganan bencana ekologis di Sumatera, solidaritas rakyat justru tumbuh. Gerakan masyarakat sipil, orang muda, dan komunitas lokal mengambil peran dalam advokasi, bantuan bencana, serta perlawanan terhadap krisis iklim dan perampasan ruang hidup. Hal ini menegaskan bahwa penyelamatan lingkungan dan demokrasi tidak bisa dilepaskan dari perjuangan melawan impunitas, kriminalisasi, dan model pembangunan yang mengorbankan manusia serta alam.

Maria Maya Lestari akademisi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau menanggapi dua paparan sebelumnya bahwa persoalan utama hari ini terletak pada lemahnya penegakan hukum lingkungan. Riau telah menjadi laboratorium kejahatan lingkungan, baik yang bersifat ilegal seperti karhutla, illegal logging, dan tambang ilegal, maupun yang dilegalkan melalui izin namun tetap merusak lingkungan dan ruang hidup masyarakat.

“Penegakan hukum selama ini masih terlalu bertumpu pada pidana dan menyasar individu, sementara pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku utama kerusakan lingkungan belum dijalankan secara maksimal. Instrumen hukum perdata dan administrasi seharusnya diperkuat untuk mendorong pemulihan lingkungan dan menindak kelalaian negara dalam pengawasan perizinan. Situasi ini diperparah dengan minimnya gugatan dari pemerintah daerah dan masyarakat, serta regulasi daerah yang belum berpihak pada perlindungan lingkungan hidup,” ucap Maria.

Riko Kurniawan, Direktur Paradigma menanggapi bahwa data yang disampaikan WALHI Riau sangat penting untuk meninjau kembali kebijakan pemerintah. Temuan tersebut tidak hanya menggambarkan kondisi kerusakan lingkungan yang terjadi di lapangan, tetapi juga menunjukkan bagaimana kebijakan yang ada belum sepenuhnya berpihak pada perlindungan ekosistem dan keselamatan masyarakat. Data WALHI Riau dapat menjadi rujukan krusial bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh, memperbaiki kebijakan yang bermasalah, serta memastikan bahwa pembangunan tidak terus berjalan dengan mengorbankan lingkungan hidup dan hak-hak warga terdampak.

“Tinjauan ini harusnya dimasukkan pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Sehingga kebijakan yang nantinya dibuat tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi semata, tetapi juga secara serius mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan, perlindungan masyarakat adat, serta keberlangsungan habitat satwa,” ujar Riko.

Perusahaan Didenda Triliunan, Keadilan Lingkungan Masih Dipertanyakan ni

Mon, 26 Jan 2026 11:38:42 +0700

ANALISID.COM - Pemerintah Indonesia memasuki 2026 dengan langkah penegakan hukum lingkungan yang terlihat lebih agresif. Melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, negara menagih dan mulai menerima denda administratif dari perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan yang terbukti beroperasi di kawasan hutan tanpa izin. Berdasarkan pernyataan resmi pemerintah dan pemberitaan media nasional sepanjang 2025 hingga awal 2026, sedikitnya 71 perusahaan telah dikenai kewajiban membayar denda dengan nilai taksiran mencapai Rp38,62 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 48 perusahaan dilaporkan telah merealisasikan pembayaran denda senilai kurang lebih Rp7,07 triliun.

Pemerintah menyebut kebijakan ini sebagai bentuk ketegasan negara dalam menertibkan pemanfaatan kawasan hutan yang selama bertahun-tahun berlangsung tanpa pengawasan memadai. Kejaksaan Agung bahkan memperkirakan potensi denda administratif dari pelanggaran kawasan hutan sepanjang 2026 dapat meningkat hingga Rp142,23 triliun, dengan porsi terbesar berasal dari sektor kelapa sawit dan pertambangan. Angka-angka tersebut kerap dipresentasikan sebagai bukti bahwa negara tidak lagi membiarkan pelanggaran kawasan hutan berlangsung tanpa konsekuensi.

Namun, di balik besarnya nilai denda tersebut, muncul pertanyaan yang lebih mendasar. Apakah sanksi administratif semata cukup untuk menghadirkan rasa keadilan lingkungan, terutama bagi masyarakat yang selama ini menanggung langsung dampak kerusakan hutan dan tata kelola sumber daya alam yang timpang.

Di tingkat tapak, kondisi rakyat justru bergerak ke arah sebaliknya. Ruang hidup petani dan masyarakat pedesaan semakin menyempit akibat alih fungsi lahan, konflik agraria, dan degradasi lingkungan yang berlangsung bertahun-tahun. Lapangan kerja di desa terbatas, sementara ketergantungan pada lahan tetap tinggi. Ketika banjir, longsor, dan kekeringan terjadi, kelompok inilah yang pertama kali kehilangan penghidupan, rumah, bahkan keselamatan jiwa.

Kerusakan hutan tidak hanya berdampak pada manusia, tetapi juga mempercepat krisis keanekaragaman hayati. Hilangnya tutupan hutan dan fragmentasi habitat mempersempit ruang hidup satwa liar yang populasinya telah berada pada tingkat terancam dan kritis. Gajah Sumatera, Harimau Sumatera, Orangutan, Badak Jawa, serta berbagai spesies burung endemik kehilangan habitat akibat ekspansi perkebunan dan pertambangan. Konflik manusia dan satwa meningkat, satwa masuk ke kebun warga, dan kematian satwa terus terjadi sebagai konsekuensi langsung dari rusaknya ekosistem.

