Agraria

Index
Hukum

Awal Perkara Konflik Pulau Rempang Hingga Demontrasi Mencekam

Hukum

Menteri ATR: Masyarakat Pulau Rempang Tak Punya Sertifikat

Hukum

Presiden Jokowi Instruksikan Bahlil Lahadalia Selesaikan Konflik di Rempang

Hukum

Proyek Rempang Eco-city Melaju, Aktivitas Warga Berubah Mencekam

Hukum

Menko Mahfud: Aparat Hati-Hati Tangani Masalah di Rempang

Hukum

Memanas, 43 Orang Demonstran di Rempang Ditangkap Polisi

Hukum

WALHI Riau: Kapolri Jangan Menyempitkan Persoalan Pulau Rempang

Hukum

Bentrok deangan Polisi, 7 Warga Ditetapkan Tersangka di Rempang

Hukum

Peristiwa Berdarah Penolakan Pembangunan Kawasan Rempang Eco-City di Kepri

Hutan

Terbelenggu Hutan Negara

Hukum

Masyarakat Batin Panduk Tuntut PT MAL Group DUTA PALMA Kembalikan Lahan

Hutan

2023 KLHK Kejar Target Beri Hutan Adat, Sudah Capai 80 Persen

Hukum

Diduga Nikmati Lahan KKPA Seluas 1.500 Ha, Kejati Diminta Periksa Sekdakab Inhu

Hutan

Masyarakat Kerumutan Pelalawan Menanti SK Perhutanan Sosial dari KLHK

Hukum

Perlawanan Masyarakat Riau ke Mafia Tanah

Hukum

KLHK Temukan Aktivitas Ilegal Loging di Rohil

Hukum

Sesuai Putusan MA, Kelompok Tani Minta Eksekusi 387 Hektare Lahan yang Dikuasai PT Murini

Hukum

Mediasi Persoalan Tanah Ulayat di PT Murini Duri 13

Hukum

PTUN Putuskan Tergugat Cabut IUP- B PT PKS, Dipertanyakan Ileggal Logging Objek Perkara

Hukum

Tuntut Hak 20 Persen Bangun Plasma, Warga Balai Jaya Gugat PT. Salim Ivomas Pratama

Hutan

Undang-Undang Deforestasi Uni Eropa Resmi Berlaku

Hukum

KPA Menilai PP 12/2023 Berpotensi Perparah Konflik Agraria di IKN

Hukum

WALHI Sulteng Nilai Pengadilan Negeri Parimo Langgengkan Kejahatan HAM

Hukum

DPRD Inhu Diminta Panggil PT BRS yang Diduga Rampas Lahan Masyarakat Peranap

Hukum

Kasus Korupsi Sawit Surya Darmadi Seret Mantan Bupati Inhu