Latest Posts

Kebakaran Bangunan Berulang di Pontianak, Korsleting Listrik Jadi Ancaman

Sat, 29 Aug 2026 16:11:04 +0700

ANALISD.COM -

Kebakaran rumah dan bangunan kembali berulang di sejumlah wilayah Kota Pontianak sepanjang Agustus 2026. Rentetan peristiwa yang terjadi itu melanda rumah warga hingga rumah toko (ruko).

Catatan Pontianak Post, dua kebakaran terjadi tepat pada tanggal 1 Agustus 2026 yakni di toko material di Jalan HM Suwignyo dan sebuah ruko Gang Bersama 2 di Jalan Husein Hamzah. Selanjutnya, kebakaran di permukiman warga di Jalan Putri Daranante Gang Suka Rame pada 5 Agustus.

Kebakaran berikutnya terjadi di kawasan Jalan Dr Wahidin pada 13 Agustus. Api melanda sejumlah ruko di kawasan tersebut dan memerlukan penanganan petugas pemadam serta relawan.

Dua hari kemudian, kebakaran kembali terjadi. Kali ini, melanda rumah warga di Gang Sejahtera, Jalan Perdana. Rentetan kejadian kemudian berlanjut di Jalan Paralel, Kecamatan Pontianak Timur, ketika sebuah bangunan ruko terbakar.

Selanjutnya, Kebakaran di Gang Sagu, Jalan Komodor Yos Sudarso menghanguskan enam unit rumah petak pada Jumat, 21 Agustus 2026 siang

Terbaru, kebakaran ruko juga terjadi di Jalan Barito, Kecamatan Pontianak Selatan pada 26 Agustus yang melahap 18 ruko. Sehari berselang, kebakaran rumah di Jalan Komodor Yos Sudarso, Gang Jeruju 2, pada 27 Agustus.

Rangkaian peristiwa ini kembali menunjukkan bahwa kebakaran bangunan masih menjadi ancaman serius, terutama di kawasan permukiman dan bangunan yang saling berdempetan. Kondisi tersebut membuat para petugas dan relawan pemadam kebakaran meningkatkan kewaspadaan. Mereka diminta tidak lengah dan tetap siaga untuk merespons laporan kebakaran yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

“Kawan-kawan pemadam kebakaran saat ini tidak boleh lalai. Selalu waspada apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk penanggulangan kebakaran,” kata Ketua Harian Forum Komunikasi Kebakaran Swasta Kalbar, Edi Zulkarnaen.

Edi mengakui, dalam beberapa waktu terakhir jarak antara satu kejadian kebakaran dengan kebakaran berikutnya terasa semakin dekat. Kondisi cuaca panas ekstrem yang terjadi belakangan ini, menurutnya, turut menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai.

Para relawan pemadam, lanjut Edi, tetap bersiaga dan memantau informasi melalui radio komunikasi digital maupun grup WhatsApp.

Ia menilai cuaca panas ekstrem dapat memperburuk kondisi sejumlah komponen listrik, terutama instalasi yang sudah berusia lama dan tidak pernah diperbaiki atau diremajakan. Dalam kondisi panas, komponen listrik berpotensi mengalami pemuaian dan meningkatkan risiko terjadinya gangguan pada instalasi.

Menurutnya, kebakaran bangunan yang selama ini terjadi banyak bermula dari persoalan kelistrikan, khususnya korsleting. Risiko tersebut semakin besar pada bangunan atau rumah yang kosong dan tidak ditempati dalam waktu lama karena kondisi instalasi listriknya kerap tidak diperiksa secara berkala.

“Jadi kebanyakan kalau kita lihat itu kebanyakan kebakaran bangunan bermuara dari listrik, korsleting listrik,” ujarnya.

Edi berharap kewaspadaan tidak hanya dilakukan oleh petugas dan relawan pemadam, tetapi juga masyarakat. Pemeriksaan instalasi listrik, terutama pada bangunan yang sudah tua, perlu dilakukan secara berkala untuk mengurangi risiko korsleting yang berpotensi memicu kebakaran.

Di tengah meningkatnya kejadian kebakaran bangunan, Edi juga mengaku prihatin dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi saat ini. Namun, ia menegaskan penanganan karhutla bukan merupakan tugas utama relawan pemadam kebakaran swasta. Menurutnya, tugas utama mereka adalah menangani kebakaran di kawasan perumahan dan permukiman untuk meminimalkan kerugian harta benda serta korban jiwa.

Meski demikian, lanjut dia, para relawan tetap dapat membantu penanganan karhutla dalam kondisi tertentu. Forum Komunikasi Kebakaran Swasta Kalbar memiliki standar operasional prosedur yang mengatur keterlibatan pemadam swasta dalam penanganan kebakaran lahan.

“Kita turun tangani karhutla ketika itu 50 meter dari pemukiman perumahan,” katanya.

Namun dalam praktiknya, relawan juga sering mendapat permintaan bantuan langsung dari masyarakat saat terjadi kebakaran lahan. Menurut Edi, masyarakat pada umumnya hanya mengetahui keberadaan pemadam kebakaran sebagai pihak yang dapat dimintai pertolongan ketika api muncul, tanpa membedakan tugas dan kewenangan masing-masing.

Padahal, para anggota pemadam kebakaran swasta tersebut bekerja secara sukarela. Mereka tidak menerima gaji dan kerap meninggalkan pekerjaan maupun aktivitas pribadi ketika mendapat laporan masyarakat yang membutuhkan pertolongan.

Di sisi lain, Forum Komunikasi Kebakaran Swasta Kalbar juga membuka donasi untuk pengadaan masker yang akan dibagikan kepada masyarakat. Langkah tersebut dilakukan seiring kabut asap yang semakin pekat akibat kebakaran hutan dan lahan. (sti)

Lahan 30 Hektare di Muba Terbakar, Petugas Kesulitan Air

Sat, 29 Aug 2026 16:07:21 +0700

ANALISD.COM - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) kembali terjadi di wilayah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Lahan seluas 30 hektare terbakar.
Karhutla terjadi di kawasan Dusun 9 Desa Tanah Abang, Kecamatan Batang Hari Leko, terjadi pada Jumat (29/8/2026) sekitar pukul 19.50 WIB. Upaya pemadaman langsung dilakukan hingga Sabtu (29/8) dini hari.

"Upaya pemadaman berlangsung hingga dini hari tadi sekitar pukul 02.02 WIB," ujar Kepala BPBD Muba Marko Susanto, Sabtu.

Kebakaran itu diketahui setelah adanya laporan dari warga di Dusun 9 Bukit Selabu yang melihat adanya api di wilayah tersebut.

"Begitu menerima laporan dari masyarakat, tim langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan upaya pemadaman. Personel BPBD bersama TNI, Polri dan RPK PT MBI Selabu berjibaku melakukan pemadaman hingga dini hari," katanya.

Dalam penanganan itu, BPBD Muba mengerahkan satu unit mobil dalkarhutla, mesin mini strike beserta 25 selang. Sementara pihak PT MBI Selabu yang ikut membantu, menurunkan unit suplai air untuk proses pemadaman.

Marko menjelaskan, berdasarkan pendataan awal, luas area yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 30 hektare, dengan vegetasi semak belukar dan jenis tanah mineral.

"Tidak adanya sumber air menjadi salah satu kendala utama bagi petugas di lapangan. Meski demikian, tim tetap melakukan upaya maksimal agar api tidak semakin meluas," tegasnya.

Sekitar pukul 02.02 WIB, proses pemadaman dan pendinginan sementara dinyatakan selesai. Namun, berdasarkan informasi di lapangan, masih terdapat sekitar dua hektare lahan yang dilaporkan masih terbakar, sehingga warga berharap upaya pemadaman dapat kembali dilanjutkan pada hari ini.

Sebelumnya, Bupati Muba Toha Tohet menginstruksikan seluruh jajaran terkait untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat koordinasi dalam menghadapi potensi karhutla.

Dia menilai penanganan karhutla membutuhkan kerja sama semua pihak, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, perusahaan hingga masyarakat.

"Kita tidak boleh lengah. Setiap laporan kebakaran harus segera direspons dengan cepat agar api tidak meluas. Koordinasi lintas sektor harus terus diperkuat, terutama dalam kondisi cuaca yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran," ungkapnya.

Dia juga mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selain membahayakan lingkungan dan kesehatan masyarakat, kebakaran lahan juga dapat menimbulkan dampak luas bagi aktivitas warga.

"Kami mengajak seluruh masyarakat Muba untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya Karhutbunla. Pencegahan jauh lebih baik daripada melakukan penanganan ketika api sudah membesar," imbuhnya

Menghubungkan kebijakan, teknologi, dan keuangan untuk mendorong efisiensi energi di industri.

Sat, 29 Aug 2026 15:58:35 +0700

ANALISD.COM - Menurut para ahli, menghubungkan dan mengimplementasikan kebijakan, teknologi, dan solusi dukungan keuangan secara sinkron akan membantu bisnis menghemat banyak biaya setiap hari melalui penghematan energi saat menerapkan kawasan industri pintar, pabrik pintar, serta menerapkan kecerdasan buatan untuk mengoptimalkan operasi dan menghemat energi.

Pada tanggal 28 Agustus, di provinsi Bac Ninh, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan lokakarya "Kebijakan, teknologi, dan pembiayaan untuk mendorong penghematan energi di industri". Lokakarya ini merupakan salah satu kegiatan Komunitas Efisiensi Energi Vietnam, di bawah Program Nasional Penghematan dan Efisiensi Energi 2019-2030 (VNEEP3).

Lokakarya ini diselenggarakan untuk mempromosikan kegiatan Komunitas Efisiensi Energi Vietnam, memberikan informasi terkini tentang kebijakan dan pedoman pemerintah, serta berbagi solusi teknologi dan keuangan untuk mendukung bisnis dalam meningkatkan efisiensi energi, mengurangi biaya produksi, meningkatkan daya saing, dan bergerak menuju pembangunan berkelanjutan.

Peserta lokakarya meliputi perwakilan dari lembaga manajemen negara; asosiasi industri; lembaga penelitian; para ahli di bidang penghematan dan efisiensi energi; perusahaan industri, kawasan industri, dan fasilitas produksi; serta perwakilan dari organisasi dan bisnis yang menyediakan solusi teknologi dan keuangan untuk bidang penghematan dan efisiensi energi.

Dalam sambutannya di lokakarya tersebut, Bapak Lai Duc Tuan, Wakil Kepala Departemen Efisiensi Energi dan Transisi Hijau, Departemen Inovasi, Transisi Hijau dan Promosi Industri (Kementerian Perindustrian dan Perdagangan), menyatakan bahwa untuk meminimalkan dampak perubahan pasar dan fluktuasi geopolitik , Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, bersama dengan kementerian, sektor, dan lembaga manajemen negara lainnya, sedang melaksanakan banyak program dan kegiatan di seluruh negeri. Ini termasuk Program Nasional Penghematan dan Efisiensi Energi periode 2019-2030 (VNEEP3).

“Menindaklanjuti pencapaian awal, pada tahun 2026, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan akan terus menyelenggarakan serangkaian lokakarya tematik di berbagai daerah di seluruh negeri untuk mempromosikan kegiatan Komunitas Efisiensi Energi Vietnam. Ini adalah forum bagi para pemangku kepentingan untuk meningkatkan pertukaran, koneksi, dan pembaruan tentang tren teknologi baru, sekaligus mendorong kerja sama antara lembaga pengelola, unit/organisasi, bisnis, dan penyedia solusi, sehingga menciptakan ekosistem penghematan energi dan penggunaan energi yang efisien yang semakin maju dan berkelanjutan,” tegas Bapak Tuan.

Bapak Nguyen Dinh Hiep, Ketua Asosiasi Ilmu dan Teknologi Penghematan dan Efisiensi Energi Vietnam (VECEA), juga meyakini bahwa Komunitas Efisiensi Energi Vietnam merupakan inisiatif yang sangat bermakna, yang berkontribusi dalam menghubungkan lembaga pengelola, para ahli, bisnis, dan organisasi dengan tujuan bersama untuk mempromosikan penghematan dan efisiensi energi di Vietnam.

Dalam kerangka lokakarya tersebut, para delegasi diberi informasi terbaru mengenai mekanisme, kebijakan, dokumen hukum , dan peraturan baru tentang konservasi dan efisiensi energi. Ini adalah konten penting yang bertujuan untuk membantu bisnis segera memahami arahan manajemen, persyaratan hukum, dan kebijakan yang mendorong konservasi dan efisiensi energi pada periode saat ini.