Dalam konteks inilah kebijakan sanksi denda terhadap korporasi menghadirkan kontras yang tajam. Pelanggaran serius berupa pembukaan hutan tanpa izin dan pemanfaatan kawasan lindung dalam skala ribuan hektare dapat diselesaikan melalui pembayaran administratif. Sebaliknya, masyarakat kecil kerap berhadapan dengan hukum pidana saat bersinggungan dengan kawasan hutan atau lahan negara.

Kontras penegakan hukum tersebut terlihat jelas dalam kasus kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi hingga 2025. Sejumlah pemberitaan media nasional dan laporan organisasi masyarakat sipil menunjukkan bahwa petani kecil dan pemilik lahan perorangan masih menjadi kelompok yang paling sering diproses secara pidana dalam kasus pembakaran lahan, termasuk untuk persiapan tanam di lahan sendiri. Kasus serupa berulang di berbagai wilayah Sumatera dan Kalimantan dalam beberapa tahun terakhir. Aparat penegak hukum menetapkan tersangka dari kalangan warga desa dan petani, sementara pada saat yang sama pelanggaran oleh korporasi dalam skala jauh lebih besar kerap diselesaikan melalui mekanisme administratif.

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk membenarkan pelanggaran hukum dalam bentuk apa pun. Namun, kejujuran terhadap fakta menuntut pengakuan bahwa penegakan hukum tidak berlangsung di ruang yang setara. Ketika pelanggaran kecil berujung penjara, sementara perusakan hutan berskala luas dapat dinegosiasikan melalui denda, hukum kehilangan dimensi keadilannya di mata rakyat.

Pertanyaan yang patut diajukan kemudian adalah apakah denda, sebesar apa pun nilainya, sepadan dengan kerugian ekologis dan sosial yang ditimbulkan. Hutan yang rusak bukan hanya menghilangkan sumber air dan pangan, tetapi juga menghancurkan habitat satwa liar yang tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Kepunahan spesies adalah kerugian permanen yang tidak dapat ditebus oleh nilai rupiah berapa pun.

Skala dampak ekologis tersebut bukan sekadar asumsi. Pada awal 2026, pemerintah mencabut izin operasional puluhan perusahaan setelah investigasi mengaitkan aktivitas industri dengan bencana ekologis besar di sejumlah wilayah Sumatera. Langkah ini menunjukkan bahwa pelanggaran kawasan hutan telah menimbulkan konsekuensi sosial dan ekologis yang serius. Namun demikian, pencabutan izin dan denda administratif belum secara otomatis diikuti pemulihan lingkungan dan pemulihan habitat satwa yang rusak.

Pemerintah mungkin beralasan bahwa sanksi administratif merupakan jalan cepat untuk menertibkan pelanggaran lama dan memulihkan sebagian kerugian negara. Akan tetapi, kritik dari masyarakat sipil dan kalangan akademisi menunjukkan bahwa pendekatan ini belum menyentuh substansi kejahatan lingkungan. Tanpa pemulihan ekosistem yang nyata, perlindungan habitat satwa terancam punah, penyelesaian konflik agraria, serta penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran berat, denda berisiko berubah menjadi penalti yang dapat dibayar, bukan alat perubahan perilaku.

Penegakan hukum lingkungan seharusnya tidak diukur semata dari besarnya denda yang tercatat dalam laporan keuangan negara. Ukurannya adalah sejauh mana hukum melindungi ruang hidup rakyat, mencegah kepunahan satwa liar, memulihkan ekosistem, dan menghadirkan rasa keadilan yang dirasakan langsung oleh warga. Selama hukum masih terasa tajam ke bawah dan lentur ke atas, denda sebesar apa pun tidak akan pernah cukup untuk menutup ketimpangan dan luka ekologis yang ditinggalkannya.

Penulis
Zainal Arifin Hussein
Pemerhati lingkungan dan sosial

Disclaimer
Tulisan ini disusun berdasarkan pemberitaan media dan sumber terbuka sebagai bahan refleksi kebijakan publik. Pandangan yang disampaikan sepenuhnya merupakan opini penulis dan tidak dimaksudkan untuk mewakili pandangan pihak mana pun.

Izin PT SRL dan PT SSL Dicabut, WALHI Riau Desak Pemulihan Lingkungan dan Evaluasi Korporasi Perusak Hutan

Fri, 23 Jan 2026 21:55:30 +0700

ANALISD.COM, Pekanbaru — Pencabutan 28 izin perusahaan di tiga provinsi terdampak bencana ekologis banjir Sumatra, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dinilai sebagai langkah awal yang tepat untuk menata ulang pengelolaan lahan dan hutan serta mengembalikan sumber-sumber penghidupan rakyat yang selama ini dirampas. Namun demikian, langkah tersebut dinilai belum cukup jika tidak diikuti dengan pemulihan lingkungan dan evaluasi menyeluruh terhadap izin korporasi lain yang terbukti merusak hutan.

Dari 28 perusahaan yang izinnya dicabut, sebanyak 22 merupakan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), sementara enam perusahaan lainnya bergerak di sektor pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hasil hutan kayu. Dua perusahaan di antaranya adalah PT Sumatera Riang Lestari (PT SRL) dan PT Sumatera Sylva Lestari (PT SSL), perusahaan perkebunan akasia yang izinnya berada di Provinsi Sumatera Utara dan Riau.

