ANALISD.COM - Pemerintah Kabupaten Madiun menjadi tuan rumah pelaksanaan Jambore Perhutanan Sosial Tahun 2026 Provinsi Jawa Timur yang berlangsung meriah dan diikuti ratusan kelompok perhutanan sosial dari berbagai daerah di Jawa Timur. Kegiatan tersebut berpusat di Alun-alun Reksogati Caruban, pada Sabtu sore (13/6/2026).
Dalam sambutannya, Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta dan panitia kegiatan di Kabupaten Madiun yang dikenal sebagai Bumi Kampung Pesilat Indonesia.
“Mudah-mudahan acara ini diberkahi oleh Allah SWT. Atas nama Pemerintah Kabupaten Madiun dan seluruh masyarakat Kabupaten Madiun, kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dan panitia Jambore Perhutanan Sosial Tahun 2026 Provinsi Jawa Timur,” ujar Hari Wuryanto.
Menurutnya, kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Madiun sebagai tuan rumah merupakan kehormatan sekaligus motivasi untuk terus mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, serta memperkuat kolaborasi pembangunan daerah.
Bupati menegaskan bahwa perhutanan sosial merupakan program strategis yang mengintegrasikan pelestarian hutan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan kawasan hutan yang produktif dan berkelanjutan.
“Sejalan dengan tema Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera, kegiatan ini menjadi sarana memperkuat sinergi, berbagi inovasi, serta membangun kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Hari Wuryanto juga menyampaikan harapan kepada Gubernur Jawa Timur agar Program Strategis Nasional kawasan Lingkar Wilis yang tertuang dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2019 dapat dilanjutkan.
Menurutnya, pembangunan kawasan Lingkar Wilis akan memberikan dampak besar bagi percepatan konektivitas dan pengembangan potensi daerah yang meliputi Kabupaten Madiun, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, dan Nganjuk.
“Gunung Wilis memiliki potensi luar biasa. Jika program strategis nasional ini dilanjutkan, Insya Allah akan membawa Jawa Timur menjadi lebih maju dan lebih sejahtera,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Jumadi, melaporkan bahwa kegiatan jambore telah diawali dengan sarasehan yang diikuti sekitar 200 kelompok perhutanan sosial dari berbagai daerah. Para peserta bahkan mendirikan tenda dan mengikuti rangkaian kegiatan layaknya perkemahan di kawasan Alun-alun Kabupaten Madiun.
Selain sarasehan, kegiatan juga diisi dengan podcast tata kelola perhutanan sosial, business matching, serta pameran produk unggulan hasil hutan sosial, khususnya kopi yang berasal dari berbagai wilayah mulai Pacitan hingga Banyuwangi.
Menurut Jumadi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2026 mengalokasikan dukungan ekonomi produktif senilai lebih dari Rp3 miliar untuk kelompok-kelompok perhutanan sosial.
“Berbagai bantuan alat ekonomi produktif telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Banyak kelompok tani hutan yang mengalami peningkatan pendapatan dan kesejahteraan berkat dukungan tersebut,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan kebanggaannya atas prestasi kelompok tani hutan Jawa Timur yang berhasil meraih penghargaan nasional. Salah satunya adalah Kelompok Tani Hutan Rengganis di lereng Argopuro, Kabupaten Jember, yang menjadi kelompok tani hutan terbaik nasional tahun 2025 dengan nilai transaksi usaha mencapai Rp49 miliar.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa Jawa Timur merupakan provinsi dengan luasan perhutanan sosial terbesar di Indonesia, mencapai hampir 30 persen dari total nasional.
Tidak hanya itu, nilai transaksi ekonomi sektor perhutanan sosial di Jawa Timur juga menjadi yang tertinggi di Indonesia.
“Nilai transaksi ekonomi perhutanan sosial tertinggi ada di Jawa Timur. Oleh karena itu, akses penguatan bagi kelompok tani hutan harus terus diperluas agar mereka mampu mengembangkan usahanya secara berkelanjutan,” ujar Khofifah.
Gubernur menjelaskan bahwa sektor kopi menjadi salah satu komoditas unggulan perhutanan sosial. Sekitar 62 persen produksi kopi di Jawa Timur disokong oleh sektor perhutanan sosial, bahkan kontribusinya mencapai sekitar 60 persen terhadap produksi kopi perhutanan sosial nasional.
Karena itu, Pemprov Jawa Timur terus mendorong kolaborasi antara kelompok tani hutan, dunia usaha, industri, serta perguruan tinggi guna meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar, dan memperkuat daya saing hasil hutan sosial.
“Jika ada pendampingan teknologi dari perguruan tinggi, dukungan dunia usaha dan industri, serta akses pasar yang kuat, maka produk-produk perhutanan sosial akan semakin berkembang dan memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
Jambore Perhutanan Sosial Jawa Timur 2026 di Kabupaten Madiun diharapkan menjadi momentum memperkuat kelembagaan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, mengembangkan usaha produktif berbasis potensi lokal, sekaligus memperkokoh komitmen bersama dalam mewujudkan hutan lestari dan masyarakat sejahtera.
Adapun dalam pembukaan jambore tersebut, Kabupaten Madiun juga mendapatkan penghargaan yang diberikan kepada Bupati Madiun dengan kategori terbaik dalam Pendampingan Perhutanan Sosial berdasarkan Tugas sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial. (ka/adm)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)