Redaksi

Reporter

analisd@gmail.com
www.analisd.com

Hutan & Konservasi

Mahasiswa KKN Praktekkan Pengolahan Buah Mangrove Jadi Tepung

Masyarakat Adat & Marginal

Diduga diracun, Gajah Liar Sumatera ditemukan mati di areal konsesi HTI PT. Arara Abadi Distrik Nilo Kabupaten Pelalawan

Hukum & HAM

PTUN Putuskan Tergugat Cabut IUP- B PT PKS, Dipertanyakan Ileggal Logging Objek Perkara

Ekonomi & Industri Berkelanjutan

Bappenas Tegaskan ASEAN menerapkan Blue Economy

Hutan & Konservasi

Hutan 700 Hekater Milik Suku Malayu Dibabat Habis, Walhi Sumbar: Berisiko Banjir Besar

Ekonomi & Industri Berkelanjutan

Uni Eropa Sahkan UU Deforestasi, ini Dampaknya terhadap Sawit Indonesia

Pengampunan 3,3 Juta Hektar Sawit Dalam Hutan, Walhi Nilai Pemerintah Tunduk pada Korporasi

Ulang Tahun ke -239, Walhi Riau Nilai Walikota dan DPRD Pekanbaru Belum Bekerja Maksimal

Perubahan Iklim & Mitigasi

Waspada El Nino, Mentan: Dunia Tidak Baik-baik Saja, Perekonomian Alami Turbulensi

Suara Orang Muda Riau: Kota Bertuah Bebas Sampah

Pemerintah Bakal Tindak Tegas Perusahaan Sawit Tak Berizin

Luhut sebut 3,3 juta hektare lahan sawit masuk kawasan hutan

WALHI Riau Apresiasi Pemberhentian Kegiatan Tambang Pasir Laut di Pulau Rupat oleh KKP

Masyarakat Adat & Marginal

Selamatkan Ekosistem Semenanjung Kampar dan Kerumutan, Elang Dorong Perhutanan Sosial

Perubahan Iklim & Mitigasi

74 Kabupaten dan Kota Rentan Rawan Pangan

Selamatkan Pulau Mendol, Walhi Riau Gelar Diskusi

Masyarakat Adat & Marginal

Rusak Ekosistem Pesisir, KKP Stop Permanen Penambangan Pasir Pulau Rupat

Hukum & HAM

Dituduh curi sawit PT BGA (Harita Grup), Rakyat Kumpulkan Koin

Hukum & HAM

Kontras : Penculik ditunjuk Jadi Komisaris Utama!

Hukum & HAM

Di Tengah Isu Pengemplangan Pajak, Kapolri Resmikan Graha Tanoto

Hukum & HAM

Kejaksaang Agung tetapkan Korporasi tersangka korupsi minyak goreng, Greenpeace Apresiasi

Hukum & HAM

Tim Percepatan Reformasi Hukum Harus Berani Menghasilkan Terobosan Baru dan Kritis

Perubahan Iklim & Mitigasi

Krisis Iklim Nyata, Saatnya Indonesia punya UU Keadilan Iklim

Selamatkan Pulau Rupat Nelayan Tolak PP 26/2023

Ekonomi & Industri Berkelanjutan

Aturan Perdagangan Karbon : Jikalahari nilai OJK abaikan Partisipasi Publik