Pencabutan izin tersebut disampaikan dalam konferensi pers Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Kantor Presiden pada 20 Januari 2026. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan bahwa izin PT SRL seluas 173.971 hektare dan PT SSL seluas 42.350 hektare telah dicabut seluruhnya.

Merujuk pada paparan tersebut, berarti seluruh izin PT SRL dan PT SSL tidak lagi berlaku. Dalam satu perizinan yang sama, kedua perusahaan pemasok kayu PT Riau Abadi Pulp and Paper (RAPP) ini memiliki konsesi lintas provinsi. Konsesi PT SRL tersebar di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Kabupaten Padang Lawas Utara di Sumatera Utara, serta Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir di Provinsi Riau. Sementara konsesi PT SSL berada di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, serta Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

Selama beroperasi, PT SRL dan PT SSL memiliki rekam jejak pelanggaran lingkungan, kehutanan, dan hak asasi manusia, khususnya di Provinsi Riau. Kedua perusahaan tersebut berulang kali terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di dalam wilayah konsesinya. Selain itu, aktivitas PT SRL disebut turut meningkatkan kerentanan ekologis di Pulau Rupat dan Pulau Rangsang yang merupakan pulau kecil di wilayah Riau.

Atas dasar itu, WALHI Riau menilai pencabutan izin kedua perusahaan tersebut harus segera ditindaklanjuti dengan pemulihan ekologis secara menyeluruh. Pemerintah juga didesak untuk melakukan evaluasi terhadap perizinan industri ekstraktif lain yang memiliki catatan pelanggaran, khususnya di sektor kehutanan di Provinsi Riau.

WALHI Riau mencatat setidaknya 22 perusahaan di sektor kehutanan, perkebunan kelapa sawit, dan pertambangan yang memiliki rekam jejak pelanggaran serius. Pelanggaran tersebut meliputi deforestasi, kebakaran hutan dan lahan, pencemaran lingkungan, perusakan gambut, konflik lahan dengan masyarakat, hingga aktivitas usaha di kawasan hutan dan ekosistem gambut lindung.

Direktur WALHI Riau, Eko Yunanda, menyatakan bahwa berbagai pelanggaran lingkungan hidup dan kehutanan tersebut telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, khususnya masyarakat adat dan lokal di Riau. Ia mendesak pemerintah, dalam hal ini Satgas PKH, untuk melakukan penertiban terhadap perusahaan-perusahaan lain yang terbukti melanggar, tidak hanya berhenti pada pencabutan izin PT SRL dan PT SSL.

Menurut Eko, lebih dari setengah wilayah Provinsi Riau berstatus kawasan hutan dan gambut yang sebagian besar dibebani izin PBPH dan sebagian kecil izin pertambangan. Kondisi tersebut meningkatkan risiko bencana ekologis apabila pelanggaran terus dibiarkan. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak seharusnya menunggu terjadinya bencana ekologis yang lebih besar untuk bertindak tegas.

Selain desakan evaluasi izin, tuntutan pemulihan lingkungan dan pengembalian sumber-sumber kehidupan kepada masyarakat juga disampaikan oleh Direktur Perkumpulan Elang, Besta Junandi. Ia menilai bahwa kehadiran PT SRL dan PT SSL sejak awal dilakukan tanpa melalui persetujuan atau partisipasi bermakna dari masyarakat lokal dan adat.

Menurut Besta, pemulihan lingkungan hidup dan pemulihan hak masyarakat adat yang selama ini dirampas harus menjadi langkah awal pasca pencabutan izin. Ia berharap pencabutan izin PT SRL dan PT SSL tidak sekadar mengganti aktor perusak lingkungan, melainkan benar-benar menghadirkan pemulihan ekologis dan kedamaian bagi masyarakat, khususnya di Pulau Rupat, Pulau Rangsang, Blok Bayas, dan wilayah Rokan Hulu.

Narahubung:
WALHI Riau
0822 8824 5828

Polisi Bongkar Jual Beli Satwa Dilindungi di Riau, Owa Dijual Rp 10 Juta

Fri, 23 Jan 2026 19:47:39 +0700

ANALISD.COM, PEKANBARU - Satreskrim Polresta Pekanbaru mengungkap perdagangan satwa dilindungi jenis owa siamang. Seorang pelaku yang memperdagangkan hewan primata itu diamankan.

Kapolresta Pekanbaru Kombes Muharman Arta menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait adanya perdagangan satwa yang dilindungi di Kota Pekanbaru.

"Ditindaklanjuti oleh anggota dengan undercover buying, alhamdulillah tertangkap pelakunya," kata Muharman dalam konferensi pers di Mapolresta Pekanbaru, Kamis (22/1/2026).

Dalam pengungkapan kasus ini, Polresta Pekanbaru menangkap seorang tersangka berinisial YUS. Muharman mengatakan pihaknya saat ini masih terus mengembangkan kasus tersebut untuk mengejar pelaku lain yang terlibat, termasuk pemilik atau pemelihara satwa langka.

Muharman menambahkan pihaknya tidak menutup kemungkinan pemilik atau pemelihara satwa langka juga dapat dijerat pidana. "Saat ini juga sedang melakukan proses pengembangan terhadap pemilik atau pemelihara satwa yang dilindungi ini yang saat ini belum bisa kami ungkapkan. Mudah-mudahan alam waktu dekat bisa kami tangkap," jelasnya.

