Tambang ke Senjata: Bisakah RI Bangun Industri Pertahanan Kelas Dunia?

ANALISD.COM - Jakarta, Peta kekuatan militer dunia tidak lagi ditentukan semata oleh jumlah senjata dan personel.
Dalam konflik modern, daya tempur sangat bergantung pada rantai pasok material: tembaga, nikel, hingga tanah jarang (rare earths) yang menjadi fondasi elektronik militer, amunisi, radar, drone, dan sistem komunikasi. Di era ini, perang bukan hanya soal wilayah, tetapi juga soal siapa yang menguasai bahan baku teknologi pertahanan.

JP Morgan dalam laporannya Pandora's Bog: the global energy shock of 2026 menyoroti bagaimana intensitas perang dapat mendorong kebutuhan logam mineral pertambangan, bahkan dalam waktu singkat. Contoh terbaru adalah penggunaan logam mineral jarang dalam operasi militer AS dalam 96 jam pertama perang Iran yang meletus pada 28 Februari 2026.

Foto: JP Morgan
Dalam berapa tahun terakhir, belanja pertahanan negara-negara besar terus naik. Amerika Serikat, misalnya, mengalokasikan anggaran pertahanan hingga US$ 831,5 miliar (sekitar Rp14.551 triliun dengan asumsi kurs US$1=Rp17.500).

Sementara anggota NATO didorong mengalokasikan belanja pertahanan hingga 5% PDB. Tren ini menegaskan bahwa kebutuhan material strategis untuk pertahanan akan tetap tinggi seiring meningkatnya ketidakpastian global.

Mengacu pada Global Firepower (GFP), Posisi Indonesia di Peta Kekuatan Militer Dunia tidak dapat dinafikan. Indonesia berada di peringkat ke-13 dari 145 negara.

GFP menggunakan indeks (PwrIndx) yang menyatukan banyak komponen: personel, peralatan, sumber daya, finansial, hingga kondisi geografis untuk menghitung potensi kemampuan perang konvensional (darat-laut-udara). Dengan penilaian seperti ini, kekuatan militer tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan kemampuan logistik dan dukungan industri dalam negeri yang menjadi penyokongnya.

Dalam GFP 2026, Indonesia bahkan disebut unggul pada sektor maritim. Indonesia menempati posisi nomor 1 untuk kategori armada laut niaga (merchant fleet), serta masuk jajaran atas untuk sejumlah kategori kapal lain seperti korvet dan kapal patroli lepas pantai.

Di atas kertas, ini menunjukkan Indonesia memiliki basis logistik maritim yang kuat untuk negara kepulauan-dan ini relevan karena logistik adalah "otot" yang menjaga operasi militer tetap berjalan, terutama saat konflik memaksa mobilisasi besar.

Namun, keunggulan armada laut niaga tidak otomatis menjadikan pertahanan kokoh jika tidak ditopang oleh industrial base. Armada niaga dapat menjadi keunggulan saat konflik karena bisa dimobilisasi untuk mengangkut pasukan, amunisi, kendaraan, dan logistik.

Tapi kekuatan logistik akan rapuh jika pasokan komponen strategis (misalnya amunisi) masih bergantung pada impor atau pasokan global yang rawan terganggu. Di sinilah "tambang" mulai terhubung langsung dengan isu pertahanan.

Di tengah modal sumber daya yang besar, Indonesia masih menghadapi pekerjaan rumah besar yakni ketergantungan pada impor untuk sejumlah kebutuhan alutsista, terutama pada komponen dan senjata tertentu.

Baca:
PNBP Minerba Rp56 T, Hilirisasi Smelter MIND ID Jadi Motor Penggerak
Upaya kemandirian industri pertahanan Indonesia terus menunjukkan kemajuan. Beberapa alutsista kini sudah dikuasai penuh oleh industri dalam negeri, termasuk senapan, amunisi, kapal patroli, hingga kendaraan taktis seperti Maung dan Anoa.

PT Pindad menjadi ujung tombak produksi senjata ringan, mulai dari pistol hingga senapan serbu seri SS1, SS2, dan SS3, yang digunakan oleh TNI dan Polri. Kapasitas produksi munisi kecil (5,56 mm, 7,62 mm, 9 mm) juga meningkat signifikan, dari 400 juta butir per tahun pada 2020 menuju target 600 juta butir per tahun.

Modernisasi pabrik dan investasi mesin baru mendukung efisiensi produksi serta pengurangan biaya. Fokus juga diarahkan pada produksi suku cadang lokal untuk perawatan pesawat, kapal, dan tank.

Meski demikian, beberapa komponen canggih, seperti mesin jet dan sensor elektronik, masih memerlukan impor.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor senjata (termasuk peluru) pada 2025 justru tetap tinggi dan naik tajam hingga US$ 467,97 juta (sekitar Rp8,19 triliun dengan asumsi kurs US$1=Rp17.500), melonjak 160% dalam tiga tahun terakhir. Ketergantungan seperti ini membuat Indonesia lebih rentan terhadap guncangan rantai pasokan global.

Dengan kata lain, Indonesia memiliki "modal hulu", tetapi belum sepenuhnya memiliki "ketahanan hilir" untuk memastikan ketersediaan material strategis saat terjadi disrupsi-baik karena geopolitik, logistik, maupun kebijakan negara pemasok.