Berhektar-hektar kebun kelapa rusak picu berkurangnya luasan kebun kelapa masyarakat petani Indragiri Hilir
ANALISD.com, INHIL – Berkurangnya luasan kebun kelapa kini melanda Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Negeri yang dulunya menjadi penghasil kelapa bulat terbesar di Provinsi Riau, mulai tergeser karena kondisi perkebunan kelapa yang terus menyusut, dibarengi dengan produksi kelapa yang mulai menurun.
Sesuai data didapat dari aktifis lingkungan yang tergabung di Bangun Desa Payung Negeri (BDPN) dan anggota Jaringan Kerja Penyelamatan Hutan Riau (Jikalahari) menemukan 1,500 hektar kebun kelapa rakyat rusak parah akibat intrusi air laut (masuknya air asin) di Dusun Sungai Bandung Desa Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Merah.
”Saat kami meninjau kebun kelapa di Dusun Sungai Bandung, kami menemukan 1,500 hektar kebun kelapa rakyat rusak parah akibat dilanda banjir naiknya air asin,” kata Direktur BDPN Inhil, Zainal Arifin Husein, Rabu (31/05).
Menurut Zainal, kerusakan kebun kelapa rakyat ini dipicu perubahan iklim yang berdampak kepada perekonomian masyarakat Inhil secara keselururhan. Kelapa bulat merupakan komoditas ungggulan masyarakat petani, boleh dikatakan bahwa kelapa merupakan pohon kehidupan masyarakat.
- Baca Juga Orang Muda Riau Tuntut Keadilan Iklim
“Keruskan kebun kelapa rakyat ini dipicu perubahan iklim mengakibatkan perekonimian masyarakat hancur,” terangnya.
Bukan hanya di Dusun Sungai Bandung, Perkebunan kelapa masyarakat di Desa Sungai Danai Kecamatan Pulau Burung sampai ke Desa Tanjung Labuh Kecamatan Reteh juga mengalami kerusakan yang sama. Ribuan hektar kebun masyarakat gersang akibat abrasi dan intrusi air laut.
Kerusakan kebun kelapa ini mengurangi luasan kebun kelapa masyarakat yang berdampak perubahan iklim secara luas. Pohon kehidupan sudah tidak produktif lagi yang akan berujung kepada penghasilan dan pendapatan masyarakat anjlok. Akibatnya masyarakat petani tidak mampu merawat kebun kelapa mereka.
“Rusaknya kebun kelapa masyarakat menimbulkan kerugian besara bagi petani. Jangankan merawat kebun kelapa mereka, untuk memenuhi kebutuhan dapur saja sangat sulit,” papar Zainal dampingi dua orang anggota pendamping beserta rekan media saat meninjau ke lokasi kebun yang rusak parah.
Sesuai pengamatan BDPN dan Jikalahari di lapangan, masyarakat petani banyak banting stir menjadi nelayan dan juga terpaksa menjadi penebang kayu bakau karena desakan ekonomi. Pasalnya, masyarakat di wilayah pesisir hanya bisa mengandalkan hasil laut dan hutan mangrove.
“Hal ini menjadi persoalan sosial dan ekonomi, sebagian kecil dari mereka banting setir jadi nelayan, ada juga yang menjadi penebang kayu di pulau mangrove,” jelasnya.
Persoalan sosial dan ekonomi ini efek dari hancurnya kebun kelapa masyarakat, berujung terjadinya krisis luasan kebun kelapa masyarakat mengancam perambahan hutan mangrove di wilayah pesisir utara. Maka pemerintah Inhil harus mampu melakukan permberdayaan masyarakat petani untuk memperbaiki ekonomi mereka.
"Untuk penyelamatan pesisir, selain rehabilitasi mangrove, juga diperlukan pemberdayaan ekonomi, terutama bagi petani petani kelapa,” tukas Zainal yang juga Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Islam Indragiri itu.
Sebagai gambaran, berdasarkan informasi yang diterima dari Pemerintah Desa (Pemdes) Tanjung Pasir, sekitar 30-40 persen penduduknya terpaksa alih profesi sebagai penebang kayu bakau untuk bertahan hidup. Kebanyakan dari mereka tidak mempunyai pilihan pekerjaan, selain menjadi nelayan dan penebang kayu.
“Berubahnya profesi petani kelapa ini merupakan bukti nyata perubahan iklim di Inhil,” katanya.
Bahkan hasil laut juga tidak stabil, tangkapan hasil laut juga tidak menentu. Ditambah lagi pada bulan-bulan tertentu nelayan tidak bisa melaut dikarenakan tingginya gelombang dan keadaan seperti tersebut menyebabkan aktivitas penebangan kayu bakau meningkat.
“Oleh karna itu, pemberdayaan ekonomi khususnya masyarakat pesisir sangat mendesak dilakukan agar mereka keluar dari keterpurukan ekonomi dan dapat mengurangi laju kerusakan ekosistem mangrove,” ujarnya.
Selanjutnya, Zainal Arifin melalui BDPN terus melakukan upaya penguatan dan kampanye penyelamatan lingkungan kepada masyarakat pesisir terutama pentingnya menjaga ekosistem mangrove, serta mendorong pengelolaan kawasan hutan dengan program perhutanan sosial.
Selain kampanye penyelamatan ekosistem mangrove, pemerintah daerah juga didesak harus mengupayakan perbaikan kebun masyarakat dengan membangun tanggul yang dapat memulihkan dan menyelamatkan kebun mereka yang telah lama rusak sejak 18 tahun yang lalu.
“Dari hasil pendampingan selama ini, ternyata masyarakat masih menyimpan harapan besar agar kebun mereka bisa pulih kembali.” Tutupnya.
.jpg)
