ANALISD.com - Calon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Rasyid Baswedan menilai langkah pemerintah membuka peluang ekspor pasir laut memiliki dampak negatif.
Kebijakan ekspor pasir laut ditetapkan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Anies menganggap pelaksanaan ekspor pasir laut merupakan kebijakan yang keliru di tengah problem krisis iklim. Menurutnya, pengerukan pasir laut dapat memicu abrasi pada daerah pesisir hingga menghapus eksistensi pulau-pulau terdepan yang rawan tenggelam.
“Kalau yang muncul adalah mengizinkan ekspor pasir laut, maka jadi pertanyaan bagaimana pemerintah membuat konsistensi kebijakan untuk merespons krisis iklim ini,” kata Anies dalam siaran video yang ditampilkan di acara Indonesia Net-Zero Summit Djakarta Theater, Sabtu (24/6).
Anies mengatakan, Indonesia saat ini telah berada pada kondisi krisis iklim, sebuah fase lanjutan dari perubahan iklim. Dia mencontohkan dampak krisis iklim telah terjadi di sejumlah daerah pesisir. Salah satunya terjadi di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi.
“Kira-kira 70 kilometer Jakarta ada puluhan rumah yang tenggelam. Juga ada di Karawang, ada ratusan rumah di Desa Cemara Jaya yang hilang tergerus abrasi,” ujar Anies.
Provinsi Jawa Barat (Jabar) memang merupakan salah satu daerah di Indonesia yang mengalami dampak nyata dari pemanasan global. Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, mengatakan 700 hektare (ha) lahan di pesisir Kabupaten Bekasi hingga Kabupaten Subang tenggelam akibat kenaikan permukaan air laut.
Salah satu wilayah yang tenggelam adalah Desa Bahagia. Desa yang terletak di Kabupaten Bekasi ini telah ditinggalkan oleh para penduduk karena tanahnya sudah tergenang air laut. Selain itu, pemanasan global juga berdampak pada krisis iklim yang membuat cuaca semakin tak bisa diprediksi.
Dia mencontohkan, dampak krisis iklim di Jawa Barat juga menyebabkan bencana alam yang belum pernah terjadi sebelumnya. Satu diantaranya adalah banjir bandang di Garut yang terjadi pada musim kemarau.
"Efek pemanasan global ada di sini, jangan bilang itu masih jauh. Enggak. ini 700 hektare sudah hilang karena permukaan air laut sudah naik," kata Ridwan Kamil dalam sebuah diskusi di Media Gathering SKK Migas dan KKKS di Bandung pada Senin (3/10).
Ridwan menyebut hilangnya wilayah pantai akibat kenaikan air laut perlu menjadi perhatian bersama.
.jpg)