Selain memperbarui kebijakan, lokakarya ini memperkenalkan banyak solusi teknologi dan model aplikasi praktis untuk meningkatkan efisiensi energi di berbagai bisnis. Topik yang dibahas berfokus pada solusi untuk membangun kawasan industri pintar dan pabrik pintar; serta menerapkan kecerdasan buatan untuk mengoptimalkan operasi dan menghemat energi. Lokakarya ini juga membahas solusi keuangan untuk mendukung bisnis yang berinvestasi dalam proyek hemat energi, membantu mereka mengakses sumber daya keuangan yang sesuai untuk inovasi teknologi, meningkatkan efisiensi produksi, dan bergerak menuju pembangunan berkelanjutan.

Setelah lokakarya di Bac Ninh , lokakarya selanjutnya yang menghubungkan Komunitas Efisiensi Energi Vietnam akan diadakan di Hai Phong pada pertengahan September 2026.

Sumber: https://tienphong.vn/ket-noi-chinh-policy-cong-nghe-va-tai-chinh-de-thuc-day-tiet-kiem-nang-luong-trong-cong-nghiep-post1871869.tpo

Resolusi 36: Menciptakan momentum untuk pembangunan pertanian berkelanjutan

Sat, 29 Aug 2026 15:54:53 +0700

ANALISD.COM - Prosedur administratif terkait kode area penanaman dan fasilitas pengemasan telah didesentralisasi dari tingkat provinsi ke tingkat kecamatan, sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat dan bisnis. Namun, hal ini juga menimbulkan banyak tantangan bagi aparatur pemerintah daerah. Hal ini diamati di beberapa daerah di bagian timur dan barat provinsi Lam Dong.

Daerah penghasil buah naga di komune Ham Thuan Nam

Titik balik baru

Pemerintah baru-baru ini mengeluarkan Resolusi No. 36/2026/NQ-CP tanggal 31 Juli 2026 (Resolusi 36) yang menetapkan penyederhanaan prosedur administrasi terkait kode area penanaman (MPC) dan kode fasilitas pengemasan (PPC). Menurut Resolusi 36, penerbitan dan pengelolaan MPC dan PPC akan dilakukan secara daring berdasarkan prinsip deklarasi diri dan tanggung jawab sendiri oleh organisasi dan individu. Prosedurnya disederhanakan, memastikan transparansi dan pergeseran yang kuat dari pra-inspeksi ke pasca-inspeksi. Instansi pemerintah hanya akan melakukan pra-inspeksi jika diperlukan oleh pasar pengimpor.

Untuk kasus-kasus yang tersisa, kode akan diterbitkan terlebih dahulu, diikuti oleh inspeksi lanjutan dalam waktu maksimal 3 bulan. Waktu pemrosesan akan dipersingkat menjadi tidak lebih dari 3 hari kerja untuk kasus-kasus yang tidak mengekspor ke pasar yang memerlukan kode; dan tidak lebih dari 10 hari kerja untuk kasus-kasus yang mengekspor ke pasar yang memerlukan kode dan memerlukan inspeksi fisik…

Perubahan penting ini menjanjikan penghapusan hambatan dan memaksimalkan kemudahan bagi masyarakat, koperasi, dan bisnis di wilayah tersebut dengan menghilangkan banyak perantara.

Bapak Tran Phi Hung, pemilik perkebunan buah naga Hung Linh (Komune Ham Thuan Nam) dengan luas lebih dari 40 hektar, berbagi: “Meskipun belum waktunya untuk mengajukan permohonan sertifikat hak guna lahan baru, para petani buah naga sangat gembira setelah mengetahui isi Resolusi 36. Alih-alih banyak tahapan prosedural seperti sebelumnya, petani dan pelaku usaha akan melaksanakan prosedur yang diperlukan di tingkat komune dengan waktu yang lebih singkat dan perjalanan yang lebih nyaman.”

Untuk memastikan pelaksanaan Resolusi 36 secara efektif sesegera mungkin, pada pertengahan Agustus 2026, Departemen Pertanian dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan mengenai penerbitan dan pengelolaan kode produk pertanian dan kode produk pertanian sesuai dengan peraturan baru bagi instansi khusus terkait dan pejabat tingkat kecamatan.

Komune Tuy Duc memiliki lahan seluas 300 hektar yang berproduksi sesuai dengan standar VietGAP.

Menurut Ibu Hoang Ngoc Duyen, Wakil Kepala Dinas Produksi Tanaman, Sub-Dinas Produksi Tanaman dan Perlindungan Tanaman Provinsi: “Saat ini, sub-dinas telah menugaskan 12 pejabat dan spesialis untuk bertindak langsung sebagai titik fokus untuk mendukung daerah dalam melaksanakan Resolusi 36. Pejabat yang ditugaskan bertanggung jawab untuk membimbing dan mendukung Komite Rakyat di tingkat kecamatan dalam proses menerima dan menyelesaikan prosedur administratif terkait penerbitan, penerbitan ulang, dan pengelolaan kode pertanian dan kode produk pertanian sesuai peraturan.”

Saat ini, implementasi Resolusi 36 sedang aktif dilakukan oleh pemerintah daerah. Banyak kecamatan dengan cepat terlibat, siap untuk tugas baru dalam menilai dan membimbing permohonan kode area tanam. Misalnya, kecamatan Tuy Duc saat ini memiliki 300 hektar yang memenuhi standar VietGAP. Dari jumlah tersebut, 2 merupakan kode area tanam berorientasi ekspor yang mencakup 20 hektar tanaman markisa dan durian, dan 2 merupakan kode area tanam berorientasi domestik yang mencakup 10 hektar tanaman alpukat…

Di komune Nhan Co, Bapak Vu Trong Tai, Wakil Kepala Dinas Ekonomi Komune, menyatakan: "Selain tanaman industri, komune saat ini memiliki sekitar 600 hektar pohon durian yang sedang musim panen. Pemerintah daerah telah mengarahkan dan mengerahkan tim ahli untuk menangani penerbitan sertifikat pengendalian mutu, mulai dari inspeksi langsung di kebun dan area penanaman di komune hingga pembaruan peraturan bagi importir. Hal ini memastikan kualitas produk pertanian dari produksi, panen, pengawetan, pengolahan awal, dan pengolahan akhir..."

Komune Nhan Co berfokus pada pembimbingan dan pengawasan mulai dari tahap produksi.

"
NQ 36 menghadirkan tantangan sekaligus peluang besar bagi perekonomian pertanian. Selain petugas pertanian, daerah ini juga memiliki tenaga kerja yang siap memberikan dukungan jika diperlukan.

Tuan Nguyen Huu Luc - Wakil Ketua Komite Rakyat Komune Tuy Duc.

Memberikan kemudahan maksimal bagi warga dan pelaku bisnis.

Pembentukan dan pengelolaan kode MSVT (Pengukuran, Verifikasi, dan Pengendalian Mutu) merupakan salah satu solusi penting. Hal ini akan meningkatkan daya saing produk pertanian dan menciptakan momentum bagi pembangunan. Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan Resolusi 36 secara efektif sesegera mungkin, selain propaganda, daerah-daerah di provinsi tersebut melakukan inspeksi lapangan terhadap kasus-kasus yang menjadi subjek pra-inspeksi.

Bersamaan dengan itu, inspeksi pasca-penerapan akan dilakukan untuk kasus-kasus yang diberikan nomor registrasi sesuai peraturan; pelanggaran akan ditangani, kasus-kasus yang gagal memenuhi persyaratan untuk mempertahankan nomor registrasi akan ditangani, dan pemeliharaan kondisi operasional untuk nomor registrasi yang telah dikeluarkan akan dipantau... Tugas-tugas ini juga ditegaskan oleh Bapak Nguyen Dinh Ha - Wakil Ketua Komite Rakyat Komune Ham Thuan Nam, sebuah daerah dengan lebih dari 9.700 hektar lahan pertanian, dengan buah naga sebagai tanaman utama.

Namun, pada kenyataannya, implementasi desentralisasi prosedur administrasi sesuai dengan Resolusi 36 tentang Komite Rakyat tingkat kecamatan masih menghadapi beberapa kesulitan. Menurut Bapak Tran Thanh Hai, Kepala Dinas Ekonomi kecamatan Bac Ruong, kecamatan tersebut saat ini hanya memiliki satu izin budidaya durian yang mencakup 15 hektar/13 rumah tangga. Peraturan baru tersebut memberikan banyak tanggung jawab kepada tingkat kecamatan dalam pekerjaan penerimaan, penerbitan, pengelolaan, dan pemeriksaan pasca-penerimaan izin budidaya. Selain itu, petugas pelaksana perlu terus diperbarui dan dibimbing mengenai prosedur operasional dan persyaratan teknis. Lebih jauh lagi, pemrosesan dokumen secara daring, penentuan lokasi, luas, dan informasi bidang tanah mungkin masih sulit bagi beberapa rumah tangga penghasil durian…

Provinsi Lam Dong kini memiliki hampir 1.600 kode area penanaman.

Oleh karena itu, Komite Rakyat Komune Bac Ruong mendorong para petani durian untuk bekerja sama satu sama lain, koperasi, dan pelaku usaha untuk memperluas area konsentrasi bahan baku dan meningkatkan kualitas produk. Hal ini akan memenuhi permintaan pasar dan secara bertahap memperluas area budidaya durian dengan kode yang telah ditetapkan di komune tersebut.

Penerapan Resolusi 36 merupakan pergeseran strategis yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi asal produk pertanian dan meningkatkan reputasi produk pertanian lokal. Hal ini berfungsi sebagai landasan yang kokoh, membantu sektor pertanian lokal mempercepat transformasi digital, memaksimalkan keuntungan ekonomi pertanian, dan meningkatkan nilai berkelanjutan di era baru.

Menurut Departemen Produksi Tanaman dan Perlindungan Tanaman, pada Agustus 2026, Provinsi Lam Dong akan memiliki 1.596 merek dagang terdaftar untuk berbagai tanaman. Ini termasuk durian, buah naga, pomelo, kelapa, mangga, markisa, lengkeng, melon, apel, dan nangka, yang mencakup total luas lebih dari 59.500 hektar. Selain itu, akan ada 595 merek dagang terdaftar untuk produk pertanian (durian, buah naga, mangga, kelapa, dll.) dengan total luas pabrik 732.818 m² .

Perkuat Ketahanan Pangan, Pasuruan Siapkan 60 Sapi Perah Grati untuk Peternak

Sat, 29 Aug 2026 15:49:29 +0700

ANALISD.COM -Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Kesehatan Hewan bersiap merealisasikan program pengadaan 60 ekor sapi perah jenis Sapi Perah Grati pada tahun anggaran 2026. Program strategis ini digulirkan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan pangan sektor persusuan di kawasan setempat.

Pengadaan ternak unggulan tersebut diproyeksikan akan disalurkan secara bertahap kepada kelompok ternak penerima manfaat di wilayah Kabupaten Pasuruan. Saat ini seluruh tahapan kegiatan masih berada dalam proses mekanisme pengadaan sebelum nantinya diserahterimakan secara resmi.

“Kami akan mengadakan sebanyak 60 ekor Sapi Perah Grati yang memiliki keunggulan genetik tahan cuaca panas, mampu bertahan pada pakan ekstrem, serta tetap menghasilkan produksi susu yang bagus. Program pengadaan ini disiapkan untuk mendukung program nasional ketahanan pangan, khususnya pemenuhan komoditas susu,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasuruan, Ainur Alfia.

Pemilihan jenis Sapi Perah Grati didasarkan pada ketahanan fisik serta adaptasi iklim lokal kawasan Pasuruan yang relatif sangat baik. Keunggulan ras lokal tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas produksi susu segar di tingkat peternak secara berkelanjutan.

Langkah ini juga menjadi dorongan besar bagi peningkatan volume produksi susu harian yang saat ini mencatatkan angka cukup memuaskan. Saat ini kapasitas produksi susu segar di Kabupaten Pasuruan telah menembus angka rata-rata mencapai 230 ton per hari.

“Kapasitas produksi susu di Kabupaten Pasuruan saat ini sudah mencapai 230 ton per hari dari seluruh peternakan yang ada. Dengan adanya tambahan 60 ekor Sapi Perah Grati ini, diproyeksikan bakal ada potensi tambahan produksi susu minimal 600 liter per hari,” ujarnya.

Penambahan puluhan ekor ternak baru ini diasumsikan mampu menghasilkan estimasi minimal 10 liter susu per ekor setiap harinya. Angka tersebut bahkan berpeluang lebih tinggi apabila dibarengi dengan pola pemeliharaan serta pemberian pakan yang optimal dari para peternak.

Pihak dinas memastikan seluruh kelompok ternak penerima bantuan akan mendapatkan pembinaan lanjutan agar pengelolaan ternak berjalan maksimal. Informasi mengenai jadwal resmi penyerahan bantuan sapi tersebut akan diumumkan kepada publik dalam waktu dekat.

