ANALISD.COM - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan kesiapan Indonesia untuk menjadi pemimpin global dalam pengembangan solusi iklim berbasis hutan dan alam. Pemerintah, menurutnya, berkomitmen mengubah ambisi pengendalian perubahan iklim menjadi implementasi nyata melalui penguatan tata kelola kehutanan, pasar karbon, serta inovasi pembiayaan konservasi.
"Indonesia tidak hanya ingin menjadi bagian dari transisi global menuju ekonomi rendah karbon, tetapi juga turut memimpin transformasi tersebut melalui solusi iklim berbasis alam yang kredibel, berintegritas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Raja Juli Antoni dalam keterangannya, Jumat.
Menurut dia, Indonesia telah menunjukkan sejumlah kemajuan dalam pengelolaan hutan dan pelaksanaan aksi iklim. Salah satu capaian utama adalah penurunan signifikan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dari 2,61 juta hektare pada 2015 menjadi sekitar 359 ribu hektare pada 2025.
Penurunan tersebut dicapai melalui penguatan sistem pencegahan dan pemantauan terpadu, pengelolaan lahan gambut, operasi lapangan, serta penegakan hukum yang konsisten. Selain itu, program Perhutanan Sosial juga terus diperluas.
Hingga saat ini, pemerintah telah memberikan akses pengelolaan hutan seluas lebih dari 8,3 juta hektare kepada masyarakat, yang memberikan manfaat bagi sekitar 1,4 juta kepala keluarga. Di saat yang sama, pengakuan terhadap hutan adat juga terus dipercepat guna memperkuat peran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan.
Untuk mendukung target Indonesia FOLU Net Sink 2030, pemerintah juga memperkuat tata kelola pasar karbon melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 dan Nomor 7 Tahun 2026 yang memberikan kepastian regulasi bagi kegiatan karbon di sektor kehutanan.
Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa pada 6 Juli mendatang, Kementerian Kehutanan akan menerbitkan persetujuan dan memfasilitasi penerbitan kredit karbon kehutanan dengan volume lebih dari 30 juta ton setara karbon dioksida (CO2e). "Ini merupakan salah satu tonggak paling signifikan dalam pengembangan pasar karbon hutan Indonesia dan menunjukkan komitmen kami untuk menerjemahkan ambisi kebijakan menjadi peluang pasar yang nyata," ujarnya.
Selain memperkuat pasar karbon, pemerintah juga mendorong berbagai skema pembiayaan inovatif untuk konservasi.
Salah satunya melalui pembentukan Satuan Tugas Pembiayaan Inovatif Taman Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026.
Satuan tugas tersebut tengah mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan, mulai dari perdagangan karbon, kredit biodiversitas, investasi restorasi ekosistem, wisata alam berkelanjutan, hingga skema blended finance untuk mendukung pengelolaan 57 taman nasional di Indonesia.
Raja Juli Antoni juga menilai Indonesia dan Inggris memiliki peluang besar untuk memperkuat kerja sama dalam bidang keuangan berkelanjutan, pengembangan infrastruktur pasar, tata kelola, serta inovasi pembiayaan iklim.
Menurutnya, kolaborasi tersebut dapat mempercepat perlindungan lingkungan, meningkatkan mobilisasi investasi hijau, serta menciptakan peluang ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
