ANALISD.com, Jakarta - Pleno Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-43 menyepakati kerangka kerja ekonomi biru atau blue economy framework. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut kesepakat ini tersebut merupakan hal baru bagi negara-negara Asia Tenggara.
BEF termasuk satu dari sembilan dokumen yang diadopsi dalam sesi KTT ASEAN tahun ini yang berlangsung di Jakarta. Dia menyebut, pemerintah Indonesia memiliki niat untuk mengembangkan agenda terkait kemaritiman dalam waktu dekat.
"Jadi ada pengakuan bahwa ekonomi biru merupakan sumber baru dari pembangunan berkelanjutan,” kata Retno di lobby Jakarta Convention Center, Selasa (5/9).
Selain menyepakati ekonomi biru, Retno juga mengatakan pemerintah tahun ini mengembangkan agenda maritim dalam bentuk ASEAN Maritime Outlook. Kajian tersebut nantinya menjadi dasar penyelenggaraan ASEAN Maritime Forum yang diselenggarakan setiap tahun.
Kedua produk pengembangan maritim pemerintah Indonesia itu dicatat menjadi salah satu hasil dari sesi pleno KTT ASEAN ke-43.
Kesepakatan ekonomi biru terlaksana di tengah ketegangan antara Cina serta Filipina di Laut Cina Selatan. Buntut ketegangan ini dipicu oleh lokasi kapal perang yang berfungsi sebagai pos militer di Laut Cina Selatan.
Mengenal Ekonomi Biru Konsep ekonomi biru pertama kali diperkenalkan oleh Gunter Pauli, ekonom asal Belgia. Istilah ini muncul dalam bukunya The Blue Economy, 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs. Dalam bukunya yang terbit pada 2010 itu, Pauli merekomendasikan perubahan proses industri dalam mengatasi persoalan lingkungan.
Hal ini dapat ditempuh dengan mengubah sumber daya energi yang langka berbiaya tinggi ke teknologi lebih sederhana dan bersih.
Menurut Pauli, ekonomi biru disebut juga sebagai model ekonomi dan sosial baru. Model ini tentu berbeda dengan ekonomi merah yang pelaksanaannya mengeruk isi bumi. Ekonomi biru juga berbeda dengan ekonomi hijau yang fokusnya kepada energi alternatif.
“Perusahaan harus berinvestasi lebih banyak dan konsumen harus membayar lebih tinggi untuk untuk green economy. Terlepas dari tujuan dan upayanya yang patut dipuji, ekonomi hijau telah gagal menjadi berkelanjutan atau layak,” seperti dilansir dari laman The Blue Economy.
Selain Pauli dan bukunya, Bank Dunia juga turut mengartikan ekonomi biru. Mereka menyebut ekonomi biru sebagai pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan guna mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, serta mata pencaharian sekaligus pelestarian ekosistem laut.
Dalam model ini, ekonomi biru memiliki 19 prinsip yang dibedakan menjadi tiga kelompok, yakni mengambil inspirasi dari alam dan perairan, mengubah cara kerja bisnis, dan hidup di teritori masing-masing.
Ekonomi biru memiliki tujuan akhir blue ocean dan blue sky. Harapannya masyarakat dapat hidup berkecukupan dengan sumber daya yang ada, kondisi langit dan lautnya tetap biru.
Dilansir dari laman borgenproject, terdapat 10 negara yang telah memasukkan ekonomi biru pada strategi pembangunannya. Mulai dari Kenya, Samoa, India, Trinidad & Tobago, Tunisia, Gambia, Portugal, Kosta Rika, Cina, hingga Vietnam.
Ekonomi Biru di Indonesia Pelaksanaan ekonomi biru di Indonesia ditargetkan mulai tahun ini hingga 2045. Rencananya tertuang pada Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
Terdapat dua wilayah yang menjadi koridor utama pembangunan ekonomi biru, yakni Maluku dan Kepulauan Riau.
Menurut Deputi Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan secara nilai, ekonomi biru berpotensi mencetak sebanyak US$ 1,33 miliar atau sekitar Rp 20 triliun per tahun.
Lalu, penyerapan tenaga kerjanya mencapai 45 juta lapangan kerja baru. Berdasarkan kajian Bank Dunia pada 2019, potensi ekonomi laut Indonesia secara tahunan dapat menyentuh angka US$ 280 miliar.
Secara implementasi, rencana penerapan ekonomi biru di Indonesia dibagi dalam lima fase. Pertama, 2023-2024 untuk menguatkan konsolidasi ekosistem ekonomi biru. Kedua, 2025-2029 mengupayakan ekonomi biru menjadi sumber ekonomi baru. Ketiga, 2030-2034 dimana ekspansi ekonomi biru dengan diversifikasi. Keempat, 2035-2039 melalui peningkatan kontribusi serta daya saing ekonomi biru. Kelima, 2040-2045 fase dimana ekonomi biru telah maju serta berkelanjutan.
Dalam prosesnya, Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Bappenas Leonardo AA Teguh Sambodo mengatakan terdapat tiga tantangan yang dihadapi untuk mengembangkan ekonomi biru. Pertama, berkaitan dengan literasi masyarakat dan dunia usaha soal ekonomi biru.
Kedua, pemanfaatan ekonomi biru dengan optimal. Ketiga, memastikan komitmen antargenerasi agar pembangunannya dilanjutkan. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas Vivi Yulaswati mengatakan kontribusi sektor maritim kepada PDB saat ini sekitar 6%. Jumlah ini dapat meningkat menjadi 12,5% hingga 15% pada 2045 mendatang.
.jpg)