Media SMSI Didorong Jadi Penghubung Ekonomi Desa dengan Modal, Pasar dan Teknologi

Sat, 29 Aug 2026 15:46:48 +0700

ANALISD.COM - Peran media siber dinilai perlu diperluas, tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai penghubung antara potensi ekonomi desa dengan akses modal, pasar, teknologi, dan informasi.

Pandangan tersebut disampaikan Assoc. Prof. Ahmad Riyadh UB, Ph.D, dalam Dialog Nasional yang digelar seusai pengukuhan Pokja News Room Jaga Desa SMSI Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan di Hall Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Dewan Pembina Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) Hashim Djojohadikusumo, Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat, serta Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus.

Dalam dialog tersebut, Ahmad Riyadh yang juga Ketua Dewan Penasihat SMSI Jawa Timur menekankan bahwa pembangunan ekonomi desa tidak cukup hanya mengandalkan suntikan modal. Menurutnya, desa juga membutuhkan akses pasar, teknologi, informasi dan kepercayaan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.

“Desa bukan hanya sekadar pasar. Desa harus menjadi penggerak dan pemimpin ekonomi dengan membangun sebuah ekosistem yang menghubungkan modal, informasi, teknologi, pasar, dan masyarakat,” ujarnya.

Ia menilai potensi desa sangat besar untuk dikembangkan, terutama melalui sektor pariwisata, UMKM dan berbagai produk unggulan lokal. Namun, potensi tersebut harus mendapatkan dukungan ekosistem yang mampu mempertemukan produk desa dengan pasar yang lebih luas.

Dalam konteks inilah, Riyadh melihat keberadaan media memiliki posisi strategis. Media dapat membantu mengenalkan potensi desa, mengangkat produk UMKM, menyebarluaskan informasi investasi sekaligus mempertemukan pelaku usaha desa dengan calon konsumen maupun mitra bisnis.

“Yang bisa mempertemukan semua elemen itu adalah media. Karena itu, pembentukan Pokja News Room Jaga Desa oleh SMSI ini sangat penting,” katanya.

Media Dituntut Bertransformasi

Riyadh juga mendorong perusahaan media untuk mulai melihat perkembangan bisnis di luar pola kerja jurnalistik konvensional. Menurutnya, media tidak cukup hanya memproduksi berita, tetapi harus mampu menciptakan dampak ekonomi melalui informasi yang disampaikan.

“Jangan hanya berpikir bagaimana membuat berita. Media harus berpikir tentang ekonomi, termasuk bagaimana berita mengenai ekonomi bisa memberikan dampak ekonomi,” tegasnya.

Ia menjelaskan, informasi memiliki hubungan erat dengan aktivitas ekonomi. Informasi yang akurat dan menarik dapat mempertemukan produk dengan pasar, mendorong transaksi, membuka peluang usaha, hingga menciptakan lapangan pekerjaan.

Karena itu, media diharapkan ikut membangun ekosistem informasi yang mendukung perkembangan ekonomi desa, mulai dari potensi wilayah, UMKM, investasi, hingga berbagai sumber daya yang dimiliki masyarakat.

AI Jadi Pendukung, Bukan Pengganti Manusia

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), Riyadh mengingatkan insan media agar tidak menutup diri terhadap teknologi tersebut.

Menurutnya, AI dapat dimanfaatkan untuk membantu berbagai pekerjaan, termasuk menyusun tulisan, membuat materi pemberitaan, memproduksi video hingga mengembangkan beragam konten digital.

Namun, ia menegaskan bahwa pemanfaatan AI tetap harus berada di bawah kendali manusia. Setiap informasi yang dihasilkan dengan bantuan teknologi tersebut harus melalui proses pemeriksaan dan verifikasi.

“AI hanya membantu. Kebenarannya tetap menjadi tanggung jawab manusia yang menggunakan AI,” tegas Riyadh, yang juga menjabat sebagai Exco PSSI.

Ia menambahkan, prinsip akurasi, kebenaran dan keadilan tetap menjadi hal utama dalam setiap produk jurnalistik, termasuk ketika proses produksinya menggunakan teknologi AI.

Kepastian Hukum Jadi Fondasi

Selain akses modal, pasar dan teknologi, kepastian hukum juga disebut menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

Riyadh mengatakan investor membutuhkan kepastian hukum sebelum menanamkan modal. Di sisi lain, keterbukaan informasi dan keterhubungan data juga diperlukan agar ekosistem ekonomi dapat berjalan secara transparan dan adil.

“Investor harus memiliki kepastian hukum. Kemudian harus ada keterbukaan informasi, serta data dan teknologi yang terkoneksi,” ujarnya.

Menurutnya, sinergi antara media, teknologi, data, dan potensi ekonomi desa dapat membuka peluang baru bagi masyarakat. Potensi desa yang selama ini belum dikenal luas dapat dikemas menjadi informasi dan konten yang mampu menjangkau pasar lebih besar.

Dengan demikian, desa diharapkan tidak lagi sekadar menjadi konsumen berbagai produk dari luar, tetapi mampu tampil sebagai produsen sekaligus pemain utama dalam aktivitas ekonomi.

“Kalau desa menjadi pemain, akhirnya masyarakat menjadi sejahtera. Kekuatan ekonomi juga akan tumbuh dari desa,” pungkasnya.(Nang)

Tinjau Karhutla Parit 18, Plh Bupati Inhil Sebut 72 Hotspot Terdeteksi di Delapan Kecamatan

Fri, 28 Aug 2026 00:47:02 +0700

Analisd.com - TEMBILAHAN — Kebakaran lahan cukup luas terjadi di kawasan perkebunan Parit 18, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Jumat (28/8/2026) sore. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai lebih dari lima hektare dan titik api sempat mendekati area permukiman warga.

Kondisi di lokasi terlihat cukup mengkhawatirkan. Kepulan asap dengan semburat kemerahan membumbung tinggi dari kawasan yang terbakar, sementara tim gabungan masih berjibaku melakukan upaya pemadaman dan mencegah api meluas.

Kebakaran tersebut mulai terdeteksi pada Kamis (27/8/2026) sekitar pukul 16.00 WIB. Hingga Jumat sore, proses penanganan masih terus dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, pemadam kebakaran, serta masyarakat.

Plh. Bupati Inhil Yuliantini turun langsung meninjau lokasi kebakaran. Ia hadir bersama Brigjen TNI (Mar) Agus Gunawan, jajaran TNI-Polri, BPBD, Damkar, serta masyarakat yang terlibat dalam upaya pemadaman.

Dalam peninjauan tersebut, Yuliantini mengatakan berdasarkan pemantauan hingga Jumat, terdapat 72 titik panas (hotspot) yang terdeteksi di delapan kecamatan di Kabupaten Inhil.

"Segala upaya telah kita lakukan untuk melakukan pemadaman. Saat ini kita sedang membuat embung untuk membuat aliran air yang bisa digunakan dalam proses pemadaman," ujar Yuliantini di lokasi.

Menurutnya, personel gabungan telah disebar ke sejumlah lokasi yang terdeteksi mengalami kebakaran. Keterlibatan lintas unsur dinilai penting mengingat kondisi geografis Inhil yang didominasi lahan gambut dan memiliki wilayah yang cukup luas.

"Hari ini tim telah disebar di berbagai lokasi untuk melakukan pemadaman. Ada BPBD, Polri, TNI, Damkar dan masyarakat. Terima kasih atas kerja samanya," katanya.

Khusus di kawasan Sungai Beringin, Pemerintah Kabupaten Inhil bersama tim penanganan membuat dua embung sebagai sumber air untuk mendukung proses pemadaman.

Yuliantini menyebut kondisi angin di lokasi sempat cukup kencang sehingga berpotensi mempercepat penyebaran api. Namun, kondisi angin mulai kembali normal saat peninjauan dilakukan.

"Kita di sini membuat dua embung. Semoga bisa memenuhi kebutuhan air untuk memadamkan api," ujarnya.

Di sisi lain, Pemkab Inhil berharap dukungan dari BPBD Provinsi Riau hingga pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terutama dalam penyediaan peralatan yang sesuai dengan kondisi lapangan.

Yuliantini menjelaskan, karakteristik tanah gambut di Inhil membuat proses pemadaman membutuhkan peralatan dan strategi khusus. Selain itu, akses menuju sejumlah titik api relatif sempit sehingga menyulitkan mobilisasi peralatan berukuran besar.

"Struktur tanah Inhil ini gambut dan peralatan yang digunakan saat ini sangat sederhana. Lokasi jalan yang kecil menuju titik api, jadi kita perlu mesin-mesin yang mudah dibawa," jelasnya.

Ia berharap dukungan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dapat memperkuat upaya penanganan kebakaran, terlebih kondisi kemarau yang meningkatkan risiko terjadinya kebakaran lahan.

Selain penanganan di lapangan, Yuliantini juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.

"Saya harap masyarakat jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Mari kita jaga lingkungan. Akibat kebakaran ini, udara kita menjadi tidak sehat lagi dan dapat memicu timbulnya penyakit," tegasnya.

Sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi kondisi kemarau dan ancaman kebakaran lahan, Pemerintah Kabupaten Inhil juga berencana melaksanakan Salat Istisqa atau salat untuk memohon turunnya hujan dalam waktu dekat.

Pemerintah daerah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan, mencegah munculnya titik api baru, serta mendukung upaya pemadaman yang saat ini masih berlangsung di sejumlah wilayah Inhil.

Api Berkobar Malam Hari, Lebih dari 10 Hektare Lahan Gambut di Muaro Jambi Terbakar

Fri, 28 Aug 2026 00:38:53 +0700

Analisd.com - MUARO JAMBI – Kebakaran lahan gambut terjadi di Desa Seponjen, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, pada Selasa malam. Kobaran api yang membesar di tengah kegelapan malam menghanguskan lahan gambut seluas lebih dari 10 hektare.

Tim gabungan Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) bersama masyarakat langsung bergerak melakukan upaya pemadaman. Tim yang terdiri dari personel Polri, TNI, Manggala Agni, serta Masyarakat Peduli Api (MPA) bekerja sama memadamkan api yang terus meluas.

Berbekal selang dan mesin pompa air, petugas berjibaku memadamkan titik-titik api yang membakar kawasan lahan gambut. Proses pemadaman berlangsung hingga larut malam.

Upaya pemadaman sempat terkendala minimnya jarak pandang akibat kondisi malam hari. Namun, berkat kerja keras tim gabungan bersama masyarakat setempat, kobaran api akhirnya berhasil dikendalikan.

Kapolres Muaro Jambi, AKBP Bayu Noormansyah, membenarkan terjadinya kebakaran tersebut. Berdasarkan pendataan awal, luas lahan gambut yang terbakar diperkirakan mencapai antara 10 hingga 15 hektare.
Saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kebakaran. Polisi juga menelusuri kepemilikan lahan yang terbakar.

Meski api telah berhasil dipadamkan, petugas masih melakukan pendinginan dan pemantauan di lokasi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada bara api yang tersisa dan berpotensi memicu kebakaran susulan.

Sumber: jektv inspirasi kito

Semarak HUT ke-81 RI, Mahasiswa KKN Universitas Hang Tuah Pekanbaru Hadirkan Layanan Kesehatan Gratis dan Edukasi Perlindungan Perempuan-Anak di Pematang Kapau

Sat, 22 Aug 2026 12:59:22 +0700

Analisd.com - PEKANBARU - Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Hang Tuah Pekanbaru kembali menunjukkan kepedulian kepada masyarakat melalui kegiatan sosial dan edukatif di RW 07, Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru, Sabtu (22/8/2026). Kegiatan tersebut diisi dengan cek kesehatan gratis, penyuluhan edukasi perlindungan perempuan dan anak, serta berbagai permainan rakyat dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kegiatan KKN ini terlaksana melalui kolaborasi Kelompok 6 mahasiswa KKN Universitas Hang Tuah Pekanbaru bersama RW 07 Pematang Kapau, Posyandu Bintang Zubaidah, Kelurahan Pematang Kapau, dan Puskesmas Tenayan Raya.

Kehadiran berbagai unsur tersebut memperkuat semangat gotong royong dalam menghadirkan kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Pada layanan kesehatan gratis, masyarakat mendapatkan pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan asam urat. Hingga siang, sebanyak 50 warga mengikuti pemeriksaan tersebut. Kegiatan ini menjadi langkah sederhana namun penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kondisi kesehatan sekaligus mendorong kebiasaan melakukan pemeriksaan secara berkala.