Kombes Muharman menambahkan pengungkapan jual beli satwa dilindungi ini sejalan dengan program Green Policing yang diusung oleh Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, yakni polisi tidak hanya memberikan keadilan bagi manusia, tetapi juga untuk lingkungan dan ekosistemnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru AKP Anggi Rian Diansyah mengungkapkan pelaku ditangkap pada Rabu (21/1) sekitar pukul 11.30 WIB. Berawal dari adanya informasi mengenai adanya transaksi satwa dilindungi jenis owa siamang di Jalan Garuda, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru.

Tim kemudian melakukan penyelidikan ke pasar-pasar hewan dengan teknik undercover buy. Awalnya, polisi berpura-pura hendak membeli burung.

"Dia menyatakan 'saya adanya kenalan yang jual siamang'. Dari situ kami pancing, kami undercover buy dari penjual ini," kata Anggi.

Dari hasil interogasi, ternyata ada pemilik di balik perdagangan owa siamang ini. Polisi saat ini masih melakukan pengembangan terhadap pemilik satwa dilindungi tersebut.

"Saat kami undercover itu, baru bayar DP Rp 2 juta, tetapi dia menjual Rp 10 juta," katanya.

Ia menambahkan, owa siamang ini berasal dari Kampar. Polisi juga telah mencari diduga pemilik satwa dilindungi ini ke Kampar, tapi pelaku tidak ada di tempat.

Saat diinterogasi, tersangka mengaku tidak memiliki izin memperdagangkan satwa dilindungi tersebut. Pelaku kemudian dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Atas perbuatannya itu, tersangka dijerat dengan Pasal 40 A ayat (1) huruf d juncto Pasal 21 ayat (2) huruf A juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Paradoks Indonesia: Ketika SDA Dikeruk, Utang Menumpuk, dan Kesejahteraan Tertinggal

Fri, 23 Jan 2026 14:15:38 +0700

ANALISD.COM - Indonesia tengah menghadapi paradoks pembangunan yang semakin nyata. Di satu sisi, eksploitasi sumber daya alam berlangsung dalam skala besar untuk memenuhi kebutuhan pasar global. Di sisi lain, beban utang negara masih tinggi, sementara tekanan ekonomi terus dirasakan masyarakat. Kekayaan strategis seperti batubara, nikel, emas, hasil hutan, dan sumber daya kelautan mengalir ke luar negeri, namun belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dari sisi produksi, skala ekstraksi sumber daya alam Indonesia tergolong besar. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan produksi batubara nasional pada 2023 mencapai sekitar 775 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Indonesia juga menjadi pemain utama dalam pasokan nikel dunia. Namun, besarnya produksi tidak otomatis menghadirkan manfaat yang setara bagi masyarakat. Persoalan utamanya terletak pada rantai nilai dan tata kelola. Ketika ekspor masih didominasi komoditas mentah atau bernilai tambah rendah, negara dan masyarakat hanya memperoleh sebagian kecil dari nilai ekonomi, sementara risiko sosial dan lingkungan menetap di wilayah penghasil.

Paradoks serupa juga terlihat pada komoditas lain seperti kelapa sawit, mineral strategis, hasil hutan, dan sumber daya kelautan. Indonesia menjadi pemain penting di pasar global berbagai komoditas tersebut, tetapi manfaat ekonominya belum sepenuhnya dirasakan secara adil oleh daerah penghasil dan masyarakat sekitar. Pada saat yang sama, tekanan terhadap ruang hidup dan lingkungan terus meningkat, memicu berbagai persoalan sosial dan ekologis di tingkat lokal.

Di sektor energi, pemerintah mulai mendorong langkah korektif. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan Indonesia menargetkan penghentian impor solar mulai 2026 melalui peningkatan kapasitas kilang dan penguatan program biodiesel. Kendati demikian, ketergantungan energi belum sepenuhnya berakhir. Indonesia masih memerlukan impor minyak mentah dan sejumlah produk bahan bakar lain dalam jangka menengah, seiring keterbatasan produksi domestik dan kapasitas pengolahan. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan energi bersifat struktural dan membutuhkan konsistensi kebijakan lintas waktu.

Tekanan fiskal masih menjadi tantangan utama. Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia pada Triwulan II 2025 mencapai sekitar 433,3 miliar dolar AS, atau setara dengan kurang lebih Rp7.000 triliun. Besaran ini mencerminkan beban jangka panjang yang perlu dikelola secara hati hati, terutama ketika perekonomian nasional masih sensitif terhadap fluktuasi harga komoditas global.

Paradoks semakin terasa ketika struktur pendapatan negara masih sangat bertumpu pada pajak. Kementerian Keuangan mencatat lebih dari 80 persen pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan. Artinya, pembiayaan negara masih sangat bergantung pada kontribusi masyarakat dan dunia usaha, sementara kekayaan alam belum sepenuhnya menjadi penopang utama fiskal nasional. Dalam konteks ini, kritik publik menjadi relevan ketika masyarakat diminta patuh membayar pajak, sementara nilai tambah dari eksploitasi sumber daya alam belum dirasakan secara adil.

Kesadaran publik terhadap persoalan ini kian menguat. Masyarakat menilai bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya alam perlu dievaluasi secara menyeluruh. Manfaat ekonomi yang diterima negara dan daerah kerap dianggap tidak sebanding dengan risiko bencana ekologis yang muncul, mulai dari banjir, longsor, krisis air, hingga rusaknya ruang hidup. Kesadaran ini tumbuh seiring pengalaman langsung masyarakat yang hidup di sekitar wilayah ekstraktif dan kawasan yang mengalami tekanan lingkungan.

