Dunia Terancam Gagal Panen Serentak pada 2050 akibat Krisis Iklim

ANALISD.COM - Guru Besar Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Dwikorita Karnawati mengingatkan ancaman krisis pangan global dapat semakin nyata apabila perubahan iklim tidak segera dikendalikan. Bahkan, dunia berpotensi menghadapi gagal panen secara serentak pada dekade 2050-an. Menurut Dwikorita, kondisi tersebut akan membuat negara-negara tidak lagi bisa mengandalkan impor pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Ketika hampir seluruh negara mengalami gagal panen, kita tidak bisa lagi bergantung pada impor pangan. Karena itu, akar persoalannya harus diselesaikan sejak sekarang, yaitu bagaimana manusia mengurangi penyebab perubahan iklim sekaligus memperkuat kemampuan adaptasi masyarakat," ujar Dwikorita dalam keterangan resmi, Senin (29/6). 

Ia menjelaskan, kenaikan suhu global sekitar 1,55 derajat Celsius dalam 170 tahun terakhir telah berlangsung lebih cepat dibandingkan proyeksi sebelumnya yang diperkirakan baru tercapai pada akhir abad ini. Perubahan tersebut, lanjutnya, membuat siklus hidrologi menjadi semakin ekstrem sehingga memicu bencana di berbagai wilayah secara bersamaan.

"Kenaikan suhu bumi yang sangat cepat ini menyebabkan siklus hidrologi menjadi semakin ekstrem," katanya.

Dwikorita mencontohkan, dalam satu waktu dapat terjadi banjir besar di suatu daerah, sementara wilayah lain justru mengalami kekeringan berkepanjangan. Fenomena itu bahkan disebut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai climate boiling.

Ia menilai percepatan perubahan iklim turut meningkatkan ancaman bencana geohidrometeorologi, seperti banjir, longsor, kekeringan, hingga terganggunya produksi pangan. Karena itu, Dwikorita menekankan pentingnya upaya mitigasi yang mengombinasikan teknologi tepat guna dengan kearifan lokal agar masyarakat lebih siap menghadapi dampak perubahan iklim.

Menurut dia, perguruan tinggi juga memiliki peran penting melalui keterlibatan mahasiswa dalam pemetaan kawasan rawan bencana dan identifikasi kelompok rentan sebagai prioritas perlindungan. Selain itu, ia mendorong penerapan model pembelajaran berbasis pemecahan masalah atau problem-based learning agar mahasiswa mampu berkolaborasi dengan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan nyata, termasuk krisis iklim dan mitigasi bencana.