Selain pelayanan kesehatan, mahasiswa KKN juga memberikan penyuluhan mengenai perlindungan perempuan dan anak. Puluhan warga mengikuti kegiatan tersebut dengan antusias. Edukasi ini menjadi bagian dari program kerja mahasiswa untuk meningkatkan kesadaran hukum dan sosial masyarakat, khususnya mengenai pencegahan kekerasan serta langkah-langkah perlindungan dasar bagi perempuan dan anak di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Dalam penyuluhan tersebut, mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Hang Tuah Pekanbaru Edward Pangaribuan, M.Si. dan Herman C. Tambunan, M.Si. tampil sebagai narasumber bersama dosen pembimbing. Materi disampaikan dengan pendekatan yang mudah dipahami agar masyarakat mengetahui pentingnya mengenali bentuk kekerasan, melakukan pencegahan, serta memahami langkah yang dapat ditempuh ketika perempuan atau anak menghadapi persoalan yang mengancam keselamatan dan hak-haknya.

Untuk memperkuat pemahaman masyarakat, peserta juga mendapatkan buku saku edukasi perlindungan perempuan dan anak. Buku tersebut diharapkan dapat menjadi bahan bacaan praktis bagi warga sehingga informasi yang diperoleh dalam penyuluhan tidak berhenti setelah kegiatan selesai, tetapi dapat diterapkan dan dibagikan kembali kepada keluarga serta lingkungan sekitar.

Dosen pembimbing Kelompok 6, Hendry Fonda, M.Kom., turut hadir dalam kegiatan tersebut. Sementara itu, kegiatan juga dihadiri mahasiswa KKN Kelompok 5 Pematang Kapau bersama Dosen Pembimbing Lapangan Assoc. Prof. Ns. Lita, M.Kep., Ph.D. Kehadiran kedua kelompok mahasiswa menunjukkan kuatnya kolaborasi lintas program studi dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat.

Kelompok 6 yang terlibat terdiri dari mahasiswa S-1 Keperawatan Luthfi Marvellia Azmida, Alfazira Afdalu Zikra, Anggi Ira Putri, Pahala Idola Halawa dan Fitra Prayoga Ramadhan; S-1 Kebidanan Shara Revalina dan Shyfa Nathania Safitri; S-1 Komunikasi Silvia Yulian Dari; S-1 Hukum Herman C. Tambunan; serta S-1 Sistem Informasi Gyta Ananta Putri.

Sementara Kelompok 5 turut diikuti Suci Rahmadani, Edward Pangaribuan MSi, Samara Quolan Sadida, Dhito Septiawan, Nurus Sania, Anggi Sri Devi, Safa Sakinah, Ananda Maisya Putri, Intan Azura dan Anisa Zakiya.

Rangkaian kegiatan semakin meriah dengan permainan rakyat dalam suasana peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa KKN Universitas Hang Tuah Pekanbaru tidak hanya hadir membawa program akademik, tetapi juga membangun kedekatan dengan masyarakat melalui pelayanan kesehatan, pendidikan hukum, kepedulian sosial dan semangat kebersamaan. Kegiatan ini diharapkan menjadi bagian dari kontribusi nyata mahasiswa dalam membangun masyarakat yang sehat, sadar hukum, peduli terhadap perlindungan perempuan dan anak, serta semakin kuat dalam semangat gotong royong.

Dari Balai Adat LAMR, WALHI Dorong ‘Gerakan Pulihkan Indonesia’ Melalui Penghentian Sumber Kerusakan, Pengakuan Hak Masyarakat Adat, dan Perlindungan Ekosistem

Fri, 21 Aug 2026 08:31:58 +0700

ANALISD.COM - PEKANBARU - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) membuka rangkaian Pekan Rakyat Lingkungan Hidup dan Konsolidasi Nasional Lingkungan Hidup (KNLH) 2026, di Balai Adat Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Provinsi Riau, Jumat (21/8).

Mengusung tema “Gerakan Pulihkan Indonesia untuk Keadilan Ekologis”, kegiatan yang berlangsung pada 21–23 Agustus 2026 ini menjadi ruang konsolidasi masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, komunitas, pejuang lingkungan, pemerintah, dan berbagai elemen rakyat untuk membicarakan arah pemulihan ekologis Indonesia.

Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Boy Jerry Even Sembiring, mengatakan tema Gerakan Pulihkan Indonesia untuk Keadilan Ekologis lahir dari situasi krisis yang membutuhkan perubahan mendasar dalam cara Indonesia memandang pembangunan dan lingkungan.

Kata dia, pemulihan Indonesia tidak dapat dimaknai sebatas memperbaiki kerusakan lingkungan setelah bencana terjadi. Pemulihan harus dimulai dengan menghentikan sumber-sumber kerusakan, mengembalikan hak masyarakat, mengakui wilayah adat, serta memastikan kerusakan ekologis tidak terus berulang.

“Indonesia butuh dipulihkan, butuh dikuatkan, butuh bangkit dalam situasi krisis yang luar biasa.”

Boy juga menegaskan bahwa keadilan ekologis merupakan sebuah cara pandang memperluas aspek keadilan bukan sekedar untuk manusia. Dalam bahasa sederhananya, pengakuan terhadap seluruh entitas tersebut diturunkan dalam dua pengakuan dan pemenuhan hak.

“Pertama, apa yang disebut dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan yang kedua, hak-hak alam (the rights of nature atau the rights of mother earth). Menjadikan semua, kita, mengakui bumi dan alam ibu yang memberi kecukupan. Keadilan ini tentu bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk ke hari-hari seterusnya, untuk generasi berikut,” ujar Boy

Ia menilai prinsip tersebut juga memiliki akar kuat dalam pengetahuan masyarakat Nusantara, termasuk masyarakat Melayu. Hubungan manusia dengan alam tidak semata-mata dipandang sebagai hubungan pemanfaatan, tetapi sebagai relasi yang saling menjaga.

Pembukaan rangkaian PRLH 2026 di Balai Adat LAMR sekaligus menempatkan nilai-nilai dan pengetahuan masyarakat Melayu sebagai bagian penting dalam percakapan mengenai keadilan ekologis.

Dalam sambutannya, Datuk Sri H. Taufik Ikram Jamil dari Lembaga Adat Melayu Riau mengutip salah satu ungkapan Melayu: "Rupanya pohon-pohon itu juga minta ditebang. Padi minta tuai, air minta diminum."

Tetapi orang Melayu juga mengatakan “Kalau makan jangan menghabiskan, kalau minum jangan mengeringkan.” Prinsip tersebut, menurut Datuk Taufik, menunjukkan adanya hubungan yang saling menjaga antara manusia dan alam. Alam bukan sekadar sumber daya yang dapat terus dieksploitasi, melainkan bagian dari kehidupan yang juga membutuhkan perhatian dan pemeliharaan.

Dari Riau, memperkuat Gerakan Pulihkan Indonesia Pemilihan Riau sebagai lokasi Pekan Rakyat Lingkungan Hidup 2026 memperlihatkan urgensi agenda pemulihan ekologis. Berbagai persoalan seperti kerusakan gambut, hilangnya mangrove, abrasi, kebakaran hutan dan lahan, serta ancaman terhadap ruang hidup masyarakat adat dan masyarakat pesisir menjadi bagian dari krisis ekologis yang dihadapi provinsi ini.

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Riau, Eko Yunanda, mengatakan kerusakan lingkungan di Riau tidak dapat dilepaskan dari persoalan tata kelola sumber daya alam dan ekspansi industri ekstraktif. Masyarakat adat menghadapi ancaman terhadap wilayah dan hutan adat, sementara ekosistem gambut dan pesisir terus mengalami tekanan.

Karena itu, WALHI mendorong agar Pekan Rakyat Lingkungan Hidup dan Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup menjadi ruang untuk menguji kembali arah pembangunan Indonesia.

“Kita membutuhkan kebijakan yang tidak hanya baik di atas kertas, tapi bagaimana menghentikan kerusakan, memulihkan ekosistem, melindungi masyarakat adat, petani, nelayan, buruh, kelompok disabilitas, orang muda, perempuan, dan generasi yang akan datang agar tidak mewarisi kerusakan-kerusakan yang kita perbuat hari ini,” ujar Eko.

WALHI mendorong hasil rangkaian kegiatan ini memperkuat perlindungan hutan dan gambut, memperbaiki tata kelola perizinan, memastikan penegakan hukum tanpa pandang bulu, memperkuat wilayah adat, dan memastikan masyarakat memiliki ruang yang bermakna dalam menentukan arah pembangunan

“Gerakan Pulihkan Indonesia harus berarti menghentikan sumber kerusakan, memulihkan ekosistem, mengembalikan hak masyarakat, mengakui wilayah adat, dan memastikan kerusakan yang sama tidak terus berulang.”

Pengakuan masyarakat adat harus mendahului keputusan pembangunan Pesan mengenai pentingnya pengakuan masyarakat adat juga disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto.

Bima menegaskan bahwa masyarakat adat tidak boleh hanya ditempatkan sebagai pihak yang diakomodasi dalam pembangunan. Mereka harus menjadi subjek yang memiliki ruang untuk menentukan keputusan yang berdampak terhadap wilayah dan kehidupannya.

“Sebelum keputusan tentang pemanfaatan lahan dibuat, maka kejelasan masyarakat wilayah adat harus lebih dulu. Jadi pengakuan lebih dulu daripada keputusan.”

Ia juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat yang bermakna dalam proses perencanaan pembangunan, “Semestinya partisipasi adalah partisipasi yang bermakna, meaningful participation.”

Menurut Bima, cara pandang terhadap masyarakat adat juga perlu berubah. Dari semula sebagai objek pembangunan, menjadi pemegang hak, dan kemudian sebagai penjaga utama alam.

“Masyarakat adat sebagai penjaga utama alam, custodian atau steward of nature. Jadi pengetahuan lokal, praktik-praktik pengelolaan sumber daya dari masyarakat adat ini menjadi aktor utama dalam keseimbangan ekologis,” ujarnya.

Bima juga mendorong pemerintah untuk tidak berhenti pada regulasi, tetapi membangun proses co-creation bersama masyarakat: duduk bersama, mendesain, melaksanakan, dan mengawal pembangunan secara bersama-sama.

Di Riau, Plt. Gubernur Riau, SF Haryanto mengatakan, pihaknya tengah membangun sistem agar upaya menjaga hutan gambut bisa membawa manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

“Kesinambungan manfaat harus mengikuti kesinambungan kinerja ekologis. Dengan demikian desa, masyarakat adat, komunitas lokal, dan kelompok perhutanan sosial akan terdorong untuk saling memperkuat kinerja dan menjaga wilayah bebas dari api dan memulihkan ekosistem.”

Keadilan ekologis harus diterjemahkan menjadi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Moh. Jumhur Hidayat mengatakan gagasan yang berkembang dari gerakan masyarakat sipil dapat menjadi masukan penting dalam penyusunan regulasi nasional. Salah satunya adalah gagasan mengenai pengendalian perubahan iklim yang berkeadilan.

Pemerintah, menurut akan memastikan aksi-aksi iklim dapat menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat dan pemulihan lingkungan, “Di Indonesia saya tambah satu: prosperity, kesejahteraan. Jadi harus pasti semua itu berujung pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan yang dipulihkan dengan baik.”

Itu artinya, memastikan agenda pemulihan ekologis tidak boleh berhenti pada target lingkungan, tetapi juga menjamin manfaat dan keadilan bagi masyarakat yang menjaga serta bergantung pada ekosistem.

Dari Balai Adat LAMR, Provinsi Riau, sebuah pesan telah dikirimkan kepada para pemangku kebijakan, bahwa pemulihan ekologis tidak dapat dipisahkan dari pengetahuan masyarakat adat, perlindungan ruang hidup, serta perubahan cara pandang terhadap alam.

Melalui Program Desa BRILiaN di Desa Giri Agung, BRI BO Tenggarong Dorong Penguatan Ekonomi Desa

Fri, 07 Aug 2026 12:46:32 +0700

ANALISD.COM - KALTIM- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Office Tenggarong kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan ekonomi desa melalui pelaksanaan Program Desa BRILiaN yang digelar, kamis (6/8/2026) di Desa Giri Agung, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas desa dalam mengelola potensi ekonomi sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang modern, aman, dan inklusif. Dalam pelaksanaannya, BRI melakukan identifikasi kebutuhan layanan keuangan desa, memperkenalkan berbagai produk dan jasa BRI, serta memberikan edukasi mengenai pemanfaatan layanan digital seperti BRImo, QRIS, dan AgenBRILink sebagai solusi transaksi keuangan yang praktis bagi masyarakat desa.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Giri Agung Supriyadi, Sekretaris Desa Pujianto, jajaran PKK, pengurus BUMDes, Koperasi Desa Merah Putih, pelaku UMKM lokal, serta masyarakat yang antusias mengikuti rangkaian sosialisasi.