Di saat yang sama, beban utang negara terus bertambah. Kondisi ini memperkuat persepsi publik bahwa eksploitasi sumber daya alam belum mampu memberikan manfaat ekonomi yang memadai bagi negara dan masyarakat. Sebaliknya, berbagai dampak sosial dan ekologis, termasuk terancamnya habitat satwa endemik, meningkatnya konflik ruang hidup, serta bertambahnya kerentanan ekonomi masyarakat, justru semakin terasa. Ketimpangan antara keuntungan ekonomi jangka pendek dan beban sosial ekologis jangka panjang inilah yang memunculkan pertanyaan mendasar tentang arah pengelolaan sumber daya alam nasional.

Dalam konteks tersebut, pemerintah meluncurkan dan menyiapkan pembiayaan program nasional berskala besar seperti MBG dan Danantara. Secara tujuan, kedua program ini dapat dipandang sebagai upaya memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang. Namun, persoalan muncul ketika pembiayaannya berpotensi mempersempit ruang fiskal daerah. Padahal, transfer ke daerah merupakan instrumen penting untuk pemerataan pembangunan, penyediaan layanan dasar, dan penggerak ekonomi lokal.

Jika ruang fiskal daerah tertekan, pemerintah daerah berpotensi memangkas belanja pendidikan, kesehatan, infrastruktur desa, irigasi pertanian, dan perlindungan sosial. Dalam jangka pendek, dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Dalam jangka menengah, ketimpangan antara pusat dan daerah berisiko melebar, sementara tujuan program nasional justru terancam tidak tercapai secara optimal. Dalam situasi seperti ini, desa berpotensi menjadi pihak pertama yang menanggung konsekuensi dari tekanan fiskal dan kebijakan pembangunan nasional.

Ke depan, publik menaruh harapan besar agar pengelolaan sumber daya alam Indonesia dievaluasi secara serius dan menyeluruh. Evaluasi tersebut tidak hanya menyangkut produksi dan penerimaan negara, tetapi juga tata kelola perizinan, distribusi manfaat ekonomi, serta kemampuan negara memitigasi risiko bencana ekologis yang semakin sering terjadi. Dalam kondisi demikian, pertanyaan kuncinya bukan lagi seberapa besar sumber daya alam yang dimiliki, melainkan seberapa adil dan rasional negara mengelolanya.

Tanpa perubahan tata kelola, eksploitasi sumber daya alam justru berpotensi memperdalam utang, memperlebar ketimpangan, dan meningkatkan kerentanan ekonomi nasional. Jika situasi ini terus berlanjut, kekayaan alam berisiko menjadi beban jangka panjang bagi pembangunan, alih alih menjadi fondasi kesejahteraan yang berkelanjutan.

Penulis
Zainal Arifin Hussein
Pemerhati Lingkungan dan Sosial

Disclaimer
Tulisan ini merupakan opini penulis berdasarkan data dan pemberitaan media, serta tidak dimaksudkan untuk menuduh pihak mana pun.

Krisis Ekologis DAS Kuantan Akibat Tambang: Pencemaran Merkuri, Deforestasi, dan Banjir

Thu, 22 Jan 2026 19:35:44 +0700

ANALISD.COM - Pekanbaru, 22 Januari 2026—WALHI Riau mengingatkan Plt Gubernur Riau, Bupati Kuantan Singingi dan Kapolda Riau mengkaji usulan 2.653 ha menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Romes Irawan Putra, Ketua Badan Pengurus, Kaliptra Andalas sebut langkah ini bukan sebagai solusi, melainkan justru melegalkan dan berpotensi memperluas kerusakan ekologis yang telah berlangsung lama serta mengancam keberlanjutan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kuantan. “Bahwa formalisasi PETI melalui WPR tidak akan menyelesaikan masalah pencemaran merkuri kronis, degradasi DAS, banjir berulang, dan ancaman kesehatan masyarakat, melainkan berisiko memperparah krisis lingkungan yang sangat kritis,” Romes.

Menurut Romes hal ini tidak sejalan dengan pernyataan Suhardiman Amby sebagai Bupati Kuansing yang dalam pemberitaan soal bahaya merkuri dan banjir akibat PETI pada Oktober 2025 lalu . Risiko membuka peluang pertambangan rakyat di area DAS yang kritis tanpa pengawasan ketat justru memperparah kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Walaupun kebijakan ini diatur dalam UU Minerba No. 3/2020 dan turunannya seperti Kepmen ESDM No. 152/2024 tentang Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat Pada Provinsi Riau, titik lemahnya ialah pengawasan tidak ketat seperti, pemenuhan standar lingkungan (termasuk Amdal atau UKL-UPL), larangan penggunaan merkuri, perlindungan sempadan sungai dan kawasan DAS, dan rehabilitasi pascatambang.

Ahlul Fadli, Manajer Kampanye dan Pengarusutamaan Keadilan Iklim WALHI Riau, menyebutkan klaim bahwa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) akan benar-benar menguntungkan ekonomi masyarakat patut dipertanyakan secara kritis. Meskipun pemerintah Provinsi Riau melalui Plt Gubernur SF Hariyanto mempercepat legalisasi tambang rakyat dengan membentuk Pokja IPR dan menargetkan 30 blok wilayah pertambangan rakyat (WPR) di tujuh kecamatan, kebijakan ini belum tentu berujung pada kesejahteraan masyarakat. Justru skema legalisasi ini berpotensi menjadi pintu masuk bagi pemodal besar. “Skema ini sering kali justru memperkuat ketimpangan, di mana penambang asli hanya menjadi buruh atau pemegang saham kecil, sementara keuntungan besar mengalir ke pihak yang menguasai rantai pasok, peralatan, dan pemasaran emas,” Ucap Ahlul.

