Menghadapi Perubahan Iklim, Melawan Krisis Pangan

ANALISD.COM - YOGYAKARTA - Sekitar pukul 09.00 WIB, seorang pria mengendarai sepeda motor tiba di sebuah rumah di Dukuh Jlamprang, Kelurahan Jambidan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu (13/5). Pria itu bernama Wahyu Widi, pegawai pengadaan di Perum Bulog Yogyakarta yang menjabat sebagai koordinator lapangan di wilayah Kabupaten Bantul. Hari itu, ia mendapatkan panggilan dari warga yang ingin menjual gabah kering kepda Bulog. Tugas tersebut ia emban beberapa tahun terakhir setelah dipindahkan ke wilayah Yogyakarta. Menurut Wahyu, Bulog tidak hanya menyerap gabah dari petani saat panen raya. Setelah pemerintah menggencarkan penyerapan gabah petani, Bulog secara rutin mendatangi petani yang ingin menjual gabahnya bahkan di luar panen raya. Pada pagi yang cukup terik itu, Wahyu sudah hafal betul apa yang harus dilakukan. Di hadapannya sudah menunggu tumpukan karung berisi gabah. Pemandangan lazim yang sering ia temui. Baca Juga: Bulog Mengeklaim Siap Hadapi Tantangan Kemarau dan El Nino Pria asal Kota Yogyakarta itu mengeluarkan lembaran kertas, lalu ia siap mencatat hasil timbangan dari gabah yang ada dalam karung putih tersebut. Disela kesibukannya, Wahyu menceritakan alur petani bisa menjual gabah kering panen (GKP) yang harus melalui rekomendasi dinas pertanian setempat. Nantinya, proses tersebut akan melibatkan peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Peran PPL begitu sentral dalam mendampingi petani, mulai pembenihan hingga masa panen. Selanjutnya PPL akan mendaftarkan kelompok tani (poktan) untuk menjadi mitra pemasok ke Bulog. Di Kabupaten Bantul sendiri terdapat lebih dari 100 mitra pemasok yang tercatat di Bulog. Baca Juga: Perum Bulog Mengeklaim Cetak Rekor Cadangan Beras Nasional “Selama ini memang sinergi yang seperti ini cukup baik. Petaninya juga senang dari Bulog mendatangi, menimbang dan karena rekeningnya sudah terdaftar atau tercatat, besoknya bahkan kadang-kadang hari H kalau pas pagi-pagi menimbangnya, malamnya sudah ditransfer, tetapi biasanya H+1,” kata Wahyu. Proses yang mudah dan tidak berbelit-belit ini dianggap sebagai komitmen Bulog dalam menyesahterakan petani. Selain itu, harga gabah kering panen yang dipakai mengacu pada ketetapan pemerintah yaitu Rp 6.500.

Selain itu, Bulog begitu memperhatikan kualitas gabah yang mereka terima dari petani. Untuk memastikan hal itu, Bulog melakukan pengambilan sampel gabah untuk dibawa ke laboratorium. Nantinya, sampel gabah bakal dicek kadar airnya, bau gabah hingga hama.

Setelah proses penimbangan selesai, gabah segera dibawa ke mitra maklon untuk dikeringkan dan digiling. Selanjutnya akan dibawa ke gudang Bulog dalam bentuk beras. Di gudang Bulog, beras yang disimpan dalam jangka waktu yang lama juga mendapatkan perlakukan istimewa untuk menjaga kualitasnya tetap terjaga, menunggu sampai waktu beras tersebut dikeluarkan dan disalurkan kepada masyarakat. “Itu harga yang cukup baik sehingga mendorong petani mau untuk selalu bertani karena sudah memenuhi ongkos usaha tani dan keuntungan yang memadai,” ujarnya. Salah seorang mitra pemasok, Thesa Ikhtiyarini, hari itu telah menjual 1.669 kilogram gabah atau 29 karung kepada Bulog. Sebelum menjadi mitra Bulog, Thesa mengatakan ia menjemur sendiri gabahnya lalu dijual dalam bentuk beras. Menurutnya, proses tersebut cukup panjang dan menguras keringat. Setelah pemerintah menetapkan harga gabah Rp 6.500, Thesa dan petani lainnya akhirnya memilih menjual gabah langsung kepada Bulog. “Dahulu, melihat harga Bulog sebegitu, wah, daripada dijual ke Bulog mending dijemur sendiri. Waktu itu. Terus sudah beberapa kali ini jual di Bulog,” katanya dengan senang.