Turut hadir jajaran BRI Branch Office Tenggarong, yakni Branch Office Head Adrianto Budi Pratomo, Kepala Unit Fauzul Rahman, Mantri Rachmad Santoso, Relationship Manager Funding & Transaction Eni Karuniawati, MBM 1 Akbar Fadilah, MBM 2 Sudarmin, serta para pekerja Unit Tenggarong Seberang.

Program Desa BRILiaN juga mendapat pendampingan dari tim Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto yang terdiri atas Ir. Bangun Wijayanto, S.T., M.Cs., IPM. dan Rakhmat Adi Purwanto, S.T., sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan pemberdayaan desa secara berkelanjutan.

Pemimpin Cabang BRI BO Tenggarong, Adrianto Budi Pratomo, menyampaikan bahwa Program Desa BRILiaN merupakan salah satu bentuk nyata komitmen BRI dalam mendukung kemajuan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

"Melalui Program Desa BRILiaN, kami ingin mendorong desa agar semakin mandiri dan mampu memanfaatkan layanan keuangan serta teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. BRI siap menjadi mitra strategis desa dalam mewujudkan ekosistem ekonomi yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan," ujar Adrianto.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, BRI berharap masyarakat Desa Giri Agung semakin memahami manfaat layanan perbankan, memanfaatkan transaksi digital dalam aktivitas sehari-hari, serta mampu mengembangkan potensi ekonomi desa melalui kolaborasi yang berkelanjutan. Langkah ini sejalan dengan komitmen BRI untuk terus hadir memberikan layanan terbaik dan memberdayakan masyarakat hingga ke pelosok negeri, sebagai Satu Bank untuk Semua.

Transaksi Capai Rp203,7 Juta, Blonjo Warung Tonggo Putar Ekonomi Desa

Fri, 07 Aug 2026 12:40:55 +0700

ANALISD.COM - MUNGKID – Program Blonjo Warung Tonggo yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten Magelang mencatat nilai transaksi lebih dari Rp203,7 juta hanya dalam waktu sekitar dua bulan pelaksanaan di tiga desa percontohan. Capaian tersebut mendorong Bupati Magelang Grengseng Pamuji menyiapkan perluasan program ke seluruh kecamatan setelah mekanisme pelaksanaannya dinilai benar-benar siap.
Hal itu mengemuka dalam rapat evaluasi Program Blonjo Warung Tonggo di Ruang Cemerlang Setda Kabupaten Magelang, Rabu (5/8/2026).
Bupati menegaskan, rapat evaluasi tidak hanya bertujuan meninjau capaian program, tetapi juga mengidentifikasi berbagai kendala sebelum implementasi diperluas.
“Saya memang meminta jangan diperluas dulu. Pastikan tiga desa percontohan ini SOP-nya benar-benar berjalan. Semua kendala kita rumuskan, semua solusi kita siapkan. Kalau sudah terbukti berhasil, baru kita duplikasi ke wilayah lain,” ujar Grengseng.
Tiga desa percontohan tersebut yakni Kelurahan Sawitan, Desa Mendut, dan Desa Deyangan. Menurutnya, ketiga wilayah itu harus menjadi model pelaksanaan yang mampu menjawab berbagai persoalan teknis sebelum diterapkan di seluruh Kabupaten Magelang.
Grengseng juga mengapresiasi penyajian hasil evaluasi yang berbasis data. Menurutnya, keberhasilan program harus dapat diukur melalui capaian yang terukur, bukan sekadar narasi.
Berdasarkan hasil evaluasi, nilai transaksi terus meningkat. Pada tahap awal, transaksi tercatat sekitar Rp18 juta, kemudian naik menjadi sekitar Rp73 juta. Secara akumulatif, selama sekitar dua bulan 10 hari pelaksanaan tercatat 5.483 transaksi dengan nilai mencapai Rp203.706.948.
“Ini menurut saya luar biasa. Mengabaikan semua kendala yang masih ada, angkanya sudah menunjukkan hasil. Ini baru melibatkan sekitar 1.400 ASN. Artinya, potensinya masih sangat besar,” katanya.
Ia menilai, apabila seluruh ASN konsisten mengalihkan sebagian belanja rutinnya ke warung di sekitar tempat tinggal, dampak ekonomi yang tercipta akan semakin besar. Dengan rata-rata belanja sekitar Rp80 ribu per ASN setiap bulan, perputaran uang di tingkat desa berpotensi meningkat hingga ratusan juta rupiah.
“Kalau ini bisa dioptimalkan, perputaran uangnya bisa berkali-kali lipat. Dampaknya langsung dirasakan pelaku usaha kecil di desa,” ujarnya.
Menurut Grengseng, Blonjo Warung Tonggo bukan sekadar program belanja, melainkan strategi memperkuat ekonomi lokal melalui perubahan perilaku konsumsi aparatur sipil negara (ASN). Program tersebut juga diharapkan mampu memperkuat kehadiran ASN dalam menggerakkan perekonomian masyarakat melalui aktivitas belanja sehari-hari.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Magelang Edi Wasono menjelaskan, Blonjo Warung Tonggo diluncurkan pada 20 Mei 2026 dan hingga kini masih diterapkan di tiga desa percontohan.
Menurutnya, evaluasi dilakukan atas arahan Bupati sebelum program diperluas ke 21 kecamatan.
“Tujuan evaluasi ini untuk memastikan pelaksanaan di tiga desa benar-benar siap. Kalau semua sudah baik, baru program diperluas sehingga implementasinya lebih efektif,” jelasnya.
Edi menambahkan, selama dua bulan 10 hari pelaksanaan efektif, sistem mencatat 5.483 transaksi dengan total nilai lebih dari Rp203,7 juta. Capaian tersebut menjadi indikator positif bahwa masyarakat dan ASN mulai merespons program tersebut.
Ia optimistis, setelah implementasi di tiga desa disempurnakan dan diperluas ke seluruh kecamatan, Blonjo Warung Tonggo tidak hanya menjadi gerakan sosial, tetapi juga instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang menghidupkan warung-warung kecil, memperkuat UMKM, serta menjaga perputaran uang tetap berada di Kabupaten Magelang.

Unpas Dorong UMKM Berbasis Kearifan Lokal Go Digital untuk Perkuat Ekonomi Desa

Fri, 07 Aug 2026 12:37:46 +0700

ANALISD.COM - KAB. BANDUNG BARAT, Transformasi digital tidak hanya menjadi kebutuhan bagi perusahaan besar, tetapi juga menjadi peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memperluas pasar sekaligus menjaga keberlanjutan produk berbasis budaya lokal. Berangkat dari semangat tersebut, tim Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan (Unpas) mengembangkan program penguatan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal di Desa Cililin, Kabupaten Bandung Barat, beberapa waktu lalu.

Program yang dipimpin Dr. Abu Huraerah, M.Si. berfokus pada peningkatan kapasitas pelaku UMKM melalui pelatihan pemasaran digital, penguatan manajemen usaha, pengembangan merek produk, hingga pendampingan pemanfaatan marketplace sebagai sarana memperluas akses pasar. Pendekatan tersebut dikembangkan untuk menjawab tantangan yang dihadapi UMKM lokal, yang selama ini masih bergantung pada pemasaran konvensional meskipun memiliki potensi produk unggulan berbasis budaya daerah.

Desa Cililin dikenal memiliki berbagai produk khas seperti Wajit Cililin, Gurilem, Angleng, serta kerajinan bambu yang menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat. Namun, berbagai potensi tersebut belum sepenuhnya mampu bersaing di pasar yang semakin terdigitalisasi akibat keterbatasan literasi digital, pengelolaan usaha, dan akses pemasaran.

Menurut Dr. Abu Huraerah, pengembangan ekonomi kreatif tidak cukup hanya meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga harus memperkuat kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi digital tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya lokal.

“Transformasi digital bukan berarti meninggalkan identitas lokal. Justru teknologi harus menjadi jembatan agar kekayaan budaya daerah memiliki daya saing yang lebih luas dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.”

Melalui pendekatan Participatory Action Research (PAR) dan Asset-Based Community Development (ABCD), tim PKM melibatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses pengembangan usaha. Berbagai kegiatan dilakukan mulai dari pemetaan potensi ekonomi desa, pelatihan pemasaran digital, pembuatan konten promosi, pengembangan identitas merek, hingga pendampingan penggunaan berbagai platform digital seperti marketplace dan media sosial.

Selain meningkatkan kemampuan teknis, program ini juga mendorong perubahan cara pandang pelaku UMKM terhadap pemasaran produk. Para peserta didorong untuk tidak lagi hanya mengandalkan penjualan langsung, tetapi mulai memanfaatkan kanal digital guna menjangkau konsumen yang lebih luas. Pendampingan dilakukan secara bertahap melalui praktik langsung sehingga peserta dapat mengoperasikan platform digital secara mandiri.

Dr. Abu Huraerah menjelaskan bahwa tantangan utama bukan semata-mata keterbatasan teknologi, melainkan bagaimana membangun kepercayaan diri masyarakat dalam memanfaatkan teknologi tersebut sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha.

“Banyak pelaku usaha sebenarnya memiliki produk yang berkualitas. Tantangannya adalah bagaimana produk itu dikenal, dipercaya, dan mudah dijangkau oleh pasar. Karena itu kami mendampingi mulai dari membangun merek, menyusun cerita produk, hingga memasarkan secara digital.”

Selama pelaksanaan program, berbagai produk lokal berhasil dipetakan sebagai komoditas unggulan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Pelaku UMKM juga mulai menerapkan praktik pemasaran digital melalui media sosial dan marketplace, melengkapi produknya dengan foto, deskripsi, serta identitas merek yang lebih menarik sehingga mampu meningkatkan daya saing di pasar digital.

Sebagai bagian dari keberlanjutan program, tim PKM turut mendorong pembentukan jejaring kolaborasi antara pemerintah desa, pelaku UMKM, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem ekonomi kreatif desa sekaligus memastikan proses transformasi digital terus berjalan setelah program pendampingan selesai.

Dr. Abu Huraerah menilai bahwa pengembangan ekonomi desa membutuhkan pendekatan yang memadukan inovasi dengan pelestarian budaya.

“Produk lokal memiliki cerita dan identitas yang tidak dimiliki produk lain. Ketika identitas tersebut dipadukan dengan inovasi dan teknologi digital, masyarakat tidak hanya memperoleh peluang ekonomi yang lebih besar, tetapi juga turut menjaga warisan budaya agar tetap hidup.”

Ke depan, model pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal yang diterapkan di Desa Cililin diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain dalam memperkuat daya saing UMKM, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjadikan budaya lokal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Mendes Yandri Ajak UMKM Kolaborasi dengan Kopdes Merah Putih

Thu, 06 Aug 2026 13:21:52 +0700

ANALISD.COM - Jakarta - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan kehadiran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menghadirkan peluang kolaborasi untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dia pun memastikan KDKMP tidak akan 'mematikan' warung usaha warga.
Hal tersebut diungkapkan oleh Yandri usai pembukaan Seminar Nasional KDKMP di Pelabuhan Perikanan Nusantara, Kompleks Pelabuhan Perikanan Nusantara, Ternate, Maluku Utara, hari ini.

"Dengan adanya Kopdes itu ingin berkolaborasi dengan UMKM, dengan usaha-usaha di desa, dengan BUMDes. Inti pokoknya adalah tidak ada yang dibunuh, tidak ada yang ditinggalkan," tegas Yandri, Rabu (5/8/2026).

Yandri pun mengklarifikasi narasi pemerintah akan menutup warung kelontong di desa imbas kehadiran Kopdes Merah Putih. Dia menegaskan isu yang beredar di media sosial itu tidak benar alias hoax.

"Informasi yang dimuat di AI (artificial intelligence) di media sosial itu tidak benar. Kami, baik Menko Pangan maupun Menteri Desa, tidak pernah mengeluarkan pernyataan satu kata pun tentang penutupan warung-warung di desa, termasuk melarang di radius 2 kilometer," tuturnya.

Kemendes PDT telah melaporkan penyebar berita hoax soal Kopdes itu ke Mabes Polri. Yandri meminta aparat penegak hukum mengusut dan memproses hukum penyebar informasi menyesatkan yang merugikan program KDKMP.

"Kami minta kepada aparat penegak hukum untuk menilai secara tuntas, karena kalau kita lihat dari netizen ya, itu banyak yang kemakan dengan informasi salah itu, itu informasi sangat menyesatkan," ungkap Yandri.

Dia kembali menegaskan pemerintah sama sekali tidak ada niat menutup warung di desa untuk beroperasi. Apalagi sampai melarang pembangunan warung kelontong dengan radius 2 kilometer dari lokasi Kopdes Merah Putih.