Ia menjelaskan, DAS Kuantan saat ini menghadapi dampak lingkungan yang sangat serius, mulai dari kerusakan fisik pada DAS, pendangkalan sungai, degradasi ekosistem, hilangnya biodiversitas, pencemaran merkuri, logam berat dan limbah. Hal tersebut memperparah kerusakan lingkungan, ancaman kesehatan masyarakat, dan kerugian ekonomi jangka panjang. Hasil uji laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi pada Juni 2025 lalu menyebutkan pencemaran akibat limbah Pabrik Kelapa Sawit milik PT Sawit Inti Makmur (SIM) terbukti melampaui ambang mutu kualiatas air. “Berdasarkan berbagai kajian ilmiah serta pemantauan lapangan menyebutkan terjadi penurunan kualitas air Sungai Kuantan dan wilayah DAS menghadapi ancaman serius.”

Kunni Masrohanti, Dewan Daeah WALHI Riau menghimbau masyarakat, tokoh masyarakat dan pemuda untuk memahami bahwa Sungai Kuantan adalah sumber kehidupan utama, bukan sekadar komoditas tambang. Kerusakan DAS bukan hanya isu lingkungan, melainkan ancaman ekonomi jangka panjang seperti banjir merusak lahan pertanian, air tercemar mengganggu kesehatan masyarakat, dan hilangnya sumber ikan mengancam ketahanan pangan. “Penting untuk menjaga Kelestarian DAS berarti menjaga air bersih, tanah subur, serta hutan sebagai penyangga bencana alam,“ Kata Kunni.

Kunni menegaskan bahwa penyelamatan DAS Kuantan adalah keharusan, bukan sekadar opsi, karena ketergantungan pada model ekstraktif seperti pertambangan dan ekspansi perkebunan telah mempercepat kerusakan ekosistem, pencemaran, banjir, serta marginalisasi masyarakat lokal. Pemerintah harus segera beralih fokus ke ekonomi alternatif seperti agroforestri lestari, pariwisata alam dan budaya yang memberdayakan komunitas, pengolahan hasil hutan non-kayu, serta pertanian dan perikanan air tawar. Jika tidak pemodal rakus akan memperlebar ketimpangan akses sumber penghidupan, dan meninggalkan warisan degradasi permanen bagi generasi mendatang. Diversifikasi menuju model yang menjaga keseimbangan alam, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan jangka panjang bukan lagi pilihan idealis, melainkan satu-satunya jalan realistis untuk pemulihan Sungai Kuantan.

Narahubung:
WALHI Riau (082288245828)

Harimau Sumatera Muncul di Kawasan HTI Pelalawan, Riau

Tue, 20 Jan 2026 09:32:06 +0700

ANALISD.COM – Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) kembali menjadi sorotan setelah sejumlah laporan menunjukkan satwa liar dilindungi itu terlihat di sekitar Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Riau. Video viral pertama direkam pada Minggu, 18 Januari 2026, memperlihatkan harimau berjalan di tepi jalan desa yang berbatasan dengan hutan tanaman industri (HTI). Peristiwa ini dilaporkan oleh RIAU REVIEW yang menegaskan masyarakat agar tetap waspada dan melaporkan aktivitas harimau kepada aparat.

Sebelumnya, harimau yang sama juga terekam kamera pada Rabu, 14 Januari 2026, di jalur akses Water Injection Plant (WIP) Zamrud, Kabupaten Siak. Laporan dari Iniriau.com menyebutkan bahwa rekaman ini memicu perhatian publik dan memaksa tim BBKSDA melakukan verifikasi lapangan.

Selain itu, jejak kaki harimau ditemukan pada Kamis, 8 Januari 2026, di perkebunan sawit Koperasi Tinera Jaya, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak. Tim BBKSDA Riau memverifikasi temuan ini dan menekankan pentingnya kewaspadaan masyarakat di area sekitar.

Pemerintah Provinsi Riau melalui Plt. Gubernur SF Hariyanto mengimbau masyarakat agar menjaga jarak aman, tidak memasang jerat atau perangkap, dan segera melapor jika melihat satwa liar ini. “Harimau Sumatera adalah satwa yang dilindungi dan perlu perhatian serius. Keamanan manusia dan satwa harus sama-sama dijaga,” ujarnya.

Kemunculan harimau di kawasan HTI menjadi indikator tekanan terhadap habitat asli satwa. BBKSDA Riau menjelaskan, “Meski HTI memiliki tutupan vegetasi, struktur ekosistemnya tidak sepenuhnya mendukung koridor jelajah dan ketersediaan mangsa alami yang dibutuhkan harimau untuk bertahan hidup.”

International Union for Conservation of Nature (IUCN) mencatat bahwa harimau Sumatera berstatus Critically Endangered, dengan populasi liar yang terus menurun akibat hilangnya habitat, fragmentasi hutan, konflik dengan manusia, dan perburuan ilegal. Indonesia menjadi satu-satunya negara tempat subspesies ini masih bertahan.

Hingga berita ini diturunkan, BBKSDA Riau belum mengeluarkan rilis resmi terkait identifikasi individu harimau dalam video Pelalawan. Namun, aparat gabungan terus memantau lokasi dan melakukan langkah mitigasi untuk memastikan keselamatan masyarakat sekaligus perlindungan satwa dilindungi.

