ANALISD.COM - Surabaya -BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur buka suara soal potensi kenaikan angka PHK di Jatim. BPJS memastikan, pihaknya tetap memberi pelayanan optimal bagi para pekerja yang berhak memperoleh manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan.
"Untuk tren PHK saya tidak bisa menjawab karena itu bukan domain kami. Tetapi yang jelas BPJS Ketenagakerjaan siap melaksanakan pelayanan klaim sesuai program jaminan sosial ketenagakerjaan," kata Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jatim, Irvansyah Utoh Banja di Hotel Trans Luxury Surabaya, Rabu (24/6/2026).
Pihaknya telah melakukan berbagai persiapan untuk menyediakan kanal layanan guna mengantisipasi meningkatnya klaim dari peserta, termasuk jika terjadi lonjakan akibat PHK.
Menurut Utoh, seluruh manfaat program yang menjadi hak peserta akan tetap dilayani, mulai dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), hingga Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja yang terdampak PHK.
"Kami siap melayani klaim terkait kecelakaan kerja, jaminan hari tua maupun jaminan kehilangan pekerjaan. Kami memiliki berbagai kanal layanan baik secara online maupun langsung melalui kantor cabang," ujarnya.
Karena itu, Utoh memastikan BPJS Ketenagakerjaan tidak memiliki kendala dalam menghadapi kemungkinan peningkatan jumlah klaim dari peserta.
"Jadi tidak ada isu bagi kami terkait lonjakan (PHK) atau apa pun dalam hal pelayanan klaim," tegasnya.
Dilansir dari detikfinance, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan adanya potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di dua perusahaan komponen otomotif di Jawa Timur. Kondisi tersebut dipicu rencana relokasi produksi oleh perusahaan induk yang berbasis di Jepang.
Said Iqbal menuturkan kedua perusahaan tersebut berencana mengalihkan fokus bisnis ke pengembangan komponen kendaraan listrik. Produksi selanjutnya direncanakan dipindahkan ke Vietnam yang dinilai lebih mendukung pengembangan industri kendaraan listrik. Bila hal itu terjadi ribuan orang pekerja akan terdampak PHK.
Meski tidak menyebutkan nama perusahaan secara rinci, Said Iqbal mengungkapkan kedua perusahaan tersebut berinisial PT J dan PT S.
Yang jelas dari informasi yang dia kumpulkan dari kalangan serikat buruh, perusahaan induk dua perusahaan tersebut menilai pengembangan mobil listrik lebih produktif di Vietnam. Maka dari itu, perusahaan akan angkat kaki dari Indonesia.
"Karena di Indonesia rupanya mobil listrik, pabrik mobil listrik tidak kompetitif. Tapi di Vietnam sedang ada kebijakan pengembangan pabrik mobil listrik. Nah, dua perusahaan komponen otomotif di Pasuruan dan Mojokerto ini akan memindahkan sebagian. Ini baru diskusi awal. Informasi awal. Ini ribuan juga (yang bisa terkena (PHK)," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Minggu (21/6/2026).
"Jadi prinsipalnya di Jepang, akan memindahkan produksinya ke negara-negara yang lebih produktif dan mengubah diversifikasi produknya. Jadi mereka akan berfokus di mobil listrik yang pengembangannya dilakukan di Vietnam, bukan di Indonesia," lanjutnya.
Said Iqbal yang juga merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengaku sudah meminta FSPMI, serikat pekerja di bawah naungannya untuk berdiskusi dengan pihak perusahaan agar hak-hak para pekerja dapat terlindungi.
Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dengan memberikan laporan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto soal hal ini. Menurutnya, masalah yang terjadi pada kasus ini adalah berada pada tataran kebijakan kendaraan listrik dari pemerintah pusat.
Masih di Jawa Timur, Said Iqbal mengungkapkan ada satu pabrik bubur kertas yang bakal melakukan PHK besar-besaran hingga 2.500 orang pekerja. Dia mengaku sudah terjun langsung ke Mojokerto untuk melakukan peninjauan langsung pada pabrik yang bernama PT Pakerin tersebut.
Dari hasil peninjauan, Said Iqbal mengungkapkan perusahaan sudah merumahkan 80% pekerjanya saat ini. Pekerja yang dirumahkan itu berpotensi akan segera kena PHK.