"Kami tidak pernah menyampaikan itu dan itu dibuat oleh teknologi AI. Jadi tidak perlu masyarakat percaya dan hentikan provokasi seperti itu, karena sangat mengganggu stabilitas nasional," tuturnya.

"Tapi sekali lagi, karena itu sangat merusak situasi di akar rumput, jadi saya kira perlu sekali aparat penegak hukum untuk serius mengusut tuntas siapa penyebar informasi itu," tambah Yandri.

Yandri melanjutkan, Kopdes Merah Putih tidak hadir untuk bersaing dengan UMKM atau warung kelontong. KDKMP ditegaskan bukan supermarket sebagaimana narasi yang beredar di publik.

"Nanti Kopdes itu berfungsi untuk infrastruktur pemerintah, misalkan penyaluran bantuan, kemudian barang-barang bersubsidi. Kami haqqul yakin, warga desa pasti datang (ke Kopdes). Saya yakin efektif, karena dia akan menjadi infrastruktur pemerintah," terangnya.

Kopdes juga berperan sebagai offtaker, yakni berfungsi sebagai pembeli utama atau penjamin pasar yang menyerap secara langsung hasil produksi warga, petani, atau pelaku UMKM di sekitarnya. Yandri menuturkan, pembangunan KDKMP terus digenjot.

"Insyaallah di akhir Agustus itu dari 35.000 Kopdes Merah Putih, 800-an yang akan selesai, itu tahap satu. Karena jujur, selama ini kita punya kendala di lahan ya," jelasnya.

Dia menuturkan persoalan lahan untuk pembangunan Koperasi Merah Putih diselesaikan secara bertahap. Seminar Nasional KDKMP juga menjadi ajang untuk mencari solusi setiap masalah dalam mengimplementasikan program nasional ini.

"Ini cara kami dari Kementerian Desa bersama asosiasi desa yang terdiri dari 4 asosiasi kepala desa 2 asosiasi perangkat desa, 2 asosiasi badan permusyawaratan desa, 1 asosiasi mantan kepala desa dan 1 gerakan masyarakat desa," tutupnya

Empat Tahun SGE, Rp30,3 Miliar Berputar dan 370 UMKM Surabaya Naik Kelas

Thu, 06 Aug 2026 13:18:03 +0700

ANALISD.COM - Surabaya Great Expo (SGE) mencatat perputaran transaksi lebih dari Rp30,3 miliar sepanjang penyelenggaraan 2022 hingga 2025. Tak sekadar menjadi ajang promosi produk lokal, gelaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya itu juga menjadi ruang bagi ratusan pelaku UMKM untuk memperkuat legalitas usaha dan membuka akses pasar yang lebih luas.

Dalam kurun waktu tersebut, sekitar 370 UMKM binaan Pemkot Surabaya telah difasilitasi melalui penyelenggaraan SGE. Tak hanya mendapatkan ruang promosi, para pelaku usaha juga didorong memperkuat fondasi bisnis melalui fasilitasi sekitar 450 legalitas usaha, mulai dari Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal hingga pendaftaran merek.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, besarnya nilai transaksi yang tercipta menunjukkan bahwa ruang pemasaran bagi pelaku UMKM masih sangat dibutuhkan. Setiap penyelenggaraan SGE, perputaran transaksi tercatat berada di kisaran Rp7 miliar hingga Rp9 miliar.

“SGE ini sejak beberapa tahun terakhir sudah menggerakkan uang lebih dari Rp30 miliar. Setiap pameran rata-rata perputarannya Rp7 miliar sampai Rp9 miliar. Ini menunjukkan bahwa tempat bagi UMKM untuk memasarkan produknya memang sangat dibutuhkan,” kata Wali Kota Eri, Rabu (5/8/2026).

Menurut Wali Kota Eri, keberadaan pameran harus diikuti dengan fasilitasi yang membuat pelaku usaha semakin siap berkembang. Karena itu, Pemkot Surabaya tidak hanya memberikan ruang promosi, tetapi juga membantu pelaku UMKM mengurus berbagai kebutuhan legalitas usaha.

“Pameran ini bukan hanya soal menampilkan dan menjual produk. Bagaimana kita memberikan sertifikat halal, membantu sertifikat merek, ini yang sangat dibutuhkan UMKM. Pemerintah tugasnya memfasilitasi,” ujarnya.

Wali Kota Eri mengatakan, Pemkot Surabaya juga tengah mendorong agar kegiatan promosi UMKM dapat digelar lebih rutin, salah satunya dengan memanfaatkan fasilitas Surabaya Urban Creative Hub (Sub Expocenter) di kawasan eks Hi-Tech Mall.

Pameran serupa diharapkan dapat digelar sekitar tiga bulan sekali sehingga pelaku usaha memiliki ruang yang lebih konsisten untuk memperkenalkan dan memasarkan produknya.

“Kita bisa melakukan pameran seperti ini mungkin tiga bulan sekali. Jadi ada tempat untuk menampilkan barang-barang UMKM, dilihat masyarakat, dan dipasarkan. Ketika kita memfasilitasi, pergerakan ekonomi itu akan berjalan sendiri,” tuturnya.

Upaya tersebut, lanjut Wali Kota Eri, menjadi bagian dari strategi Pemkot Surabaya dalam mendorong UMKM tumbuh secara mandiri. Pemerintah berperan membuka akses, menyediakan fasilitas, dan menciptakan ruang pertemuan antara pelaku usaha dengan konsumen maupun mitra bisnis.

“Kalau pemerintah sudah memfasilitasi, UMKM yang akan bergerak sendiri. Karena itu kita harus sering mengadakan kegiatan yang sifatnya memfasilitasi,” ujar dia.

Selain penguatan bisnis, Wali Kota Eri juga menilai keterlibatan anak-anak disabilitas dalam pengembangan produk kreatif. Dalam SGE 2026, sejumlah desain batik ditampilkan melalui kolaborasi desainer dengan anak-anak Rumah Anak Prestasi (RAP).

Menurutnya, keterlibatan tersebut menjadi bukti bahwa pengembangan UMKM dapat berjalan beriringan dengan pengembangan talenta dan ekonomi kreatif anak muda.

“Saya tadi semangat sekali karena anak-anak kita, anak-anak berprestasi, bisa menjadi bagian dari desainer dan memberikan contoh. Ini yang harus terus kita dorong,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (Dinkopumdag) Kota Surabaya Mia Santi Dewi mengatakan, SGE menjadi salah satu ruang strategis untuk mempertemukan pelaku usaha dengan pembeli sekaligus membuka peluang pengembangan bisnis.

“SGE menjadi ruang bertemunya pelaku usaha, pembeli, dan masyarakat untuk membangun jejaring bisnis yang produktif. Kami berharap dampaknya tidak berhenti pada transaksi selama pameran, tetapi berlanjut pada pertumbuhan usaha yang berkelanjutan,” kata Mia.

Pada SGE 2026, pameran yang berlangsung 5-9 Agustus di Exhibition Hall Grand City tersebut diikuti 106 peserta dengan total 142 stan. Peserta berasal dari perangkat daerah, BUMD, BUMN, pelaku UMKM, koperasi, perusahaan swasta, asosiasi usaha, hingga pelaku usaha dari berbagai daerah di Indonesia.

Tahun ini, Pemkot Surabaya menargetkan transaksi mencapai Rp7 miliar dengan jumlah kunjungan sekitar 47.650 orang. Selain pameran, masyarakat juga dapat memanfaatkan sejumlah layanan publik, seperti pendampingan sertifikasi halal, pendaftaran merek, perizinan, hingga layanan paspor.

“Dengan konsep tersebut, SGE tidak hanya menjadi etalase produk lokal, tetapi juga ruang untuk memperkuat legalitas, memperluas jaringan pemasaran, serta membuka peluang pertumbuhan usaha bagi pelaku UMKM Surabaya,” pungkasnya. (*)

Pemprov Jatim Gelar Pasar Murah di Mayangan untuk Tekan Inflasi dan Perkuat Ketahanan Pangan

Thu, 06 Aug 2026 13:13:26 +0700

ANALISD.COM - Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar Pasar Murah sebagai upaya menekan laju inflasi, menjaga stabilitas harga bahan pokok, serta memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, tersebut dilaksanakan di Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Pasuruan, Rabu sore (5/8/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Timur didampingi Wakil Wali Kota Pasuruan, M. Nawawi, meninjau pelaksanaan pasar murah sekaligus menyapa masyarakat yang memanfaatkan program tersebut.

Pasar murah menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Komoditas yang dijual meliputi beras premium kemasan 5 kilogram seharga Rp70.000, tepung terigu 1 kilogram Rp10.000, gula pasir 1 kilogram Rp14.000, minyak goreng Minyakita 1 liter Rp13.000, telur ayam ras Rp20.000 per paket, bawang merah Rp6.000 per 250 gram, bawang putih Rp6.000 per 250 gram, cabai Rp5.000 per paket, serta daging ayam kemasan besar Rp30.000 dan kemasan kecil Rp15.000.

Sejak kegiatan dimulai, masyarakat tampak antusias memadati lokasi untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Pelaksanaan pasar murah ini merupakan salah satu langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menjaga keterjangkauan harga pangan, menekan inflasi daerah, serta memperkuat ketahanan pangan masyarakat melalui kemudahan akses terhadap bahan kebutuhan pokok.

Salah seorang warga Kelurahan Mayangan, Rima (32), mengaku terbantu dengan adanya pasar murah tersebut. Menurut ibu rumah tangga itu, harga kebutuhan pokok yang ditawarkan lebih ringan sehingga mampu mengurangi beban pengeluaran keluarga.

“Alhamdulillah sangat membantu. Harga di sini lebih murah dibandingkan di pasaran, jadi bisa menghemat pengeluaran rumah tangga. Semoga kegiatan seperti ini bisa terus diadakan karena manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ungkapnya.

Melalui penyelenggaraan pasar murah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus mendukung upaya pengendalian inflasi, menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, serta memperkuat ketahanan pangan di daerah.

Pemkab Batang Fokus Perkuat Kemandirian Fiskal dan Ketahanan Pangan

Thu, 06 Aug 2026 13:07:09 +0700

ANALISD.COM - Batang - DPRD Kabupaten Batang menggelar rapat Paripurna dengan agenda persetujuan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 serta penyampaian KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Batang, Kabupaten Batang, Rabu (5/8/2026).

Rapat paripurna dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran Pemerintah Kabupaten Batang.

Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memaparkan arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah sekaligus evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Realisasi pendapatan daerah tahun 2025 melampaui target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar Rp1,95 triliun, pendapatan daerah terealisasi mencapai Rp2,03 triliun atau 103,96 persen. Capaian tersebut meningkat 4,23 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Tingkat kemandirian daerah kita naik sebesar 6,46 persen menjadi 29,04 persen pada tahun 2025. Ini menunjukkan komitmen kita bersama dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai pembangunan. Di sisi belanja, realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp1,98 triliun atau 94,47 persen dari total alokasi sebesar Rp2,09 triliun,” jelasnya.

Menurut Faiz, pemerintah daerah akan terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja agar mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Ia juga menegaskan, Pemkab Batang juga berkomitmen memperkuat kualitas belanja daerah, memenuhi ketentuan mandatory spending, serta mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Pada rapat paripurna tersebut, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Batang juga menyepakati Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 sebagai pedoman penyusunan APBD tahun mendatang,” tegasnya.

Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1,87 triliun, sedangkan belanja daerah direncanakan mencapai Rp1,94 triliun. Selisih antara pendapatan dan belanja atau defisit sebesar Rp72,45 miliar akan ditutup melalui surplus pembiayaan neto yang bersumber dari penerimaan pembiayaan.

“Selain persetujuan KUA-PPAS 2027, Bupati juga menyampaikan Nota Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026. Dalam perubahan tersebut, pemerintah daerah memfokuskan arah pembangunan pada penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan bagi masyarakat,” terangnya.

Menurut Faiz, sejumlah program strategis akan menjadi prioritas dalam Perubahan APBD 2026, antara lain penguatan iklim investasi, pengembangan kawasan industri di Pantura, pengembangan sektor pariwisata, pengendalian alih fungsi lahan pertanian, serta pemberian bantuan bibit dan alat pertanian kepada petani.

“Adapun postur sementara Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 meliputi pendapatan daerah sebesar Rp1,72 triliun, belanja daerah Rp1,91 triliun, dengan defisit anggaran sebesar Rp194,33 miliar,” ujar dia.

Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp196,33 miliar, sementara pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2 miliar sehingga menghasilkan surplus pembiayaan neto yang seimbang untuk menutup defisit.