Ia sendiri mengaku senang dengan harga gabah petani yang dibeli tinggi oleh Bulog dan pembayarannya tidak lama. “Jadi, kami langsung megang uang,” ujarnya. Menghadapi Dampak Perubahan Iklim Pertanian menjadi salah satu sektor yang paling rentan diterjang perubahan iklim. Dampaknya tidak main-main. Perubahan iklim berupa kemarau panjang dapat menyebabkan petani gagal panen. Imbasnya, sebuah negara bisa mengalami krisis pangan. Pemimpin Perum Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Yogyakarta Dedi Aprilyadi mengungkapkan strategi badan usaha milik negara itu dalam menghadapi perubahan iklim yang mengancam mata pencaharian petani. “Perubahan iklim, khususnya fenomena El Nino yang berdampak pada kekeringan di sektor pertanian, menjadi tantangan tersendiri bagi Perum Bulog. Untuk menghadapinya, Perum Bulog Kanwil Yogyakarta bersikap proaktif dengan memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) melalui percepatan penyerapan gabah dan beras hasil produksi petani,” kata Dedi. Melalui Serap Gabah (Sergab) Perum Bulog membeli gabah petani dengan harga sesuai standar di DIY, yaitu Rp 6.500 per kilogram. “Dalam mengantisipasi kemungkinan buruk seperti kekeringan maupun gagal panen, Perum Bulog Kanwil Yogyakarta terus menggenjot penguatan stok hingga pada level yang optimal. Selain itu, penyerapan gabah dan beras petani dilakukan secara masif dan berkelanjutan guna memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga,” katanya. Kemudian, persiapan menghadapi El Nino dilakukan melalui koordinasi aktif dengan berbagai pihak terkait, seperti dinas pertanian, dinas perdagangan, TNI, Polri, BPS hingga BMKG. Menurutnya, koordinasi ini penting untuk memantau perkembangan dan dampak perubahan iklim secara real time sehingga langkah antisipasi dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.

Serapan gabah bahkan dilaksanakan Perum Bulog Yogyakarta pada saat bulan suci Ramadan. Berdasarkan data realisasi per 22 Februari 2026, capaian pengadaan gabah dan beras di DIY mencapai 24.111 ton setara beras. Jumlah tersebut melampaui target pengadaan hingga akhir Februari 2026 yang ditetapkan sebesar 14.876 ton setara beras. Capaian serapan itu mencapai sekitar 162 persen dari target yang ditetapkan dalam periode tersebut. Stabilitas di DIY Terjaga Lahan pertanian di Kabupaten Bantul. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com Tujuan utama langkah yang diambil Bulog selama ini adalah untuk menjaga ketersedian stok dan keterjangkuan harga oleh masyarakat. Masa Idulfitri kemarin menjadi sangat krusial karena kebutuhan masyarakat akan bahan pokok meningkat signifikan. Dalam pemantauan yang dilakukan Bulog, mereka memastikan komoditas yang dikuasai stoknya aman selama Ramadan hingga Idulfitri. Beberapa hari lalu, Dedi menyambangi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X untuk menegaskan kondisi pangan di wilayah kerjanya. “Untuk kondisi stok beras di wilayah DIY saat ini dalam keadaan aman. Perum Bulog Kanwil Yogyakarta memiliki ketersediaan stok mencapai sekitar 244 ribu ton sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras,” ucapnya. Di tingkat nasional sendiri stok beras mencapai 5 juta ton. Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah dalam pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DIY, produksi padi di DIY pada 2025 mengalami kenaikan cukup signifikan. Produksi padi pada 2025 mencapai 547,51 ribu ton gabah kering giling (GKG). Jika dikonversikan menjadi beras, produksinya 2025 mencapai 311 ribu ton. Angka tersebut naik 20,91 persen atau 94,68 ton GKG dibandingkan tahun sebelumnya. Sinergi dengan Pemerintah Daerah Pakar Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Oki Wijaya mengatakan perubahan iklim tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan lingkungan. Menurutnya, dalam sektor pertanian perubahan iklim menjadi persoalan ekonomi, sosial dan pangan karena berdampak langsung pada produksi, pendapatan petani, harga pangan serta ketersediaan pangan bagi masyarakat. "Petani dapat mengalami gagal panen, penurunan hasil, serta peningkatan biaya produksi karena harus menyesuaikan praktik budidaya dengan kondisi iklim yang makin tidak menentu," katanya. Oki menyebut bahwa dampak perubahan iklim terhadap pertanian memiliki hubungan erat dengan ketahanan pangan. Ia berpendapat bahwa ketahanan pangan secara umum ditopang oleh empat pilar utama, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan dan stabilitas pangan. Pilar pertama adalah ketersediaan pangan, yaitu tersedianya dalam jumlah yang cukup, baik melalui produksi lokal, stok pangan, distribusi, maupun impor. Perubahan iklim dapat mengganggu pilar ini ketika terjadi gagal panen, penurunan produktivitas atau gangguan distribusi akibat bencana.