Badak Kalimantan di Ambang Punah, Dua Individu Masih Terpantau

Tue, 20 Jan 2026 08:17:42 +0700

ANALISD.COM – Badak Kalimantan atau badak Sumatera subspesies Kalimantan (Dicerorhinus sumatrensis harrissoni) saat ini berada dalam kondisi sangat kritis. Sejumlah laporan resmi pemerintah dan publikasi lembaga konservasi hingga akhir 2025 mencatat bahwa dua individu badak Kalimantan masih teridentifikasi dan terpantau keberadaannya.

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, sebagaimana diberitakan oleh ANTARA News pada 2025, menyebutkan bahwa dua individu tersebut dikenal dengan nama Pahu dan Pari. Pahu merupakan badak betina yang kini berada di fasilitas konservasi Suaka Badak Kelian, Kalimantan Timur, setelah dipindahkan dari habitat alaminya untuk kepentingan perlindungan dan pemantauan intensif. Sementara itu, Pari dilaporkan sebagai satu-satunya badak Kalimantan yang hingga kini masih terdeteksi hidup di alam liar.

Menurut keterangan Kementerian Kehutanan, pemindahan Pahu dilakukan sebagai langkah konservasi darurat menyusul meningkatnya ancaman kepunahan akibat tekanan terhadap habitat, keterbatasan ruang jelajah, serta minimnya peluang reproduksi alami. Pemerintah menyatakan relokasi tersebut merupakan opsi terakhir untuk meningkatkan peluang kelangsungan hidup badak Kalimantan melalui pengelolaan yang lebih terkontrol.

Secara taksonomi, badak Kalimantan merupakan bagian dari spesies badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis), yang oleh International Union for Conservation of Nature (IUCN) dalam pembaruan IUCN Red List 2024–2025 dikategorikan berstatus Critically Endangered atau terancam punah secara kritis. Populasi badak Sumatera secara keseluruhan diperkirakan berjumlah kurang dari 100 individu dan tersebar di sejumlah kantong konservasi di Indonesia.

Sejumlah kajian konservasi yang dirilis WWF Indonesia pada 2024 menegaskan bahwa fragmentasi habitat, perburuan di masa lalu, serta keterisolasian populasi menjadi faktor utama yang menghambat pemulihan badak Sumatera, termasuk subspesies Kalimantan. Populasi yang sangat kecil meningkatkan risiko kegagalan reproduksi alami dan memperbesar ancaman kepunahan fungsional.

Kondisi badak Kalimantan mencerminkan tantangan serius dalam pengelolaan konservasi satwa liar di Indonesia. Perlindungan habitat yang terlambat, tekanan terhadap lanskap hutan, serta lemahnya konektivitas kawasan menjadi faktor struktural yang mendorong penurunan populasi hingga berada pada titik kritis.

Dalam konteks kebijakan lingkungan, pemerintah menyatakan komitmennya untuk memperkuat perlindungan habitat, pemantauan berbasis sains, serta kerja sama dengan lembaga konservasi nasional dan internasional. Namun, dengan jumlah individu yang sangat terbatas, masa depan badak Kalimantan tetap berada dalam kondisi rentan dan membutuhkan perhatian jangka panjang yang berkelanjutan.

Penulis:
Zainal Arifin Hussein
Pemerhati Lingkungan dan Sosial

Catatan Redaksi:
Artikel ini disusun berdasarkan rujukan publik dan sumber terbuka, termasuk laporan media nasional, keterangan resmi lembaga pemerintah, serta publikasi lembaga konservasi nasional dan internasional. Pandangan yang disampaikan merupakan opini penulis.

Indonesia Terancam Kehilangan Gajah Kerdil Borneo, Populasi Hanya Puluhan Ekor

Sun, 18 Jan 2026 01:00:44 +0700

ANALISD.COM – Indonesia menyimpan salah satu spesies paling unik di dunia, Gajah Kerdil Borneo (Elephas maximus borneensis). Satwa endemik ini memiliki ukuran lebih kecil dibanding gajah Asia lainnya, namun ancamannya jauh lebih besar daripada ukurannya.

Menurut laporan WWF Indonesia (2025), populasi gajah kerdil di wilayah Indonesia diperkirakan hanya 30–100 individu, tersebar di hutan Kalimantan Utara, khususnya di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya. Sementara itu, Detik.com (2025) mencatat bahwa di Sabah, Malaysia, populasi gajah kerdil mencapai 1.500–2.000 ekor. Fakta ini menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen populasi subspesies ini berada di luar wilayah Indonesia. Kondisi tersebut menjadi peringatan serius bahwa Indonesia berisiko kehilangan satwa endemik ikonik ini jika tidak segera diambil langkah nyata.

Ancaman terbesar bagi gajah kerdil adalah hilangnya habitat akibat deforestasi dan alih fungsi lahan. WWF Indonesia (2025) melaporkan bahwa kawasan hutan tersisa di Kalimantan Utara semakin terfragmentasi akibat ekspansi perkebunan sawit, pembangunan infrastruktur, serta pembukaan lahan pertanian.