Faiz berharap pembahasan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 bersama DPRD dapat berlangsung lancar dan selesai sesuai jadwal sehingga program-program pembangunan dapat segera direalisasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batang. (MC Batang, Jateng/Roza/Jumadi)

Mahasiswa UNEJ Gandeng Pemkab Lumajang Kembangkan Inovasi Pertanian

Thu, 06 Aug 2026 12:58:13 +0700

ANALISD.COM - Lumajang, Kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat menjadi fondasi penting dalam mendorong pengembangan pertanian berkelanjutan. Sinergi tersebut diwujudkan melalui pelatihan akuaponik dan pembuatan pupuk organik cair di Desa Rowokangkung, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, sebagai upaya memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi pertanian dan perikanan secara berkelanjutan.

Kegiatan yang berlangsung di Rumah Kepala Desa Rowokangkung, Selasa (4/8/2026), merupakan bagian dari Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember (FASILKOM UNEJ) melalui Program Desa Agraris Berlapis Rowokangkung (JAGATARA).

Pelatihan diikuti kepala desa, kelompok tani, dan masyarakat dengan menghadirkan narasumber dari Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang. Selain mendapatkan materi, peserta juga mengikuti praktik pembuatan sistem akuaponik dan pupuk organik cair sebagai bekal untuk diterapkan di lingkungan masing-masing.

Ketua Pelaksana PPK Ormawa BEM FASILKOM UNEJ, Dimas Kurniawan, mengatakan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat sangat bergantung pada sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, instansi teknis, dan masyarakat sebagai pelaku utama.

"Kami ingin masyarakat tidak hanya menerima pengetahuan, tetapi juga mampu menerapkannya secara mandiri. Karena itu, Program JAGATARA dibangun melalui kolaborasi dengan pemerintah desa dan Dinas Perikanan agar pendampingan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Menurut Dimas, kolaborasi tersebut menjadi kunci agar inovasi yang dikembangkan di lingkungan perguruan tinggi dapat diterapkan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.

Penyuluh Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang, Martika Hendriyani, menegaskan pihaknya siap memberikan pendampingan teknis kepada kelompok masyarakat yang ingin mengembangkan sistem akuaponik maupun pembuatan pupuk organik cair.

"Kami siap memberikan pendampingan teknis kepada kelompok masyarakat yang ingin mengembangkan akuaponik maupun pembuatan pupuk organik cair. Harapannya, inovasi yang diperkenalkan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat," jelasnya.

Sinergi yang terbangun dalam Program JAGATARA menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh kemauan berbagai pihak untuk berbagi pengetahuan dan bekerja sama. Perguruan tinggi menghadirkan inovasi, pemerintah memberikan pendampingan, sementara masyarakat menjadi pelaku utama dalam mengembangkan dan menjaga keberlanjutan program.

Melalui pendekatan tersebut, Desa Rowokangkung diharapkan menjadi contoh pengembangan desa berbasis kemitraan yang mampu memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas pertanian, serta mendorong penerapan teknologi ramah lingkungan secara berkelanjutan.

Hadirkan Inovasi Pertanian dan Peternakan, Perkuat Ketahanan Pangan Desa Pelem

Thu, 06 Aug 2026 12:53:42 +0700

ANALISD.COM - Jawa timur, Upaya mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan tidak hanya bergantung pada peningkatan hasil produksi, tetapi juga pada kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan potensi lokal secara optimal. Berangkat dari semangat tersebut, Mahasiswa Membangun Desa (MMD) Universitas Brawijaya (UB) Kelompok 76 melaksanakan serangkaian program ketahanan pangan di Desa Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Program ini terdiri atas empat kegiatan utama, yaitu sosialisasi pemanfaatan limbah sayur dan buah menjadi pakan ternak fermentasi, pelatihan pembuatan Urea Molasses Block (UMB), edukasi sistem tanam presisi, serta demonstrasi pembuatan pupuk organik cair (POC).

Desa Pelem memiliki potensi yang besar di bidang pertanian dan peternakan. Oleh karena itu, seluruh program dirancang berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat sehingga ilmu yang diberikan dapat diterapkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.

Program pertama yang dilaksanakan adalah sosialisasi pemanfaatan limbah sayur dan buah menjadi pakan ternak fermentasi. Mahasiswa menjelaskan bahwa limbah organik masih memiliki kandungan nutrisi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan setelah melalui proses fermentasi. Selain penyampaian materi, peserta juga diajak mempraktikkan proses pembuatannya mulai dari pemilihan bahan, pencampuran, fermentasi, hingga penyimpanan sehingga masyarakat mampu mengolah limbah menjadi pakan alternatif yang lebih ekonomis.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan pembuatan Urea Molasses Block (UMB). Mahasiswa mengenalkan manfaat UMB sebagai pakan suplemen bagi ternak ruminansia yang mampu meningkatkan asupan nutrisi. Peserta mempraktikkan proses pencampuran bahan, pencetakan, hingga penyimpanan UMB sehingga dapat diaplikasikan secara mandiri setelah kegiatan berakhir.

Program berikutnya adalah sosialisasi sistem tanam presisi. Melalui kegiatan ini masyarakat dikenalkan pada teknik budidaya yang lebih efisien, seperti pengaturan jarak tanam, penggunaan benih unggul, pemupukan yang tepat sasaran, serta pengelolaan air yang efektif. Edukasi ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas hasil pertanian sekaligus menekan biaya produksi.

Sebagai penutup, mahasiswa melaksanakan demonstrasi pembuatan pupuk organik cair (POC) dengan memanfaatkan bahan-bahan organik yang mudah ditemukan di sekitar masyarakat. Peserta diajak memahami proses pembuatan hingga cara pengaplikasian POC pada tanaman sehingga dapat menjadi alternatif pupuk yang ramah lingkungan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia.

Koordinator Desa (Kordes) MMD UB Kelompok 76 menyampaikan bahwa seluruh rangkaian program dirancang untuk memperkuat ketahanan pangan melalui inovasi sederhana yang mudah diterapkan masyarakat. Pemerintah Desa Pelem turut mengapresiasi kegiatan tersebut dan berharap inovasi yang diperkenalkan dapat terus dimanfaatkan guna mendukung kemandirian pangan desa di masa mendatang.

PKKMB Faperta Unkhair 2026, Dekan Ajak Mahasiswa Baru Bangun Ketahanan Pangan

Wed, 05 Aug 2026 15:41:46 +0700

ANALISD.COM - UNKHAIR, Fakultas Pertanian Universitas Khairun (Faperta Unkhair) menjadikan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 2026 bukan sekadar agenda penyambutan mahasiswa baru (maba).

PPKMB berlangsung di Aula Faperta, Rabu (5/8/2026), diarahkan untuk membangun kesadaran bahwa sektor pertanian merupakan fondasi ketahanan pangan, dan masa depan pembangunan daerah.

Mengusung tema "Akselerasi Transformasi Sains dalam Membangun Mahasiswa Fakultas Pertanian yang Unggul, Adaptif, dan Berdaya Saing Global," ini diikuti 187 mahasiswa dari total 210 maba yang telah melakukan registrasi.

Dekan Fakultas Pertanian Unkhair, Ir. Lily Ishak, M.Si., M.Nat.Res., Ph.D, mengatakan PKKMB menjadi ruang awal bagi mahasiswa untuk memahami kehidupan akademik, mengenal para dosen, program studi, serta budaya kampus yang akan menjadi tempat mereka bertumbuh selama empat tahun ke depan.

"Ini adalah media untuk mengenal lingkungan kampus, dosen-dosennya, dan setiap program studi yang kalian pilih," ujarnya.

Kesempatan itu, Lily memperkenalkan jajaran pimpinan fakultas, mulai dari para wakil dekan, ketua dan sekretaris jurusan, koordinator prodi, hingga tenaga kependidikan (tendik).

Menurut dia, pengenalan itu penting agar mahasiswa memahami tata kelola fakultas serta mengetahui alur layanan akademik dan administrasi sejak awal.

Namun, sambutan Lily tidak berhenti pada pengenalan struktur organisasi. Ia mengajak mahasiswa melihat pertanian sebagai sektor strategis yang menentukan ketahanan pangan, dan keberlanjutan ekonomi daerah.

Menurutnya, Maluku Utara pernah menempatkan pertanian sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi sebelum ekspansi industri pertambangan. Kini, alih fungsi lahan yang terus terjadi menjadi tantangan serius yang membutuhkan peran generasi muda berbekal ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi.

Karena itu, Lily mengapresiasi mahasiswa yang memilih Faperta sebagai ruang belajar sekaligus ruang pengabdian.

Ia meminta mahasiswa mengubah pola pikir dari sekadar siswa menjadi insan akademik yang kritis, adaptif, dan memiliki visi global.

"Saya yakin mahasiswa Unkhair tidak kalah dengan mahasiswa dari universitas mana pun, asalkan terus meningkatkan kualitas diri dan memanfaatkan masa kuliah dengan sebaik-baiknya," katanya.

Ketua Panitia PKKMB Faperta Unkhair, Fatmawati Kaddas, SP., M.Si, menjelaskan kegiatan berlangsung selama satu hari penuh, mulai pukul 07.30 hingga 16.00 WIT.

Menurutnya, peserta mendapatkan berbagai materi yang mencakup pengenalan visi, dan misi fakultas, sistem akademik, administrasi, fasilitas kampus, layanan kemahasiswaan, hingga Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

Selain itu, maba juga dibekali materi dari Perpustakaan Unkhair tentang layanan perpustakaan, dan penguatan literasi akademik. Panitia turut menghadirkan sesi ice breaking, pertunjukan seni, dan hiburan untuk menciptakan suasana yang lebih interaktif.

Kata Fatmawati, seluruh rangkaian kegiatan dirancang agar mahasiswa memahami dunia pertanian secara menyeluruh, mulai dari proses budidaya, pengolahan hasil, hingga pemasaran berbasis teknologi digital.

"Pertanian tidak hanya soal bercocok tanam, tetapi juga bagaimana mahasiswa mampu memanfaatkan teknologi dan digitalisasi untuk membantu masyarakat tani mengembangkan serta memasarkan produknya," ujarnya

Ia memastikan pelaksanaan PKKMB berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku serta bebas dari segala bentuk kekerasan.

Indonesia Pimpin Penguatan Perhutanan Sosial ASEAN Lewat Forum Berbagi Pengetahuan Regional

Wed, 05 Aug 2026 15:19:52 +0700

ANALISD.COM - JAKARTA, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjadi tuan rumah Regional Knowledge Sharing of ASEAN Guiding Principles for Effective Social Forestry Legal Frameworks yang digelar pada 4-5 Agustus 2026 di Jakarta.

Forum tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kerja sama regional dalam membangun tata kelola perhutanan sosial yang efektif, transparan, dan inklusif di kawasan Asia Tenggara.

Kegiatan yang diinisiasi oleh ASEAN Working Group on Social Forestry (AWG-SF), RECOFTC, dan ClientEarth tersebut mempertemukan perwakilan dari 11 negara anggota ASEAN, Sekretariat ASEAN, serta pejabat dan para pemangku kepentingan sektor kehutanan Indonesia.

Penyelenggaraan forum ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk terus mendorong penguatan perhutanan sosial sebagai salah satu strategi mewujudkan pengelolaan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menempatkan masyarakat sebagai mitra utama dalam menjaga kelestarian hutan melalui pemberian akses kelola yang legal, peningkatan kesejahteraan, serta penguatan kelembagaan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Selama dua hari pelaksanaan, para peserta bertukar pengalaman mengenai perkembangan kebijakan, praktik baik, inovasi, hingga tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perhutanan sosial di masing-masing negara.

Direktur Pengendalian Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan Marcus Octavianus Susatyo menjelaskan kerja sama perhutanan sosial di tingkat ASEAN terus berkembang melalui berbagai forum regional, pedoman bersama, dan pertukaran pengetahuan antarnegera. “Kolaborasi ini menjadi fondasi penting untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan aspirasi regional, memperkuat kepastian tenurial, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan,” ujar Marcus, Rabu (5/8/2026).

Pedoman ASEAN Guiding Principles for Effective Social Forestry Legal Frameworks dikembangkan oleh AWG-SF bersama RECOFTC dan ClientEarth sejak 2019. Pedoman tersebut menjadi kerangka bersama untuk memperkuat lingkungan hukum dan kelembagaan perhutanan sosial di Asia Tenggara, termasuk memperluas akses masyarakat adat dan komunitas lokal terhadap skema perhutanan sosial serta mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Forum tahun 2026 ini merupakan kelanjutan dari rangkaian penguatan kapasitas yang telah dilakukan sebelumnya. Pada 2024, lokakarya regional berhasil mengidentifikasi berbagai prioritas penerapan pedoman tersebut di tingkat nasional. Selanjutnya pada 2025, Indonesia menyelenggarakan pelatihan nasional bagi instansi kehutanan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan sekaligus mengidentifikasi tantangan prosedural dalam implementasi program perhutanan sosial.