Pilar kedua adalah akses pangan, yaitu kemampuan masyarakat untuk memperoleh pangan secara fisik dan ekonomi. Menurutnya, ketika produksi menurun dan harga pangan meningkat, masyarakat berpenghasilan rendah akan lebih sulit mendapatkan pangan yang cukup. Pilar ketiga adalah pemanfaatan pangan, yaitu bagaimana pangan yang tersedia dapat dikonsumsi secara aman, bergizi dan sesuai kebutuhan kesehatan. Perubahan iklim dianggap dapat memengaruhi kualitas pangan, keragaman pangan dan kondisi kesehatan masyarakat. Pilar keempat adalah stabilitas pangan, yaitu kemampuan sistem pangan untuk menjaga ketersediaan dan akses pangan secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. Cuaca ekstrem, bencana iklim dan gangguan produksi dapat membuat pasokan pangan menjadi tidak stabil. "Jika produksi pertanian terganggu, ketersediaan pangan menurun. Jika harga naik, akses pangan melemah. Jika kualitas pangan menurun, pemanfaatan pangan ikut terganggu. Jika gangguan tersebut terjadi berulang, stabilitas pangan juga akan terancam," kata Oki. Dalam menghadapi perubahan iklim dan menjaga ketahanan pangan, pemerintah daerah dan Bulog dinilai memiliki peran yang krusial. Pemerintah daerah didorong menyediakan data iklim dan pangan, memperkuat penyuluhan pertanian, membangun dan memperbaiki infrastruktur irigasi, melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan, mengembangkan cadangan pangan daerah, serta membantu petani memperoleh akses terhadap teknologi, benih adaptif, pembiayaan dan pasar. Kemudian, Bulog juga memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan. "Pemerintah daerah berperan lebih dekat pada aspek produksi, pendampingan petani, infrastruktur dan kebijakan pangan lokal. Sedangkan Bulog berperan pada aspek cadangan pangan, distribusi dan stabilisasi harga. Kerja sama antara pemerintah daerah, Bulog, petani dan lembaga terkait menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan pangan dalam menghadapi ancaman perubahan iklim," katanya.

Kepala Bidang Ketersediaan, Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Sri Riswanti mengatakan daerahnya bukan sentra produksi pangan karena minimnya lahan. "Neraca pangan khususnya beras, kami ditopang Bulog yang kebetulan posisinya berada di Kota Yogyakarta. Selain itu, ritel modern juga menjadi penopang neraca pangan di Kota Yogyakarta," katanya. Ketersediaan beras di gudang Bulog yang memadai memberikan rasa aman kepada masyarakat akan stok dan stabilitas harga. Dengan menggandeng Bulog, Pemerintah Kota Yogyakarta memastikan pasokan beras rutin ke pasar, khususnya Kios Pengendali Harga Segoro Amarto dan Warung Masyarakat dan Pedagang Tanggap Inflasi (Mrantasi). "Kios Segoro Amarto dan Warung Mrantasi adalah titik penjualan yang kami intervensi menjual beras setinggi-tingginya sesuai HET," ujarnya. Di sisa waktu yang ada sepanjang 2026 ini, Bulog Yogyakarta optimistis mampu menyerap gabah petani sesuai target yang ditetapkan. (mcr25/jpnn)