Fragmentasi habitat memaksa gajah memasuki kebun rakyat untuk mencari makanan, yang pada akhirnya memicu konflik manusia–satwa. Data Natural History Museum (2024) menegaskan bahwa populasi yang kecil membuat setiap individu gajah kerdil sangat penting bagi keberlangsungan genetik spesies. Berbeda dengan Malaysia yang memiliki populasi relatif lebih besar dan stabil, gajah kerdil di Indonesia menghadapi risiko kepunahan lokal yang jauh lebih tinggi. Setiap kematian individu memberikan dampak signifikan terhadap kelangsungan subspesies ini di dalam negeri.

Kondisi ini seharusnya menjadi alarm bagi semua pihak. Apakah Indonesia akan membiarkan hilangnya satu lagi spesies endemik, atau bersatu untuk mencegah kepunahan lokal tersebut. Upaya konservasi gajah kerdil tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus bersifat holistik dan integratif.

Penetapan kawasan lindung saja tidak cukup. Pemerintah dan masyarakat perlu mengelola koridor satwa untuk menjaga konektivitas habitat, mencegah perambahan ilegal, serta melibatkan petani dan masyarakat lokal dalam mitigasi konflik. Edukasi publik juga menjadi kunci agar kesadaran bahwa melindungi gajah berarti menjaga keseimbangan ekosistem, ketahanan pangan lokal, dan masa depan generasi mendatang semakin kuat.

Krisis gajah kerdil Borneo bukan sekadar isu lingkungan, melainkan indikator bagaimana kebijakan, pengelolaan ruang hidup, dan keberpihakan terhadap alam menentukan nasib spesies endemik. Tanpa langkah konservasi yang segera dan konsisten, Indonesia berisiko kehilangan sebagian kecil populasi gajah kerdil yang tersisa, dan meninggalkan Sabah sebagai satu-satunya wilayah tempat mereka bertahan di dunia.

Gajah kerdil Borneo menjadi cermin nyata hubungan antara manusia, kebijakan ruang hidup, dan ekosistem. Saatnya seluruh pihak memperkuat kesadaran kolektif dan bertindak bersama sebelum kesempatan itu hilang selamanya.

Penulis:
Zainal Arifin Hussein
Pemerhati Lingkungan dan Sosial

Catatan Redaksi:
Artikel ini disusun berdasarkan rujukan media nasional dan internasional serta publikasi lembaga resmi dan organisasi terkait. Seluruh data dan informasi dihimpun dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Pandangan, analisis, dan opini yang disampaikan sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis dan tidak mewakili sikap resmi redaksi Analisd.com maupun pihak manapun

Punahnya Harimau Bali, Pelajaran Konservasi yang Terlambat

Mon, 19 Jan 2026 15:47:03 +0700

ANALISD.COM – Harimau Bali (Panthera tigris balica) merupakan subspesies harimau endemik yang dahulu hidup di Pulau Bali. Catatan sejarah dan literatur ilmiah mencatat bahwa individu terakhir Harimau Bali dibunuh pada 1937 di wilayah Bali Barat. Setelah peristiwa tersebut, tidak pernah ada lagi laporan keberadaan Harimau Bali di alam liar.

Sebagai subspesies harimau terkecil, Harimau Bali memiliki wilayah sebaran yang sempit dan sangat bergantung pada hutan alami sebagai ruang hidup serta sumber pakan. Sejak awal abad ke-20, tekanan terhadap habitat alaminya meningkat akibat pembukaan hutan untuk pertanian dan permukiman, yang berlangsung bersamaan dengan aktivitas perburuan intensif. Pada periode tersebut, kebijakan konservasi dan sistem kawasan lindung belum berkembang secara memadai.

Berbagai kajian lembaga konservasi menunjukkan bahwa kombinasi antara hilangnya habitat dan perburuan menjadi faktor utama penurunan populasi Harimau Bali. Upaya perlindungan baru mendapat perhatian ketika jumlah individu telah berada pada tingkat yang sangat rendah dan tidak lagi memungkinkan pemulihan populasi. Kondisi ini mencerminkan pendekatan pengelolaan sumber daya alam yang bersifat reaktif, di mana tindakan perlindungan dilakukan setelah kerusakan ekologis terjadi.

International Union for Conservation of Nature (IUCN) kemudian menetapkan Harimau Bali sebagai spesies punah (Extinct) pada tahun 1950, setelah tidak ditemukannya lagi individu di alam liar dalam rentang waktu yang cukup panjang pasca-1937. Penetapan ini tercantum dalam IUCN Red List dan menjadi pengakuan resmi atas hilangnya satu subspesies harimau dari Indonesia dan dunia.

Dari perspektif ekologis, hilangnya predator puncak seperti Harimau Bali berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem hutan. Predator puncak berperan penting dalam mengendalikan populasi satwa mangsa serta menjaga stabilitas rantai makanan. Ketika peran tersebut hilang, risiko ketidakseimbangan ekologis meningkat dan dampaknya dapat berlangsung dalam jangka panjang.

Dalam konteks kebijakan lingkungan, punahnya Harimau Bali kerap dijadikan rujukan dalam evaluasi pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia. Saat ini, kerangka hukum konservasi telah berkembang, termasuk perlindungan satwa liar dan pembentukan kawasan konservasi. Namun, pengalaman tersebut menjadi pengingat bahwa keterlambatan perlindungan, lemahnya pengawasan, dan kurangnya penegakan hukum dapat berujung pada kehilangan permanen keanekaragaman hayati.

Penulis:
Zainal Arifin Hussein
Pemerhati Lingkungan dan Sosial

Catatan Redaksi:
Artikel ini disusun berdasarkan rujukan publik dan sumber terbuka. Pandangan yang disampaikan merupakan opini penulis.