Dalam forum tersebut, setiap delegasi negara memaparkan perkembangan, capaian, dan tantangan pelaksanaan perhutanan sosial di negaranya masing-masing. Diskusi juga mencakup pembaruan regulasi, model implementasi yang dapat direplikasi, penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, penyederhanaan prosedur perizinan, pendampingan kelompok masyarakat, hingga pengembangan akses pasar bagi usaha perhutanan sosial.

Perwakilan ClientEarth untuk Jepang dan Asia Tenggara, Azam Hawari menilai, forum regional seperti ini menjadi ruang penting untuk saling belajar menghadapi berbagai tantangan implementasi di lapangan. “Tidak ada satu negara yang memiliki seluruh jawaban. Karena itu, forum ini menjadi penting untuk saling belajar, berbagi pengalaman, dan menemukan solusi yang dapat diterapkan sesuai dengan konteks masing-masing negara,” pungkasnya.

Kemenhut Tangkap 3 Pelaku Illegal Logging di SM Kerumutan Riau

Wed, 05 Aug 2026 15:11:22 +0700

ANALISD.COM - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menunjukkan komitmennya dalam memberantas pembalakan liar yang mengancam kawasan konservasi.

Melalui Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera bersama Balai Besar KSDA Riau, tim operasi gabungan berhasil menangkap tiga pelaku illegal logging dalam Operasi Pengamanan Hutan di Kawasan Suaka Margasatwa (SM) Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

Operasi yang dilaksanakan pada 1 Agustus 2026 itu mengamankan dua pelaku berinisial E (56) dan SH (55) yang sedang mengangkut kayu hasil pembalakan liar menggunakan satu unit truk Mitsubishi Fuso Canter dan satu unit truk Isuzu dari dalam kawasan SM Kerumutan.

Tim gabungan kemudian kembali menangkap seorang pelaku lainnya berinisial A (46) yang tertangkap tangan membawa kayu olahan menggunakan sepeda yang dimodifikasi keluar dari kawasan konservasi tersebut.

Ketiga pelaku beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Seksi II Gakkum Kehutanan Pekanbaru untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Penindakan ini menjadi bagian dari upaya Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto. Di mana, Prabowo ingin menempatkan pemberantasan illegal logging sebagai salah satu prioritas dalam memperkuat tata kelola kehutanan nasional.

Di bawah Raja Juli Antoni, Kemenhut terus memperkuat pengawasan kawasan hutan, meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan kehutanan, serta mendorong pemanfaatan sumber daya hutan secara legal dan berkelanjutan guna menjaga fungsi ekologis hutan sekaligus melindungi habitat satwa liar yang dilindungi.

Selain menangkap para pelaku, tim operasi melakukan penelusuran ke dalam kawasan SM Kerumutan dan menemukan sejumlah pondok yang digunakan para pelaku illegal logging.

Petugas kemudian melakukan tindakan tegas dengan memusnahkan kayu-kayu olahan, pondok-pondok, seluruh fasilitas pendukung aktivitas pembalakan liar, termasuk jalan rel dari kayu yang digunakan untuk mengangkut hasil tebangan ilegal keluar dari kawasan hutan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan gelar perkara bersama Korwas PPNS Polda Riau, ketiga pelaku ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka dijerat Pasal 40 ayat (1) huruf e juncto Pasal 19 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dengan ancaman pidana penjara paling lama 11 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.

Penyidik Gakkum Kehutanan telah menahan ketiga tersangka di Rumah Tahanan Kelas I Pekanbaru. Sementara itu, barang bukti yang disita meliputi satu unit truk Isuzu bernomor polisi BM 9926 NU bermuatan sekitar 275 keping kayu gergajian jenis papan.

Lalu, satu unit truk Mitsubishi Fuso Canter bernomor polisi BM 9349 AC yang mengangkut sekitar 156 keping kayu papan dan sekitar 100 batang kayu broti, serta satu unit sepeda modifikasi yang digunakan sebagai alat angkut kayu ilegal. Seluruh barang bukti disita untuk kepentingan proses penyidikan dan penuntutan.

Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatera, Hari Novianto, mengatakan operasi gabungan tersebut bertujuan menekan laju kerusakan kawasan SM Kerumutan yang hingga kini masih menjadi sasaran pembalakan liar.

"Sejak tahun 2025 Gakkum Kehutanan sudah membawa 5 orang tersangka pembalakan liar di SM Kerumutan ke meja hijau, dengan diamankannya 3 orang pelaku ini mengindikasikan kalau SM Kerumutan masih menjadi target pembalakan liar. Kami sudah perintahkan penyidik untuk usut tuntas ke pelaku lainnya dan kembangkan ke aktor intelektual/pihak yang menyuruh dan cukong/pemodalnya,” kata Novianto dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa, 4 Agustus 2026.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bertindak tegas terhadap setiap bentuk kejahatan yang merusak ekosistem hutan.

"Kementerian Kehutanan tetap konsisten dan berkomitmen tegas menindak pelaku kejahatan terhadap ekosistem hutan, mereka mencari keuntungan pribadi dengan merugikan negara dan mengancam kehidupan masyarakat karena merusak ekosistem dan lingkungan harus dihukum maksimal. Saat ini SM Kerumutan yang merupakan lokasi habitat satwa Harimau Sumatra (Panthera tigris sumatrae) di Provinsi Riau mengalami ancaman yang cukup serius dari aktivitas ilegal berupa illegal logging dan perburuan liar. Apabila tidak dilakukan penegakan hukum dikhawatirkan keberadaan Harimau Sumatra akan punah," katanya.

Semarak hari jadi Riau ke-69, Kemenkum Riau dorong UMKM naik kelas melalui pelindungan kekayaan intelektual

Wed, 05 Aug 2026 15:03:35 +0700

ANALISD.COM - Pekanbaru, Dalam rangka memperingati Hari Jadi Provinsi Riau ke-69, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau turut berpartisipasi dalam kegiatan Pelayanan Perizinan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau, Senin (3/8/2026). Kegiatan yang berlangsung di Aula Mall Pelayanan Publik Kota Pekanbaru ini menjadi momentum untuk memperkuat pelayanan kepada pelaku usaha sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya legalitas dan pelindungan Kekayaan Intelektual (KI).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, mendukung penuh upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan UMKM di Provinsi Riau. Dalam kegiatan tersebut, Kakanwil Kementerian Hukum Riau menugaskan Tim Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual untuk memberikan layanan konsultasi serta pendampingan kepada para pelaku usaha yang membutuhkan informasi terkait pendaftaran merek sebagai bentuk pelindungan hukum terhadap produk lokal.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari sinergi antarinstansi dalam mendorong pelaku UMKM agar memiliki legalitas usaha yang kuat, khususnya melalui pelindungan merek dagang maupun jasa. Dengan adanya pendaftaran Kekayaan Intelektual, produk unggulan daerah diharapkan mampu memiliki daya saing lebih tinggi, memperluas pasar, serta terlindungi dari potensi penggunaan oleh pihak lain tanpa izin.

Dalam pelaksanaan kegiatan, Tim Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kementerian Hukum Riau berkolaborasi bersama DPMPTSP Provinsi Riau dalam memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat. Kegiatan turut dihadiri oleh Kepala Seksi Pelayanan Usaha UMKM Hasbullah Rifai, perwakilan DPMPTSP Provinsi Riau, para pelaku UMKM, serta Helpdesk Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Riau, Wiwi Tresya Pardede.

Pada kesempatan tersebut, Tim KI memberikan penjelasan mengenai prosedur pendaftaran merek, manfaat perlindungan hukum atas merek, serta pentingnya mendaftarkan merek sejak awal sebagai strategi penguatan usaha. Sejumlah pelaku UMKM mendapatkan layanan konsultasi dan pendampingan pendaftaran merek, di antaranya pemohon dengan merek “Dhuha Laila DL”, “SUKE CD”, “Binta Craft”, “Batik Yus”, “Tenun Pak Alang”, “Tenun Rahman Pulau Payung”, “Dapur Mak Zai”, “Cake UMKM”, “Suza Craft”, dan “Pempek Mazeed 37”.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Riau terus menunjukkan komitmen dalam mendekatkan layanan Kekayaan Intelektual kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Upaya tersebut sejalan dengan arahan Kakanwil Rudy Hendra Pakpahan untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak dalam meningkatkan pemanfaatan KI sebagai aset ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat Riau.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan tertib, lancar, dan penuh suasana kebersamaan. Melalui sinergi antara Kementerian Hukum Riau, pemerintah daerah, dan pelaku usaha, diharapkan semakin banyak produk lokal Riau yang memperoleh perlindungan hukum, memiliki identitas yang kuat, serta mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Data Terbaru! Ketimpangan Ekonomi Warga Kota dan Desa Naik

Wed, 05 Aug 2026 14:59:08 +0700

ANALISD.COM - Jakarta, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Indonesia mengalami kenaikan, berdasarkan catatan terbaru per Maret 2026.
Tingkat ketimpangan yang diukur berdasarkan gini ratio nilainya kini menjadi 0,368, lebih tinggi dibanding catatan pada September 2025 yang sebesar 0,363.

Namun, dibanding Maret 2025 masih lebih rendah karena gini ratio saat itu 0,375.

"Ketimpangan di Indonesia tercatat sebesar 0,368 atau naik 0,005 dari September 2025," kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS M. Edy Mahmud saat konferensi pers di kantor pusat BPS, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

BPS mencatat, ketimpangan di perkotaan maupun perdesaan juga sama-sama naik, berdasarkan catatan per Maret 2026.

Nilai gini ratio nya sebesar 0,387 untuk data per Maret 2026 dari sebelumnya per September 2026 sebesar 0,383. Meski juga masih lebih rendah dari posisi Maret 2025 sebesar 0,395.

Sementara itu, untuk di perdesaan, nilai gini ratio atau ketimpangannya sebesar 0,296, juga naik dibanding catatan per September 2025 sebesar 0,295. Namun, dibanding Maret 2025 juga masih lebih rendah karena saat itu 0,299.

BMKG Ungkap Penyebab El Nino 2026 Datang Lebih Cepat dan Berpotensi Sangat Kuat

Wed, 05 Aug 2026 14:52:43 +0700

ANALISD.COM - JAKARTA, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani menjelaskan, fenomena El Nino 2026 datang lebih cepat dari siklus normal empat tahunan akibat adanya anomali iklim dunia serta dampak perubahan iklim global.

"Tadi saya sampaikan bahwa El Nino pernah terjadi yang sangat kuat di tahun 2015, kemudian 2019, 2023, dan sekarang 2026. Sehingga ada pemahaman bahwa El Nino terjadi 4 tahunan di Indonesia. Sekarang kok 3 tahun sudah terjadi ya karena adanya anomali iklim dunia, perubahan iklim yang membuat dia datang lebih cepat," ujar Faisal dalam acara diskusi Bappenas, Selasa (4/8/2026).

Faisal memaparkan, pemahaman masyarakat mengenai siklus El Nino yang terjadi setiap empat tahun kini mulai bergeser seiring dengan dinamika atmosfer global yang semakin kompleks.

Perubahan iklim telah memperpendek jeda antar fenomena tersebut, sehingga Indonesia harus kembali bersiap menghadapi dampak kekeringan hanya dalam kurun waktu tiga tahun sejak kejadian terakhir pada 2023 lalu.

"El Nino bukan hanya fenomena iklim yang mempengaruhi curah hujan, tetapi merupakan tantangan yang dapat berdampak pada berbagai sektor pembangunan," ucap Faisal.

Selain kedatangannya yang lebih awal, El Nino kali ini juga tercatat memiliki intensitas yang kuat dan diprediksi terus meningkat hingga kategori sangat kuat. Baca juga: Ketua RT Bantah Lepaskan Pencuri Motor di Bekasi: Informasi di Medsos Tidak Sesuai Hal ini ditandai dengan pemanasan suhu permukaan laut di Samudera Pasifik yang cukup signifikan, yang secara langsung menekan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia, terutama di bagian selatan khatulistiwa.

"Dengan indeks ENSO plus 1,59 berada pada posisi kuat yang berpotensi menjadi sangat kuat," ucapnya Faisal. Percepatan siklus ini diprediksi akan menyebabkan musim kemarau di tahun 2026 menjadi jauh lebih kering dan memiliki periode yang lebih panjang.

BMKG juga memperingatkan, suhu udara global yang meningkat akibat respons bumi terhadap fenomena ini diperkirakan masih akan terus terasa hingga tahun 2027 mendatang.